Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar JKPP Edisi 7

7 views

Published on

Kabar JKPP Edisi 7 Bulan Maret 2000

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar JKPP Edisi 7

  1. 1. Redaksi Laut Pasca Krisis Topik Utama Laut Butuh Menteri Negara tOpini Penegasian Hak Nelayan atas Ruang Lautdi Kepulauan Togean I Teori Penginderaan Jauh di Bidang Kelautan I Kasus Bagansiapiapi Dulu dan Sekarang IKronik Pertemuan Masyarakat Adat Togean Pelatihan Desentralisasi: "Menuju DPRD Sanggau yang Efektif dan Akuntabel" Anak-anak Nelayan KepulauanTogean (Foto: Toloka) Ljii/r PASCA KRISIS Catatan: Redaksi memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk menyumbangkan artikel yang berupa kritikan, tanggapan maupun teori-teori yang berkenaan dengan isu-isu ruang T^ntuUan Pf^ta pAriuanaan Kita Dencran Peta
  2. 2. R E D A K S I Berkembangnya diskjrsus kelajtan akhir-akhir ini lebih cenderung kepada persoalaan institusi belaka. Hal ini terlihat dari kebijakan Pemerintahan Gus Duryang mencoba memberikan alternatif pemecahan permasalahan krisis pengelolaan sumberdaya alam laut secara institusional, Interpretasi berbagai pihak tidak terelakkan lagi bahwa selama ini sumberdaya kelautan belum sepenuhnya dikelola dengan optimal karena hanya persoalan tidak ada institusi kementerian (departemen) yang mengurusnya, Akhirnya wacana kelautan pun terjebak pada persoalan kelembagaan. Yang terkadang melupakan persoalan sebenamya --hak pengelolaan dan pemilikannya- dari persoalan sumberdaya alam laut. Tanggapan bermunculan. Koalisi terbentuk dari mulai koalisi sumberdaya alam bikinan ngo sampai ke bikinan pemerintah. Persoalan sumberdaya kelautan -termasuk sumberdaya alam lainnya- menjadi (rencf berita harian di koran- koran dan majalah-majalah yang bertemakan lingkungan. Menjadi komoditas unggulan yang hanya bisa dibahas di fa//(s/iow-(aft show selelah itu menjadi leluconan wacana yang dengan mudah terbuang ketempat-tempatsampah pembahasan. Dalam kondisi sekarang ini -dalam rangka pemulihan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai krisis politik, ekonomi, sosial dan budaya- tentu pengelolaan sumberdaya kelautan menjadi salah satu agenda panting dari pemerintah untuk pencapaian perbaikan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya pasca krisis. Sebagai salah satu persoalan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya kelautan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari keterkaitannya dengan persoalan pengelolaan sumberdaya alam atau sektor lainnya. Keterkaitan ini dilihat dari wilayah kelola antar departemen yang berhubungan dengan wilayah laut. Dari beberapa departemen yang menangani persoalaan sumberdaya alam hampir seluruhnya bersentuhan dengan sektor kelautan, misalnya departemen kehutanan dan perkebunan, departemen perhubungan, departemen pariwisata, departemen pertambangan, departemen pertanian dan lain-lainnya. Adanya wilayah kelola yang bersentuhan ini akan membawa persoalan kelautan kepada hal yang lebih rumit, yaitu kekhawatiran semakin memperjelas tumpang tindihnya wewenang dan tugas antar departemen. Dampak dari kerumitan ini akan memunculkan inefisiensi pengaturan dan koordinasi serta semakin memperpanjang urusan-urusan birokrasi antar departemen. Maka dari itu ada sebagian kalangan (sebagian PASCA KRISIS kalangan ngo lingkungan) berpendapat bahwa pengaturan dan pengelolaan sumberdaya alam seharusnya diintregasikan ke dalam satu wadah kementerian negara yang mengurusi persoalan sumberdaya alam di Indonesia, Dan bahkan ada usulan dari kalangan ini, bahwa pemerintah sudah waktunya membuat undang-undang sumberdaya alam (termasuk mengamandemenkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945) untuk mempermudah penanganan pengelolaan sumberdaya alam (iiat lobying beberapa ngo jaringan sumberdaya alam dan hukun pada saat Sidang Umum MPR1999). Hal lain yang tidak menutup kemungkinan menambah kerumitan persoalan sumberdaya kelautan adalah belum adanra kejelasan antara wilayah kelola negara dengan wilayah ketota rakyat mengenai wilayah pengelolaan laut, yang selama ini harva sebatas klaim-klaim sepihak dari keduanya. Jadi saat diskursus kelautan terjebak hanya pada persoalan kelembagaan, saat itu pula wacana kelautan menjadi sesuahi yang hambar, hampa, dan menjadi jauh dari persoalan sebenarnya, terkecuali memang pembahasan sumberdaya kelautan sudah mejadi komoditas politik antar goiongan baftd kalangan ngo, perguruan tinggi, pemerintah maupun di kalangan partai politik, yang sudah barang tentu menjadikannya alatunU saling menjatuhkan. Semoga tidak berkelanjutan! Sebagai sebuah topik bahasan Kabar JKPP ke-7 kali iiL persoalan sumberdaya kelautan coba kami sajikan dalam benli lintasan-lintasan berita yang ringan mengenai apa yang teijaif di tingkat wacana maupun apa yang terjadi sesungguhnya (i tingkatpraktis (case record). • Kacong 2 Kabar JKPP 7 Edisi Marel 2000
  3. 3. T O P I K U T A M A LAUT BUTUH MENTERI NEGARA Departemen Eksplorasi Kelautan bentukan Gus Dur diragukan dapat mengembangkan bidang kelautan secara optimal oleh masyarakat kelautan Indonesia. Karena instansi tersebut hanya berkedudukan setingkat departemen Sadar karena kekayaan laut belum dikelola secara serius, akhirnya pemerintah Indonesia hasil pemilu 1999 membuat terobosan baru dengan membuat kebijakan baru tentang pengelolaan kekayaan laut. Segeralah pemerintahan yang dipimpin oleh Gus Dur tersebut membentuk satu departemen yang khusus menangani pengelolaan sumber daya kelautan, yakni Departemen Eksplorasi Laut. Bahkan bukan itu saja, agar niatannya tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginannya, presiden asal Jawa Timur tersebut mengangkat panglima angkatan bersenjatanya dari kalangan angkatan laut. Dengan tujuan dapat meningkatkan pengamanan pembangunan wilayah perairan laut Indonesia, yang begitu kaya dan sangat luas. Entah kenapa, kyai yang penuh humor ini mempunyai niatan untuk mengelola kekayaan laut. