papar sekretariat komisi 4

1. DUKUNGAN DPRD PROVINSI BANTEN TERHADAP KEBIJAKAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN
Pada Acara :
PEMBAHASAN INVENTARISASI SDA DAN LH dan PENYUSUNAN EKOREGION
Cilegon, 3 November 2015
Disampaikan Oleh :
IR. H. THONI FATHONI MUKSON
SEKRETARIS KOMISI IV DPRD BANTEN
1

2. DUKUNGAN DPRD PROVINSI BANTEN
TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN
Secara tegas dan terang pasal 121 Undang-Undang 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, mewajibkan dalam waktu paling lama
2 tahun setelah UU tersebut diberlakukan, setiap kegiatan
yang telah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki
dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan
hidup, atau belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib
membuat dokumen pengelolaan lingkungan.

3. Daftar jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
dokumen Amdal tertera pada PerMenLH No 05 tahun 2012
tentang Jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
Panduan penyusunan dokumen pengelolaan
lingkungan yang dimaksud oleh pasal 121 diatur
dalam PerMenLH No 14 tahun 2010 tentang
Dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau
kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau
kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan
hidup atau lebih dikenal dengan DELH (Dokumen
Evaluasi Lingkungan Hidup) dan DPLH (Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup).

4. Praktisi usaha yang tidak mentaati ketentuan ini,
dianggap melanggar pasal 121 tersebut, dan
semestinya mendapat sanksi seperti termaktub dalam
pasal 109 UU No 32/2009 yakni dipidana penjara 1-3
tahun dan denda 1-3 milyar.
Sejatinya setelah 4 tahun UU No 32/2009
diterapkan, sudah tak ada lagi pelaku
usaha yang mangkir dari kewajiban
tersebut. Atau kita telah menyaksikan
sederet praktisi usaha terkena jeratan
pasal 109 dan diseret ke meja hijau dalam
periode 2 tahun belakangan ini.

5. Mekanismenya dengan menghidupkan kembali PerMenLH
No 14 tahun 2010 melalui Surat Edaran Menteri
Lingkungan Hidup No B-14134/MENLH/KP/12/2013
tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 UU No 32 tahun
2009. Surat edaran ini berlaku 18 bulan sejak ditetapkan
yakni pada 27 Desember 2013.
Hasil penilaian Proper 2013, dari total 1812
perusahaan terdapat peringkat: Emas (12
perusahaan, 0,67%), Hijau (113 perusahaan,
6,31%), Biru (1039 perusahaan, 57,98%), Merah
(611 perusahaan, 34,1%), Hitam (17
perusahaan, 0,95%). Dari data Proper ini
tercermin bahwa sekitar 35% perusahaan
(merah dan hitam) yang beroperasi belum taat
terhadap ketentuan lingkungan.

6. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 63
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah bertugas danberwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
RPPLH nasional;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal
dan UKL-UPL;

7. f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan
emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan standar kerja sama;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya
alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
pengendalian dampak perubahan iklim dan
perlindungan lapisan ozon;
k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah,
serta limbah B3;
l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan
lingkungan laut;
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas
negara;

8. n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan
perundangundangan;
p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
pengaduan masyarakat;
s. menetapkan standar pelayanan minimal;
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

9. (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah
provinsi bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
RPPLH provinsi;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan
emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan
kemitraan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

10. h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan
kepala daerah kabupaten/kota;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan
hidup;
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan
penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta
penyelesaian sengketa;
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan
kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

11. m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan
hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada
tingkat provinsi;
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan
penghargaan;
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada
tingkat provinsi.

12. (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan
berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
kabupaten/kota;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal
dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi
gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan
kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan
hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

13. i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan
perundangundangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem
informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

14. n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.
Pasal 64
Tugas dan wewenang Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) dilaksanakan dan/atau
dikoordinasikan oleh Menteri.

15. 15
WILAYAH KEWENANGAN BLHD PROVINSI
BANTEN dan WILAYAH ADMINISTRASI 4
KABUPATEN , 4 KOTA1. Identifikasi Wilayah
GEOGRAFI
Luas
Wilayah
8.651,20 Km2 (UU No. 23 Tahun 2000)
Pembagian
Wilayah
Administra
si
• 4 Kabupaten dan 4 kota
• 155 Kecamatan
• 278 Kel. & 1.273 Desa
• 1.551 Desa/Kel
Letak
Wilayah
1050 01’11” - 1060 07’’12” BT
050 07’50” - 07001’01” LS
Batas
Wilayah
Utara : Laut Jawa
Timur : DKI Jakarta & Jabar
Selatan : Samudera Hindia
Barat : Selat Sunda
Panjang
Pantai
: 517,42 Km
Jumlah
Pulau Kecil
: 61 pulau
DEMOGRAFI WILAYAH ADMINISTRASI
Jumlah
Penduduk
2012
: 11.248.947 Jiwa
(BPS)
1. Kab.
Lebak
5. Kota
Tangerang
LPP 2000-
2010
: 2,16 % 2. Kab.
Pandeglan
g
6. Kota
Cilegon
Kepadatan
Penduduk
: 1.300 jiwa/
Km²
3. Kab.
Serang
7. Kota
Serang
4. Kab.
Tangerang
8. Kota
Tangsel

16. Cibaliung
Malingping
Bayah
Gn Kencana
Cipanas
Panimbang
Labuan
Pasauran
Anyer
Saketi
Pontang
Merak
Terate/Bojonegara
Dadap
Ciruas
Maja /
Kota Kekerabatan
2. Identifikasi Wilayah Kewenangan BLHD Provinsi
Banten

17. 17
Prioritas Penanganan 2016
berdasarkan Kawasan Strategis Provinsi
Banten Water Front City
KSE Bojonegara
Kota Kekerabatan Maja
Kawasan AKARSARI
Tanjung Lesung
Water Front City
Sport City
Kawasan Cibaliung Kawasan Malingping
KP3B
KSE Cilegon
PLTU Suralaya
PLTU Lontar
Kawasan Baduy
PLTU Labuan
PLT Panas Bumi Gn. Karang
Waduk Karian
DAS Cidanau
Waduk Sindang Heula
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan Fungsi Dan Daya
Dukung LH
Kawasan Bayah
Kawasan Teluk Naga
Bandara Panimbang
Bandara Soetta
Rencana TPSA Regional
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan Pendayagunaan
Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tinggi
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan Sosial Budaya
Banten Lama