Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Implikasi Parameter IPM
bidang pendidikan terhadap
program PNF
Edy Hardiyanto
e.hardiyanto@yahoo.co.id

Abstrak
Paska 2010...
Sejak tahun 1990, konsep pembangunan manusia diterapkan secara
global dan diterbitkan Human Development Report (laporan
pe...
2
Parameter IPM
Laporan tahun 2010, komposit IPM masih mengandalkan pada tiga
pengukuran yaitu kesehatan, pengetahuan dan ...
income bersih) dan nilai kotor ekspor barang dan jasa setelah
dikurangi dua komponen: nilai impor kotor barang maupun jasa...
Dalam turunan peraturan lebih lanjut seperti Peraturan Pemerintah
(PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik...
meninggalkan pendidikan dasar baik formal maupun non formal
disediakan continuing education, termasuk the opportunity of
e...
kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan
pendidikan yang sejenisnya.
Dalam praktek sehari-hari, Pusat...
penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional
pendidi...
risk group dan leisure society scenario (Finger dan Asun, 2001:134135). Skenario pertama menempatkan POD sebagai bagian pe...
Mengacu pada The Art and Science of Teaching yang membedakan
paradigma andragogy (andr= dewasa, agogy=memimpin, Latin)
ter...
keaksaraan, hal ini disebabkan oleh karena jumlah nir-aksarawan yang
berusia di atas 45 tahun telah berkurang secara alami...
singkat termasuk pengajian rutin yang
bahasan aktual masalah yang dihadapi.

mengedapanlan

muatan

Tema pengentasan kemis...
Di beberapa daerah terutama sembilan provinsi pada tabel di atas,
tentu penuntasan penduduk buta aksara mendatangkan beban...
seperti diharapkan. Tentu saja ini lebih disebabkan oleh teknis di
lapangan yang mengabaikan karakteristik out-of-school c...
Keberhasilan responden setelah tiga puluh tahun, berdasarkan
penelitian ini dilihat sebagai asosiasi terhadap pengalaman
p...
sumbangan hasil pendidikan pemberdayaan perempuan
terhadap IPM tidak mudah diklaim sebagai kontribusi PNF.
g. Pendidikan K...
Gambar 4. Korelasi PNF terhadap IPM
C. Kesimpulan
Tiga kesimpulan yang dapat diperoleh setelah memahami IPM
dan karakteristik PNF adalah:
1. Korelasi PNF memi...
Daftar Bacaan
Abdulhak, Ishak. (2000) Strategi Membangun
Pembelajaran Orang Dewasa, Bandung: Andira.

Motivasi

dalam

Bla...
Oyasu, Kiichi (2007) Expanding Learning and Time Space, Systematic
Resource Development and Capacity Building Presentation...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF

2,250 views

Published on

Education parameter imply HDI directly based on years of school attainment.

In fact education is note merely link on the matter, still many matter that reflect HDI based on education.
This paper is in Bahasa, English version is available upon request

Published in: Education
  • Be the first to comment

Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF

  1. 1. Implikasi Parameter IPM bidang pendidikan terhadap program PNF Edy Hardiyanto e.hardiyanto@yahoo.co.id Abstrak Paska 2010, Badan PBB yang menangani pembangunan tidak lagi memperhitungkan capaian keaksaraan sebagai koefisien dalam parameter pendidikan untuk menghitung Human Development Index (HDI, Indeks Pembangunan Manusia = IPM) suatu negara. Namun demikian, kontribusi dan tantangan dunia pendidikan non formal di luar sekolah untuk mendukung pencapaian tidak serta merta dapat diabaikan dan berhenti. Kata kunci: IPM, PNF A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Paradigma pembangunan meletakkan pemahaman mendasar much more than the rise or fall of national income (UNDP,2010) sebagai acuan bagi pembangunan manusia di tataran global. Pembangunan manusia selanjutnya dimaknai sebagai menciptakan lingkungan tempat masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya agar produktif, kreatif sejalan kebutuhan dan minat masing-masing. Pembangunan oleh karena itu memperluas pilihan agar masyarakat menjalankan hidup berdasarkan nilai yang dimiliki. Memperluas secara mendasar pilihan masyarakat adalah upaya mengembangkan kapabilitas yang diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dilakukan dan diinginkan selama hidup. Kapabilitas utama dalam pembangunan manusia adalah hidup sehat kesehatan dan panjang umur, memiliki pengetahuan, memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa semua kapasitas utama ini, banyak pilihan menjadi langka dan banyak kesempatan tidak dapat digunakan. Perhatian pembangunan yang menekankan aspek manusia berkembang awal 1980-an sebagai bagian kritik atas pembangunan ekonomi yang tidak memiliki hubungan dengan pilihan individu manusia seperti keuntungan ekonomi akibat ‘trickle down effect’ hanya dirasakan pihak tertentu serta peningkatan masalah sosial seperti kejahatan, ikatan sosial melemah, HIV/AIDS, polusi dll sejalan pertumbuhan ekonomi.
