Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia adalah pengelolaan kesehatan terpadu yang melibatkan semua komponen bangsa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. SKN berfokus pada revitalisasi pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, serta mengintegrasikan berbagai upaya kesehatan dari masyarakat, pemerintah, dan swasta. Tujuan utama SKN adalah mencapai kesehatan masyarakat yang optimal melalui sinergi antara subsistem upaya kesehatan dan peran aktif masyarakat.

1. Sistem Pelayanan
Kesehatan
Kelompok 1
Kelas C 2012
FKM UNDIP

2. Anggota Kelompok :

3. SISTEM KESEHATAN NASIONAL
(SKN)

4. Pengertian Sistem Kesehatan
Nasional (SKN)
Sistem Kesehatan Nasional atau SKN
adalah pengelolaan kesehatan yang
diselenggarakan oleh semua komponen
bangsa Indonesia secara terpadu dan
saling mendukung guna menjamin
tercapainya derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya. (PP RI No. 72
tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional).

5. Menurut WHO,
Sistem Kesehatan adalah sebuah proses
kumpulan berbagai faktor kompleks yang
berhubungan dalam suatu negara, yang
diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan
dan kesehatan
perseorangan, keluarga, kelompok, dan
masyarakat pada setiap dibutuhkan.

6. SKN disusun dengan memperhatikan pendekatan
revitalisasi pelayanan kesehatan dasar yang
meliputi:
1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil
dan merata
2. Pemberian pelayanan kesehatan yang
berpihak kepada rakyat
3. Kebijakan pembangunan kesehatan
4. Kepemimpinan

7. SKN berfungsi dengan baik untuk mencapai
tujuannya apabila terjadi
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
sinergisme. Baik antar pelaku, antar
subsistem SKN, maupun dengan subsistem
di luar SKN.

8. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional
adalah terselenggaranya pembangunan
kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik
masyarakat, swasta, maupun pemerintah
secara sinergis, berhasil guna dan berdaya
guna, hingga terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.

9. Landasan Sistem Kesehatan Nasional:
1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional meliputi seluruh
ketentuan dan perundangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan SKN dan
pembangunan kesehatan

10. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

11. Subsistem Upaya Kesehatan
Tatanan yang menghimpun berbagai upaya
kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya
kesehatan perseorangan (UKP) secara
terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia)

12. Tujuan Subsistem Upaya Kesehatan
Adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang
tercapai (Accessible), terjangkau (Affordable), dan
bermutu (Quality) untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

13. Subsistem Upaya Kesehatan terdiri dari 2 unsur
utama, yaitu:
1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Upaya Kesehatan Perorangan

14. Upaya Kesehatan Masyarakat
Setiap kegiatan
pemerintah, masyarakat, dan
swasta, untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah
dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan di masyarakat.

15. Contoh UKM :
Promosi kesehatan
Pemberantasan penyakit menular
Perbaikan gizi masyarakat
Pengamanan narkotika, psikotropika, zat
aditif dan bahan berbahaya

16. UKM Strata Pertama




UKM tingkat dasar, yaitu yang
mendayagunakan iptek kesehatan dasar
ditujukan ke masyarakat.
Ujung tombak  puskesmas
Sekurangnya 1 puskesmas per
kecamatan
Tiga fungsi puskesmas:
1) Pusat penggerak pemb berwawasan kes.
2) Pusat pemberdayaan masy di bidang kes.
3) Pusat pelayanan kes tingkat dasar.

17. Peran Serta Masyarakat dalam UKM Strata
Pertama
Diri sendiri
Keluarga
Upaya kesehatan bersama (UKBM)
Contoh UKBM:
• Posyandu
• Polindes
• Pos Obat Desa
• Pos upaya Kesehatan Kerja
• Dokter Kecil dalam Usaha Kes Sekolah

18. UKM Strata Kedua
Adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yang
mendayagunakan iptek kesehatan
spesialistik yang ditujukan kepada
masyarakat.
Penanggung jawab UKM strata kedua =
Dinkes Kab/Kota (didukung lintas sektor)
2 fungsi utama Dinkes = fungsi manajerial
dan fungsi teknis kesehatan.

