MENAKAR PEMILUKADA (tidak) LANGSUNG1Oleh : Muhammad Yunus2Perhelatan politik mutakhir yang menjadi perhatian banyak pihak ...
a. agar masyarakat sebagai pemilih benar-benar menjadi subjek politik yangmenentukan, bukan sebagai objek yang seringkali ...
Pertama, perlunya memperkuat bargaining position rakyat dalam prosespolitik di tingkat lokal, untuk menghindari terjadinya...
Disisi yang lain Pemilukada yang membutuhkan anggaran yang luarbiasa banyak tersebut, justru menghasilkan Kepala Daerah da...
Rekomendasi menuju sistem Pemilukada yang lebih baik adalah :a. Undang-undang harus mengatur dengan tegas tentang pembatas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menakar Pemilukada (tidak) Langsung

601 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menakar Pemilukada (tidak) Langsung

  1. 1. MENAKAR PEMILUKADA (tidak) LANGSUNG1Oleh : Muhammad Yunus2Perhelatan politik mutakhir yang menjadi perhatian banyak pihak saatini adalah Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secaralangsung. Dalam skema otonomi daerah, desentralisasi dan demokratisasi,Pemilukada ini memiliki makna strategis, khususnya berkenaan dengan agendareformasi tata pemerintahan. Pengalaman politik representasi yang diperankanDPRD dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, nampaknyatidak memuaskan aspirasi masyarakat, karena kecenderungan lahirnya praktikmanipulasi yang didorong oleh kepentingan politisi di parlemen. MelaluiPemilukada ini, secara normatif suara rakyat memperoleh keleluasaan dalamartian yang sebenarnya. Pemilihan secara langsung semacam itu mendasarkankeyakinan akan berkurangnya peluang keculasan, karena disana rakyatberkesempatan memilih sesuai kehendaknya, dibandingkan mewakilkannyakepada anggota parlemen. Lebih dari sekadar prosesi atau ritus politik, Pemilukadamenjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat. Jikamenggunakan mekanisme demokrasi secara benar maka hal ini menentukanprospek terbentuknya bangunan kekuasaan lima tahun mendatang.Berdasarkan evaluasi sejauh ini mengenai proses Pemilukada, kitasaksikan muncul gejala kemerosotan kualitas demokrasi. Misalnya menurunnyakepercayaan masyarakat pada instrumen-instrumen politik strategis seperti padaPartai Politik dan parlemen, bahkan juga kepada rezim yang tengah memerintah.Kendatipun angka partisipasi pemilih tergolong tinggi, namun kualitas partisipasimasih dipertanyakan. Sejak diterapkan Pemilukada langsung ternyata terjadi trendpenurunan jumlah pemilih di berbagai daerah. Berbagai pelanggaran selamaPemilukada dan pembelokan arah perubahan pasca Pemilukada adalah sekianbanyak bukti indikasi kemerosotan kualitas demokrasi di era sekarang. Secaraumum, hal ini terjadi karena gagalnya proses transformasi demokrasi prosedural-formalis menuju demokrasi substantif, menurunkan keyakinan rakyat mengenaiperubahan melalui sistem elektoral itu.A. Pengawasan MasyarakatMasyarakat sipil yang kritis dan aktif, bukan saja sekadar berperanmemanfaatkan hak pilih melalui partisipasi di bilik suara saat Pemilukada.Namun, lebih-lebih kemampuan dirinya untuk mengontrol atau mengawasijalannya Pemilukada secara keseluruhan. Tujuannya memastikan agarPemilukada benar-benar berkualitas. Pengawasan ini sangat berharga danpenting artinya, karena beberapa alasan :1Digali dari berbagai sumber2Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
  2. 2. a. agar masyarakat sebagai pemilih benar-benar menjadi subjek politik yangmenentukan, bukan sebagai objek yang seringkali diperalat secaramanipulatif oleh pihak kontestan dan timnya, atau penyelenggaraPemilukada;b. agar jalannya Pemilukada sesuai jalurnya, baik secara proseduralberdasarkan peraturan maupun nilai-nilai prinsip seperti kejujuran, adil,tanpa kekerasan, akuntabel, cerdas, dan elegan;c. agar Pemilukada menjamin proses demokrasi bermakna positif (tidak sia-sia), jangan sampai hanya sekadar ritual dan mekanis kegiatan rutin-periodik lima tahunan.Dalam hal pengawasan Pemilukada, dilakukan oleh empat pihak utama :a. Pengawas Pemilu yang melekat secara kelembagaan bagian dari skemapenyelenggaraan Pemilu;b. Masyarakat sipil sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan dalamPemilukada;c. Partai Politik sebagai agen institusional yang secara