Recommended
More Related Content
Similar to 2021-11-03 FAKTA - Pengendalian Tembakau dlm mengimplementasikan KTR dan UBM.pptx
Similar to 2021-11-03 FAKTA - Pengendalian Tembakau dlm mengimplementasikan KTR dan UBM.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
2021-11-03 FAKTA - Pengendalian Tembakau dlm mengimplementasikan KTR dan UBM.pptx
- 1. Implementasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia Peneliti di DRC FHUI,Soiidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia, komisi Nasional Pengendalian Tembakau (KOMNAS-PT); Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA); anggota Indonesian Tobacco control Network (ITCN); fellow South East Asian Tobacco Control Alliancce (SEATCA). Fellow International Legal Consortium CTFK, Dewas LBH Pers
- 2. TUBAGUS HARYO KARBYANTO, WA: 08129489558, Email: tubagusharyo@gmail.com
- 3. Ngapain sih kita ngomongin tentang Produk Tembakau (rokok)?
- 4. Bukannya itu produk yang NORMAL dan LEGAL?
- 5. Produk Tembakau (rokok) itu memang LEGAL tapi TERBATAS namun TIDAK NORMAL UU No 39/2007 tentang CUKAI Pasal 2 ayat (1): Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: • Konsumsinya perlu dikendalikan; • Peredarannya perlu diawasi; • Pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup • Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan Dikenai cukai berdasarkan Undang Undang ini
- 6. Produk Tembakau (rokok) itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL Apa sebetulnya yang dijual dari produk tembakau (rokok)? Apa saja kandungan dalam sebatang rokok yang dibakar?
- 7. Ngapain sih kita ngomongin tentang perilaku orang merokok?
- 8. Bukannya itu perilaku yang LEGAL dan NORMAL?
- 9. Perilaku Merokok itu memang LEGAL tapi TERBATAS namun TIDAK NORMAL UU Nomor 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan pasal 115: (1) Kawasan tanpa rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
- 10. Prinsip dasar KTR • Asap rokok orang lain MEMATIKAN. • Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain. • Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok orang lain. • Setiap pekerja berhak atas lingkungan tempat kerja yang bebas dari asap rokok orang lain. • Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yg dapat memberi perlindungan penuh bagi masyarakat. • Pembuatan ruang merokok dengan ventilasi/ filtrasi udara tidak efektif.
- 11. Indikator KTR
- 12. Desa Bone-bone yaitu perkampungan terpencil yang terletak di wilayah pegunungan Latimojong Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. tepatnya di kecamatan Baraka sekitar 50 Km dari Kota Enrekang dan berjarak sekitar 250 Km dari Kota Makassar
- 13. Prioritas
- 15. Contoh: Dasar Hukum KTR DKI Jakarta No Peraturan Perundang-undangan 1 Perda 2 Tahun 2005 ttg Pengendalian Pencemaran Udara 2 Pergub 75 Tahun 2005 ttg Kawasan Dilarang Merokok 3 Pergub 88/2010 ttg perubahan pergub 75/2005 4 Pergub 50 Tahun 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum KDM 5 Pergub 1 Tahun 2015 ttg Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang 6 Pergub 244 Tahun 2015 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame 7 Pergub 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (dicabutnya pelaralangan iklan dalam ruang pasal 45 ayat (1))
- 16. Update KTR Jakarta terkini: Kampung Warna Warni Tanpa Rokok Penas Tanggul RT 015/02 Ciipinang Besar Selatan, jatinegara https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41481551
- 17. Update KTR Jakarta terkini: Kampung Bebas Asap Rokok Jalan Telaga Jaya RT 013/01 Sunter jaya, Tanjung Priok • http://jakarta.tribunnews.com/2019/02/09/m enengok-kampung-bebas-asap-rokok-di- sunter-jaya?page=2 http://jakarta.tribunnews.com/2019/02/09/menengok-kampung-bebas-asap-rokok-di-sunter-jaya?