  2. 2. Sejak tahun 1990, konsep pembangunan manusia diterapkan secara global dan diterbitkan Human Development Report (laporan pembangunan manusia) oleh United Nations Development Program (UNDP, Badan Pembangunan PBB) yang menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori: - Tinggi : IPM > 80,0 - Menengah Atas : 66,0 – 79,9 - Menengah Bawah : 50,0 – 65,9 - Rendah : 50,0 < IPM 1 Pengertian dan Batasan Laporan pembangunan manusia memperkenalkan pengukuran upaya pembangunan berdasarkan indikator angka harapan hidup, tingkat pendidikan yang dicapai dan pendapatan masyarakat sebagai parameter Human Development Index (Gambar 2.1) selanjutnya digunakan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambar 1. Komponen Human Development Index Sumber: UNDP IPM digunakan untuk menekankan bahwa manusia dan kapabilitasnya menjadi kriteria utama dalam mengukur pembangunan suatu negara, tidak sekedar pembangunan ekonomi semata. IPM dipakai juga untuk melihat kebijakan nasional serta menjelaskan dua negara yang memperoleh Gross National Income (GNI, Pendapatan National Kotor) dapat mencapai hasil IPM berbeda. Sebagai contoh Kepulauan Bahama dan Selandia Baru, sekalipun pendapatan per kapita sama, namun angka harapan hidup dan angka pencapaian sekolah berbeda jauh. Selandia baru mendapat IPM lebih tinggi dari Kepulauan Bahama, kenyataan ini dapat ditelusuri merujuk pada prioritas kebijakan masing-masing pemerintah.
  3. 3. 2 Parameter IPM Laporan tahun 2010, komposit IPM masih mengandalkan pada tiga pengukuran yaitu kesehatan, pengetahuan dan pendapatan. Indeks kesehatan tidak berubah seperti laporan tahunan sebelumnya. Sedangkan indeks pengetahuan atau pendidikan dan indeks ekonomi mengalami perubahan. Komposit dan hasil perubahan ini akan digunakan hingga penyusunan laporan di tahun mendatang, seperti pendidikan yang sekarang mengabaikan nilai melek huruf. Komposit ini tetap akan digunakan hingga dilakukan kajian ulang atas indeks yang berlaku. 2.1. Parameter Kesehatan Seperti rumusan IPM yang digunakan lebih dahulu, kesehatan diukur dari angka harapan hidup dihitung menggunakan metode tidak langsung dengan menggunakan dua data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur perhitungan oleh BPS memanfaatkan sumber data yang dapat digunakan seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Angka harapan hidup yang diperoleh indeksnya dibandingkan dengan parameter UNDP yang menetapkan nilai minimum 25 tahun dan nilai maksimum 85 tahun. 2.2. Parameter Pendidikan Rumusan pendidikan atau pengetahuan sebelumnya menghitung ratarata angka melek huruf dewasa dan angka partisipasi sekolah (sejak SD hingga perguruan tinggi). Pada laporan tahunan 2010, parameter pendidikan berubah dengan menghitung rata-rata lama sekolah dengan harapan capaian pendidikan masyarakat. Sehingga, laporan tahunan setelah 2010, kemungkinan besar tidak lagi mencantumkan rata-rata angka melek huruf dewasa. 2.3. Paramenter Pendapatan Rumusan pendapatan atau standard hidup sebelum tahun 2009 diukur melalui GDP per kapita yang disesuaikan berdasarkan Paritas Daya Beli (dalam Dolar Amerika). Tetapi pada laporan tahun 2010, pendapatan diukur dari daya beli yang disesuaikan terhadap Gross National Income (INB, Income Nasional Bruto) tidak lagi Gross National Product (PNB, Produk Nasional Bruto). INB mencakup remittance dan pendapatan dari luar negeri yang memberikan gambaran ekonomi lebih akurat bagi negera berkembang. INB menghitung nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pendapatan dari negara lain seperti bunga dan keuntungan saham dikurangi pembayaran untuk negara lain. INB meliputi belanja konsumsi perorangan, investasi kotor perorangan, belanja konsumsi pemerintah, pendapatan bersih dari asset di luar negeri (penerimaan
  4. 4. income bersih) dan nilai kotor ekspor barang dan jasa setelah dikurangi dua komponen: nilai impor kotor barang maupun jasa serta pajak usaha tidak langsung. Nilai INB hampir sama dengan PNB jika tidak dkurangi dengan pajak usaha tidak langsung. Sebagai contoh, keuntungan perusahaan milik Amerika yang beroperasi di Inggris akan dihitung sebagai INB Amerika dan PDB Inggris. Namun tidak dihitung sebagai IND Inggris dan PDB Amerika. Begitu pula, jika satu negara menambah pinjaman dan membelanjakan pendapatan untuk membayar pinjaman akan langsung mengurangi INB tetapi tidak mengurangi PNB. Konsep PNB sendiri berhubungan dengan PDB, INB dan INN Untuk mengukur tingkat perkembangan suatu negara, IPM tidak cukup dijadikan pijakan. Konsep pembangunan itu sendiri lebih luas dari cakupan IPM termasuk komposit Inequality-adjusted HDI, Gender Inequality Index dan Multidimensional Poverty Index. Sebagai contoh, IPM sendiri belum mereflesikan partisipasi politik atau ketidakadilan gender. Di dalam IPM dan indeks kompositnya hanya menggambarkan secara umum beberapa isu utama pembangunan manusia, disparitas gender dan kemiskinan. Gambaran lengkap tingkat pembangunan manusia memerlukan analisa informasi dan indikator lain yang dimuat dalam laporan statistik yang digunakan. Gambar 2. Nilai IPM (HDI) 2013 (contoh beberapa negara) Sumber: Aritonang, 2013 B. Pendidikan Nonformal Dalam lingkup sistem pendidikan nasional, PNF sudah menjadi bagian dari materi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Bersama dengan Pendidikan Formal, diperoleh tingkat kepercayaan bahwa PNF merupakan jalur yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
