Pkn - Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia - SMA kelas X - Semester 1

3. HAKEKAT HAK ASASI
MANUSIAManusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling mulia, memiliki derajat
luhur sebagai manusia dan mempunyai budi pekerti yang bebas antar
individu.
HAK ASASI MANUSIA (HAM) berarti hak-hak yang melekat pada manusia
berdasarkan kodratnya dapat disimpulkan hak asasi manusia adalah hak-
hak yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak
dapat di ganggu gugat oleh siapapun

4. UPAYA PEMERINTAHAN DALAM
MENEGAKKAN HAM
 Membuat peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Dengan
demikian, eksistensi HAM di dalam sistem hukum, politik, maupun
ketatanegaraan indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat
 Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional,
yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum nasional
maupun internasional
 Pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk
penegakkan HAM di seluruh Indonesia

5. LEMBAGA PENEGAK HAM
DI INDONESIA MENURUT
UUD 1945

6. Komisi Nasional Perlindungan Anak & Komisi Perlindungan
Anak Indonesia
KNPA lahir berawal dari
gerakan nasional
perlindungan anak sejak
1997. Setelah reformasi,
tanggung jawab
tersebut diserahkan
pada masyarakat. KNPA
melakukan perlindungan
anak dari perlakuan
diskriminasi, eksploitasi,
penelantaran,
kekejaman, kekerasan,
penganiayaan,
ketidakadilan dan
perlakuan salah yang
lain.
Ada juga KPAI yang dibentuk
berdasar pasal 76 UU No, 23 tahun
2002. KPAI dibentuk dengan tujuan:
1) Melakukan sosialisasi per-UUan
yang berkaitan dengan perlindungan
anak
2) Mengumpulkan data dan informasi,
menerima pengaduan masyarakat,
melakukan penelaahan, pemantauan,
evaluasi dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak
3) Memberi laporan, saran, masukan
dan pertimbangan kepada presiden
dalam rangka perlindungan anak.

7. Merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum di
kabupaten atau kota yang secara khusus menangani kasus
pelanggaran HAM berat seperti genosida (pemusnahan massal
terhadap suatu ras, etnis, bangsa atau agama tertentu) dan kejahatan
terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran,
perkosaan, pemaksaan pemandulan, peganiayaan, penculikan, kejahatan
apartheid (penindasan dan dominasi terhadap suatu kelompok ras demi
mempertahankan kekuasaan) dan lain-lain (menurut UU No. 26 tahun
2000 tentang Pengadilan HAM).

8. TUJUAN :
1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia
Indonesia seutuhnya dan kemampuan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
FUNGSI :
•1) Pengkajian dan Penelitian
Mengkaji dan meneliti instrument internasional HAM (kemungkinan aksesi dan ratifikasi)
dan instrument nasional HAM (rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan
per-UUan)
•2) Penyuluhan
Menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat, peningkatan kesadaran HAM
dalam lembaga formal dan non-formal, dan kerjasama dengan organisasi lain dalam
bidang HAM
•3) Pemantauan
Melakukan pengamatan dan pengawasan akan berjalannya HAM di kehidupan
masyarakat, membuat laporan serta memberikan sanksi pada pelaku penyimpangan HAM
•4) Mediasi
Perdamaian, penyelesaian perkara, pemberian saran untuk menempuah jalan
pengadilan, penyampaian rekomendasi kepada pemerintah DPR RI untuk ditindaklanjuti
Kepres. No. 50 tahun 1993.
Terbentuknya UU HAM pada 1999

9. Komisi ini dibentuk berdasar kepres No. 181 tahun 1998 dengan dasar pertimbangan
sebagai upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan.
TUJUAN :
1) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan
2) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan
3) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan hak asasi perempuan.
FUNGSI :
1) Penyebarluasan pemahaman, pencegahan penanggulangan, penghapusan
kekerasan terhadap perempuan
2) Pengkajian dan penelitian terhadap instrument PBB terkait perlindungan HAM
terhadap perempuan
3) Pemantauan dan penelitian terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
4) Penyebarluasan hasl pemantauan thd kekerasan terhadap perempuan
5) Pelaksanaan kerjasama regionl dan internasional dalam pencegahan dan
penanggulangan kekerasan terhadap perempuan

10. Dibentuk berdasar UU No. 27 tahun 2004 dengan
TUJUAN :
•1) Memberikan alternative penyelesaian
pelanggaran HAM berat di luar pengadilan (non
litigasi) HAM ketika pengadilan HAM mengalami
kebuntuan
•2) Sarana mediasi pelaku dan korban pelanggaran
HAM berat di luar jalur sidang.

11. *ILUSTRA
SI*
TERKAIT
HAM