- 18. Pusat Sumber Daya Hukum Pengendalian Tembakau Indonesia FAKTA Indonesia
- 19. Situasi Kekinian Dokumen Regulasi KTR di Indonesia (per Mei 2020) Jumlah Provinsi Provinsi ber KTR Jumlah Kab/kota Jumlah Kab/kota ber KTR 34 25 (73.5%) 514 348 (67.7%) less • Kantor Pemerintah Daerah • + Sarana Pendidikan dan Pelayanan kesehatan good • + Area Bermain Anak, Tempat Ibadah, Moda Transportasi Umum • + Tempat Umum, Tempat Kerja best • Smoke Free Home • Smoke Free Kampoeng Sumber: www.protc.id
- 20. Perkembangan Regulasi KTR di Indonesia Sumber: www.protc.id
- 21. Jumlah Regulasi terkait KTR di Indonesia Jenis Dokumen Jumlah Perda Propinsi 20 Pergub 16 SK Gubernur 0 SE Gubernur 0 Lain lain 3 Total 39 Jenis Dokumen Jumlah Perda Kabupaten 300 Perbup/Perwali 202 SK Bup/Wali 7 SE Bup/Wali 5 Lain lain 0 Total 514 Propinsi Kabupaten/Kot0 Sumber: www.protc.id
- 22. Praktek Terbaik Regulasi KTR di Indonesia (KTR+++) Larangan di KTR • merokok • Mengiklankan, mempromosikan • Memproduksi, menjual Larangan di seluruh wilayah kab/kota • Iklan/promosi dan sponsor • Memajang produk rokok Larangan penjualan • Pd anak dan perempuan hamil • Dengan mesin layan diri/online • Ketengan/per batang a.fasilitas pelayanan kesehatan; b.tempat proses belajar mengajar; c.tempat anak bermain; d.tempat ibadah; e.angkutan umum; f. tempat kerja; dan g.tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.
- 24. Perspektif pengaturan tentang KTR HAM, Kesehatan, perlindungan anak/perempuan Ketertiban umum lingkungan hidup, role model,
- 26. Pengetahuan Umum: Mengapa Kawasan Tanpa Rokok? Masalah dan solusinya Studi Kasus dari praktek terbaik Melawan argumen yang menentang KTR Perlu merevisi atau membuat Draft Perda baru Pengetahuan Lokal : Analisis Situasi Kekinian – Analisis Legislatif , Analisis SWOT, Analisis/Pemetaan Pemangku kepentingan Tidak perlu merevisi/membuat Draft Perda baru Pengembangan Rencana revisi/Draft Perda baru Pengembangan Rencana Komunikasi Pengembangan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Rencana Implementasi dan Penegakan Satukan dalam Rencana Aksi Detail (Apa, Siapa, Bagai,mamna, …) Tentukan prioritas dan jadwal Tentukan sumber daya dan bantuan yang dibutuhkan KTR +++ Strategic Palnning
- 27. Apakah Anda memiliki Perda yang mengacu pada praktik terbaik (yang mengharuskan semua tempat tertutup untuk 100% bebas asap rokok tanpa ruang merokok di dalam gedung, seperti yang direkomendasikan oleh Kebijakan WHO Pasal 8 FCTC) Apakah kepatuhan pada Perda tsb baik? (Orang tidak merokok di dalam gedung (KTR); penandaan ditampilkan dengan benar, perlindungan yang dihasilkan adalah sesuai dg tujuan yg bermaksud) Apakah Anda dalam posisi untuk menyusun/merevisi Perda untuk memenuhi praktek terbaik? (Secara politis layak; manfaat melebihi resiko) yurisdiksi Anda mungkin dapat menawarkan bantuan teknis kepada pihak lain yang berusaha untuk lulus dan menerapkan Perda KTR Menilai bagaimana Anda dapat bekerja dengan apa yang Anda miliki, misalnya: - Dapatkah Anda menggunakan penegakan inovatif dan strategi komunikasi untuk memaksimalkan perlindungan? - Dapatkah Anda memulai kegiatan peningkatan kesadaran untuk membangun kemauan politik untuk mengubah atau meloloskan Perda baru? Mengidentifikasi mengapa tidak, misalnya: - Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat atau di antara lembaga yang dicakup oleh Perda KTR? - Tidak adanya mekanisme penegakan hukum? - Kurangnya hukuman /tdk ada efek jera? - Setiap faktor relevan lainnya? dsr Buat Strategi berdasarkan situasi di atas Amandement / buat Perda baru yang memenuhi praktek terbaik Pertimbang- kan sekitar isu-isu kepatuhan dan implementasi Y Y Y N N N KTR+++ : Legislation Analysis Decition Tree
- 28. Data: Udayana Central 2020
- 36. Perilaku merokok itu LEGAL tapi TERBATAS namun TIDAK NORMAL Apa Pengakuan Industri Rokok terhadap produk dan konsumennya “It has been suggested that ...... nicotine is the most addictive drug. Certainly large numbers of people will continue to smoke because they are unable to give it up. If they could, they would do so. They can no longer be said to make an adult choice.” (BAT,1980) Dr. S.J.Green, “I believe the thing that we sell is nicotine”. Philip Morris Memo, 1980 “Very few consumers are aware that of the effect of nicotine, i.e.: it’s addictive nature, and that nicotine is a poison” Brown & Williamson memo by H.D Steele, 1978
