Dokumen tersebut membahas sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan dapat menerapkan peraturan tersebut dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok."

1. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
Oleh:……………………….…….
Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul Komis D

2. Ruang Lingkup Sosialisasi
1. APA ITU PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
2. APA YANG DIMAKSUD DENGN PERATURAN
DAERAH
3. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN
2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
(KTR)

3. • Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip NKRI (UU No.23 Tahun 2014)
Pemerintahan
Daerah
• Kedudukan DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah (UU No 23 Tahun 2014)
DPRD
PEMDA DAN DPRD

4. Legislasi diwujudkan dalam bentuk perda
Anggaran
diwujudkan dalam membahas dan
mengesahkan/menyetujui APBD
Pengawasan
diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan yang
ditetapkan
FUNGSI

5. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai
fungsi Legislasi, Penganggaran dan pengawasan

6. Dalam rangka
menjalankan otonomi
daerah, pemerintah
daerah memiliki
kewenangan dan
kemandirian dalam
mengatur urusan
pemerintahan daerah
Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya
berhak untuk
membuat kebijakan baik
dalam rangka peningkatan
pelayanan maupun dalam
rangka meningkatan peran
serta masyarakat dalam
pembangunan daerah
Salah satu unsur penting
dalam implementasi
proses tersebut adalah
melalui
pembentukan Perda me
rupakan instrumen yang
strategis dalam
mencapai tujuan
desentralisasi.
PERATURAN DAERAH

7. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah
disahkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang
berkepentingan
Tujuan Sosialisasi Perda adalah agar masyarakat dan para
pihak yang berkepentingan mengetahui dapat digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan/implementasi

8. DASAR HUKUM
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik
3. Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

9. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor7 tahun 2011 tentang Pedoman
Lanjutan

10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi
Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap
dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk
lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies
lainnya atau sintetisnya (mengandung nikotin, tar)
Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankdan/atau mempromosikan produk tembakau.
Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi
oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur
permanent atau sementara
PENGERTIAN KHUSUS
DALAM KETENTUAN UMUM

11. Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukkan khusus
untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR
Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan ketergantungan yang membahayakan
kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis,
keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan
penggunaannya.
Iklan Niaga Rokok yang selanjutnya disebut Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan
tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran
untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan
Sponsor Rokok adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam
bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau
perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi rokok atau penggunaan
rokok.

12. DASAR
PENETAPAN
KTR
Perikemanusiaan dan
keseimbangan
Keserasian,kelestarian, keberlanjutan
dan keseimbangan kesehatan, manusia
serta lingkungan;
Kemanfaatan umumpelindungan dan
penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
Keadilan, partisipatif; dan transparansi dan
akuntabilitas.

13. TUJUAN PENETAPAN KTR
Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan
lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat
adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit,
kematian, dan menurunkan kualitas hidup, baik langsung maupun tidak
langsung
Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan
hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi
untuk inisiasi penggunaan danketergantungan terhadap bahan yang
mengandung zat adiktif berupa produk tembakau
Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap
bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

14. HAK SETIAP ORANG
Lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan
Udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok
Informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok
dan bahayanya untuk kesehatan

15. KEWAJIBAN SETIAP ORANG
Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan
yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial
Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan,
dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya
Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap
rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR

16. KAWASAN
TANPA
ROKOK
a. pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar
mengajar
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum

18. Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada
di dalam KTR dan hanya diperbolehkan berada di tempat
umum dan tempat kerja
a) berada di tempat/ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara
luar dengan dan/atau tanpa atap;
b) terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan
c) untuk beraktivitas;
d) jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
e) jauh dari tempat orang berlalu lalang;
f) terdapat peringatan bahaya merokok;
g) tidak boleh terdapat iklan / promosi rokok;
h) harus terdapat tempat mematikan rokok; dan
i) dipasang tanda khusus tempat merokok.

19. LARANGAN DAN
PENGENDALIAN
Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR kecuali di pasar, terminal, tempat wisata,
pertokoan, dan hotel
Setiap orang dilarang
menjual rokok:
-dengan menggunakan
mesin layanan mandiri;
-kepada siswa atau anak di
bawah usia 18 (delapan
belas) tahun; dan/atau
kepada perempuan hamil.
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok
-tidak diletakkan pada
perbatasan antara jalan
utama dan jalan protocol
-harus sejajar dengan bahu
jalan, tidak memotong jalan
atau melintang;
-pemasangan iklan paling
dekat 100 m dari batas luar
pagar/bangunan KTR; tidak
boleh melebihi ukuran 72
m²;
Ketentuan bagi yang
memproduksi, mengimpor dan
mensponsori keiatan:
-tidak menggunakan nama
merek dagang dan logo
rokok termasuk brand image
rokok; dan tidak bertujuan
untuk mempromosikan
rokok
-dilarang mengikutsertakan
siswa atau anak dibawah
usia 18 (delapan belas)

20. PERAN SERTA MASYARAKAT
Peran serta masyarakat
• a.individu/perseoranga
n;
• b. kelompok;
• c. badan hukum;
• d. badan usaha;
• e. lembaga; atau
• f. organisasi
Dilaksanakan dalam
bentuk
• a. Pengaturan KTR di
lingkungan
• b. Saran, masukan, dan
pendapat dalam
penetapan, pelaksanaan,
dan evaluasi kebijakan;
• c. keikutsertaan dalam
kegiatan
penyelenggaraan dan
pengendalian melalui

21. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN
a) Pemerintah Daerah memfasilitasi
tumbuhnya peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
b) Fasilitasi Pemerintah Daerah dapat diberikan
dalam bentuk penyediaan bantuan berupa
dana sesuai kemampuan keuangan Daerah
atau bentuk lain yang diperlukan bagi
terwujudnya KTR.

22. Pengawasan dan Pembinaan
yang dilakukan Oleh Bupati
pembinaan terhadap
penyelenggaraan KTR.
Dalam melakukan
pembinaan Bupati
melimpahkan kepada SKPD
Pelaksana. SKPD
Pelaksana melakukan
pengawasan terhadap KTR
untuk mengetahui :
• ketaatan setiap orang
terhadap ketentuan
tentang KTR; dan
• ketaatan pimpinan atau
penanggung jawab KTR
terhadap ketentuan
penyelenggaraan KTR.
Dalam melaksanakan tugas
pengawasan, SKPD
Pelaksana melakukan
koordinasi dengan pimpinan
atau penanggung jawab
Menunjuk
SKPD
Pencegahan
Penghargaan
Lembaga
Perorangan
Kalaborasi
Edukasi

23. Tugas Satgas Pengawasan
KTR
a) memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja
dan tempat umum telah memasang tanda larangan merokok
pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di
tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
b) memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja
dan tempat umum telah menyediakan tempat khusus
merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
c) mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat kerja
dan tempat umum;
d) melarang adanya asbak selain pada tempat khusus merokok;
dan
e) melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual,
mengiklankan atau mempromosikan rokok.

24. KETENTUAN PIDANA
1) Setiap orang yang memproduksi, menjual,
mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di
KTR diancam denda paling banyak Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah).
2) Setiap orang yang merokok di KTR diancam pidana
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).
3) Denda disetor ke Kas Negara.
4) Tindak pidana adalah pelanggaran.

26. DEMIKIAN
MATUR
NUWUN