[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bebas asap rokok melalui penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM). Dokumen tersebut menjelaskan tentang tujuan, jenis, larangan, kewajiban pimpinan KTR, sanksi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan KTM.

2. MENCIPTAKAN RUANG DAN LINGK HIDUP YG
BERSIH DAN SEHAT
MELINDUNGI KESHT PERORANGAN, KLG DAN
MASY DARI BAHAYA ROKOK
MELINDUNGI USIA PRODUKTIF, REMAJA DAN
IBU HAMIL DR DORONGAN DAN PENGARUH
IKLIM
MENINGKATKAN KESADARAN DAN
KEWASPADAAN MASYARAKAT AKAN BHY ROKOK

3. NO BAB/ PASAL ISI KETERANGAN
1 12 BAB, 16 PASAL
2 BAB I Ketentuan umum PS 1 : Ketentuan Umum
3 BAB II Tujuan Ps 2 : menjelaskan tentang
tujuan penetapan KTR
4 BAB III Penetapan KTR Ps.3 : Kawasan KTR
5 BAB IV Larangan Ps. 4-7 : Larangan di KTR
6 BAB V Kewajiban Pimpinan
KTR
Ps.8 Menjelaskan ttg tanggung
jawab dan penfgawasan KTR yg
dilakukan oleh pimpinan KTR
7 BAB VI Peran Serta
Masyarakat
Ps. 9 Peran Serta Masyarakat

4. NO. BAB/PASAL ISI KETERANGAN
8 BAB VII Pembinaan dan
Pengawasan
Ps. 10 : Walikota berwenang
melakukan pemnbinaan dan
pengawasan KTR
9 BAB VIII Penghargaan Ps 11 : Setiap orang/kelompok
masyarakat, pimpinan KTR yg
berkontribusi thd pelaksanaan KTR
akan diberikan penghargaan dari
Pemda sesuai ketentuan yang berlaku
10 BAB IX Sangsi Administrasi Ps. 12 : Walikota berwenang
memberikan sanksi administrasi bagi
yg melanggar KTR termasuk ASN
11 BAB X Ketentuan Penyidikan Ps 13 : penyidikan dilakukan oleh
PPNS
12 BAB XI Ketentuan Pidana Ps 14 : setiap orang yang melanggar
akan dikenakan sangsi dan denda
paling banyak Rp. 50.000.000
13 BAB XII Ketentuan Penutup Ps 15 – 16 .

6. NO ISI PERDA NO 5/2008 PERDA KTR NO. 2 TH. 2019
1 SUSUNAN 10 BAB, 13 PASAL 12 BAB, 16 PASAL
2
BAB I
KETENTUAN
UMUM :
BAB I BAB I
ROKOK hasil olahan tembakau
terbungkus termasuk cerutu
atau bentuk lainnya yang
dihasilkan dari tanaman
nicotiana tobacum, nicotiana
rustica dan spesies lainnya
atau sintesisnya yang
mengandung nikotin dan tar
dengan atau tanpa bahan
tambahan.
Salah satu produk tembakau yang
dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap
dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok
kretek, rokok putih, cerutu, rokok
elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya
yang dihasilkan dari tanaman nicotiana
tabacum, nicotiana rustica dan spesies
lainnya atau sintetisnya yang asapnya
mengandung nikotin dan tar, dengan atau
tanpa bahan tambahan.
3 KTR (KAWASAN
TANPA ROKOK )
DAN KTM
(KAWASAN
TERBATAS
MEROKOK)
KTR DAN KTM KTR

7. NO ISI PERDA NO 5/2008 PERDA KTR NO. 2 TH. 2019
4 BAB III
KAWASAN TANPA
ROKOK
TERDIRI DARI 5
MACAM/JENIS :
TERDIRI DARI 8 MACAM/JENIS :
a. sarana kesehatan; a. sarana kesehatan;
b. tempat proses belajar
mengajar; b. tempat proses belajar mengajar;
c. arena kegiatan anak; c. arena kegiatan anak;
d. tempat ibadah d. tempat ibadah
e. angkutan umum e. angkutan umum
f. tempat kerja;
g. tempat umum; dan
h. Tempat umum lainnya.
KAWASAN
TERBATAS MEROKOK
Kawasan Terbatas Merokok :
a. Tempat Umum
b. Tempat Kerja

8. NO ISI PERDA NO 5/2008 PERDA KTR NO.2 TH. 2019
5 BAB IV
LARANGAN
TIDAK ADA
Pasal : 5
1. Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan
iklan dan/atau mempromosikan produk tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi
tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan
Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa
Rokok.
2. Larangan kegiatan memproduksi atau
membuat produk tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi
tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi
Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa
Rokok.

9. NO ISI PERDA NO 5/2008 PERDA KTR NO.2 TH 2019
Pasal 6
1. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e
dilarang menyediakan tempat khusus untuk
merokok dan menyelenggarakan Kawasan
Tanpa Rokok yang bebas asap rokok hingga
batas terluar lahan.
2. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat
khusus untuk merokok.
3. Tempat khusus untuk merokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. merupakan ruang terbuka atau ruang
yang berhubungan langsung dengan udara
luar sehingga udara dapat bersirkulasi
dengan baik; dan
b. terpisah dari tempat/ruang utama dan
ruang lain yang digunakan untuk
beraktivitas.

