Pemerintah melakukan perubahan anggaran akibat biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan dana lebih besar. Perubahan postur anggaran dilakukan dengan cara mengubah Perpres sebelumnya menjadi perpres baru untuk merespons situasi dengan cepat.

1. TUGAS TUTORIAL 3
NIM : 042051183
NAMA : INDRA SOFIAN
Matakuliah : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/
ADPU4332

2. Hal 1 dari 5
Yth. Bapak BENI KURNIA ILLAHI, S.H., M.H
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM: 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban pendapat dari Tugas Tutorial 3 berdasarkan artikel:
Contoh Kasus:
Jakarta, 12/06/2020 Kemenkeu - Krisis wabah COVID-19 yang penuh
ketidakpastian lamanya baik di bidang kesehatan maupun ekonomi membuat
pemerintah menghitung ulang biaya yang diperlukan untuk sekedar menahan
dampaknya agar tidak makin dalam. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan
total Rp677,20 triliun yang mencakup biaya untuk kesehatan penanganan COVID-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Situasi COVID-19 membuat kebutuhan anggaran berubah sehingga pemerintah
perlu bergerak cepat namun tetap hati-hati dengan mengubah postur APBN 2020
yang sudah diubah dalam Perpres 54/2020 menjadi postur APBN yang lebih baru
dimana saat ini, setelah Perppu No.1/2020 disahkan menjadi UU No.2/2020, postur
APBN cukup disahkan melalui Perpres saja untuk kecepatan merespon kondisi di
lapangan.
"Perubahan postur, perubahan defisit, secara resmi kalau kondisi normal harus
dilakukan dengan APBN dan APBN-P. Saat ini, di tahun 2020, dasar hukumnya
Perppu No.1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.2/2020 dimana
pergantian postur dilakukan dengan Perpres. Secara resminya, kita mengubah
postur baru sekali tahun ini yaitu dengan Perpres 54/2020. Ini kita sedang melihat
dengan prinsip kehatian-hatian dan perlu bertindak cepat di lapangan, tenaga kerja,
kemiskinan, dsb. Tujuan pemerintah dengan Perppu itu ingin bergerak cepat dan
responsif. Inilah kenapa kita merasa perlu mengubah postur dari Perpres 54 dengan
postur yang lebih baru," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio
Kacaribu pada acara virtual Tanya BKF mengenai Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dan Isu Fiskal Lainnya, Kamis (04/06) di Jakarta.
Ia melanjutkan, penambahan anggaran tersebut berimplikasi juga meningkatkan
defisit menjadi 6,34% dari sebelumnya 5,07% sesuai Perpres 54/2020.
"Kemarin sudah ditetapkan dalam kabinet, defisitnya adalah 6,34%. Sebelumnya,
5,07%. Kalau ini cepat disahkan (usulan perubahan postur APBN), maka kita sudah
punya 3 postur tahun ini. Postur pertama adalah APBN 2020, yang kedua
perubahannya di Perpres 54 lalu Perpres berikutnya adalah perubahan posturnya
yang kedua," tuturnya.

3. Hal 2 dari 5
Ia menggambarkan, bahwa kecepatan pemerintah mengubah anggaran cukup
dengan menggunakan Perpres sebagai landasan hukum seperti yang diamanatkan
UU No.2/2020 merupakan respon terhadap cepatnya perubahan di kala pandemi
yang segala sesuatunya serba tidak normal, unprecedented (tidak pernah terjadi
sebelumnya) sehingga perlu dicari solusi yang tidak konvensional (unconventional)
pula.
"Ini sekedar mencerminkan kondisi yang tidak normal yang membutuhkan
kecepatan pengambil kebijakan untuk segera memberikan landasan hukum yang
kuat untuk perubahan yang cepat," pungkasnya.
Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perubahan-postur-apbn-
merupakan-respon-cepat-pemerintah-tangani-biaya-covid-19-dan-pen/
1. Pada artikel diatas masalah perubahan anggaran akibat wabah covid
mengakibatkan keuangan negara perlu melakukan perubahan berdasarkan
atas peristiwa yang terjadi dilihat dari sisi tujuan, jelaskan maksud dari sisi
tujuan perubahan atas keuangan negara tersebut!
Jawaban:
Maksud dari sisi tujuan perubahan atas keuangan negara karena Covid-19
adalah sebagai berikut:
a. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan melalui
perubahan anggaran dimana dengan adanya wabah Covid-19 maka seluruh
pendapatan negara 2020 tidak sesuai dengan target sehingga Negara perlu
mengubah, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan
atau penguasaan objek sebagaimana di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.
b. Objek keuangan negara adalah pajak dan pendapatan negara lainyya, akibat
risis wabah COVID-19 yang penuh ketidakpastian lamanya baik di bidang
kesehatan maupun ekonomi menyebabkan target pendapatan negara tidak
tercapai sehingga negara perlu menghitung ulang biaya yang diperlukan
agar dampak Covid-19 tidak berat
c. Salah satu langkah kebijakan yang dibuat oleh negara adalah dengan
mengannggarkan total Rp677,20 triliun yang mencakup biaya untuk
kesehatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