  5. 5. Dalam turunan peraturan lebih lanjut seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PPSNP), PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan hingga Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tantangan dan peran maupun kontribusi PNFI menjadi lebih nyata, apalagi jika hendak dihadapkan terhadap upaya pembangunan manusia. Letak tantangan dan peran maupun kontribusi PNFI ini dapat dilihat dari kriteria PNF berdasarkan UUSPN. 1. Kriteria Pendidikan Nonformal UUSPN belum cukup memberikan gambaran kriteria praktek dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur PNF secara khusus belum ada. Di pihak lain PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah sudah kurang relevan karena merujuk pada UUSPN No. 2 Tahun 1989. Untuk itu, UUSPN No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Permendiknas No. 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan satuan PNF menjadi sumber referensi utama untuk mendapatkan kriteria umum, serta referensi lain untuk melengkapi, apalagi ternyata pendidikan nonformal memiliki sejumlah ragam nama. a. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UUSPN Pasal 1 Butir 12). Sementara pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Pasal 1 Butir 11), sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 Butir 13). b. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UUSPN Pasal 26 Ayat 1). Pendidikan nonformal pun berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UUSPN Pasal 26 Ayat 2). Seiring dengan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan nonformal tidak hanya diperuntukkan bagi anak school population (Siagian, 1981:61) Berdasarkan konsep pendidikan seumur hidup (Lihat Gambar I.1), pendidikan di luar jalur sekolah formal meliputi equivalency education yang merupakan jalur PNF yang menyediakan pendidikan dasar bagi warga masyarakat yang disebabkan berbagai alasan tidak dapat mengenyam pendidikan formal, putus sekolah (DO = Drop out), putus jenjang. Sementara mereka yang telah
  6. 6. meninggalkan pendidikan dasar baik formal maupun non formal disediakan continuing education, termasuk the opportunity of enhance their education through informatics (Tinsley dalam Sandov dan Stanchev, 1988: 81). 75- 50Age Continuing Education (Non formal & informal) 25School (formal education) 0 Population (%) Equivalency (Non formal basic education) 100 Gambar 3. EFA & Lifelong Education Sumber:Kiichi Oyasu, 2007:2 c. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (UUSPN Pasal 26 Ayat 3). Kursus dan pelatihan (UUSPN Pasal 26 Ayat 5, serta penjelasan) diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan pesera didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional. d. Satuan pendidikan nonformal (UUSPN Pasal 26 Ayat 4) terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat
  7. 7. kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenisnya. Dalam praktek sehari-hari, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wahana luar sekolah yang dicirikan dan dikelola oleh suatu komunitas tertentu/masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi dalam berbagai usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat tersebut1 (Simanjuntak, 2003:2). SoonKarnLearnRoo ChumChon atau Community Learning Centre sebagai padanan PKBM di Thailand (ONFEC, 2007: 32) served as a learning centre, a community forum, a community training centre, a community reading centre, as well as a coordination centre for community development. It was operated through the management of the community committee to create a sense of ownership, facilitated and supported by both District and Provincial Non-Formal Education Centres through operations of CLC Facilitators. Sementara di Jepang Kominkan bertujuan shall provide the people living in specific areas such as a city, town, or village with education adapted to meet the demands of actual life and implement academic and cultural activities, shall contribute to the cultivation of residents, improve health, develop character, enliven daily culture, and enhance social welfare (SED dan ACCU, 2008:16). Di Cina pun terdapat wadah pendidikan masyarakat sebagaimana CLC yang dinamakan 亚运村文体中心 (Ya Yun Cun Wen Ti Zhong Xin = Pusat Olah Raga dan Keaksaraan Masyarakat) (Hardiyanto, 2005:9). PKBM bukan satuan pendidikan seperti sekolah formal di tanah air melainkan merupakan wadah pendidikan kemasyarakatan (Zubaedi, 2005:182) berbagai jenis aktifitas atau program pendidikan yang dirancang untuk melayani masyarakat sebagai sekolah masyarakat yang diabdikan untuk membuat pusat-pusat sekolah masyarakat untuk pendidikan, kebudayaan, aktifitas rekreasi untuk warga di segala usia. Melalui PKBM yang dicirikan sebagai pangkalan kegiatan pendidikan di masyarakat dapat lebih optimal mengembangkan dinamika sosial masyarakat dalam pendidikan luar sekolah dibandingkan dengan menempatkan PKBM sebagai satuan PNF sebagaimana sekolah pada satuan pendidikan formal. Sehingga mampu menjamin maksud standar pengelolaan PNF sebagaimana dikehendaki oleh Permendiknas 49 Tahun 2007. e. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 1 Simanjuntak, Buhai. (2003). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): Peluang dan Tantangan dalam Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Makalah Widya Karya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional. Tidak Diterbitkan.