- 37. REMAJA ADALAH TARGET!!! • Perokok remaja telah menjadi faktor penting dalam perkembangan setiap industri rokok 50 tahun terakhir. • Perokok REMAJA adalah satu2nya SUMBER PEROKOK PENGGANTI. Jika para remaja tidak merokok maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah (“Perokok Remaja: Strategi dan Peluang”, R.J Reynolds Tobacco Company Internal Memo, 29 Februari 1984)
- 39. Paparan Asap Rokok Orang Lain 51.3% org dewasa terapar AROL di tempat kerja 85.4% org dewasa terpapar AROL di restoran Sumber: GATS, 2011; GYTS, 2019 66,2% pelajar terpapar AROL di ruang publik tertutup 78.4% orang dewasa terpapar AROL di rumah
- 40. 19,2% pelajar,, 35,6% anak laki- laki, dan 3,5% anak perempuan saat ini menggunakan produk tembakau (GYTS 2019) 76,6% pelajar yang merokok, membeli rokok sigaret dari toko, warung, penjual di jalanan atau kios (GYTS 2019) Hampir 7 dari 10 (65,2%) pelajar mengetahui adanya iklan atau promosi rokok saat mengunjungi titik penjualan (GYTS 2019)
- 43. Perokok adalah KORBAN Korban dari Industri Rokok
- 44. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK (PP 109/2012) PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK Peningkatan Harga melalui Cukai dan Pajak Rokok Pengendalian Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok Pelarangan Penjualan Rokok pada Anak dan Penjualan penjualan eceran per batang Perluasan persentase PHW Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Penyediaan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) LINTAS K/L KEMENKES Target RPJMN 2020-2024 : Penurunan prevalensi perokok usia 10-18 tahun dari 9,1% menjadi 8,7%
- 45. Capaian Layanan UBM di Puskesmas Periode September 2021 37% 27% 18% 10% 8% 6% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Gorontalo Sulteng NTT Kep. Babel NTB Jambi Sumbar Sumut Kaltara Sumsel Jabar Kalsel INDONE… Jatim Kaltim Lampung Banten Aceh Sultra Kalteng Sulsel DKI Jakarta Jateng Kalbar Bengkulu Kep. Riau Sulbar Maluku… Riau Sulut DIY Bali Papua Papua… Maluku Capaian Nasional 13% Sumber: SIPTM (masih terbatas pada layanan UBM di Puskesmas)
- 46. Mengapa penyediaan Layanan UBM menjadi penting? Layanan UBM 1 2 3 Mendukung percepatan dan pengelolaan layanan kesehatan yang terintegrasi di FKTP Memperkuat pencegahan dan pengendalian konsumsi tembaku Membantu perokok mengatasi gejala putus nikotin untuk berhenti merokok
- 47. 20 menit 12 jam 24-48 jam 5 hari 2 mgg- 6 mgg 1 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun Tekanan darah, denyut jantung & aliran darah tepi membaik Nicotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap & penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskular meningkat baik Risiko infeksi pd luka setelah pembedahan berkurang secara bermakna. Fungsi silia saluran napas dan fungsi paru-paru membaik. Napas pendek dan batuk berkurang Risiko stroke menurun pd level yg sama seperti orang tdk pernah merokok Semua penyebab mortalitas dan risiko penyakit jantung koroner menurun pd level yg sama seperti orang yg tdk pernah merokok Hampir semua nikotin dlm tubuh sudah dimetabolisme. Tingkat CO di dlm darah kembali normal Sebagian besar metabolisme nikotin dlm tubuh sudah hilang. Fungsi perasa/ pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Sistem kardiovaskular terus meningkat baik Risiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya dibandingkan dengan orang yang tetap merokok Risiko kanker paru- paru berkurang setengahnya Manfaat Berhenti Merokok
- 48. Manajemen Layanan UBM Perencanaan Pembiayaan Penyelenggaraan Peran Pemangku Kepentingan Pemantauan & Penilaian Pembentukan Tim Penyediaan sarana & prasarana Sumber pembiayaan: Pemerintah Non Pemerintah Iuran masyarakat Mandiri Terintegrasi dlm layanan kesehatan di FKTP Perlu dukungan dari berbagai pihak Evaluasi layanan UBM Pelaporan data
- 49. YA Mekanisme Layanan UBM Berikan alternatif: tinjau ulang proses 4T; rotasi konselor; atau rujuk ke FKRTL Pantau tiap 3 bulan sampai 1 tahun “sukses berhenti merokok” Perlu dukungan keluarga/sahabat/ masyarakat untuk tidak kembali merokok Dilakukan di FKTP yang menyediakan layanan UBM Konseling UBM 2 minggu sekali selama 3 bulan pertama TIDAK Apakah berhasil berhenti merokok dlm bulan ke-3? Bila kambuh/ relaps segera kembali konseling UBM
- 50. Kriteria Rujukan Layanan UBM Penanganan medis efek putus nikotin Layanan UBM lanjutan yang tidak dapat ditangani di FKTP Memerlukan terapi tambahan Kondisi khusus/penyakit penyerta
- 51. Ngapain sih kita ngomongin tentang Industri Tembakau (rokok)?