4. Hal 3 dari 5
Diharapkan perubahan ini dapat memulihkan ekonomi dan serta
penanganan Covid-19 dapat ditangani dengan baik.
d. Kebutuhan anggaran yang berubah akibat Covid-19 ini secara Administrasi
Negara merubah postur APBN 2020 dengan menerbitkan Perpres 54/2020
menjadi postur APBN yang lebih baru dimana saat ini, setelah Perppu
No.1/2020 disahkan menjadi UU No.2/2020, postur APBN cukup disahkan
melalui Perpres saja untuk kecepatan merespon kondisi di lapangan.
2. Negara sebagai pengelola keuangan membutuhkan hak dan kewenangan
untuk menyelenggarakan keuangan negara tersebut. Sebutkan hak negara
tersebut!
Jawaban:
Secara umum, ruang lingkup keuangan negara menurut UU Keuangan Negara
meliputi beberapa hal1
:
1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang
serta meakukan pinjaman
2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3) Penerimaan negara
4) Pengeluaran negara
5) Penerimaan daerah
6) Pengeluaran daerah
7) Kekayaan negara/daerah
8) Kekayaan pihak lain yag dikuasai pemerintah
9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah
Setiap negara sebagai pemegang kedaulatan dan mempuanyai kewenangan
tertinggi di bidang keuangan tentu memiliki haka tau kewenangan istimewa
tertentu yang tidak dimiliki Lembaga lainnya. Di samping itu, setiap negara atau
pemerintah sebagai representasinya juga dituntut untuk melaksanakan
kewajiban-kewajiban tertentu sebgai konsenkuensi diberikannya hak-hak
istimewa tersebut2
.
1
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua
belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020. Modul 6. Hal 6.8-6.9
2
Ibid. Hal 6.9

5. Hal 4 dari 5
Negara sebagai pengelola keuangan membutuhkan hak dan kewenangan
tertentu untuk menyelenggarakan keuangan tersebut. Hak dan kewenangan
tersebut meliputi beberapa hak berikut3
:
Hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang seperti di bawah ini:
1) Hak menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat
dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa memberi
imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contoh,
penarikan dana ini adlaah pajak, bea cukai, retribusi dan sebagainya.
Dengan demikian, negar aakan memperoleh penerimaan yang menajdi
haknya untuk membiayai tugas negara.
2) Hak monopoli mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar
dalam masyarakat
3) Hak untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara (obligasi,
sanering uang, dan devaluasi nilai mata uang)
4) Hak territorial darat, laut dan udara serta kekayaan yang terkandung di
dalamnya serta yang merupakan sumber yang besar dalam penggunaannya
yang dapat dinilai dengan uang.
Hak dan kewenangan istimewa yang sangat besar dimiliki oleh negara
tersebut dapat dimaklumi. Hal ini mengingat tugas besar yang diemban oleh
negara untuk mengelola keuangan negara secara terpadu demi tercapainya
tujuan menyejahterakan warga negara.
3. Dalam merumuskan keuangan negara jelaskan masing-masing pendekatan
yang digunakan oleh negara!
Jawaban:
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah sisi
objek, subjek, proses dan tujuan4
:
1) Sisi Objek: Yang dimaksud dengan keuangan negara yang dapat dinilai
dengn auang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiscal, moneter dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu, baik
berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungn
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
3
Ibid. Hal 6.9-6.10
4
Ibid. Hal 6.5-6.6

6. Hal 5 dari 5
2) Pendekatan Sisi Subjek: Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi
objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya
dengan keuangan negara
3) Pendekatan Sisi Proses: Dari sisi proses, keuangan negara mencakup
seluruh rangkaian kegaiatan yang berkaitan dengan oengelolaan objek mulai
dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan
pertanggungjawaban.
4) Pendekatan Sisi Tujuan: Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh
kebijakan , kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan
atau penguasaan objek sebagaimana di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dari penjelasan di atas, secara substansial penentuan kapan sesuatu hal
dianggap menjadi bagian dari keuangan negara dalah menggunakan
parameter5
:
1. Subjek
2. Objek
3. Prosedur
4. Tujuan
Demikian jawaban dari saya dan mohon masukannya. Terima kasih
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
SUMBER REFERENSI:
Modul:
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2.
Cetakan Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.
Modul 6.
Inisiasi Tuton ke-6. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Hukum
Pengelolaan Keuangan Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
Halaman Web:
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perubahan-postur-apbn-
merupakan-respon-cepat-pemerintah-tangani-biaya-covid-19-dan-pen/
5
Ibid. Hal 6.6