  8. 8. penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (UUSPN Pasal 26 Ayat 6). Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala (UUSPN Pasal 35 Ayat 1). Standar nasional pendidikan menurut PPSNP meliputi: standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Pasal 2 Ayat 1). Kriteria PNF tidak cukup dipahami legal formal berdasarkan definisi konseptual (Silalahi, 2009:118) atau definisi nominal (Black dan Champion, 2009:160-161) tetapi juga kenyataan perlu mendapat perhatian di tengah masyarakat sebagai definisi operasional (Silalahi, 2009:119), terutama pijakan life long education, atau education permanente yang memiliki gagasan dasar to create a society where everybody is learning all the time (Finger dan Asun, 2001: 23). Untuk memudahkan pemahaman terhadap karakteristik khas PNF di tengah banyak ragam definisi operasional, maka dalam pembahasan ini dilihat dari sisi praktis digunakan istilah PNF sebagai adult education (AE), kedua istilah ini untuk beberapa keadaan sering disilang-artikan. PNF sebagai AE karena melihat karakteristik program yang lebih diorientasikan pada orang dewasa (andragogy), berbeda dari paedagogy. Sedangkan AE sebagai PNF disebabkan AE lebih dominan menampilkan bentuk kegiatan pendidikan nonformal. It is an alternative to the very process of institutionalization, commodification and expertocracy. Adult education is thus synonymous with learning, as opposed to formal education (Finger dan Asun, 2001:13). Begitu pula dalam uraian selanjutnya AE diterjemahkan menjadi Pendidikan Orang Dewasa (POD) sebagai definisi operasional, meski istilah ini mungkin tidak dikenal luas karena kurang umum atau konstruk yang tidak secara secara langsung menjadi bagian dari kenyataan empiris (Black dan Champion, 2009:159). POD telah menapaki perjalanan panjang seperti di Amerika Serikat, the process goes on through the media of radio, motion pictures, press and classroom; for farmers, parents, businessmen, workers, and housewives; in schools, libraries, museums, settlement houses, and public auditoriums; with programs ranging from social dancing to Sanskrit and services ranging from child-care training to old-age counseling (Sheats, Jayne dan Spence, 1954: 2). Praktek POD (Hely, 1962: 16-17) sampai abad sembilan belas dipengaruhi oleh philantrophic and religious motives, kemudian menjadi a dynamic of social change saat pendidikan bagi pekerja pabrik dan tambang di Inggris dan Denmark dipandang sebagai sarana meningkatkan partisipasi sosial dan politik menjelang abad kedua puluh. Saat ini, praktek POD dapat didekati dari tiga skenario: the business school,
  9. 9. risk group dan leisure society scenario (Finger dan Asun, 2001:134135). Skenario pertama menempatkan POD sebagai bagian penting business training and development efforts yang mengarahkan entitas usaha pada learning organization. Skenario kedua menekankan praktek POD terhadap akselerasi kemajuan industri yang mengakibatkan pengangguran dan pendatang baru. Skenario ketiga menjelaskan praktek POD berkenaan dengan krisis ekonomi yang memunculkan learning in terms of leisure seperti belajar dekorasi interior, memasak, membatik. Penyelenggaraan POD di Amerika Serikat menurut Robert Blakely (Hely, 1962:101-102) is carried on by established educational institutions, from elementary schools through universities; informal educational institutions such as libraries, museums, theatres, orchestras etc; social organizations – corporations, unions, government agencies, etc; voluntary organizations: churches, neighbouhood groups, community committees, clubs and councils, state/national/international associations, societies, federations, leagues. Penyelenggaraan ini berdasarkan responden National Center for Education Statistics tahun 1980 POD consist of courses and other educational activities, organized by a teacher or sponsoring agency, and taken by persons beyond compulsory school age. Excluded is fulltime attendance in a program leading toward a high school diploma or an academic degree (Cross, 1981:51) Pemilihan bentuk dan metode POD didasarkan pada (Hely, 1962:119120) the stage of society existing dan the adult institutions or organizations which have been established on the basis of a clear understanding of social purposes and existing social norms. The methods used in adult education are extremely varied; they are designed to meet the needs and aspirations of widely differing societies. It does not matter whether this method is apparently formal classroom instruction, or informal study group processes. Audio-visual aids may provide the basic techniques, or there may be a situation in wich, as in community development programmes, learning is through action; in all cases the need for student participations is recognized. Terdapat enam prinsip POD menurut Brookfield (Galbraith, 1991:6), yakni: a. Participation is voluntary, WB mengikuti pembelajaran atas pilihan sendiri; b. A respect di antara WB untuk satu sama lain mengembangkan diri; c. Fasilitasi merupakan proses collaborative; d. WB dan fasilitator melibatkan diri dalam proses reflection upon activity, collaborative analysis of activity, new activity, further reflection, and collaborative analysisi and so on; e. Fasilitasi mengembangkan WB dalam a spirit of critical reflection; f. Fasilitasi menekankan self-directed, empowered adults.