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa salah satu alasannya mengambil keputusan tersebut karena banyaknya kekayaan laut yang dicuri oleh pihak asing dan belum dikelola secara menyeluruh. Sementara dari kasus-kasus pencurian ikan di perairan Indonesia tersebut diketahui telah merugikan negara hingga 2 milyar dolar setiap tahunnya. Selain itu, ditemukan beberapa kasus pengerusakan lingkungan laut akibat pembuangan limbah yang dilakukan oleh kapal-kapal asing secara sembunyi-sembunyi. Namun kelahiran departemen yang sudah ditunggu- tunggu oleh masyarakat kelautan sejak lama tersebut justru membuat kaget dan heran masyarakat kelautan itu sendiri. Sebabnya, bentuk dari departemen tersebut jauh dari yang diharapkan masyarakat selama ini, yakni satu kementerian negara yang mampu mengelola bidang kelautan secara terpadu. Sementara yang muncul malah departemen yang tidak lebih bersifat sektoral dan cenderung menjadikan laut sebagai komoditas saja. Dan ini pun bertentanjan dengan ide awal dari Presiden Gus Dur. ' . . . ' Awal-awal, Gus Dur pemah mengatakan bahwa Negara Indonesia ini 2/3 wilayahnya dipenuhi oleh lautan. Oleh karena itu potensi kelautan di Indonesia ini harus dioptimalkan secara menyeluruh dan terpadu di segala bidang yang berhubungan dengan laut. Termasuk salah satunya angkutan transporlasi laut, dan urusan pengamanannya. Bukan hanya itu, ia juga sempat merasa aneh dan heran, dengan wilayah 2/3 dipenuhi laut ar- mada transporlasi lautnya kok cuma ada 15 kapal saja. Melihat ide besar tersebut, dalam bayangan masyarakat muncul bahwa nanti presiden keempat tersebut akan membuat satu instansi yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan laut secara Kabar JKPP 7 Edisi Maret 2000 3
  4. 4. menyeluruh. Namun yang muncul cuma instansi yang berkedudukan setingkat departemen, ironissekali. Kekecewaan lain masyarakat adalah lebih disebabkan oleh banyaknya departemen yang memiliki akses pengembangan terhadap potensi laut, yang serta merta menyebabkan keruwetan dan ketidakjelasan arah pemngembangan potensi kelautan seperti Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Perhubungan, Departemen Pariwisata dan Seni, dan Departemen Dalam Negeri yang mengatur wewenang pemerintah daerah atas laut. Sehingga mana mungkin instansi yang baru ini mampu menuntaskan keruwetan dan tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan potensi kelautan selama ini. Alasan lainnya, juga dikarenakan terlalu besamya potensi kekayaan laut dan pesisiryang dimiliki Indonesia. Sehingga untuk mengerjakan diperlukan kerja besar yang harus terkoordinasi secara menyeluruh dan terpadu. Yang otomatis memerlukan keterlibatan semua instansi yang terkait dengan pengembangan kelautan Indonesia. Bayangkan saja, kekayaan laut Indonesia sangat banyak dan beragam, balk yang hayati maupun yang non hayati. Untuk kekayaan hayati saja diperkirakan mencakup, lebih dari ribuan jenis, yakni dari mulai ikan hingga plankton-plank- ton. Demikian pula dengan yang non hayati, diperkirakan menyimpan jutaan barel miyak bumi, dan ribuan ton kandungan mineral lainnya. Potensi tersebut masih lagi ditambah wilayah pesisir yang memiliki nilai jasa yang lumayan besar nilainya. Belum lagi, dampak dari pengelolaan laut terhadap lingkungan sosial dan alamnya yang akan muncul. Seperti J E N I S K E K A Y A A N TEMPAT Ikan, kerang dan runnput laut seluruti peraian minyak bumi gas bumi Kawasan Indonesia Timur Kawasan Indonesia Timur POTENSI 6,26jutaton/tatiun 57,3 milyar barel 123trilyun kubik bahan tambang dan mineral sebagian besar di lepas pantai 857 ribu ton energi alternatif selumti perairan belum diketatiui pasti munculnya konflik-konflik sosial seputar perebutan pengilasaan atas kekayaan laut antara pemerintah dengan masayarakat lokal atau masyarakat adat dan pengrusakan-pengrusakan lingkungan yang muncul akibat kegiatan pengelolaan tersebut. Dari sini saja sudah sangat kompleks persoalannya, sehingga tidak mungkin Departemen pimpinan Sarwono Kusumaatmadja ini mampu bertindak sendirian untuk menanganinya. Bagaimana Pak Sanwono ? KEKAYAAN LAUT ITU BUKAN HANYA IKAN Untuk dapat mengelola laut Indonesia secara maksimal dan menyeluruh, pemerintah perlu merubah cara pandangnya tentang kekayaan laut. Yakni kekayaan laut itu bukan hanya Ikan. Salah besar, jika ada anggapan bahwa kekayaan alam laut Indonesia itu cuma ikan saja. Sebab dengan luas perairan mencapai 5,8 juta km2, laut Indonesia ternyata masih banyak menyimpan kekayaan lain yang kalau dikelola dengan baik dan benar akan dapat memompa laju perekonomian nasional serta dapat mensehjaterakan rakyatnya. Bahkan tidak akan menutup kemungkinan, laut menjadi basis perekonomian Indonesia. Anggapan ini bukanlah isapan jempol belaka. Mengingat selama ini masih banyak kekayaan alam laut yang belum dijamah dan bahkan cenderung diabaikan oleh pemerintah sejak 53 tahun Indonesia menjadi negara merdeka. Padahal, kalau saja sejak dahulu potensi ini diperhatikan dan dijadikan basis pembangunan nasional, bukanlah tidak mungkin kalau saat ini Indonesia adalah negara terkaya didunia. Ibarat laut kita ini adalah kolam susu, hampir setiap jengkal perairan kita tidak ada yang tidak yang mempunyai kekayaan. Hampir semua ruas wilayah perairan kita ini memiliki potensi kekayaan yang berlimpah baik itu yang bersifat hayati mapun yang non hayati. Untuk sumber kekayaan hayati saja ,dari Sabang sampai Merauke keseluruhannya ditaksir sekitar 6,26 juta ton setiap tahunnya. Dengan pemasukan dari sektor perikanan sekitar 6.391.000 ton per tahunnya, dari jenis kerang-kerang, teripang dan rumput laut sekitar 148.800 ton per tahun. Ini 4 Kabar JKPP 7 Etiisi Marel 2000
  5. 5. utM rAHAWANG-LAMPUNG Foto:MitraBentala masih belum ditambah dari ikan hias dan ikan karang yang mencapai 56.300 ton per tahunnya, Sementara itu potensi lainnya bisa dilihat dari berbagai aneka keragaman keindahan spesies yang ada. Seperti terumbu karang yang mencapai 75.000 kilometer persegi panjangnya, yang otomatis akan dapat memberikan masukan melalui sektor pariwisata dan iptek. Selain itu keuntungan letak pantai Indone- sia yang landai sehingga dapat dijadikan area budidaya seperti budidaya udang dan kawasan pariwisata pantai. Di perkirakan ruas pantai Indonesia yang mencapai 81.000 km ini dapat menampung budidaya tambak sekitar 840.000 hektar. Belum lagi dengan kandungan non hayatinya yang diperkirakan memiliki kandungan 63 miliar barrel minyak, dan 293 triliun kubik gas bumi. Sedangkan untuk kandungan endapan mineral yang terdapat dikawasan dekat dan lepas pantai, yang sudah diketahui letak dan jumlahnya diperkirakan mencapai 857.000 ton. Namun jumlah kandungan tersebut masih bisa bertambah, mengingat eksplorasi bahan mineral dan tambang di laut belum segencar dengan yang ada di darat. Di samping itu kekayaan lain yang bisa diberikan oleh laut Indonesia adalah energi penggantidari energi yang tidak bisa diperbaharui.Yakni energi yang dihasilkan dari energi kinetik arus gelombang, pasang surut dan arus, serta konversi energi dari perbedaan salinitas. Hal ini di sebabkan oleh karena perairan nusantara ini memiliki perbedaan suhu air minimal 20 derajat selsius dengan intensitas gelombang laut yang sangat kecil dibanding perairan laut didaerah tropika lainnya. Dan yang tak kalah menariknya lagi adalah daerah perairan nusantara yang masih dikelilingi oleh keaslian kebudayaan masyarakat. Sehingga dimungkinkan untuk pengembangan industri pariwisata dan penelitian iptek. Namun patut disayangkan, dari kekayaan laut yang begitu besar tersebut, masih banyak anggapan yang mengatakan bahwa hanya ikan yang bisa memberikan nilai jual tinggi. Ironisnya lagi, pemerintah hasil pemilu 1999 ini pun sebagian masih mempunyai anggapan semacam ini. Buktinya, dalam membuat instansi yang berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan laut, pola pikir yang digunakan oleh pemerintahan Gus Dur masih terkesan sektoral, Yakni dengan menempatkan instasi pengembangan dan pengelolaan laut setingkat dengan departemen, Apakah mampu instansi yang setingkat dengan departemen tersebut mengelola kekayaan laut dengan optimal ? '~" Seritot Kabar JKPP 7 Erlisi Maret 2000 5