- 52. Bukankah IndustrI tembakau itu Bisnis yang LEGAL dan NORMAL?
- 53. Bukankah IndustrI tembakau itu Bisnis yang LEGAL dan NORMAL?
- 56. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL Memanipulasi Sifat Adiktif, untuk Meningkatkan Penjualan Memproduksi rokok dengan kata-kata menyesatkan “light”, “mild”, “ultra mild” dan sebangsanya – konsumen merasa aman, padahal Dampak kesehatannya = rokok biasa
- 57. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL Memanfaatkan Ketidaktahuan, Mengeksploitasi Ketidakberdaya- an konsumen- nya
- 58. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL Memanipulasi Masyarakat dan Pemerintah dengan dalih CSR
- 59. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL Industri Rokok: “....Merokok adalah Pilihan” Mengalihkan tanggung jawab Korporasi ke tanggung jawab Personal Epidemi Merokok adalah Kesalahan konsumen Industri Rokok men- Denormalisasi perilaku merokok (“Sampoerna Youth Prevention Program”)
- 60. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL Menggangap diri sebagai Stake Holder Kebijakan Pengendalian Tembakau Industri tembakau= meningkatkan keuantungan Kesehatan masyarakat= menurunkan konsumsi
- 61. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL SELALU melakukan intervensi dalam kebijakan pengendalian tembakau
- 62. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL SELALU melakukan intervensi dalam kebijakan pengendalian tembakau
- 63. Industri tembakau itu memang LEGAL TERBATAS namun TIDAK NORMAL SELALU melakukan intervensi dalam kebijakan pengendalian tembakau
- 65. Status of Tobacco Control Policy FCTC Status Belum atau TIDAK AKAN aksesi FCTC Law RUUP mengancam TC sudah di badan Legislatif DPR RI Taxation 46% dari harga eceran dari maksimal 57% Health Warnings Sudah ada peringatan dalam gambar dan tulisan sebesar 40% di atas kemasan rokok TAPS ban ada larangan terbatas untuk iklan, promosi dan sponsor Smoke-free Terwujud dalam PERDA-PERDA: Sarana kesehatan dan pendidikan, tempat ibadah, transportasi umum, area bermain anak namun masih memperbolehkan ruangan untuk merokok di tempat umum dan tempat kerja
- 66. Raise tobacco taxes and price: save money, save lives!
- 67. Tell the TRUTH: Bigger Pictorial Health Warning Now!
- 68. Second hand Smoke Kills: support 100% smoke free public places!
- 69. BAN ALL! tobacco advertising, promotion and sponsorship!
- 71. Tobacco Industry Partnerships: a modern TROJAN horse!