  10. 10. Mengacu pada The Art and Science of Teaching yang membedakan paradigma andragogy (andr= dewasa, agogy=memimpin, Latin) terhadap paedagogy (paid= anak, agogy=memimpin, Latin), Abdulhak (2000,1) menyebut empat konsep yang menjadikan ciri POD, yaitu: konsep diri, pengalaman hidup, kesiapan untuk belajar dan orientasi belajar yang selalu disesuaikan dengan minat dan kebutuhan. Sedangkan menurut Knowles (Finger dan Asun, 2001:70) untuk melihat POD dapat digunakan kategori berikut: a. The learner (warga belajar, WB) memiliki status kemandirian; b. The need to know oleh fasilitator diartikulasikan dan WB berusaha memenuhi kebutuhannya; c. The role of experience menjadi sumber dan pijakan dasar untuk belajar; d. Learning, diawali dari kebutuhan intrinsic seseorang untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. e. Learning content, berawal dari masalah hidup berkaitan dengan WB. f. Motivation, merupakan citra intrinsic. Dengan memperhatikan secara seksama rentang dan kategori program PNF, maka sasaran pencapaian jalur PNF lebih lebar dan luas dibandingkan jalur pendidikan formal. Dilihat pada sasaran peserta didik, PNF memiliki besaran mulai dari usia pra sekolah dan paska sekolah. Besaran ini tentu saja menciptakan jenis dan bentuk program yang sesuai. Apabila didekati oleh kerangka berpikir komponen pembangunan manusia, maka program PNF dapat menyasar pada bidang materi kesehatan, dan pendapatan terutama peningkatan pendapatan, begitu pula pencapaian lama waktu sekolah setelah komponen melek huruf tidak lagi menjadi komponen IPM. Sejak Laporan Global IPM 2010 diterbitkan, dimensi pengetahuan tidak lagi mencantumkan melek huruf sebagai bagian dari indikator yang turut menentukan indek pencapaian pendidikan suatu negara. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah (dalam tahun) dan pencapaian pendidikan sekolah diharapkan (dalam tahun). 2. Kaitan Pendidikan Nonformal dan Pencapaian IPM Dengan pengecualian indeks tuna aksara pada Laporan Global IPM 2010, dan indeks pendidikan hanya meletakkan pada kriteria pendidikan sekolah formal. Maka dinamika PNF memerlukan paradigma berpikir baru dalam memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan IPM. Indeks tuna aksara yang tidak lagi dimasukkan dalam indikator dimensi pengetahuan IPM telah mewakili keberhasilan program PNF terutama dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan selama ini. Ditambah dengan kenyataan laju pertumbuhan negatif atas jumlah nir-aksarawan yang tidak berbanding lurus dengan upaya pendidikan
  11. 11. keaksaraan, hal ini disebabkan oleh karena jumlah nir-aksarawan yang berusia di atas 45 tahun telah berkurang secara alami akibat kematian. Sehingga sejak lima tahun belakang, program keaksaraan menjadi kurang signifikan mengingat laju pertumbuhan negatif penduduk alami yang disebabkan oleh kematian. Hal ini tentu berbeda untuk kasus nir-aksarawan di daerah terpencil dan daerah terasing. Akan tetapi masih perlu diwaspadai, terhadap gejala menjadi niraksarawan baru atau menjadi nir-aksarawan kembali. Hal ini mungkin terjadi dan ditengarai sebagai akibat kecenderungan pemanfaatan hasil teknologi komunikasi yang secara massif, seperti telepon genggam dan sejenisnya. Sejak memasuki akhir 2010, kontribusi PNF terhadap pencapaian IPM akan menjadi signifikan apabila menyandingkan program sesuai dengan indikator pencapaian hasil pembangunan manusia yang mengacu pada beberapa dimensi IPM di luar kategori pengetahuan atau pendidikan yang menjadi garapan utama jalur pendidikan formal. Sejumlah indikator yang menyediakan ruang gerak untuk PNF menyumbangkan peran positif terutama dengan mendekatkan pada tema kesehatan, mewujudkan kehidupan yang layak, pemenuhan pasar kerja, pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Untuk tema kesehatan, PNF dapat memnyumbangkan program dan materi pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah mengenai perilaku hidup sehat, reproduksi, hingga mengusung nutrisi. Selain dapat pula meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di luar sekolah atas persoalan HIV/AIDS, sanitasi lingkungan, pemilihan dan penggunaan kontrasepsi dengan sehat dan bertanggung jawab, perawatan bayi dan keluarga, dan lain sebagainya. Untuk tema mewujudkan kehidupan yang layak, sumbangan program PNF memberikan kesempatan untuk berkiprah dalam konservasi alam, peningkatan daya dukung lingkungan, pengelolaan daur ulang sampah, pemanfaatan lahan kosong atau pekarangan, konversi bahan bakar minyak menjadi gas, pemanfaatan energi listrik alternatif, penggunaan ruang terbuka hijau hingga pemeliharaan daerah aliran sungai. Untuk tema pemenuhan pasar kerja, PNF dapat menyediakan pilihan program pendidikan dan pelatihan serta kursus keterampilan, termasuk pendidikan kewirausahaan. Program ini akan memberikan imbas langsung pada peningkatan hasil dan pendapatan per kapita yang menjadi indikator utama IPM. Sedangkan pemberdayaan perempuan, program PNF dapat menhantarkan program yang membuka peluang kebebasan bagi perempuan memilih dan memanfaatkan waktu senggang di luar merawat dan mengasuh anggota keluarga. Pilihan yang dapat disedikan dapat beragam mulai dari pelatihan keterampilan, kursus
