Dokumen tersebut membahas implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok, meliputi peraturan dasar, pengawasan, peran masyarakat, sanksi, dan upaya penegakannya seperti sosialisasi, penertiban, dan pemanfaatan dashboard pemantauan.

1. DR. MARY LIZIAWATI
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
IMPLEMENTASI
PERDA KTR
KOTA DEPOK

2. 01 04
02 05
03 06
PENDAHULUAN
PERDA KTR
KOTA DEPOK
IMPLEMENTASI
KTR
KOTA DEPOK
DASHBOARD KTR
KOTA DEPOK
PEMBINAAN
KEPATUHAN KTR
KOTA DEPOK
PENUTUP
Outline

3. PENDAHULUAN
01

4. Luas Wilayah
19.990,62 Ha
11 Kecamatan
63 Kelurahan
928 RW
5.365 RT
Penduduk Tahun 2022
2.123.349 Jiwa
Laki-laki
1.052.176 Jiwa (50.46%)
Perempuan
1.052.176 Jiwa (49.54%)
Penduduk usia produktif 70,89%
Beban ketergantungan 41,06%
Perokok Tiap Hari
21.9%
Sumber : Riskesdas 2018
Perokok Kadang2
5.98%
Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung
dengan kawasan di Jabodetabek, menjadi kawasan
strategis dalam perkembangan perekonomian Kota
Depok
GAMBARAN WILAYAH

5. VISI
“DEPOK YANG MAJU,
BERBUDAYA DAN
SEJAHTERA”
1
2
3
4
5
Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan
Berwawasan Lingkungan
Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik Yang Modern Dan Partisipatif
Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan
Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan
Ketahanan Keluarga
Mewujudkan Kota Yang Sehat,
Aman, Tertib Dan Nyaman
Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera,
Mandiri Dan Berdaya Saing
MISI KOTA DEPOK
Implementasi KTR

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 300/357-Satpol. PP Tentang Larangan Display Penjualan Rokok,
mengiklankan dan mempromosikan rokok
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 126 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan
Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban
Umum, pasal 23 tentang Tertib Merokok  sudah ada 7 KTR
Dasar Hukum

8. PERDA KTR
KOTA DEPOK
02

9. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KTR
7 KAWASAN TANPA ROKOK
• Menciptakan ruang & lingkungan bersih & sehat
• Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat
dan lingkungan dari bahaya asap rokok
• Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja &
perempuan hamil dari dorongan lingkungan, pengaruh
iklan, promosi terhadap zat adiktif berupa rokok.
• Meningkatkan kesadaran & kewaspadaan terhadap bahaya
rokok & manfaat hidup tanpa merokok
• Mencegah Perokok Pemula
2 TUJUAN
Yaitu ruangan / area yang dinyatakan dilarang untuk
merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan
dan/ atau mempromosikan produk tembakau
DEFINISI
1

10. PERUBAHAN PERDA KTR
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor
3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok mengalami
perubahan di tahun 2020 dengan perluasan materi berupa:
1. Penambahan Pasal larangan menyuruh anak dibawah usia 18
tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk
tembakau
2. Perluasan jenis rokok termasuk didalamnya sisha, vape, dan/
atau rokok sintetis lainnya
3.Pengendalian terhadap kegiatan promosi dan sponsor rokok
dan/atau produk tembakau
4.Perluasan sanksi administrasi berupa penutupan reklame
dan/atau media iklan dan/atau promosi yang melanggar ketentuan
KTR

11. Penetapan 7 Kawasan Tanpa Rokok
di Kota Depok
Tempat umum
Tempat yang dinyatakan sebagai KTR meliputi:
Tempat kerja
Tempat ibadah
Tempat bermain/
tempat berkumpul anak
Angkutan umum
Lingkungan tempat proses
belajar mengajar
Sarana kesehatan

12. Aspek-aspek Kebijakan KTR

13. Ditujukan :
• Pimpinan agar pelaksanaan KTR berjalan efektif
• Masyarakat agar berperan aktif dalam mewujudkan KTR
Meliputi :
• Penyebarluasan informasi dan sosialisasi
• Koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh
masyarakat & agama
• Memotivasi & membangun partisipasi masyarakat dengan melakukan kampanye KTR
• Merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok
• Bekerjasama dengan badan/lembaga nasional/internasional dlm melindungi masyarakat dari
asap rokok
Pembinaan (Pasal 24)