  6. 6. O P I N PENEGASIAN HAK NEUYAN ATAS RUANGLAUT DI KEPULAUAN TOGEAN iMachmud Dai, Direktur Yayasan Toloka Secara geografis, Kepulauan Togean terletak di antara 121 ° 30' BT s/d 122° 25' BT dan 0° 3' LS s/d 0° 36' LS atau persis berada di tengah Teluk Tomini dan secara administratif memiliki dua otonomi kecamatan, yakni Kecamatan Una-unadan Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kawasan initerdiri dari lima pulau relatif besar, yang oleh masyarakat dikenal dengan sebutan masing-masing: Batudaka, Togean, Talatako, Walea Kodi dan Walea Bae. Kemudian dikelilingi oleh hamparan pulau-pulau kecil sejumlah 67 pulau, yang secara keseluruhan memiiki luas daratan 72.085 Ha dan luas perairan laut seluas 108.669,99 Ha. Masyarakat Togean, yang memang berdomisili di sekitar pesisir pantai, lebih layak disebut sebagai masyarakat pesisir pantai. Karena pantai dan laut telah menjadi bagian integral dari kehidupan keseharian mereka. Untuk menjalin interaksi sosial antar komunitas desa, mereka menyertakan laut sebagai jalur lalulintas; demikian juga dalam hubungan ekonomi (dagang), hubungannya dengan dunia luar, pergi ke kebun, mengambil air dan sebagainya, selalu menyertakan laut sebagai media aktifitas hidup mereka. Sekalipun sebagian dari mereka memiliki kebun, namun hidup sebagai petani dijalani bila tidak dapat beraktivitas di laut yaitu untuk mengisi aktivitas pada musim tertentu. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa tidak semua Orang Togean adalah petani darat; namun semua Orang Togean adalah pengguna laut. Fakta ini disebabkan, paling tidak, oleh faktor geografis yang membentuk karakter sosial - budaya mereka yang memiliki ketergantungan kuat pada laut dalam hidup keseharian mereka. Aspek sosio-kultural ini meliputi masalah keahlian (skil!) dalam pola pemanfaatan sumberdaya alam laut dan pengetahuan lokal, misalnya musim-musim yang terjadi di laut, teknik membuat dan menjalankan perahu, dan banyak hal lain lagi yang disinyalir berasal dari pengetahuan mereka yang berhubungan dengan laut (pengetahuan lokal). Pengetahuan ini terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu, yang tersosialisasi secara turun- temurun. Hal ini terlihat dari beberapa instrumen kultur mereka. Dari perspektif pengelolaan sumberdaya alam, budaya bapongka adalah sistem pengetahuan asli dalam pengelolaan sumberdaya alam yang khas Togean. Bapongka adalah suatu pola penangkapan ikan yang dilakukan secara berkelompok, yang melibatkan beberapa keluarga dengan memakan waktu sampai dua bulan, menjajaki terumbu karang {reef} yang satu ke terumbu karang yang lain hingga kembali lagi pada terumbu karang semula, sama dengan pola gilir-balik oleh petani ladang. Budaya ini dijalani dengan ketentuan-ketentuan menurut kepercayaan adat mereka, seperti tidak boleh membuang kotoran atau sampah sembarang, seperti kopi dan sebagainya. Berbagai ketentuan adat dalam bapongka sarat muatan konservasi yang mendalam. Kemudian, budaya mengambai, di mana komunitas desa secara bersama-sama, dari orang tua hingga anak-anak, melaksanakan upacara ritual, kemudian dilanjutkan dengan mengepung ikan, mengusir dengan menggunakan daun kelapa, sehingga terjaring pada pukat yang dipegang oleh semua orang yang terlibat dalam upacara tersebut. Antar budaya bapongka maupun mengamba/memiliki sistim bagi hasil yang sama, artinya siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut mendapat bagian yang sama. Banyak lagi instrumen ritual budaya mereka yang melibatkan laut sebagai komponen pokok, seperti upacara setelah melahirkan anak, pengobatan dan sebagainya, yang mengisyaratkan betapa Orang Togean menjadikan laut sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. 6 Kabar JKPP 7 Edisi Maret 2000
  7. 7. WKUt KAMPUNG ORANG BAJO DI TOGEAN Foto: JKPP H H i Implikasi "Pembangunan" Terhadap Ruang Laut Masyarakat Togean Kawasan Togean dikembangkan dengan tiga isu sektoral, yaitu perikanan, pariwisata dan perkebunan. Ketiga sektor ini dikembangkan dengan cara merangsang investasi dari luar Sejak enam tahun yang lalu (tahun 1994), Togean mulai dimasuki oleh beberapa investor di ketiga bidang tersebut. Pada sektor pariwisata telah masuk investasi dari Italia, yaitu PT Walea. Pada sektor perikanan, hadir investor yang menanamkan modal pada sektor budidaya mutiara yaitu PT Tamatsu Cahaya Indonesia (TCI, Jepang) dan CV. Cahaya Cemerlang (CC, Australia); beberapa investor lainnya, bergerak pada perdagangan ikan karang hidup (misalnya ikan napoleon). Sementara itu pada sektor perkebunan telah hadir PT Agronusa Cahaya Perkasa dengan izin membuka lahan perkebunan karet, yang kemudian disertai dengan izin pemanfaatan kayu (IPK). Investasi pada ketiga sektor tersebut, berimplikasi buruk terhadap lingkungan kelautan, terutama akses jangka panjang masyarakat lokal terhadap sumberdaya laut. PT Walea telah melarang masyarakat lokal, dalam hal ini fvlasyarakat Adat Bajo, untuk menggunakan sumberdaya laut di pesisir pantai sepanjang 7 Km dengan alasan pelestarian. Pelarangan ini didasarkan pada rekomendasi dari Pemda Kabupaten Poso. Kemudian, menurut yang data berasal dari kegiatan pemetaan laut partisipatif yang dilakukan oleh Masyarakat Dusun Siatu, satu lokasi dari beberapa lokasi yang ada di Togean, PTTCI telah mengkapling areal pemanfaatan laut nelayan tradisional seluas 1.573 Ha. Selanjutnya TCI telah mengambil batu karang ± 10.000 m^ yang apabila dinilai secara ekonomis, Masyarakat Dusun Siatu telah dirugikan sebesar ± Rp. 1,6 milyar setiap tahunnya. Demikian juga dengan CV. Cahaya Cemerlang yang telah mengganggu jalur lalulintas nelayan di Teluk Kilat (Desa Lembanato) dan lokasi bagan masyarakat di tiga desa. CV. Cahaya Cemerlang secara sepihak juga membangun laboratorium budidaya mutiara pada lokasi pekuburan nenek moyang yang dikeramatkan oleh Suku Bobongko. Padatingkatan yang lebih teknis, inspirasi kebijakan yang diterapkan di Kepulauan Togean sangat bias darat. Artinya, persepsi kebijakan di laut menggunakan standar perizinan darat. Misalnya, budidaya mutiara seolah- olah disamakan dengan budidaya ikan di darat, seperti ikan lele, padahal perbedaanya sangat signifikan. Laut memiliki persoalan yang lebih kompleks. Kabar JKPP 7 Edisi Marel 2000