19. UKM Strata Ketiga
UKM tingkat unggulan, yaitu yg
mendayagunakan iptek kes subspesialistik
yang ditujukan kepada masyarakat.
Penanggung jawab = Dinkes Provinsi dan
Depkes didukung lintas sektor.
2 fungsi Dinkes Prov dan Depkes= fungsi
manajerial dan fungsi teknis kesehatan.

20. Upaya Kesehatan Perseorangan
setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat &
swasta, untuk memelihara & meningkatkan
kesehatan serta mencegah & menyembuhkan
penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan.

21. Contoh UKP :
Pencegahan penyakit
Pembatasan dan pemulihan kecacatan
terhadap perorangan

22. UKP Strata Pertama
UKP tingkat dasar, yaitu yang
mendayagunakan iptek kesehatan yang
ditujukan kepada perorangan.
Penyelenggara =
pemerintah, masyarakat, dan swasta;
UKP melalui pelayanan professional

23. UKP Strata Pertama oleh Pemerintah 
Puskesmas (pelayanan kesehatan
masyarakat dan pelayanan kesehatan
perorangan)
Kelengkapan puskesmas 
Pustu, Pusling, Polindes, Pos Obat Desa.
Polindes dan Pos Obat Desa  termasuk
bersumber masyarakat.

24. UKP Strata Kedua
UKP tingkat lanjutan, yaitu yang
mendayagunakan iptek kesehatan
spesialistik yang ditujukan ke perorangan.
Penyelenggara: pemerintah, masyarakat, &
swasta
UKP Strata 2 ini didukung oleh pelayanan
penunjang: apotek, lab klinik, dan optik.

25. Bentuk UKP strata 2
Praktik dokter spesialis
Praktik dokter gigi spesialis
Klinik spesialis
Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4)
Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
Rumah Sakit Kelas C dan B non pendidikan milik
pemerintah (termasuk TNI/Polri dan BUMN),
Rumah sakit swasta

26. UKP Strata Ketiga
UKP tingkat unggulan, yaitu yang
mendayagunakan iptek kesehatan
subspesialistik yang ditujukan kepada
perorangan.
Penyelenggara =
pemerintah, masyarakat, dan swasta

27. Bentuk UKP strata ke tiga
Praktik dokter spesialis konsultan
Praktik dokter gigi spesialis konsultan
Klinik spesialis konsultan
Rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas
A milik pemerintah (termasuk TNI/Polri dan
BUMN)
Rumah sakit khusus dan rumah sakit
swasta

28. PRINSIP UMUM
PENYELENGGARAAN UPAYA
KESEHATAN

29. Prinsip Umum Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan
1. UKM terutama diselenggarakan oleh
pemerintah dengan peran aktif masyarakat &
swasta.
2. UKP diselenggarakan oleh
masyarakat, swasta, dan pemerintah.
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh
swasta harus memperhatikan fungsi sosial.

30. 4. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus
bersifat
menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangka
u, berjenjang, profesional, & bermutu.
5. Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk
pengobatan tradisional & alternatif, harus tidak
bertentangan dengan kaidah ilmiah.
6. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus
sesuai dengan nilai & norma sosial
budaya, moral, & etika profesi.

31. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT

32. Upaya pelayanan kesehatan di
rumah sakit
Sistem Pelayanan Kesehatan merupakan sarana
untuk mewujudkan reaksi sosial yang terorganisasi
terhadap kondisi kesehatan. Jadi, jika kita berbicara
tentang derajat kesehatan, maka ruang lingkupnya
adalah sistem kesehatan dan upaya kesehatannya
adalah pelayanan kesehatan masyarakat.

33. Bila kita berbicara tentang sistem rujukan maka
ruang lingkupnya adalah sistem pelayanan
kesehatan dan upaya kesehatannya adalah
pelayanan medik.

34. Peran Rumah Sakit dalam
Sistem pelayanan kesehatan.
Rumah Sakit secara khusus bertanggung jawab
terhadap pelayanan medik pada seluruh jaringan
rujukan di wilayah kabupaten atau kota. Oleh
karena itu, Rumah Sakit merupakan pusat
rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan
diwilayah cakupannya.

