Dokumen tersebut memuat daftar mosi debat hukum yang diangkat pada berbagai kompetisi debat hukum tingkat nasional dan universitas. Topik-topik yang dibahas meliputi berbagai isu konstitusional dan hukum seperti penyelesaian sengketa pemilu, korupsi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan ekonomi.

1. Kumpulan Mosi Debat Hukum
Tingkat Nasional tahun 2014
Debat MK 2014:
1. Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Agung
2. Hak Recall Partai Politik
3. Pemilihan Gubernur oleh DPRD
4. Usul Pembubaran Partai Politik oleh Masyarakat
5. Ultra Petita pada Putusan Mahkamah Konstitusi
6. Hak Memilih Anggota TNI/Polri
7. Kekayaan Negara yang dikelola oleh BUMN termasuk Keuangan Negara
8. Penyadapan oleh KPK tidak Memerlukan Izin Pengadilan
9. Menyederhanakan Jumlah Partai Politik Melalui Mekanisme Parliamentary Threshold
10. Penunjukan Jabatan Wakil Kepala Daerah melalui Pengangkatan
11. Pencabutan Hak Politik Koruptor Mosi Nasional : Koalisi dalam sistem pemerintahan
nasional
Mosi Nasional Debat Undip, Diponogoro Law Fair 2013:
1. Penghapusan Jabatan Wakil Menteri.
2. Penghapusan Remisi Untuk Narapidana Korupsi.
3. Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan.
4. Constitutional Complaint Oleh MK.
5. Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan.
6. Kewenangan Peradilan Umum dalam Mengadili Tindak Pidana Anggota TNI.
7. Pemeriksaan Kasus Korupsi Polisi Oleh KPK.
8. Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menduduki Jabatan Publik.
9. Penyelesaian Sengketa Pilkada di MK.
10. Ratifikasi Statuta ICC oleh Indonesia
mosi UPH:
1. Pro kontra penetapan hukuman bagi justice collaborator
2. Urgensi pembentukan UU tindak pidana kejahatan korporasi
3. Penjatuhan pidana untuk anak di bawah umur

2. 4. Kontroversi perjanjian pra nikah
5. Pengakuan anak luar kawin untuk mendapatkan waris
6. Kontroversi perjanjian sewa rahim di Indonesia
7. Kewenangan peran DPD dalam legislasi
8. Penyelenggaraan pemilu serentak (presiden dan legislatif)
9. Pengawasan MK di Indonesia
10. Kesiapan Indonesia mengahadapi ASEAN Economic Community 2015
11. Peranan OJK terhadap investasi jangka panjang
12. Perubahan sistem pengawasan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan saham
perusahaan dari post notification menjadi pre notification
13. Peranan indirect evidence dalam pembuktian praktek kartel
14. Kontroversi keefektifan pelaporan transaksi pasca merger kepada KPPU
Kompetisi Debat Hukum Universitas
Padjadjaran Law Fair 2014:
1. Pembiayaan saksi partai politik oleh negara
2. Penentuan kuota kursi masyarakat adat di DPRD
3. Penetapan pemungutan suara ulang pemilu oleh MK
4. Pembentukan pengadilan khusus pemilu
5. Pembentukan pengadilan HAM ASEAN
6. Penentuan kuota kursi bagi perempuan di DPR
7. Pengaturan kewajiban pemberian suara dalam pemilu
8. Pembentukan hakim pemeriksa pendahuluan dalam KUHAP
9. Penentuan pemilu serentak pada tahun 2019 oleh MK
10. Pengujian UU ratifikasi perjanjian internasional oleh MK
11. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali kepada MA