  8. 8. NELAYAN TOGEAN Foto: JKPP m Di bidang perkebunan, PT ACP telafi membabat kayu +12.000 m^tanpa ada Indikasi untuk membuka lahan perkebunan. Yang menjadi masalah kemudian adalah terganggunya ekosistem kawasan yang mengancam potensi sumberdaya laut, seperti terbentuknya sedimentasi yang dapat mengancam dan mematikan terumbu karang serta perkampungan yang ada di pinggir garis pantai, yang juga berarti terancamnya potensi lahan perikanan masyarakat lokal. Pengkaplingan wilayah darat (hutan) pada kawasan kepulauan, telah mengalihkan kosentrasi pemanfaatan sumberdaya alam dari darat ke laut, di mana fungsi wilayah darat seharusnya dijadikan alternatif yang dapat mengimbangi atau memperlambat eksploitasi laut, yang berarti juga mengurangi ketergantungan masyarakat lokal pada laut yang kuat, sehingga dapat menjaga keseimbangan eksploitasi sumberdaya alam atau yang disebut sisi berkelanjutan. Maka perspektif pembangunan yang dikembangkan harus dalam kerangka pengembangan ekosistem pulau-pulau kecil, di mana tidak memisahkan dimensi darat dari laut, atau sebaliknya. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ) versus Struktur Keruangan Laut Masyarakat Togean Konflik perebutan sumberdaya alam di Togean saat ini, seperti tersebut di atas, dapat ditelusuri dalam suatu proyeksi benturan, antara pemanfaatan ruang oleh masyarakat lokal dengan kekuatan modal besar yang difasilitasi oleh pemerintah. Berkaitan dengan masalah keruangan, RDTR dilihat sebagai suatu produk (fasilitas) kebijakan strategis yang bisa jadi sebagai pemicu terjadinya benturan-benturan, yang cukup sarat dengan potensi pergolakan sosial. Tidak hanya itu, RDTR juga berfungsi sebagai parameter kebijakan instansi sektoral, di mana RDTR sangat menentukan kemungkinan positif sekaligus negatif pengembangan suatu kawasan, dari ancaman masalah-masalah yang akan timbul di masa yang akan datang. Asumsi strategis fungsi RDTR ini, tak jarang, menjadi alat kekuasaan yang sarat dengan kepentingan-kepentingan. Karenanya RDTR dapat mencerminkan suatu pola pembangunan serta target yang ingin dicapai oleh pemehntah dalam suatu kawasan, terutama mengenai monopoli penguasaan sumberdaya alam. Sebagai instrumen kebijakan, tentunya, RDTR sangat ditentukan oleh mesin yang memproduksinya. Kesan kental RDTR selama ini merupakan produk kebijakan yang sentralistik, artinya RDTR dibuat tanpa memperhatikan aspek-aspek keruangan masyarakat. RDTR lebih sering diartikan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, prioritas penanaman modal dan bagaimana memperoleh pendapatan daerah yang besar Sementara aspek-aspek sosial, budaya serta ekonomi masyarakat lokal diarahkan dalam kepentingan di atas. 8 Kabar JKPP 7 Edisi Maret 2000
  9. 9. Kasus di Togean, seperti yang telah dipaparkan di atas, memperlihatkan fenomena ini. Mulai dari ruang pemanfaatan laut nelayan tradisional, ruang gerak sosial, serta ruang gerak budaya mereka terhegemoni oleh investasi modal skala besar Sebagai konsekuensinya, nelayan tradisional Dusun Siatu kehilangan 107 titik areal pemanfaatannya yang saat ini menjadi areal budidaya mutiara PT TCI. Masyarakat Dusun Siatu tidak mungkin lagi dapat mengekspresikan sistem penangkapan ikan bapongka, mengambai, ba'etu, ba'tonda, dan sebagainya, yang notabene, adalah keahlian {skill) adat mereka yang sangat arif terhadap lingkungan. Konsekuensinya, cara- cara destruktif seperti bom dan potasium yang bukan tradisi penangkapan ikan mereka, kini menjadi alternatif dan menjadi ancaman terbesar terhadap lingkungan di Togean saat ini. Dalam kurun persiapan pelaksanaan otonomi daerah, fungsi RDTR menjadi semakin penting untuk disoroti sebagai produk kebijakan; paling tidak oleh beberapa hal. Pertama, asumsi yang menyatakan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disinyalir akan semakin melegitimasi fenomena eksploitasi sumberdaya alam dan penyingkiran ruang masyarakat seperti yang terjadi sekarang. Kedua, munculnya dan merebaknya semangat pemekaran wilayah di daerah Poso, mengalihkan masalah substansi - pembatasan hak masyarakat Togean atas ruang pemanfaatan sumberdaya alam — yang belum terselesaikan. Opini pemekaran wilayah, lebih mengedepankan aspek primordialisme kekuasaan, sehingga tak jarang, motif perjuangannya juga primordial. Ketiga, transformasi perubahan saat ini telah memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meskipun peluang itu masih sangat kecil. Karenanya agenda lembaga swadaya masyarakat yang bertolak dari perspektif ruang adalah menggenjot peran aktif masyarakat untuk memproteksi ruang masyarakat melalui pemetaan partisipatif, yang kemudian dijadikan usulan untuk merevisi RDTR, sehingga ketika otonomi daerah dilaksanakan tidak akan menciptakan konsekuensi buruk pada masyarakat, minimal ada suatu kebijakan (RDTR) yang melegitimasi sistem keruangan masyarakat. DERMA&A DESA WAKAI-TOGEAN Foto: JKPP Kabar JKPP 7 Edisi Maret 2000
  10. 10. T E O R I PENGINDERAAN JAUH DI BIDANG KELAUTAN Potensi Kelautan Di saat sumberdaya di darat sudah mulai dirasakan keterbatasannya, maka banyak negara yang mencurahkan perhatiannya pada laut dan pantai. Di satu sisi laut dianggap sebagai pemisah yang menyulitkan dan merugikan, di sisi lain memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut adalah sebagai: (a) sarana transporlasi, (b) sumberdaya alam hayati perikanan, (c) pertambangan minyak dan gas, (d) penggalian timah dan pasir besi, (e) obat-obatan dan kosmetik, (f) energi, (g) rekreasi dan pariwisata, (h) pendidikan dan penelitian, (I) konservasi alam dan (j) pertahanan dan keamanan. Wilayah kelautan Indonesia meliputi: 1. Jumlah pulau = 17.508 dengan perincian 5.707 bemama dan 11.801 tidak bernama. 