  12. 12. singkat termasuk pengajian rutin yang bahasan aktual masalah yang dihadapi. mengedapanlan muatan Tema pengentasan kemiskinan dapat memberikan PNF keleluasaan dalam mengembangkan program bagi anak jalanan, pekerja anak, tuna wisma dan pekerja kurang terampil melalui bentuk kegiatan pelatihan dan kursus disesuaikan dengan kebutuhan sasaran peserta didik. 3. Implikasi Pendidikan Nonformal terhadap Pencapaian IPM Kerumitan dan kompleksitas peran dan kontribusi PNF terhadap pencapaian IPM menjadi bertambah rumit dan kompleks manakala kontak langsung dengan program pengurangan penduduk buta aksara tidak diperhitungkan. Setelah parameter IPM bidang pendidikan tidak lagi melaporkan rata-rata penduduk buat aksara sebagai koefisien, masa depan PNF dalam menapaki tanggung jawb terhadap pembangunan manusia di masa yang akan datang semakin penuh tantangan. Terutama di tataran praktis penyusun dan pengambil kebijakan di daerah, perencana dan penentu kebijakan akan berpikir ulang untuk menetapkan program tanpa memiliki imbas langsung terhadap pencapaian IPM dan tentu saja ini berdampak terhadap kucuran alokasi anggaran. Berdasarkan besaran program yang menjadi primadona penyelenggara PNF dan secara massif merupakan andalan pemerintah, dalam konteks peningkatan IPM dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pendidikan Keaksaraan Di tengah keberhasilan program penuntasan penduduk buta aksara secara nasional masih menyisakan sembilan provinsi dengan penduduk buta aksara di atas 200 ribu orang (lihat tabel 1.1) Tabel 1.1. Sembilan Provinsi dengan Penduduk Buta Aksara di atas 200 ribu jiwa 2) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 Propinsi Sumatera Utara Lampung Papua Bali Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Penduduk Buta Aksara 210.127 orang 236.797 orang 243.768 orang 257.206 orang 350.849 orang 520.247 orang 870.115 orang 1.568.111 orang 2.531.237 orang Yulaelawati, Ella (2011) Paparan Kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012. Tidak Diterbitkan
  13. 13. Di beberapa daerah terutama sembilan provinsi pada tabel di atas, tentu penuntasan penduduk buta aksara mendatangkan beban biaya penyelenggaraan program keaksaraan dasar dan beban psikologis menyandang daerah berpenduduk buta aksara. Kesempatan menjadi terbatas bagi penduduk buta aksara dalam berperan aktif dalam pembangunan, seperti pemilih aktif hingga memanfaatkan fasilitas pembangunan yang mensyaratkan kemampuan aksara. Sehingga bagi sembilan provinsi ini, keaksaraan dasar dapat menjadi prioritas program PNF, sehingga hasil program yang dicapai secara statistik adalah penerbitan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) sebanyak jumlah penduduk buta aksara dan telah menyelesaikan jangka waktu 144 jam pembelajaran. Bagi provinsi lain, program keaksaraan dapat menetapkan layanan paska keaksaraan dasar seperti Keaksaraan Usaha Mandiri dan Multi Keaksaraan mencakup keaksaraan kewirausahaan, keaksaraan kritis, keaksaraan lingkungan, keaksaraan media, keaksaraan bencana, dan keaksaraan perdamaian3. Penyelenggara program PNF dapat mengemas muatan multi keaksaraan dengan beorietansi pada pemenuhan parameter IPM seperti kesehatan dan pendapatan masyarakat. Sehingga kedekatan dan kemitraan dengan pengampu kebijakan di bidang kesehatan dan pendapatan masyarakat menjadi mutlak, agar praktek didaktik, metodologi serta satuan pendidikan pada jalur PNF dapat menopang keberhasilan peningkatan derajat kesehatan dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, cukup besar peluang pendidikan keaksaraan untuk diproyeksikan memberikan jawaban atas analisa Kementrian Pedesaan dan Daerah Tertinggal terhadap aspek penyebab ketertinggalan sejumlah daerah terutama dikarenakan SDM (17.41%) dan perekonomian lokal (18.35%)4. Hanya diperlukan kemauan kuat dan semangat tinggi dalam menyusun serta menjalani ‘roadmap’ pendidikan keaksaraan. b. Pendidikan Kesetaraan Beberapa tahun terakhir ini, pengelolaan pendidikan kesetaraan berada di bawah kendali sekolah di jalur pendidikan formal. Pelaksanaan hingga saat ini, ditengarai masih belum berjalan 3 4 Yulaelawati, Ella. (2011). Paparan Kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012. Tidak Diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. (2013). Paparan Peningkatan Kapasitas Program Pendidikan Masyarakat di Wilayah 3 T. Tidak Diterbitkan.
