Menjelaskan tentang Redenominasi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia

1. REDENOMINASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA
MAKALAH DISCUSSION
Diajukan untuk memenuhi tugas Matakuliah Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Oleh
Defina Nurzamzam (1204344)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2014

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Semakin berkembang maju perekonomian suatu negara, semakin banyak dan
kompleks aktivitas ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Aktivitas ekonomi yang meliputi
transaksi dan interaksi antara produsen dan konsumen tidak hanya terjadi antara penduduk
lokal dalam negeri, namun juga melibatkan penduduk negara lain atau penduduk
internasional. Transaksi ekonomi yang terjadi bukan atas keinginan dan kebutuhan pribadi
(personal need) melainkan kebutuhan secara makro penduduk negara tersebut yang
melahirkan prestasi ekonomi bagi negara tersebut. Perdagangan internasional yang sekarang
menjadi trend di semua negara melahirkan bagaimana nilai mata uang domestik (rupiah)
terhadap dollar (kurs valuta asing). Dan juga kebutuhan atau permintaan akan uang menjadi
semakin tinggi. Sehingga jumlah uang lokal (rupiah) yang beredar di masyarakat menjadi
tinggi pula.
Saat ini, Indonesia memiliki pecahan uang (denominasi) rupiah ketiga terbesar
didunia, setelah dollar Zimbabwe yang memiliki denominasi terbesar 5.000.000 dan Dong
Vietnam 500.000. Denominasi rupiah meliputi 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dan
seterusnya dari yang tertinggi. Semakin banyak jumlah digit rupiah membuat inefisiensi
dalam perekonomian, pencatat transaksi menjadi semakin ribet dan peluang human error
menjadi semakin besar. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin maju kendala
dan hambatan dalam mengembangkan semua sektor ekonomi harus diminimalisir sekecil
mungkin. Selain itu, kurs rupiah terhadap dollar juga merupakan kedua terbesar di antara
negara-negara ASEAN setelah Dong Vietnam. Kurs rupiah berada di level 12.000 lebih untuk
bisa mendapatkan 1 dollar Amerika. Hal tersebut menimbulkan dampak secara psikologis,
minder dan pesimis dalam memegang uang rupiah. Masyarakat merasa rupiah “tidak
bernilai” di dalam perdagangan internasional.
Rupiah tidak hanya menjadi sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi-
transaksi ekonomi, tapi juga sebagai “wibawa” bangsa Indonesia dalam perdagangan
internasional. Dimana penduduk Indonesia harus bangga ketika memegang rupiah yang
nilainya juga sama dengan mata uang negara lain. Atas berbagai permasalahan diatas, maka
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia memutuskan bahwa redenominasi

3. harus dilakukan dengan segera. Selain untuk meningkatkan persepsi nilai rupiah, juga untuk
meningkatkan optimisasi masyarakat terhadap rupiah dalam rangka menyongsong Asean
Economics Community (AEC) 2015 mendatang.
1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diangkat yaitu :
1. Bagaimana proses redenominasi itu ?
2. Apa dampak dari kebijakan redenominasi terhadap perekonomian Indonesia ?
1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari makalah ini yaitu :
1. Mengetahui dan memahami tentang redenominasi dan bagaimana prosesnya.
2. Mengetahui dampak dari kebijakan redenominasi di dalam perekonomian.

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Redenominasi
Menurut Bank Indonesia, redenominasi adalah proses menyederhanakan
penyebutan/penulisan denominasi (pecahan) rupiah dengan cara menghilangkan sejumlah
angka nol tanpa mengurangi daya beli atau nilai mata uang tersebut.
Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan redenominasi karena dianggap sama
dengan sanering. Sebenarnya sanering sangat berbeda dengan redenominasi.
Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang karena
harga-harga barang tidak mengalami perubahan, sehingga daya beli efektif masyarakat
menurun.
Dari kedua pengertian diatas, jelas tampak berbeda antara redenominasi dan sanering.
Kebijakan redenominasi hanya menghapuskan angka nol dalam denominasi (pecahan) rupiah.
Sedangkan sanering dilakukan dengan pemotongan nilai uang rupiah yang mengakibatkan
daya beli masyarakat turun.
Contoh :
Harga Beras/Kg
Redenominasi Sanering
Uang Harga Uang Harga
Rp 7.000 Rp 7 Rp 7 Rp 7 Rp 7000
Dalam kebijakan redenominasi, dengan uang Rp 7 dapat membeli 1 Kg beras. Sedangkan
dengan sanering, uang Rp 7 hanya bisa membeli 0,001 Kg beras.
Indonesia pernah melaksanakan kebijakan sanering pada tahun 1959, nilai uang kertas Rp
1.000 diturunkan menjadi Rp 100 dan uang Rp 500 menjadi Rp 50. Kebijakan tersebut
mengalami kegagalan yang mengakibatkan harga-harga barang melambung tinggi dan inflasi
juga semakin tinggi. Pengalaman tersebut masih menyisakan trauma bagi masyarakat
Indonesia, sehingga kebijakan redenominasi dipandang sebelah mata bahkan ditolak untuk
jangan dilakukan.
2.2 Tahapan Kebijakan Redenominasi
Menurut Bank Indonesia, tahapan dari kebijakan Redenominasi :
 Tahap Penyiapan meliputi : penyusunan blue print langkah-langkah pelaksanaan,
dasar hokum yg kuat (dapat berupa UU) atau produk hukum lainnya untuk
PENYIAPAN PEMANTAPAN IMPLEMENTA
SI & TRANSISI
PHASING OUT