2. Luas perairan = 5,9 juta Km^ 3. Luas kepulauan = 2,8 juta Km^ 4. Laut tentorial = 0,4 juta Km^ 5. Perairan ZEE = 2,7 Km^ 6. Panjang seluruh garis pantai = 80.791 km (BPPT, 1995). Penginderaan Jarak Jauh Untuk dapat memanfaatkan, mengolah dan melestarikan potensi sumberdaya laut dan pantai ini maka dibutuhkan teknologi untuk mengumpulkan data, mengolahnya dan menyajikan kepada kita, guna melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya laut yang efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mengumpulkan data digunakan teknologi penginderaan jauh, karena selain data yang diperoleh memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan beragam, obyek di bumi dapat direkam secara menyeluruh dengan cakupan yang luas dan dalam waktu yang relatif singkat serta data dapat diterima secara berseri sehingga dapat dipergunakan untuk memonitor perubahan-peaibahan yang terjadi. Era teknologi penginderaan jauh di Indonesia saat ini tengah bergeser dari kegiatan pengkajian dan penelitian menuju kegiatan operasionalisasi penuh, dengan mulai berfungsinyastasiun bumi multi-misi yang terdiri dari stasiun penerima di Pare-pare. Sulawesi Selatan dan pusat pengolahan data di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Soesilo, 1992). Foto Udara Foto udara yang baik sekali untuk informasi dasar laut adalah dengan menggunakan fotografiberwama atau Infra merah benvama. Dasar yang berupa pasir yang putih tampak biru kehijauan pada air laut yang jernih dengan menggunakan film berwarna dan tampak berwarna biru pada film inframerah benfl/ama (dengan filter kuning). Gambaran dasar laut tampak agak lebih tajam pada film inframerah berwarna karena panjang gelombang biru ditahan oleh filter sehingga pengaruh kabut bawah air dapat diperkecil (Lillesand, 1990). Foto orttiokromatikmemaumkan film orthokromatik yang peka terhadap panjang gelombang 0,4 mm - 0,56 mm. Foto ini dapat digunakan untuk studi pantai karena filmnya cukup peka terhadap obyek di bawah permukaan air atau dasar perairan laut yang dangkal, selain itu dapat digunakan untuk mendeteksiairjernih atau air keruh. (Sutanto, 1987). Fotopankromatikhitam-putlhvana peka thd panjang gelombang 0,36 mm - 0,72 mm ini pada penerapannya thd sumberdaya air yaitu digunakan untuk mendeteksi pencemaran air, evaluasi kerusakan oleh banjir, agihan air tanah dan air permukaan. (Sutanto, 1987). Foto pankromatik berwarna. walau pun lebih mahal, memiliki kelebitian yaitu mata manusia dapat lebih mengenali perbedaan yang tampak pada foto, dibandingkan pada foto pankromatik hitam putih. Jika pada foto pankromatik hitam putih mata manusia hanya dapat membedakan ± 200 gradasi hitam putih, maka pada foto pankromatik berwarna dapat membedakan 20.000 warna, berarti 1:100. f^/laka informasi yang didapat juga akan lebih banyak. Kegunaannya di bidang hidrologi dan oseanografi adalah untuk menarik garis batas antara air dan daratan, selain itu juga untuk pemetaan kedalaman air. Contoh: untuk memantau pola genangan air di daratan, memetakan batas daerah banjir, penentuan garis pantai dan pendugaan kedalaman air. Bagi daerah pantai, untuk membedakan wama air dan memiliki kemampuan untuk menembus air lebih besar dibandingkan dengan foto inframerah. Wama hijau dapat diartikan adanya konsentrasi klorofil dan fitoplankton. Warna biru dapat diartikan air yang jernih dan dalam (Sutanto, 1987). Foto Inframerah hitam putih yang peka terhadap saluran ultraviolet dekat, spektrum tampak, dan saluran inframerah dekat hingga panjang gelombang 0,9 mm ini sangat baik untuk mendeteksi air permukaan (saluran irigasi), analisis pola aliran dan penarikan garis batas antara airdan daratan. Daya serap terhadap air sangat besar sehingga air tampak gelap sekali. (Sutanto, 1987). 10 Kabar JKPP 7 Edisi Maret 2000
  11. 11. '''^vvl,^;^'!li'•'U«,i;,«:. Di bidang pencemaran air, perbedaan utama pantuian antara tubuin air dan lapis minyak pada bagian spektrum fotografik terletak diantara 0.30 mm - 0.45 mm. Oleh karena itu hasil yang paling baik dapat dicapai bila menggunakan fotografi warna normai atau fotografi uitravio- /ef (Lillesand, 1990). Citra Satelit SateWS£4S^yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 1978 diperoleh untuk usaha inventarisasi potensi energi gelombang untuk pembangkit energi listrik, potensi akumulasi migas berdasarkan topogarfi bawah laut, prediksi arus serta arah pergerakan gelombang dan angin (Sachoemar, 1994). Salah satu hasil pengukuran sensor altimeter pada satelit SEASAT dapat menunjukkan posisi arus teluk {gulfstream) dan pusaran laut (Halide, H. 1996) Satelit orbit Polar I Polar Orbiting Environmental Satelit (POES.NOAA-USA)ciperQurakar) untuk memprediksi mula jadi siklon maupun badai, dan distribusi temperatur permukaan laut. Sensor CoastalZone ColorScannerpada POES digunakan untuk mengamati distribusi khiorofil muka laut, yang bila digabung dengan data temperatur muka laut dapat digunakan untuk melokalisir daerah konsentrasi ikan (Soesilo, 1988). Satelit /y/mbus-Zdiqunakan untuk mengukur warna dan suhu permukaan laut di wilayah pantai, penelitian dan pemetaan es laut, karakteristik spektral permukaan es kontinental, agihan O3, profil tegak suhu, O3, H^o, NO^ dan HNO3, konsentrasi aerosols dan agihan global CO, CH^ dan NH3. (Sutanto, 1987). Sensor Thematic flapper (TM) pada LANDSATYang terdiri atas tujuh saluran, dua saluran pertamanya cocok untuk maksud penginderaan dasar perairan dangkal. Saluran tersebut adalah saluran 1 dengan panjang gelombang 0,45 mm - 0,52 mm dan saluran 2 dengan panjang gelombang 0,52 mm - 0,6mm (Sutanto, 1987). Selain itu Landsat m dapat dipergunakan untuk inventarisasi dan evaluasi ekosistem terumbu karang, data yang didapat berupa data MEMETAKAN SUMBERDAYA PANTAI PAHAWANG LAMPUN Folo: Mitra Benlala materi dasar perairan; kedalaman perairan; partikel tersuspensi, kecerahan dan suhu (Winarso, 1996). Landsat saluran 4 paling sesuai untuk mendeteksi obyek bawah permukaan air pada tubuh air yang tenang dan jernih, mendeteksi kedalaman air, kualitas air dan kekeruhan air. Landsat 6 dan 7bak untuk mendeteksi tubuh air karena rona air tampak gelap sekali, juga baik untuk menarik garis batas antara air dan daratan serta mendeteksi pola aliran. Selain itu data landsat dapat digunakan untuk mendeteksi organisme laut, penentuan pola kekeruhan airdan sirkulasi air, pemetaan perubahan garis pantai, pemetaan daerah dangkal, pemetaan es untuk pelayaran dan studi arus dan gelombang. (Sutanto, 1987). Gabungan LANDSATdan foto udara dapat membantu mendeteksi hadirnya unsur-unsur pencemar berupa emuisi film minyak di laut. Lapis minyak yang tebal memiliki warna coklat atau hitam. Lapis minyak tipis [oilsheen) dan pelangi minyak {oil rainbow) memiliki karakteristik warna keperakan dan warna pelangi, tetapi tidak memiliki warna coklat atau hitam yang jelas (Lillesand, 1990). Fusi antara Citra Radarsat Fine 4 dan Landsat W dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan hutan man- grove. Perbedaan antara tempat tumbuh {floor type) dan kerapalan mangrove antara yang alami dan yang ditanam kembali dapat dikenali dari perbedaan tekstur dan rona pada citra Radarsat. Tekstur dan rona hutan mangrove pada citra Radarsat terlihat lebih kasar dan gelap dibandingkan dengan tekstur dan rona mangrove yang ditanam kembali. Perbedaan ini menyatakan perbedaan kerapatan tajuk {crown closure) dan tempat tumbuh (Rahardjo dan Ratna, 1998) Khusus untuk satelit NCAA memiliki 5 sensor, salah satunya adalah A VHRR (Advance Very High Resolution Radiometer) yang memiliki 5 saluran radiometer. Data dari satelit NOAA lebih relevan untuk menghitung temperatur permukaan laut, karena diantara sensor-sensor yang dimilikinya bekerja pada daerah panjang gelombang inframerah jauh, yaitu saluran 4 dan saluran 5. Kombinasi dari kedua saluran ini digunakan untuk pemantauan awan pada slang dan malam hari; perhitungan temperatur permukaan laut dan kelengasan tanah (Mardio, 1988). Data mengenai suhu permukaan laut sebagai Kabar JKPP 7 Edisi Maret 2000 I I
  12. 12. salah satu parameter lingkungan laut, dapat memberikan informasi lokasi front/upwelling6i wilayah perairan terbuka dan diduga berkaitan dengan tingkah laku dan keberadaan ikan (Hendiarti dkk, 1999). Salah satu indikator kesuburan perairan adalah adanya fitoplankton, keberadaannya sangat berperan dalam menjamin kelangsungan hidup organisma perairan lainnya secara berkelanjutan. Tinggi rendahnya produktivitas sumberdaya perikanan secara ekologis banyak tergantung kepada keberadaan fitoplankton dalam suatu perairan. Sen- sor OCTS (Ocean Color and Temperature Scanner) pada satelit ADEOS (Advance Earth Observation Satellite) milik Jepang ini digunakan untuk mendapatkan data globalocean blo-optlcalproperties. Data ini dapat memberikan informasi tentang adanya variasi warna perairan (ocean coloi) sebagai implementasi adanya perbedaan konsentrasi organisma mikroskopik fitoplankton dalam perairan. Sensor OCTS ini dapat berperan ganda yaitu selain mampu mendeteksi warna perairan, ia mampu juga mengukurtemperaturwama perairan melalui gelombang Near Visible Infrared, maka pemanfaatannya diharapkan dapat seoptimal mungkin untuk pendeteksian eutrofikasi, pemantauan kesuburan perairan, daerah upwelling dan formasi pembentukan daerah penangkapan ikan melalui pendeteksian temperatur permukaan laut dan sebaran klorofilnya. (Sachoemar, 1996) Contoh-contoh Penerapan Inderaja Beberapa contoh penggunaan teknologi penginderaan jauh di bidang kelautan: 1. Di Amerika Serikat, pada Perang Dunia ke dua, penggunaan foto untuk penginderaan dasar perairan dangkal digunakan untuk membuat peta kedalaman air dan identifikasi pulau karang dengan maksud agar tidak terjadi benturan antara kapal dan kendaraan pendarat lainnya dengan pulau karang. 2. Dalam bidang oseanografi, data LANDSAT telah dicoba untuk menganalisis pola dan distribusi arus di Teluk Jakarta. Dalam bidang geoiogi kelautan, penerapan teknologi tersebut juga telah banyak dicoba untuk menganalisis gerakan suspensi sedimen dan kecepatan perubahan pantai (Suyarso, 1988). 3. Inventarisasi sumberdaya alam delta Digul, Irian Jaya, menggunakan citra Landsat Tlvl, sebagai suatu studi pendahuluan pengelolaan yang terpadu (Kardono, 1993). 4. Evaluasi kondisi kawasan pesisir Cirebon, dengan menggunakan data SPOT XS level 2A dan Landsat TM serta Foto Udara, untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan pemanfaatan lahan untuk usaha budidaya perairan atau pertambakan (Sachoemar, 1994). 5. Pemantauan perubahan kondisi fisik daratan dan perairan kawasan pantai utara Karawang dengan analisis citra Landsat mS-JM (Sachoemar, 1994). 6. Pengukuran distribusi suhu permukaan laut di selat Makassar dengan menggunakan sensor AVHRR satelit NOAA-11 (f(4assinai, 1996). 7. Dari data distribusi SPL (penentuan suhu permukaan laut) satelit NOAA di Selat Sunda untuk musim timur, dapat diperoleh informasi tentang pola arus laut. sedangkan gabungan data SPL dan data hasil tangkapan ikan layang diperoleh keterkaitan yang erat antara hasil tangkapan dengan distribusi SPL, serta lokasi-lokasi potensial penangkapan lainnya yang dapat dijadikan panduan dalam operasi penangkapan (Hasyim, 1996), 8. Penerapan data SPOT untuk perencanaan penanggulangan pencemaran operasi minyak dan gas bumi di Delta IVIahakam, Kalimantan Timur (Soesilo, 1992) Istilah-istilah Fronf yaitu daerah pertemuan dua massa air yang mempunyai karakteristik berbeda misalnya pertemuan antara massa air dari Laut Jawa yang agak panas dengan massa air dari samudera Hindia yang lebih dingin (Hasyim, 1996) Upwelling adalah proses penaikan massa air laut dari lapisan bawah ke lapisan atas / permukaan yang mengakibatkan daerah tersebut lebih dingin dibandingkan daerah disekitarnya seria memiliki kandungan zat hara yang tinggi dan sangat diperlukan untuk makanan fitoplankton/ zooplankton (Hasyim, 1996). Mamik Daftar Pustaka Lillesand, TM, dan Ralph W.Kieler. 1990. Penginderaan Jauh dan interpretasi Citra. GajahMada University Press. Yogyakarta. Halide, Halmar, 196. Penentuan Arus Permukaan Laut Menggunakan Altimeter pada Satelit. Makalah dalam Seminar Maritim 1996, BPPT dan DEPHANKAM, Ja- karta. Hasyim, B., Khairul Amri dan Maryani Hartuti. 1996. Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh NOAA_AVHRR untuk Pengamatan Pola Arus Laut dan daerah Potensi Penangkapan Ikan, Makalah dalam Seminar Maritim 1996. BPPT dan DEPHANKAM. Jakarta, Hendiarti. N., Bambang Winarno, Khaerul Amri dan Hilda Lestiana. 1999. Pemberdayaan Sumberdaya Lingkungan Laut Dengan Teknologi Inderaja, BPPT, Jakarta. Kardono. A.A., Dartoyo. Turmudi, Dewayany Sutrisno. 1994. Penggunaan Data Inderaja (Landsat-TM) untuk Studi Pendahuluan Pengektlaan Sumber Daya Alam Wilayah Pantai Delta Digul, Makalah yang disampaikan pada Seminar Teknik Panlai 1993, LPTP-BPPT, Yogyakarta. Mardiono, P.. Achmad S,H. dan Bambang U. 1988. Pemanfaatan Data Satelit Lingkungan dan Cuaca untuk Kelautan, Makalah dalam Seminar Laut Nasional II, Jakarta 27 - 30 Juli 1987. Kerjasama KLH. Lab. I!mu Kelautan Ul IPB dan Ikatan Sarjana Oseanobgi Indonesia (ISDI). Massinai, MA. 1996. Aplikasi Penginderaan Jauh dalam Penentuan Suhu Permukaan Laut Selat Makassar, Makalah dalam Seminar Maritim 1996. BPPT dan DEPHANKAM, Jakarta. Purwadhi, F.S.H. 1988. Monitoring Kerusakan Pantai dari Data Penginderaan jauh. Makalah dalam Seminar Laut Nasional II. Jakarta 27-30 Juli 1987. Kerjasama KLH, Lab. llmu Kelautan Ul IPB dan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISDI). Rahardjo, S. dan Ratna Saraswati. 