  14. 14. seperti diharapkan. Tentu saja ini lebih disebabkan oleh teknis di lapangan yang mengabaikan karakteristik out-of-school community (Call Institute, 2013), sedangkan sekolah kental dengan karakteristik penduduk sekolah dengan perlakuan belajar yang kurang memperhatikan struktur pengalaman peserta didik. Integrasi pengelolaan kesetaraan melalui jalur formal, diharapkan dapat meningkatkan prevalensi koefisien lama sekolah. Karena selama ini, lulusan penyelenggaraan equivalency non formal basic education belum dikalkulasi menjadi suplemen pada koefisien pencapain lama sekolah. c. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH, Life Skills Education) Kategori pendidikan ini muncul di tengah kenyataan banyak generasi muda yang berada dalam kelompok usia produktif untuk bekerja tidak memiliki kesempatan, karena peluang kerja terbatas. Padahal kelompok usia ini memiliki kapasitas fisik dan intelektual, bahkan banyak yang sia-sia tidak mendapat perhatian, sehingga diperlukan panduan dan motivasi agar tidak menjadikan mereka masalah sosial. Kecakapan hidup menurut model Targeting Life Skills (TLS) yang dikembangkan Hendricks adalah skills that help an individual be successful in living a productive and satisfying life. Berdasarkan batasan ini Badan Kesehatan PBB mengartikan kecakapan hidup sebagai the abilities for adaptive and positive behavior that enable individual to deal effectively with demands and challenges every day life (Francis, 2012). Oleh karena itu, PKH menekankan pada kecakapan berpikir, kecakapan sosial dan kecakapan negosiasi untuk membantu pemuda berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. PKH merupakan program yang memberikan nilai tambah bagi pemuda untuk memahami dan mengukur kecakapan, kemampuan dan kebutuhan perkembangan diri mereka sehingga dapat memberikan kontribusi produktif. Varian program PKH disadari tidak memiliki interaksi langsung terhadap koefisien parameter capaian IPM. Akan tetapi, akibat negatif program PKH yang diterlantarkan dapat memberikan imbas tidak diharapkan antara lain terhadap parameter kesehatan bahkan pendapatan per kapita. d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penelitian Elizabeth Pungello (Siscawaty, 2012) menunjukkan hasil positif kelompok responden yang mengikuti PAUD setelah tiga puluh tahun. Responden selain secara akademis rata-rata berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, juga memperlihatkan kemampuan kerja yang konsisten.