otoritatif formalberkepentingan pada jalannya Pemilukada; dand. Media massa, sebagai pilar dan institusi yang memungkinkandilakukannya upaya transparansi dan perluasan informasi kepadamasyarakat.Beberapa poin penting yang dapat dilakukan masyarakat dalammelakukan pengawasan Pemilukada :a. Di level basis atau komunitas, pemilih perlu membentuk kelompokpengawas yang berfungsi memantau jalannya Pemilukada, di berbagaitahapan pada lingkungan dimana mereka tinggal. Pada prinsipnyadiperlukan kesadaran kritis masyarakat baik pada tingkat individual(menjadi pemilih kritis) dan level kolektif (menjadi warga negara dan subjekpolitik), yang berperan aktif dan merasa berkepentingan pada jalannyaPemilukada yang berkualitas;b. Membangun jaringan antar komunitas untuk keperluan tukar menukarinformasi serta merajut kepentingan bersama sesama pemilih, agarterwujud derajat relatif otonom sebagai pemilih tidak sekadar dikendalikanoleh kontestan; danc. Menjalankan pendidikan politik untuk warga negara sebagai pemilih.Meskipun menggunakan suara dalam Pemilukada sebagai hak, akan tetapihendaknya pemanfaatan hak didasari kalkulasi dampak atau risiko suatupilihan, karenanya pemilih harus diyakinkan bagaimana memilih secararasional, cerdas, dan melalui pertimbangan nilai-nilai demokrasi dankeyakinan diri yang tidak manipulatif.B. Menuju Pemilukada BerkualitasUntuk menuju Pemilu Kada berkualitas agar demokrasi bermakna,berikut ini beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan :
  3. 3. Pertama, perlunya memperkuat bargaining position rakyat dalam prosespolitik di tingkat lokal, untuk menghindari terjadinya distorsi partisipasi.Kendatipun partisipasi menjadi syarat berdemokrasi secara formal, namundalam Pemilukada nanti partisipasi harus berorientasi lebih kritis, progresifdan terkonsolidasi. Partisipasi bukan hanya berpijak pada kesadaranindividual warga dan tidak pula hanya formalitas, namun hendaknyaditransformasikan menjadi kekuatan kolektif dengan cara memperkuatorganisasi-organisasi kewargaan (politisasi rakyat) menghadapi arenaPemilukada. Pilihan aktivitas seperti pengawasan Pemilukada oleh masyarakat,mendorong dan memperkuat partisipasi kritis pemilih, serta model kontrakpolitik barangkali perlu diupayakan lagi dengan kualitas yang lebih maju.Kedua, mencegah dan mengantisipasi kekerasan antar warga sebagaipemilih, yakni melalui cara pengelolaan, resolusi dan transformasi segalapotensi dan bentuk aktual konflik agar tidak mengarah menjadi kekerasan.Berdasarkan pengalaman dalam Pemilukada sejauh ini, potensi kekerasan dimasyarakat justru sebagian besar bersumber dari ulah elit politik dengan cara-cara mobilisasi dan manipulasi atas partisipasi dengan memanfaatkanpragmatisme serta ketidakberdayaan warga. Kerentanan warga atas manipulasielit politik perlu segera diatasi dengan membangun sejak awal aliansi-aliansiwarga lintas komunitas, atau lintas sektor dengan basis kepentingan danprogram yang sama. Dengan cara ini warga dikondisikan membangunsolidaritas bersama atau bersatu, dibanding sentimen kelompok.Ketiga, memastikan agar terjadinya perubahan menuju kondisi yanglebih baik pasca Pemilukada. Selain memikirkan proses Pemilukada, antisipasipasca Pemilukada juga harus dilakukan demi mencegah kecenderungan ingkarpara tokoh terpilih kepada rakyatnya. Caranya, masyarakat sipil didoronguntuk aktif melakukan kontrol atas jalannya kekuasaan secara berkelanjutanmelalui model extra-parlementer. Memperkuat kapasitas organisasi sipil sebagaibagian proses mengawal agenda kontrak politik yang telah dilakukan, bahkanjuga membangun jembatan atau aliansi strategis masyarakat sipil danparlemen lokal.C. Penegakan HukumBerbagai macam persoalan Pemilukada selalu terjadi dari waktukewaktu, mulai dari daerah yang tidak siap dengan penganggaran, persoalanDPT, persoalan ketidakjujuran peserta dalam melengkapi persyaratan,ketidaksiapan penyelenggara, ketidaknetralan penyelenggara, sosialisasi yangkurang pada pemilih, persoalan logistik, banyaknya pelanggaran yang tidakditangani secara profesional dan lain sebagainya yang pada akhirnya berujungpada kualitas penyelenggaraan Pemilukada, padahal kita semua mengetahuibahwa proses penyelenggaraan Pemilukada membutuhkan anggaran biayayang luar biasa banyak.