1998. Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh untuk Pemantauan Hutan Mangrove di Bali Selatan, Sachoemar, SI, dan Indroyono Soesilo. 1994. Pemantauan Perubahan Kondisi Fisik Daratan dan Perairan Kawasan Pantai Utara Karawang dengan Analisis Cilra Landsat. Sachoemar, S.I. dan AgusWibowo. 1994. Pemantauan Kawasan Pertambakan Di Wilayah Pesisir Cirebondengan Penginderaan Jauh, Makalah yang disampaikan pada Seminar Teknik Pantai 1993. LPTP-BPPT Yogyakarta. Sachoemar S,l, dan Bambang Winarno. 1996, Pemanfaatan Data Satelit ADEOS untuk Pemantauan Kesuburan Perairan dan Identifikasi Daerah Penangkapan Ikan. Kumpulan Makalah Seminar Maritim Indonesia 1996, BPPT - DEPHANKAM di Makassar 18-19 Desember 1996, Soesilo, I. 1988. Satelit-satelil pengindera Bumi dan Dampaknya Bagi Indonesia, disampaikan dalam Acara Ceramah Tamu dihadapan Siswa SESKO ABRI SUSREG Angk. XV, bandung. 29 Nopember 1988. Soesilo, I, 1992. Potensi dan Prospek Penggunaan Data Inderaja di Indonesia. Makalah yang disampaikan pada LANDSAT Seminar Jakarta 24-26 Nop 1992, kerjasama UPAN-MDA, Canada. Sutanto, Prof, Dr 1987. Penginderaan Jauh. GajahMada University Press. Yogyakarta, Suyarso. 1988, Teknologi Penginderaan Jauh dan penerapannya dalam Oseanologi, Oseana.VolXlll,No.1, Jakarta. Winarso, G. dan Bidawi Hasyim. 1996. Inventarisasi dan Evaluasi Ekosistem Terumbu Karang dengan Metoda Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, Makalah dalam Seminar Maritim 1996. BPPT dan DEPHANKAM, Jakarta, 12 Kabar JKPP 7 Erlisi Maret 2000
  13. 13. BAGAN .SIAPIAPI DULU & SEKARANG Bagansiapiapi kini hanya menyisakan tiga anak tangganya sebagai tanda sisa-sisa kejayaanya di masa silam. Akibat lautnya terkubur dengan lumpur sepanjang 4 kilometer lebih Nama Bagansiapiapi, dalam bul<u pelajaran llmu Pengetahuan Sosial di tingkat sekolah dasar di Indonesia tercantum sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Namun fakta yang ada saat ini tidaklah lagi demikian. Karena Bagansiapiapi saat ini tidak lagi menjadi daerah penghasil ikan terbesar di nusantara, akan tetapi hanyalah daerah pemasok kemiskinan di Propinsi Riau. Padahal sebelum Perang Dunia II daerah ini tercatat sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Peru. Petaka Bagansiapiapi dimulai sejak kehilangan lebih dari 94 mil persegi wilayah penangkapan ikan di perairan dalam akibat pendangkalan sepanjang 4 Kilometer selama rentang waktu 25 tahun terakhir. Kehilangan perairan inilah yang kemudian menjadi penyebab utama terjadinya penurunan tangkapan ikan Bagansiapiapi. Selain itu, akibat dari pembuangan limbah sisa-sisa pencucian kapal tanker minyak dari Dumai, Singapura dan Selat Malaka menyebabkan air di daerah tersebut berubah menjadi berwarna hitam dan kotor oleh genangan minyak, sehingga ikan-ikan di perairan tersebut banyak yang mati, termasuk juga biota lautnya yang note bena merupakan makanan bagi ikan, yang akhimya tangkapan ikan pun menurun drastis. Kabar JKPP 7 Edisi Marel 2000
  14. 14. PERAHU NELAYAN PAHAWANG-IAMPUNG Foto: Mitia Benlala Sementara Selat Malaka sebagai daerah penangkapan ikan utama yang menghasilkan ikan bermutu sudah mengalami jenuh tangkap (overfishing). Sebab 99,97 persen dari 84.928 ton potensi lestarinya sudah tergarap akibat kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengeksploitasi hasil laut besar-besaran. Tak kurang dari 2.000 kapal penangkap ikan dari berbagai daerah di Riau dan propinsi tetangga seperti Sumut, beroperasi di daerah ini. Penurunan produksi ikan semakin diperburuk oleh anjioknya harga ikan asin dan terasi di pulau Jawa. Padahal, ikan asin dan terasi mempakan komoditi andalan Bagansiapiapi, sebab 64 persen dari produksi ikan basah daerah ini dijadikan ikan asin dan terasi. Masalah lain yang tidak dapat dihindari adalah terjadinya perubahan pola arus ikan yang belum diketahui sebabnya sampai sekarang, selain karena punahnya hutan bakau di wilayah ini yang sedianya menjadi s/ie/ferbagi ikan-ikan dan biota-biota laut dangkal sebagai ekses dari kebijakan eksploitasi laut oleh pemerintah yang sembrono. Sebenamya, hancumya Bagansiapiapi tidaklah lepas dari kebijakan pemerintah saat itu. Yakni dengan kebijakan yang dikenal dengan program motorisasi dan penggunaan alat-alat tangkap modern seperti trawl, purse seine, gillnet, pole and line, dan sebagainya. Padahal akibat kebijakan tersebut terjadi kerusakan lingkungan, berikut rusaknya alur berkembangbiaknya ikan. Ikan di Bagansiapiapi seperti tidak pemah bisa beranak pinak. Di samping itu wilayah tangkap nelayan tradisional semakin terbatas dan harus mengayuh dayung hingga ke tengah lautan jika ingin mendapatkan ikan. Dan ujung-ujungnya menimbulkan konflik antara pengusaha perikanan besar dengan nelayan tradisional. Konfilik ini pun akhimya mencapai puncaknya tahun 1980 yakni dengan melakukan protes dan aksi-aksi pembakaran terhadap (raiv/yang mereka temui di lautan. Melihat ini akhimya pada 1 Juli 1980 dikeluarkan Keppres No. 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Namun penghapusan penggunaan alat ini bisa dikatakan terlambat dan tidak konsisten. Karena pencabutan ini diberlakukan setelah Bagansiapiapi sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Anehnya lagi, sekalipun sudah dihapus, penggunaan alat ini ternyata masih terus berlangsung. Kesan yang muncul, hanya terkesan untuk menenangkan pembakaran-pembakaran trawl oleh nelayan- nelayan kecil pada saat itu. Dan kini Bagansiapi-api telah menjadi pelabuhan yang sepi dan paceklik ikan. Entah sampai kapan Bagansiapiapi akan mengalami kondisi seperti itu ? Akankah nasib laut Indonesia juga seperti Bagansiapiapi ? Kita lihat saja nanti. AgungY 14 Kabar JKPP 7 Erlisi Maret 2000
