PAPARAN-DIR- KEMENDAGRI.pptx

STRATEGI DAN PERAN KEMENDAGRI DALAM MENERAPKAN KTR
UNTUK MENCAPAI TARGET RPJMN
Disampaikan pada acara Advokasi KTR Lintas KL
Oleh :
BUDIONO SUBAMBANG
DIREKTUR SUPD III
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam
Perspektif UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
01
Kerangka Regulasi Terkait
Penerapan KTR
02
Peran Pemerintah Daerah
Dalam Penerapan KTR
03
Penutup
04
OUTLINES

PRESIDEN
MENDAGRI
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Secara Nasional
DIKOORDINASIKAN MENDAGRI
Provinsi
Gubernur sbg wakil Pemerintah Pusat
melakukan binwas umum & teknis
(PP 12/2017)
Kab/Kota
Pemegang
kekuasaan
pemerintahan –
Psl 4 (1) UUD
1945
Psl 17 UUD
1945
Koordinator Binwas dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan di daerah UU
23/2014
Psl 8 (3)
Koordinasi
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18
(5) UUD ‘45
Tanggung jawab
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
bina_bangda Ditjen Bina
Pembangunan
Daerah

Presiden menetapkan
pedoman penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan
melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dilaksanakan
oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
Dengan demikian
hubungan Presiden
dengan Gubernur dan
Bupati/Walikota bersifat
hierarkis dan hubungan
Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan
Bupati/Walikota bersifat
hierarkis
Konsekuensi dari negara
kesatuan adalah tanggung
jawab akhir pemerintahan
ada di tangan Presiden.
Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah
berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada di
tangan Presiden
KEMENDAGRI
SELAKU
PEMBINA UMUM
KEBIJAKAN
DESENTRALISASI
KERANGKA
OTONOMI
DAERAH
DIKOORDINASIKAN
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

Mempercepat
peningkatan kesra,
Pemberdayaan
masyarakat, Pelayanan
publik & Peningkatan
daya saing
Mengoptimalkan kinerja
pemerintah daerah
dalam pencapaian
tujuan otonomi daerah
Memperkuat regulasi
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
TUJUAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

Kita Tidak Melarang 100%
Orang Merokok, Tetapi Kita
Hanya Mengatur Tempat-tempat
Yang Dilarang Ada Rokok
“

ISU-ISU AKTUAL TERKAIT KTR
KTR
Sampai hari ini, terdapat kurang lebih
147 kab/kota yang belum memiliki
Perda/Perkada terkait Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
Pemerintah Pusat telah menaikkan
cukai rokok, dengan harapan akan
meningkatkan harga rokok di pasaran
dan menurunkan demand (konsumsi)
rokok di tengah masyarakat
4
Di tahun sebelumnya juga
Kemendagri telah menetapkan
Surat Edaran agar Daerah
menerbitkan Kebijakan Daerah
untuk KTR
Kemendagri telah menetapkan
Permendagri No. 17 Tahun 2021
(Pedoman RKPD 2022) dan
Permendagri No. 27 Tahun 2021
(Pedoman APBD 2022), KTR
diatur didalamnya
6 5
3
Diperlukan Kebijakan Daerah terkait
KTR dalam menghadapi berbagai
tantangan guna menurunkan
prevalensi perokok sesuai amanat
Perpres No 18 Tahun 2020
(RPJMN 2020-2024)
Tantangan muncul antara lain rokok
saat ini dijual secara eceran, akses
rokok tetap meningkat, termasuk
dikalangan remaja
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah
1 2

KERANGKA REGULASI TERKAIT KTR
Inpres Nomor 1Tahun 2017
tentang Germas
Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024
Mengamanatkan agar Bupati dan Walikota melaksanakan kebijakan
KTR.
Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok
atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan produk tembakau
Peraturan Bersama Mendagri & Menkes Nomor
188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 TAHUN 2011
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah
Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok
di wilayahnya
Pasal 49 mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung
zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Jumlah Kab/Kota yang menerapkan KTR (Indikator)

INDIKATOR KTR DALAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT
Penerapan Kawasan
Tanpa Rokok/KTR
Keberadaan Pelarangan
Iklan Rokok
Berdasarkan Peraturan Bersama Mendagri & Menkes Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan KKS
TATANAN PERMUKIMAN, SARANA, & PRASARANA
SEHAT
KRITERIA UDARA BERSIH
INDIKATOR
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