10. NO MASALAH PERDA NO 5/2008 PERDA KTR NO.2 TH 2019
Pasal 7 : Setiap orang dilarang
menjual rokok:
a. menggunakan mesin layanan
mandiri
b. kepada siswa atau anak di
bawah usia 18 (delapan belas)
tahun; dan/atau
c. kepada perempuan hamil.
6 BAB VIII
PENGHARGAAN
TIDAK ADA Diberikan kepada Setiap
orang/Kelompok Masyarakat,
Pimpinan atau penanggung
jawab Kawasan Tanpa Rokok
yang berkontribusi terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah
akan diberikan penghargaan
dari Pemerintah Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku.

11. NO MASALAH PERDA NO 5/2008 PERDA KTR NO.2 TH 2019
7 BAB IX
SANGSI
ADMINISTRASI
a. Peringatan tertulis; ; a. Teguran lisan;
b. Penghentian sementara
kegiatan
b. Peringatan tertulis;
c. Pencabutan izin; dan
atau
c. Penghentian sementara
kegiatan;
d. Denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
d.Denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah); dan/atau
e. Pencabutan izin.
Denda perorangan
50,000 250,000.
Sangsi bagi ASN yg melanggar,
dikenakan sesuai peraturan yg
berlaku

12. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
wajib untuk :
 melakukan pengawasan internal pada tempat
dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan
larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi
yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat
dan terbaca;
 Menyediakan tempat khusus untuk merokok apabila
pada kawasan tanpa rokok dimaksud masih
memperkenankan aktivitas merokok
 Memberikan teguran dan/atau peringatan kepada
setiap orang yang melanggar ketentuan ps 4

13. Berperan serta dalam mewujudkan Kawasan
Tanpa Rokok
Peran serta perorangan, kelompok, badan
hukum
Ikut serta penyebarluasan informasi kepada
masyarakat
Mengingatkan setiap orang yang melanggar
Melaporkan setiap orang yang terbukti
melanggar

14. 1. Walikota berwenang melakukan pembinaan dan
pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa
Rokok di Daerah :
a. penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan,
sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan pengembangan
kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat;
b. memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat
untuk hidup sehat tanpa asap rokok; dan/atau
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kawasan
Tanpa Rokok.
2. Dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan
maka Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak
Kawasan Tanpa Rokok

15. Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah. , yang bertugas :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
peraturan daerah;
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di
tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

16. g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
j. Penyidik, tidak berwenang melakukan penangkapan
dan/atau penahanan.

17. BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat
(3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1)
dan/atau Pasal 9 ayat (2) diancam pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

18. BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
1 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2008 Nomor 5, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4. Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

20. NO JENIS KTR SATGAS KOTA SATGAS KEC/PUSK TARGET
MINIMAL
1 FASKES • RS, PUSKESMAS,
KLINIK
PERAWATAN
NAPZA
• BINWAS TINGKAT
LANJUT
BALAI KES, BALAI
PENGOBATAN, BKIA,
KLINIK KECANTIKAN,
DPM/BPM, RUMAH
BERSALIN, OPTIK,
APOTIK, TOKO OBAT
50%
2 TEMPAT
PROSES
BELAJAR
MENGAJAR
• PERG TINGGI,
AKADEMI
• BINWAS TINGKAT
LANJUT
PAUD, TK, SD/MI,
SMP/MTs/SMA/MA,
TEMPAT BELAJAR NON
FORMAL, PUSAT KGT
BELAJAR MASY,
50%

21. NO JENIS
KTR
SATGAS KOTA SATGAS KEC/PUSK TARGET
MINIMA
L
3 SARANA
KEGIATAN
ANAK
BINWAS TINGKAT
LANJUT
PAUD, KLP BERMAIN,
TPA, TEMPAT
PENGASUHAN ANAK,
DLL
50%
4 TEMPAT
IBADAH
BINWAS TINGKAT
LANJUT
MASJID, MUSHOLLA,
GEREJA, KLENTHENG,
PURA, WIHARA,
KLENTHENG, DLL
50%
5 KANTOR
KECAMAT
AN DAN
KELURAH
AN
BINWAS TINGKAT
LANJUT
KANTOR KECAMATAN
DAN KELURAHAN
100%

22.  Tanyakan (Ditanyakan mengenai lama,
jumlah, kebiasaan keluarga yang merokok)
 Telaah (Keluhan yang dirasakan akibat
rokok dan kemauan untuk berhenti
merokok)
 Tolong dan Nasehati (pendekatan secara
personal menganjurkan klien untuk
berhenti merokok)
 Tindak Lanjut (penilaian keberhasilan
berhenti merokok, motivasi, kendala yang
ditemukan)

23. Membentuk tim pengawas ktr
tingkat kecamatan dan puskesmas
Melaporkan kegiatan pengawasan
KTR ke Seksi P2PTM dan Keswa
setiap Bulan Sekali