  4. 4. Disisi yang lain Pemilukada yang membutuhkan anggaran yang luarbiasa banyak tersebut, justru menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah yang dari awal proses pemilihan dengan sadar maupun tidak sadartelah melakukan investasi korupsi dengan menghalalkan segala cara untukmendapat kekuasaan tersebut. Selain cost politic yang harus dikeluarkandalam upaya pencapaian kemenangan juga mereka mengeluarkan biaya untukmoney politic yang harus dikeluarkan untuk mempengaruhi dengan caramemberi/menjanjikan uang atau bentuk lainnya agar pemilih memilihpasangan calon tertentu, tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakanhak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah.Pemilukada adalah proses politik untuk memilih Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, yang tentu saja memerlukan inspektorasi termasuk didalamnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana Pemilukada.Disisi lain keterbatasan kemampuan dalam membaca, mencermati,mengkaji pasal-pasal pelanggaran Pemilukada sangat berpengaruh terhadapkinerja khususnya dalam penanganan pelanggaran tersebut. Inilah prosesmendasar yang seharusnya dipikirkan akan ekpektasi masyarakat yangmemberikan kepercayaan kepada lembaga pengawas dapat dipenuhi olehjajaran pengawasan.Sepatutnya ke depan, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemiludimana di dalamnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Kepolisian, Kejaksaan, danPengawas Pemilu perlu dibuatkan payung hukum yang jelas dan tegasmengatur secara terperinci mengenai tata cara penegakan hukum terpaduterhadap indikasi pelanggaran pidana Pemilukada. Tentu saja di dalamnyajuga perlu mengatur tentang standar kode etik yang bisa mengikat sertakemampuan teknis yuridis, teknis administrasi, integritas, sertaprofesionalisme ketiga unsur tersebut di atas.D. Perbaikan Sistem PemilukadaAdanya usulan agar Pemilukada dikembalikan ke DPRD, oleh banyakkalangan diakui sebagai sebuah langkah mundur dalam kehidupan demokrasiberbangsa dan bernegara. Usulan agar Pemilukada dikembalikan ke DPRDbukanlah solusi mengatasi permasalahan tetapi yang harus dibereskan adalahbagaimana membuatnya lebih murah, sederhana, lebih sedikit kecurangan,lebih sedikit politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran.Pemilihan secara langsung sudah tepat dilaksanakan untuk memilih KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah namun ada beberapa kelemahan yangmemang harus diatasi. Memilih secara langsung Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah tidak perlu diutak-atik lagi karena itu merupakan kedaulatanrakyat untuk memilih para pemimpinnya dan hanya perlu sejumlah perbaikandalam sistem Pemilukada agar dapat berjalan lebih baik.
  5. 5. Rekomendasi menuju sistem Pemilukada yang lebih baik adalah :a. Undang-undang harus mengatur dengan tegas tentang pembatasanpenggunaan fasilitas terkait jabatan dan penggunaan dana bantuan sosialoleh Kepala Daerah pada tahun Pemilukada;b. Perlunya pendidikan politik yang cukup dan dilaksanakan oleh pemerintahdan Partai Politik secara berkesinambungan sehingga warga masyarakat didaerah memiliki kesadaran dalam berdemokrasi;c. Perlunya peningkatan kualitas demokrasi di internal partai politik sehinggadapat melahirkan calon-calon pemimpin yang tidak berorientasi politik sertatidak mengandalkan politik uang dan massa yang banyak; dand. Perlunya diterapkan prinsip-prinsip demokrasi (partisipasi kritis,transparansi, kontrol dan akuntabilitas) agar Pemilukada ke depan tidaksama halnya mengulang keadaan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanyamenyedot energi rakyat dengan menghasilkan pemimpin yang “merasa kuat”karena dipilih rakyat, tetapi produk Pemilukada tidak menjadi garansiKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpihak pada rakyat.Rekomendasi lain yang patut dipertimbangkan adalah untuk PartaiPolitik ataupun gabungan Partai Politik yang hendak mengusung pasangancalon dalam Pemilukada, kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagaiberikut :a. Disarankan agar dilaksanakan fit and proper test yang berbasis pada nilaikompetensi, intelektual, profesionalisme, integritas, rekam jejak yang baik(track record), dan leadership terhadap calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah;b. Agar penyelenggaraan rekrutmen calon berpedoman pada mekanisme danproses yang objektif, imparsial, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dantransparansi dan tidak hanya berdasar pada hasil survey; danc. Agar dalam rekruitmen pasangan calon lebih mengedepankan kapabilitasdan kualitas pasangan calon yang diusung pada Pemilukada sebagaipersyaratan utama, bukan pada kemampuan finansial dari calon; dand. Partai Politik sepatutnya melakukan reformasi internal dengan caramemperbaiki struktur, program, dan komitmennya dalam menjalankandemokrasi secara lebih baik.--- oo000oo ---

×