Melindungi
kesehatan
masyarakat secara
umum dari dampak
buruk merokok
baik langsung
maupun tidak
langsung
Memberikan
pelindungan yang
efektif dari bahaya
asap rokok
Memberikan ruang
dan lingkungan
yang bersih dan
sehat bagi
masyarakat; dan
TUJUAN PELAKSANAAN KTR
Peraturan Bersama Mendagri & Menkes Nomor 188/MENKES/PB/I/2011; Nomor 7 TAHUN 2011
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

KENDALI ROKOK OLEH PEMERINTAH
• PP NO 109 Tahun
2012 Tentang
Pengamanan
Bahan Yang
Mengandung Zat
Adiktif Berupa
Produk Tembakau
Bagi Kesehatan
• SKB Menteri
Kesehatan Dan
Menteri Dalam
Negeri No
108/Menkes/Pb/2
011 No 7 Tahun
2011 Tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Kawasan Tanpa
Rokok.
• Surat Edaran
Kemendagri
(tahun 2018 &
2019)
Implementasi PERDA/PERKADA KTR
belum memadai (TERBUKTI JUMLAH
PEROKOK MUDA MENINGKAT
SIGNIFIKAN)
Hasil Evaluasi
34 Provinsi dan 397 Kab/Kota
Telah menerbitkan PERDA/PERKADA (berbagai
sumber diolah)
Ditjen Bina
Pembannan
Daerah

RUANG LINGKUP KTR
LO Tempat anak bermain
LAngkutan umum
Tempat kerja
Fasilitas pelayanan kesehatan
Tempat proses belajarmengajar
Tempat ibadah
Tempat Umum
PSUM
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

MENJADI PERHATIAN PEMDA
KTR pada
tempat kerja dan
tempat umum dapat menyediakan tempat khusus untuk
merokok
KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain;
tempat ibadah; dan
angkutan umum;
dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan
merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar
•
•
•
• Pengaturan tempat khusus untuk
merokok berdasarkan fungsi tempat
Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di
provinsi dan kabupaten/kota diatur
dengan peraturan daerah provinsi dan
peraturan daerah kabupaten/kota.
Peraturan daerah paling sedikit
memuat: pengaturan tentang KTR;
peran serta masyarakat; pembentukan
satuan tugas penegak KTR; larangan
dan kewajiban; dan sanksi.
Sanksi dikenakan sanksi kepada orang
perorangan berupa sanksi tindak
pidana ringan; dan badan hukum atau
badan usaha dikenakan sanksi
administratif dan/atau denda.
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

SE MENDAGRI TERKAIT KTR
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

PEDOMAN RKPD 2021
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah
Mengarahkan Pemerintah Daerah melalui Permendagri 40/2020 tentang Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2021 (Urusan Kesehatan)
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD
2021
PRIORITAS BIDANG
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TUJUAN/ SASARAN
TARGET PEMBANGUNAN
NASIONAL
Peningkatan Akses dan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Penguatan
Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
1. Penguatan
promosi dan
pembudayaan
Germas; dan
2. Pengembangan
lingkungan sehat
1. Persentase
Merokok
Penduduk Usia
10-18 Tahun: 9%
1. Promotif dan Prenventif Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas):
a. Peningkatan kualitas lingkungan;
b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
c. Penyediaan pangan sehat dan
percepatan gizi;
d. Peningkatan aktivitas fisik
masyarakat; dan
e. Peningkatan edukasi hidup sehat.
2. Pemerintah Daerah wajib
menetapkan Kawasan Tanpa
Rokok di wilayahnya dengan
penyusunan kebijakan daerah
(sembilan persen)
2. Jumlah kab./kota
yang menerapkan
Kawasan Tanpa
Rokok (KTR):
374 Kab/kota