14. Pengawasan
Oleh Pimpinan (Pasal. 29)
Pimpinan berwenang:
1. Menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di KTR
2. Memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran untuk meninggalkan KTR
Petugas Pengawas KTR (Pasal 31)
1. Pimpinan dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus
2. Petugas Pengawas KTR berwenang melaksanakan pengawasan di KTR yang menjadi
wilayah kerjanya
Pengawasan oleh OPD (Pasal 32)
1. Melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR
2. Melalui kunjungan ke lokasi KTR
3. Melalui inspeksi mendadak

15. Peran Masyarakat
1. Masyarakat memiliki
kesempatan untuk bertanggung
jawab dan berperan dalam
terbentuk dan terwujudnya KTR
2. Masyarakat berperan aktif
mengatur KTR di lingkungan
tempat tinggalnya masing-
masing.
Pasal 37 Pasal 40
Peran Masyarakat dilaksanakan melalui :
1. Saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan
pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan
pelaksanaan.
2. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam
penyuluhan, serta penyebarluasan informasi
kepada masyarakat tentang KTR
3. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak
merokok di KTR
4. Memberitahu pimpinan jika terjadi pelanggaran di
KTR
5. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi
pelanggaran.

16. Sanksi
• Teguran, jika tidak dihiraukan, maka OPD
memerintahkan orang atau badan tersebut
meninggalkan KTR
• Menghentikan kegiatan usaha di KTR
• Pencabutan izin usaha
Sanksi Administrasi
• 7 hari kurungan atau denda Rp
1.000.000,- bagi orang yang
melanggar
• 3 bulan kurungan atau denda Rp
50.000.000,- bagi badan yang
melanggar
Ketentuan Pidana

17. IMPLEMENTASI
KTR
KOTA DEPOK
03

18. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KTR

19. INOVASI KEGIATAN
GEMA BASKO DAN GEMA SAKOMA
(GERAKAN MASYARAKAT BEBAS ASAP ROKOK & GERAKAN
MATIKAN ASAP ROKOK SEBELUM MASUK RUMAH)
MAROTOK SERUM
(MATIKAN ROKOK DI BATOK SEBELUM
MASUK RUMAH)
DE STAR
DETEKSI DINI DAN EDUKASI
STOP ASAP ROKOK
AMATIR
ANAK MUDA
ANTI ROKOK
GERTAK GERMAS
KODE HATIKU
GERAKAN SERENTAK GERMAS
MENUJU KOTA DEPOK SEHAT
INDONESIA KUAT
KLINIK UBM DI PUSKESMAS
UPAYA BERHENTI MEROKOK

20. RAPAT KOORDINASI
Rapat Kordinasi dan Monev KTR di Kota Depok
FGD dengan Retail terkait implementasi KTR Pembahasan Raperwal turunan raperda terkait
RAD

21. KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI
Pembuatan Mural Seminar Sehari Indonesia
Tanpa Asap Rokok
Pelatihan Konselor
Berhenti Merokok
bagi Guru
Talk Show di radio
Penyebarluasan Informasi KTR
dan Pengukuhan Tim Pengawas
dan Petugas Monitoring KTR
Talk Show di
TV
Lomba
Menggambar dan
Orasi
Kampanye
KTR
Peringatan
HTTS

22. KEGIATAN PENERTIBAN
Sidak Prokes dan Jam Buka saat PPKM kolaborasi dengan sidak
KTR
Penertiban tenda dan iklan
rokok
Penertiban Tenda Promosi rokok di terminal

23. Sidak KTR di Tempat-Tempat Umum
(Mall, Hotel, Apartemen)

24. Sidak di Pesantren
Sidak di Rumah Sakit

25. Penyebarluasan SE Larangan Display, Iklan, Promosi
dan Sponsor Rokok di tempat penjualan

26. Upaya TAPS BAN di Tempat Penjualan
• Dilakukan Sidak retail oleh Satpol PP
• Dari semua indikator kepatuhan penutupan Display Rokok di Retail,
semua mengalami kenaikan
• Ada 1 retail yang tidak menjual rokok sama sekali karena TIDAK
DIPERBOLEHKAN oleh pemilik lahan yang disewanya
TIDAK PATUH
PATUH