5. pelaksanaan program redenominasi, evaluasi atas sistem pembayaran, sistem
akuntansi dan TI. Penyusunan strategi komunikasi & sosialisasi kepada Pemerintah &
stakeholders serta edukasi kepada masyarakat luas. Rencana pencetakan uang &
strategi distribusinya, dan lain-lain.
 Tahap pemantapan meliputi: pelaksanaan komunikasi & koordinasi dg Pemerintah,
sosialisasi kepada stakeholders & edukasi kepada masyarakatluas. Penyesuaian
infrastruktur sistem pembayaran, akuntansi & TI, dan lain-lain.
 Tahap implementasi dan transisi: penerbitan uang baru bersama-sama dg tetap
berlakunya uang lama (dual circulation); penerapan dual price tagging serta
penarikan uang lama secara bertahap sesuai kebutuhan perekonomian. Penerapan
dual book entry/pelaporan apabila diperlukan, dan lain-lain.
 Tahap phasing out penarikan uang lama dan pernyataan tidak berlakunya uang lama
serta penggunaan uang baru sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.
2.3 Pro dan Kontra Kebijakan Redenominasi
Banyaknya manfaat dari redenominasi, yaitu efisiensi perekonomian dalam
menyongsong iklim investasi yang kompetitif dan fleksibel. Dengan dilakukannya
redenominasi, banyak aktivitas bisnis yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, meningkatnya
persepsi masyarakat terhadap rupiah. Tidak hanya bangsa Indonesia yang bangga terhadap
rupiah, namun penduduk negara lain juga akan memiliki persepsi dan pandangan yang positif
terhadap rupiah. Sehingga implikasi jangka panjangnya yaitu terhadap perekonomian
Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia merasa kebijakan redenominasi harus segera dilakukan.
Wacana kebijakan redenominasi pertama kali disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia
yang pada saat itu dijabat oleh Darmin Nasution pada tahun 2010.
Menurut ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri,
redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi baik sehingga lebih siap untuk
menerima tantangan baru. Direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito juga
menilai redenominasi dapat membuat operasi IT dan penyimpanan data perdagangan saham
lebih sederhana. Redenominasi juga dapat mempercepat proses settlement perdagangan
saham di BEI karena redenominasi akan memperkecil jumlah angka dari setiap transaksi
yang dilakukan oleh investor. Transaksi yang dilakukan oleh investor asing juga dapat
meningkat karena mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan nilai satuan rupiah yang
lebih sederhana. Seorang pengamat Valuta Asing juga berpendapat senada yaitu secara ide
langkah redenominasi akan berdampak positif terhadap angka-angka dalam APBN. Ini