  15. 15. menghadiri acara ini. Beberapa wal<il dari instansi pemerintah (BKSDA Sulawesi Tengah, Bappeda TKII Poso) dan wakil ngo (Yayasan Toloka, Walhi Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka, Sekber Togean, Eksekutif Nasional Walhi) juga turut menghadiri acara ini. Masyarakat Kepulauan Togean menyadari bahwa ternyata begitu banyak masalah yang dihadapi. Maraknya investor tiram mutiara dan booming investasi pariwisata jelas sangat mengancam ruang gerak nelayan Togean. Berbagai Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) jelas sangat mengancam sumberdaya hutan Kepulauan Togean yang sebenamya sudah sangat sempit dan tidak layak lagi untukdiusahakan. Penangkapan ikan dengan bom dan bius, pembabatan bakau, pengambilan batu karang adalah beberapa masalah yang mengancam sumberdaya laut Kepulauan Togean. Masyarakat Kepulauan Togean sangat prihatin terhadap berbagai masalah ini. Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini telah dilakukan, akan tetapi belum ada hasil yang memuaskan. Akankah berbagai masalah yang mengancam keberlangsungan Kepulauan Togean ini terus didiamkan saja ? Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Togean dan juga sebagai wadah silaturahmi Masyarakat Kepulauan Togean, padatanggal 11 Oktober 1999 telah dibentuk Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan Togean. Pada saat itu juga Badan Pekerja Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan Togean membuat deklarasi yang menyerukan kepada semua pihak agar menghormati dan menjunjung tinggi aturan adat dan wilayah-wilayah adat yang ada dan dimiliki oleh Masyarakat Adat KepulauanTogean. Ganden PERTEMUAN MASYARAKAT ADAT TOGEAN Kepulauan Togean terletak di Teluk Tomini; bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagian besar masyarakat Kepulauan Togean adalah nelayan, khususnya nelayan tradisional. Sangat jelas bahwa ruang laut adalah bagian yang terpenting bagi kehidupan masyarakat Togean. Kepulauan Togean didiami oleh beberapa suku; Suku Togean, Suku Bajo dan Suku Bobongko. Perkembangan Kepulauan Togean sangatlah dinamis. Keindahan alam laut Kepulauan Togean menjadi incaran para investor pariwisata; berbagai cottage bermunculan di Kepulauan Togean. Kondisi laut yang berterumbu karang menjadi incaran para investor mutiara. Kekayaan ikan hias Kepulaun Togean tak luput dari incaran para pemburu ikan hias, khususnya ikan na- poleon. Kondisi-kondisi dinamis seperti ini apakah cukup menguntungkan masyarakat Togean ? Ataukah malah merugikan masyarakat Togean? Antaratanggal 9dan11 Oktober 1999telah berlangsung Pertemuan Masyarakat Adat Togean bertempat di Rumah Adat Suku Bobongko, kampung Matobiayi, Desa Lembanato, Kec. Una- Una, Kab. Poso, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Masyarakat Adat Bobongko bekerjasama dengan Yayasan Toloka, Walhi Sulteng dan JKPP Wakil-wakil dari berbagai suku yang ada di Kepulauan Togean (Bajo, Togean dan Bobongko) Kabar JKPP 7 Edisi Maret 2000 15
  16. 16. PELATIHAN DESENTRALISASI "MENUJU DPRD SANGGAU YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL" UU No.22/1999tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah digulirkan. UU No,22/1999 adalah pengganti UU No.5/1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No,5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang terkenal sangat kontroversial (menyeragamkan bentuk pemerintahan desa di seluruh Indone- sia yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945). Benarkah dengan dikeluarkannya kedua undang-undang baru tersebut akan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah? Benarkah bahwa daerah akan mendapatkan dana pembangunan yang lebih besar; tidak bocor lagi di tengah jalan? Benarkah pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi lebih besar atau peningkatan PAD hanya akan mengeksploitir rakyat? Benarkah bahwa kewenangan yang luar biasa untuk mengatur daerahnya sendiri akan didapatkan daerah dan tidak lagi hanya menjadi "tangan-tangan administrasi Jakarta"? Mungkinkah bahwa kedua perundangan ini hanyalah sekedar siasat kosmetik hukum dari Jakarta untuk mengakomodir euforia reformasi dan keinginan yang kuat dari berbagai daerah untuk mendapatkan wewenang yang lebih luas? Masih banyak lagi pertanyaan- pertanyaan yang mengiringi keluarnya kedua undang-undang baru tersebut. Wacana yang timbul dengan munculnya kedua undang- undang tersebut sangatlah luar biasa; baik yang pro maupun yang kontra. Berbagai seminar diselenggarakan untuk membahas kedua perundangan baru tersebut. Berbagai daerah yang merasa cukup kaya sangat tajam melontarkan keinginannya untuk mendapatkan porsi dana pembangunan yang lebih besar, keinginan untuk lebih leluasa mengurus daerah sendiri; bahkan beberapa daerah menginginkan merdeka. Wacana terus bergulir akan tetapi tidak semua pihak telah memahami benar detail kedua perundangan tersebut, konsekwensinya terhadap praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan, dan tentunya juga dikaitkan dengan perubahan politik kekuasaan. DPRD Kabupaten Sanggau sangat memahami bahwa para Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat perlu belajar dan mendalami lebih jauh perihal otonomi daerah, peluang peningkatan wewenang dan konsekwensinya terhadap wilayah kelola masyarakat Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau, bekerjasama dengan Konsorsium Pancur Kasih dan Konsorsium Pembaruan Agraria, menyelenggarakan Pelatihan Desentralisasi dengan tema "Menuju DPRD Kabupaten Sanggau yang Efektif dan Akuntabel" antara tanggal 17 dan 21 Januari 2000, bertempat di Laverna Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Seluruh Anggota DPRD Sanggau ikut serta dan aktif mengikuti proses pelatihan, Pendalaman lebih jauh tentang realitas kewenangan masyarakat Sanggau (Pemda sebagai pelaksana dan DPRD sebagai lembaga pengontrol yang mewakili masyarakat) menunjukkan bahwa masyarakat Sanggau hanya mempunyai wewenang yang terbatas di daerahnya sendiri, baik wewenang pengelolaan maupun wewenang finansial dan perpajakan, Hanya sekitar 30% saja wilayah kelola Sanggau yang diurus oleh rakyat Sanggau sendiri; sedangkan yang 70% tidak berada di bawah wewenang Pemda dan DPRD Sanggau. Demikian jugakah yang terjadi di daerah-daerah lain? Akankah hal yang demikian dibiarkan? Tidakkah perlu DPRD Sanggau berinisiatif memperoleh wewenang yang lebih luas untuk mengurus daerah sendiri? Analisis lebih jauh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sanggau menunjukkan bahwa temyata 62% budget APBD dipergunakan untuk biaya rutin (membayar pegawai, biaya operasional kantor, dst.), sedangkan dana pembangunan hanya 38% saja. Jelas di sini bahwa kinerja Pemda Sanggau belum optimal. Hal ini karena memang kondisi budget yang tidak memungkinkan atau memang kinerja Pemda Sanggau yang perlu dioptimalkan? Setelah menganalisis lebih jauh tentang kekurangberhasilan penyeragaman sistem pemerintahan desa (aplikasi UU No, 5/1979), khususnya di Kabupaten Sanggau, para peserta pelatihan yang notabene Anggota DPRD Kabupaten Sanggau merekomendasikan bahwa DPRD Kabupaten Sanggau akan membuat draft perihal mengembalikan pemerintahan setingkat desa pada bentuk-bentuknya yang lama (benua, kampung, dsb,) yang akan dibahas bersama-sama Pemda Sanggau, Ini merupakan evaluasi diri dan terobosan yang berani, Jalan masih panjang menuju otonomi yang sejati, Selamat berjuang DPRD Sanggau, Semoga benar-benar bisa menjadi DPRD yang efektif dan akuntabel, •1 Ganden

×