27. Larangan Display/Pemajangan, Iklan, Promosi dan
Sponsor Rokok di tempat-tempat Penjualan
Sebelum Sesudah

28. Tipiring Perda No.03 tahun 2014
tentang Kawasan Tanpa Rokok
* Tipiring di Pengadilan Negeri
Lokasi : Pasar Cisalak, Cimanggis (Kawasan TTU)
Pelanggar Perda yang ditemukan di Pasar Cisalak sebanyak 6 orang
diberikan BAP dan dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Depok untuk
dilakukan Tipiring
* Mobile Tipiring (Pengadilan di lokasi sasaran Sidak/Penertiban)
Lokasi : lingkungan Balaikota Depok (Kawasan Perkantoran)
Ditemukan pelanggar sebanyak 12 orang (ASN dan non ASN) yang
kemudian langsung dibawa ke ruangan persidangan untuk dilakukan
pemberkasan BAP dan Tipiring.
Tipiring : Tindak Pidana Ringan

29. Sidak TIPIRING KTR di Pasar Cisalak
Sidak TIPIRING KTR di Balai Kota Depok

30. KEGIATAN KTR 2023

31. Apakah Total Pendapatan Kota Depok Turun
Tanpa Iklan Rokok?

32. Larangan Iklan Produk Rokok TIDAK MENYEBABKAN
Total Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Menurun
Tahun Jumlah Reklame
Pajak Reklame
(Rp)
Total PAD
(Rp)
2011 245 8.101.362.233 282.747.544.886,76
2012 278 8.059.163.214 474.705.361.540,18
2013 247 8.092.292.320 581.207.570.935,26
2014 307 8.778.299.845 659.173.522.492,23
2015 0 10.009.862.247 818.204.601.264,96
2016 0 10.159.113.228 922.297.784.280,15
2017 0 11.438.416.719 1.210.748.605.561,14
2018 0 12.586.819.937 1.059.700.280.693,72
2019 0 20.006.780.752 1.293.003.769.037,00
2020 0 28.672.891.179 1.214.939.201.530,00
2021 0 32.376.819.888 1.541.629.119.039,00
2022 0 36.857.205.819 1.642.228.601.282,00
Sumber: (BKD Kota Depok, 2022)

33. DASHBOARD KTR
KOTA DEPOK
04

34. DASHBOARD PEMANTAUAN DAN
KEPATUHAN KTR

35. TUJUAN DASHBOARD
Memantau implementasi dan kepatuhan masyarakat
terhadap KTR di seluruh Kab/Kota
Menyediakan sistem pemantauan yang seragam secara
nasional
Memberikan gambaran yang jelas kepada Pusat dan Daerah
tentang kesenjangan strategis dari sisi regulasi, implementasi
dan kepatuhan serta memungkinkan perbandingan instan
antara kabupaten dan kota
Memantau kinerja/upaya Pemerintah Kab/Kota dalam
mengimplementasikan dan menegakkan KTR

36. KEGIATAN YANG SUDAH DILAKUKAN
TERKAIT DASHBOARD KTR
AUDIENSI SOSIALISASI PELATIHAN PELAKSANAAN MONEV
31 oktober 2022
Dengan Bapak
Wali Kota beserta
jajaran Kepala
Perangkat Daerah
2 Desember 2022,
9 Februari 2023
Sosialisasi dashboard
dan Pembuatan akun
tim satgas
20-31 Maret 2023
Pembinaan 7 KTR
oleh satgas KTR di
wilayah kerja
masing-masing
Ujicoba
pengawasan di 2
lokus perkantoran
oleh tim tiap
perangkat daerah
6 April 2023
Oleh Kemenkes
dan PIAREA
dihadiri oleh
Sekda Kota Depok

37. LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI
DASHBOARD KTR
REGULASI PENGAWASAN PENEGAKAN KEPATUHAN
DALAM 4 ASPEK PENILAIAN DASHBOARD KTR
Memasukan regulasi
terkait KTR di tingkat
Kota, contoh : Perda,
Perwal dan SK
Melakukan pembinaan 7
KTR di titik lokasi spesifik
Berupa : teguran lisan,
sanksi administratif
dan denda
Melakukan
pengawasan dan
pembinaan di 7 KTR

38. KEPATUHAN KTR
KOTA DEPOK
05

42. STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN
SATGAS KTR WILAYAH DAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
CONTOH : PEMASANGAN RAMBU
TEMPAT UMUM : HOTEL, RESTORAN, CAFÉ, DLL
BEJI, CINERE, SUKMAJAYA, LIMO
INTESIFIKASI PEMBINAAN
MELALUI KOLABORASI OLEH
PERANGKAT DAERAH
PENGAMPU HINGGA KE
WILAYAH
MELAKUKAN PEMBINAAN
DI KAWASAN YANG MASIH
SEDIKIT PEMBINAAANYA
MELAKUKAN PEMBINAAN
DI KECAMATAN YANG
MASIH SEDIKIT
PEMBINAAANYA
SEKALIGUS OPTIMALISASI
MELALUI DASHBOARD
MELAKUKAN PEMBINAAN
SESUAI INDIKATOR YANG
TERTINGGI

43. PENUTUP
06

44. KENDALA IMPLEMENTASI KTR (1)
Pengetahuan warga
masyarakat masih
belum tersosialisasi
terkait Perda KTR
PENGETAHUAN
Perlunya dukungan
semua pihak
terutama pucuk
pimpinan tiap satuan
wilayah
DUKUNGAN DAN
KOMITMEN
Keberadaan Perda
dan Satgas masih
belum efektif
menurunkan
angka perokok
dan perokok
pemula di Kota
Depok
EFEKTIFITAS
Masih
terdapatnya
ketidak
patuhan
masyarakat
menerapkan
Kawasan
Tanpa Rokok
di 7 kawasan
KEPATUHAN

45. KENDALA IMPLEMENTASI KTR (2)
Masih sulitnya
Pengawasan
terhadap warung-
warung/toko
tradisonal, vape store
dan lingkungan kerja
contohnya lingkungan
pemerintahan Kota
Depok
PENGAWASAN
Kegiatan Penegakan
belum maksimal,
sehingga kurang efek
jera bagi para
pelanggar
PENEGAKAN KTR
Masih terdapatnya
Iklan Promosi dan
Sponsor melalui
pemasangan
spanduk di
wilayah di luar
pengawasan
PENCATATAN DAN
PELAPORAN

46. KENDALA IMPLEMENTASI KTR (3)
Giat kampanye KTR
belum digaungkan ke
seluruh wilayah
pelosok Kota Depok
KAMPANYE KTR
Masih terdapatnya
kampanye
terselubung dari
perusahaan rokok
dalam
menyelenggarakan
Kegiatan-kegiatan
yang mengumpulkan
massa
KAMPANYE
TERSELUBUNG
Masih terdapatnya
Iklan Promosi dan
Sponsor melalui
pemasangan
spanduk di
wilayah di luar
pengawasan
IKLAN SPANDUK

47. STRATEGI IMPLEMENTASI KTR
Pelibatan aktif semua stakeholder (Penta
Helix) dalam implementasi KTR,
khususnya upaya Promotif dan Preventif di
hulu
Optimalisasi berbagai media
dalam meningkatkan
pengetahuan, kesadaran,
kemauan dan kemampuan
dalam menegakan KTR
Optimalisasi Monev
terintegrasi dengan berbagai
stakeholder terutama di
wilayah
Meningkatkan Penyediaan
Pelayanan dalam rangka UBM
KOLABORASI
MEDIA
MONITORING
PELAYANAN
Optimalisasi penguatan satgas
KTR di Setiap satuan
perangkat daerah wilayah dan
penegakan Perda melibatkan
semua pihak di semua tatanan
Optimalisasi Inovasi KTR di
wilayah agar menjadi best
practice di tempat lain
PENEGAKAN INOVASI

48. TERIMA
KASIH