6. terutama saat nilai riil rupiah memperihatinkan. Dengan redenominasi, nilai riil rupiah jadi
lebih mudah dilakukan. Selain itu, redenominasi sangat baik terhadap nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika.
Namun pencetusan dan pelaksanaan kebijakan redenominasi harus dipersiapkan
secara matang agar hasilnya menggembirakan seperti yang terjadi oleh negara-negara yang
telah melaksankan kebijakan redenominasi yaitu Turki, Ukraina dan Polandia. Untuk itu,
diperlukan support dari semua kalangan, baik dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat
dalam melaksanakan kebijakan ini. Seperti kata Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner dan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, inisiatif pemerintah itu harus didukung oleh
seluruh pelaku ekonomi sehingga dapat diterima dan dijalankan tanpa hambatan. Senada
dengan Nurhaida, menurut Lana Soelistianingsih, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia
juga menekankan pada kesiapan infrastruktur penentu kelangsungan penerapan redenominasi
harus diperhatikan.
Tidak semua kalangan masyarakat maupun pemangku kebijakan yang setuju terhadap
penerapan kebijakan redenominasi. Namun ada beberapa pihak yang menilai redenominasi
belum urgent bagi negara Indonesia dan bahkan akan menimbulkan permasalahan ekonomi
yang lebih serius seperti inflasi semakin tinggi. Seperti kata Airlangga Hartarto, Ketua
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Indonesia belum tepat menerapkan kebijakan
redenominasi, sebab perekonomian Indonesia masih didominasi oleh masyarakat miskin yang
berjumlah 70 juta jiwa. Seorang pengamat pasar uang, Krisna Dwi Setiawan juga sependapat
dengan Airlangga Hartarto bahwa mengecilkan nilai nominal mata uang itu mudah. Yang
sulit apakah harga dan jasa bersedia untuk dikecilkan pula ? jadi, banyak faktor yang harus
dikaji lebih mendalam.
Dalam menjawab berbagai keraguan yang dilontarkan bagi oleh pengamat ekonomi
dan pihak lain, Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Dody Budi
Waluyo menegaskan bahwa untuk mengurangi resiko inflasi yang berlebihan, BI akan
mengeluarkan mata uang rupiah baru hingga ke satuan sen.
Dari berbagai uraian dan pendapat diatas jelas bahwa kebijakan redenominasi
memiliki sisi negatif dan positif. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah berani
melakukan suatu kebijakan ekonomi untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang lebih
maju. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang timbul, pelaksana kebijakan yaitu Bank
Indonesia dapat mempersiapkan segala hal dengan sebaik mungkin, sehingga kerugian atau
kesalahan dapat diminimalkan sekecil mungkin.

7. BAB III
SIMPULAN DAN SARAN
3.1 Simpulan
Kebijakan redenominasi adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pejabat
moneter yaitu Bank Indonesia dengan menghapuskan digit nol mata uang rupiah. Bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dalam perekonomian dan meningkatkan persepsi positif
terhadap rupiah baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat negara lain. Beberapa negara
telah melakukan kebijakan redenominasi, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Contoh
negara yang berhasil yaitu Turki. Setelah melakukan redenominasi, Perekonomian Turki
mengalami kemajuan. Inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Sedangkan
negara yang gagal melakukan redenominasi, karena beberapa faktor yaitu salah satunya
perekonomian negara tersebut sedang tidak stabil. Inflasi tinggi, pengangguran dan angka
kemiskinan tinggi. Untuk itu, berkaca dari negara-negara yang berhasil melakukan kebijakan
redenominasi, Indonesia harus menyiapkan segala sesuatunya dengan matang.
Dampak dari kebijakan redenominasi terhadap perekonomian yaitu untuk nilai mata
uangnya sendiri tidak terjadi perubahan. Hanya angka nol yang dihilangkan. Sedangkan dari
sisi psikologis, optimisasi masyarakat meningkat dengan bangga memiliki uang rupiah
sehingga perekonomian pun akan positif.
3.2 Saran
Walaupun Perekonomian Indonesia saat ini cukup menggembirakan dan menurut berbagai
pengamat tepat untuk dilakukan kebijakan redenominasi. Namun pengalaman dari negara-
negara yang gagal menerapkan redenominasi juga cukup memberi pelajaran. Berbagai
persiapan harus dilakukan agar tidak menghasilkan kegagalan redenominasi yaitu dengan :
1. Sosialisasi yang menyeluruh sampai dengan desa terjauh/terluar tentang redenominasi
2. Infrastruktur yang memadai meliputi pengayaan uang transisi dan uang baru yang
dilakukan oleh Bank Indonesia
3. Semua pihak dan kalangan ikut berkontribusi untuk melaksanakan kebijakan
redenominasi.

8. DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. 2010. Kajian Program Redenominasi Rupiah.
http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/SP11_2013.pdf
Alhusain, Ahmad Sani. 2012. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik : Rencana
Redenominasi Rupiah. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info
%20Singkat-IV-24-II-P3DI-Desember-2012-32.pdf
Anwar, Farial. 2010. Redenominasi Rupiah Tak Perlu.
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/98393-%5B_Konten_%5D-
Redenominasi.pdf
Juanda, Bambang. 2013. Kebijakan redenominasi dan Dampaknya Terhadap
Perekonomian Indonesia. Bogor : Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB.
http://bbjuanda.files.wordpress.com/2012/10/kuliah-umum-redenominasi.pdf