PEDOMAN RKPD 2022
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah
Mengarahkan Pemerintah Daerah melalui Permendagri 17/2021 tentang Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2022 (Urusan Kesehatan)
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN INDIKATOR PROVINSI INDIKATOR KABUPATEN/KOTA TARGET
URUSAN KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
1. Persentase merokok
penduduk usia 10-18
tahun
2. Jumlah Kab/Kota dengan
> 40% FKTP yang
menyelenggarakan
layanan UBM (Upaya
Berhenti Merokok)
3. Jumlah Kabupaten/Kota
yang menerapkan
Kawasan Tanpa Rokok
1. Persentase merokok
penduduk usia 10-
18 tahun
2. Jumlah Puskesmas
melaksanakan
layanan Upaya
Berhenti Merokok
(UBM)
3. Jumlah kab./kota
yang menerapkan
Kawasan Tanpa
Rokok (KTR): 374
Kab./kota
8.9%
40%
90%

KAB/KOTA YANG BELUM ADA KEBIJAKAN KTR [1]
Provinsi Aceh:
1. Kab. Aceh Selatan
2. Kab. Pidie Jaya
3. Kota Lhokseumawe
Provinsi Sumatera Selatan:
1. Kab. Lahat
2. Kab. Ogan Komering
Ulu Selatan
3. Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
Provinsi Riau:
Provinsi Sumatera Utara:
1. Kab. Batu Bara
2. Kab. Dairi
3. Kab. Karo
4. Kab. Labuhan Batu
5. Kab. Labuhan Bat
Selatan
6. Kab. Labuhan Batu
Utara
7. Kab. Nias
8. Kab. Nias Barat
9.Kab. Selatan
10.Kab. Nias Utara
11.Kab. Padang Lawas
12.Kab. Padang Lawas
Utara
13.Kab. Samosir
14.Kab. Simalungun
15.Kab. Tapanuli Selatan
16.Kab. Tapanuli Tengah
17.Kab. Tapanuli Utara
18.Kab. Gunung Sitoli
19.Kota Sibolga
1. Kab. Agam
2. Kab. Kepulauan Mentawai
3. Kab. Lima Puluh Kota
4. Kab. Pasaman Barat
Provinsi Sumatera Barat: Provinsi Jawa Tengah:
Provinsi Jawa Timur:
1. Kab. Bojonegoro
2. Kab. Jember
3. Kab. Kediri
4. Kab. Pacitan
5. Kab. Pamekasan
6. Kab. Pasuruan
7. kab. ponorogo
8. Kab. Sampang
9. Kab. Sumenep
Provinsi NTB:
1. Kab. Lombok Tengah
2. Kota Bima
Provinsi NTT:
1. Kab. Belu
2. Kab. Sumba Barat Daya
3. Kab. Sumba Tengah
4. Kab. Sumba Timur
5. Kab. Manggarai Barat
6. Kab. Ngada
7. Kab. Ende
8. Kab. Sabu Raijua
9. Kab. Kupang
10.Kab. Timor Tengah Utara
1. Kab. Blora
2. Kab. Boyolali
3. Kab. Brebes
4. Kab. Cilacap
5. Kab. Demak
6. Kab. Grobogan
7. Kab. Kendal
8. Kab. Magelang
9. Kab. Temanggung
10. Kab. Wonosobo
11. Kota Magelang
Provinsi Banten:
1. Kab. Pandeglang
Provinsi Jawa Barat:
1. Kab. Tasikmalaya
Provinsi Jambi
1. Kab.Tanjung Jabung
Timur
1. Kab. Bengkalis
2. Kab. Indragiri Hulu
3. Kab. Kampar
4. Kab. Kep. Meranti
5. Kab. Kuantan Singingi
6. Kab. Pelalawan
7. Kab. Rokan Hilir
17
Data Diolah dari berbagai Sumber, 2021.