35. Sebagai pusat rujukan diwilayahnya, Rumah
Sakit juga merupakan pusat sumber daya
(resource center) ditinjau dari segi teknologi
dan sumber daya manusianya yang
terampil. Oleh karena itu, Rumah Sakit wajib
membina fasilitas pelayanan kesehatan
yang berada di dalam jaringan rujukannnya

36. Lingkup Pembinaan oleh Rumah Sakit, sesuai
dengan peran dan kemampuannya meliputi :
Rujukan teknologi
Rujukan ini dapat berupa permintaan bantuan
teknologi tertentu dalam bidang yang terkait dengan
unit rumah sakit yang mampu memberikan teknologi
tersebut. Bantuan teknologi yang diberikan harus
tepat guna, dapat dikuasai dan dilaksanakan, serta
dapat dibiayai oleh unit yang meminta bantuan.
Contoh : pembuatan sarana pembuangan
limbah, pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi
peralatan kesehatan.

37. Bantuan sumber daya
Dapat berupa biaya, tenaga, peralatan, dan
obat.
Bantuan operasional
Dapat berupa permintaan bantuan kepada
unit dirumah sakit untuk menyelesaikan
suatu masalah tertentu, yang tidak dapat
diatasi sendiri oleh unit pelayanan kesehatan
ini adalah:

38. Contoh bantuan operasional adalah :
• Survei epidemiologi berbasis rumah sakit
dan masyarakat (hospital and population
based epidemiological surveillance) untuk
menentukan sulitnya permasalahan yang
dihadapi serta metode penanggulangan
yang perlu, sesuai dengan situasi dan
kondisi spesifik daerah.
• Mengatasi wabah atau kejadian luar biasa
dilapangan oleh satuan tugas tingkat
kabupaten/kota, provinsi atau pusat.

39.  Rujukan pasien dan spesimen
Perlu ditekankan bahwa rumah sakit setelah menangani
pasien atau memeriksa spesimen tersebut ke unit yang
merujuk, baik sebagai informasi maupun untuk tidak
lanjut.
 Rujukan pengetahuan dan ketrampilan
Kegiatan yang termasuk dalam hal ini meliputi hal-hal
berikut :
• Kunjungan dokter spesialis ke rumah sakit dan
puskesmas yang belum ada dokter spesialisnya, tetapi
sudah memiliki sarana untuk keperluan dokter
spesialis yang berkunjung.

40. • Tugas dokter spesialis yang berkunjung, bukan
untuk memberi pelayanan kepada pasien, tetapi
lebih diutamakan untuk memberi bimbingan
kepada tenaga yang ada dirumah sakit dan
puskesmas yang dibinanya.
• Alih pengetahuan sampai ketrampilan melalui
pelatihan dibidang klinik, manajemen, dan
pengoprasian peralatan.
• Supervisi dan pelatihan kepada tenaga
kesehatan pada fasilitas pelayanan kesahatan
dasar, baik milik pemerintah maupun swasta,
mengenai pelayanan medik.

41. • Sebagai tempat magang bagi dokter, dan
paramedis yang bekerja di puskesmas untuk
preservice maupun inservice training, agar
mereka dapat memahami dan memanfaatkan
peran rumah sakit sebagai pusat sumber daya
dalam sistem rujukan.
• Penyebarluasan teknik-teknik pengobatan dan
penanganan pasien yang paling besar.

42. Fungsi RS dalam sistem
kesehatan
Tanggug jawab pemerintah untuk
meningkatkan derajat kes masy berada
pada :
Depkes pusat
Dinas kes prov
Dinas kab/kota

43. Sedangkan tanggung jawab pelayanan kes
yang bermutu terletak pd institusi pelayanan
kes, yaitu :
RS pemerintah dan swasta
Puskesmas
Praktik dokter swasta
Rumah bersalin
Puskesmas pembantu
Balai pengobatan swasta
Pondok bersalin desa

44. Terima Kasih