- 72. Jalan Pancawarga IV No 44 RT 007/03 Cipinang Muara (belakang Gudang Seng-Kalimalang) Jakarta 13420 INDONESIA Telp/Faks: +6221-8569008 www.fakta.or.id Kontak person: FAKTA TC advocat: tubagus haryo karbyanto +628129489558 tubagusharyo@gmail.com www.tubagusharyo.blogspot.com TOBACCO FREE INDONESIA
Editor's Notes
- Rekomendasi intervensi pengendalian tembakau oleh Bapenas dalam rangka mencapai target RPJMN 2020-2024 yaitu penurunan prevalensi perokok usia 10-18 tahun dikelompokkan menjadi: Kebijakan Fiskal, Non Fiskal dan harus memperhatikan masyarakat terdampak seperti Petani dan pekerja industri. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan secara holistik lintas kementerian terkait. Dalam hal kebijakan non fiskal Kementerian Kesehatan berupaya untuk Kebijakan Fiskal : bertujuan untuk mengurangi akses dengan meningkatkan harga jual rokok. Berdasarkan kajian para pakar beberapa hal yang dapat diintervensi seperti: Peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) Simplifikasi tarif cukai secara bertahap Penguatan regulasi CHT (menghapus batas 57%) Memanfaatkan CHT untuk kesejahteraan petani dan buruh Pemungutan dan pengawasan rokok illegal Exit Strategi bagi petani dan pekerja terdampak dari kebijakan pengendalian tembakau (oleh Kementan dan Kemennaker) meliputi: Pendampingan petani yang ingin melakukan alih tanam atau diversifikasi, memberikan fasilitas bantuan keuangan. Pengaturan impor tembakau dan memperbaiki tataniaga tembakau Perbaikan infrastruktur seperti perbaikan irigasi dll Peningkatan kapasitas petani dan pekerja industry melalui pelatihan dan pendidikan Perlindungan sosial bagi pekerja dan pekerjaan yang lebih baik. Kebijakan Non fiskal bertujuan untuk memberikan informasi dan menjauhkan masyarakat dari dampak terhadap kesehatan, seperti: Pelarangan iklan, promosi dan sponsor (Kemenkominfo) Pembesaran Peringatan Kesehatan Bergambar bahaya merokok (Kemenkes) Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes, Kemendagri, Kemenhub, Kemenparekraf) Pengawasan penjualan dan pengaturan kandungan rokok (Kemendag dan BPOM) Pelarangan rokok elektronik dan rokok yang dipanaskan (???) Edukasi masyarakat (Kemenkes, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenag, Kemen PP-PA, BPOM, dll)
- Capaian layanan UBM saat ini masih terbatas pada puskesmas. Data yang tersedia pada SIPTM saat ini hanya mampu mengumpulkan data layanan di Puskesmas (belum semua FKTP).
- Penyediaan layanan UBM menjadi penting karena: untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi tembakau terutama pada anak dan remaja (sebagai perokok pemula) Membantu para perokok untuk berhenti merokok dan mengatasi gejala putus nikotin yang terjadi akibat keinginan untuk berhenti merokok Mendukung percepatan dan pengelolaan layanan kesehatan yang terintegrasi di FKTP dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
- Manfaat berhenti merokok berdasarkan waktu, dari 5 menit sampai dengan 15 tahun
- Perencanaan a) pembentukan Tim konseling yg meliputi unsur-unsur dokter/dokter gigi, perawat, bidan, gizi, petugas promkes, SDM lain yang ditunjuk; b) penyediaan sarpras terkait seperti ruangan, alkes untuk pemeriksaan UBM, formulir monitoring dan media KIE Pembiayaan sumbernya: Pemerintah, Non pemerintah (CSR), iuran masyarakat, mandiri Penyelenggaraan integrasi dg layanan kesehatan lain di FKTP Peran pemangku kepentingan perlu dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat mencapai target Pemantauan dan penilaian untuk evaluasi layanan UBM
- Mekanisme layanan UBM: dilakukan di FKTP yang menyediakan layanan UBM. Konseling UBM diberikan 2 minggu sekali (dengan durasi 30-60 menit) selama 3 bulan pertama. Bila sudah berhenti merokok di bulan ke-3 maka harus dipantau tiap 3 bulan sampai berhenti merokok selama 1 tahun pertama hingga dinyatakan sukses berhenti merokok. Bila kambuh/relaps maka harus segera konseling UBM kembali ke FKTP. Bila dalam bulan ke-3 tidak berhenti merokok maka berikan alternatif lain dengan meninjau ulang proses 4T atau rotasi kepada konselor lain atau melakukan rujukan ke FKRTL sampai dinyatakan “sukses berhenti merokok”. Proses ini tentu saja membutuhkan dukungan dari semua pihak baik keluarga, sahabat, masyarakat sekitar di lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal.
- FKTP pada umumnya dapat melakukan penanganan masalah kesehatan yang ringan-sedang. Bila masalah kesehatan tidak dapat ditangani maka perlu upaya lanjut (rujukan) ke FKRTL. Bagi perokok yang berupaya untuk berhenti merokok dan mengalami efek putus nikotin yang tidak dapat ditangani di FKTP perlu dirujuk untuk mendapatkan penanganan pengobatan lebih lanjut. Mempunyai kondisi khusus/penyakit penyerta. Begitu juga bila layanan konseling UBM yang dilakukan di FKTP dianggap tidak berhasil (sudah berjalan 3 bulan belum berhenti merokok) maka perlu dirujuk.