KAB/KOTA YANG BELUM ADA KEBIJAKAN KTR [2]
Provinsi PapuaBarat:
24. Kabupaten Supiori
25. Kabupaten Tolikara
26. Kabupaten Waropen
27. Kabupaten Yahukimo
28. Kabupaten Yalimo
Provinsi KalimantanUtara:
1. Kab. Tana Tidung
1. Kab. Raja Ampat
2. Kab. Sorong Selatan
3. Kab. Maybrat
4. Kab. Tambraw
5. Kab. Manokwari
6. Kab. Teluk Bintuni
7. Kab. Pegunungan
Arfak
8. Kab. Manokwari
Selatan
9.Kab. Teluk Wondama
10.Kab. Kaimana
11.Kab. Fakfak
Provinsi Papua:
1. Kab Asmat
2. Kab Biak Numfor
3. Kab Boven Digul
4. Kab Deiyai
5. Kab Dogiyai
6. Kab Intan Jaya
7. Kab Jayapura
8. Kab Jayawijaya
9. Kab Keerom
10.Kab Kepulauan Yapen
11.Kab Lanny Jaya
12.Kab Mamberamo Raya
13.Kab Mamberamo Tengah
14.Kab Mappi
15.Kab Merauke
16.Kab Mimika
17.Kab Nabire
18.Kab Nduga
19.Kab Paniai
20.Kab Pegunungan Bintang
21.Kab Puncak
22.Kab Puncak Jaya
23.Kab Sarmi
Provinsi KalimantanBarat:
1. Kab. Bengkayang
2. Kab. Landak
3. Kab. Mempawah
4. Kab. Kubu Raya
5. Kab. Melawi
Provinsi Sulawesi Tengah:
1. Kab. Banggai Laut
2. Kab. Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Utara:
1. Kab. Minahasa Selatan
2. Kab. Bolaang Mongondow
Timur
3. Kab. Minahasa Tenggara
Selatan
Utara
6. Kab. Kep. Siau T
. Biaro
7. Kab. Minahasa
8. Kota Kotamobagu
9. Kota Tomohon
1. Kab. Murung Raya
2. Kab. Gunung Mas
Provinsi KalimantanTimur:
1. Kab. Mahakam Ulu
Provinsi Sulawesi Tenggara:
1. Kab. Kolaka Timur
2. Kab. Kolaka
3. Kab. Muna Barat
4. Kota Bau-bau
5. Kab. Buton Tengah
Provinsi Gorontalo:
1. Kota Gorontalo
Provinsi Papua: Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Barat:
1. Kab. Majene
2. Kab. Mamuju Tengah
Provinsi Maluku:
1. Kab. Seram Bagian Timur
2. Kab. Maluku Tengah
3. Kab. Buru
Provinsi Maluku Utara:
1. Kab. Pulau Morotai
2. Kab. Halmahera Utara
3. Kab. Halmahera Timur
4. Kab. Kepulauan Taliabu
5. Kab. Kepulauan Sula
Provinsi KalimantanTengah:
18
Data Diolah dari berbagai Sumber, 2021.
1. Kab. Hulu Sungai
Tengah
1.

PERAN KEMENDAGRI DALAM SINKRONISASI & HARMONISASI
KEMENDAGRI
Sinkronisasi & Harmonisasi
- Kortekrenbang setiap tahun
- Review draft RPJMD/RKPD provinsi
- Penyusunan Permendagri tentang
Pedoman Penyusunan RKPD
Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Mendorong & memastikan daerah agar
menginternalisasikan KTR kedalam
dokumen perencanaan pembangunan
daerah
Melalui
Melakukan
Melibatkan lintas K/L
Tujuan
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

PENUTUP
Memperkuat peran lintas
sektor dalam penerapan KTR
di daerah
Kementerian Dalam Negeri akan
melaksanakan peran sebagai koordinator
pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
mencapai target RPJMN 2020-2024 dan
Rakortek Renbang 2021 (sesuai Pasal 8 ayat
3, UU No. 23 Tahun 2014tentang
Pemerintahan Daerah)
Menginternalisasikan program
KTR kedalam dokumen
RPJMD/RKPD dan APBD
sesuai sasaran RPJMN
Memastikan ketersediaan alokasi
program/kegiatan yang
berorientasi pada upaya promotif
dan kesehatan lingkungan
01 03
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat dengan
05 melibatkan dunia usaha,
perguruan tinggi,
lembaga swadaya
masyarakat, dan
organisasi profesi serta
pihak-pihak lain
02 04
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah

“EXAMPLES
ARE MANY BUT
WE NEED SOME
ACTION”
“KNOWING IS NOT
ENOUGH, WE MUST
APPLY. WILLING IS NOT
ENOUGH, WE MUST DO”

PAPARAN-DIR- KEMENDAGRI.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PAPARAN-DIR- KEMENDAGRI.pptx

Similar to PAPARAN-DIR- KEMENDAGRI.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PAPARAN-DIR- KEMENDAGRI.pptx