  15. 15. Keberhasilan responden setelah tiga puluh tahun, berdasarkan penelitian ini dilihat sebagai asosiasi terhadap pengalaman pendidikan anak usia dini. Untuk itu, dalam menyongsong kebangkitan dan menghantarkan seratus tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PAUD menjadi pilihan strategis mempersiapkan generasi untuk tiga puluh tahun mendatang. PAUD tidak memiliki korelasi langsung terhadap pencapaian dan peningkatan IPM, namun secara potensial memberikan dukungan jangka panjang atas pencapaian derajat IPM. e. Pendidikan Kepemudaan Pendidikan ini memusatkan pada karakteristik sasaran peserta didik yaitu pemuda. Banyak ragam program dan kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan bagi pemuda. Penyelenggara pendidikan kepemudaan ini tidak identik sebagai instansi di bawah kementrian pendidikan dan kebudayaan. Andaikata instansi maupun lembaga yang ada benar menyelenggarakan pendidikan kepemudaan, tentu norma dan acuan penyelenggaraan pendidikan harus mendapat perhatian antara lain pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Terlepas dari pemenuhan norma dan acuan penyelenggaraan, hasil pendidikan kepemudaan tidak dapat memberikan sumbangan langsung terhadap pencapaian dan peningkatan IPM. Seperti hasil penyelenggaraan PAUD, pendidikan kepemudaan pun hanya mampu menunjukkan potensi jangka panjang atas pencapaian IPM. Kecuali apabila pendidikan kepemudaan memiliki muatan yang serta merta langsung berkaitan dengan koefisien parameter IPM, seperti kesehatan, dan peningkatan pendapatan. f. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Sasaran pendidikan ini mengutamakan perempuan, terutama mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak dantinggal di daerah pedesaan, terpencil atau tertinggal. Karakteristik program pendidikan ini lebih banyak menawarkan materi kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga, sehingga dapat dikalkulasi memiliki kontribusi terhadap pencapaian dan peningkatan IPM. Namun, harus dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan kerap kali berada di luar kendali instansi/lembaga di bawah kementrian pendidikan dan kebudayaan. Sehingga,
  16. 16. sumbangan hasil pendidikan pemberdayaan perempuan terhadap IPM tidak mudah diklaim sebagai kontribusi PNF. g. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja jelas memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan seseorang. Akan tetapi, proses pendidikan yang bersifat individu tidak selaras dengan perhitungan ekonomis pendapatan yang kerap dilakukan secara makro. Sehingga kalkulasi sumbangan perorangan terhadap koefisien pendapatan hanya menambah rumit perhitungan dibandingkan dengan mengkalkulasi pendapatan makro yang diperoleh dibagi jumlah penduduk. Oleh karena itu, sumbangan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja menjadi domain bidang ekonomi dibandingkan dengan domain pendidikan. Kecuali kelak dapat dikembangkan formula yang menunjukkan nilai ekonomis kategori pendidikan ini. h. Pendidikan Lain yang kemampuan peserta didik. ditujukan untuk mengembangkan Masih ada praktek pendidikan selain tujuh kategori di atas, dan seperti kenyataan umum jenis PNF, pendidikan lain ini pun hanya menunjukkan potensi terhadap pencapaian dan peningkatan IPM baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Korelasi program PNF terhadap pencapaian dan peningkatan IPM di daerah maupun secara nasional tidak dapat dilihat langsung karena bersifat potensial, apalagi sejak laporan tahun 2010 koefisien melek aksara tidak disertakan sebagai dasar perhitungan indeks pendidikan. Sementara itu kesetaraan sebagai basic nonformal education, selama ini secara politis belum diperhitungkan dalam kalkulasi indeks rata-rata penduduk yang menyelesaikan pendidikan sekolah. Begitu pula, ketika kesetaraan sudah dikelola oleh jalur formal dala tiga tahun terakhir, belum ada kemauan politis terhadap hasil lulusan kesetaraan dalam memperhitungkan indeks rata-rata penduduk menyelesaikan pendidikan. Korelasi besaran program PNF sebagaimana disampaikan di atas terhadap parameter IPM, baik secara riil maupun potensial berpengaruh terhadap pencapaian dan peningkatan indeks IPM dapat digambarkan sebagai berikut:
  17. 17. Gambar 4. Korelasi PNF terhadap IPM
  18. 18. C. Kesimpulan Tiga kesimpulan yang dapat diperoleh setelah memahami IPM dan karakteristik PNF adalah: 1. Korelasi PNF memiliki kaitan tidak langsung terhadap pencapaian IPM 2. Potensi PNF memberikan dampak ikutan terhadap pencapaian IPM, dan 3. Kedekatan PNF terhadap pencapaian IPM tidak nampa setelah melek aksara tidak menjadi dasar perhitungan parameter Sehingga sebagai rekomendasi untuk menjawab sumbangan PNF terhadap pencapaian IPM diperlukan perangkat, pengumpulan, analisa data lebih cermat bukan hanya semata mengandalkan kalkulasi statistik yang menunjukkan korelasi linear sederhana. Dengan demikian pemerhati, praktisi PNF tidak perlu merendahkan diri jika menghadapi pertanyaan atas kontribusi PNF bagi pencapaian IPM. Sikap kooperatif untuk menunjukkan kontribusi PNF terhadap IPM membutuhkan kerangka pikir, paradigm atas kenyataan pendidikan terhadap pembangunan secara umum dibandingkan terhadap kalkulasi ekonomi pembangunan secara khusus.
  19. 19. Daftar Bacaan Abdulhak, Ishak. (2000) Strategi Membangun Pembelajaran Orang Dewasa, Bandung: Andira. Motivasi dalam Black, James A. dan Dean J. Champion. (2009). Methods and Issues in Social Research, Diterjemahkan oleh: E. Koswara, Dira Salam, dan Alfin Ruzhendi, Cetakan Keempat, Bandung: Refika Aditama. Call Institute. (2013). Lifelong Learning: Engaging for future betterment. ON LINE. Tersedia pada: http://callhardy.blogspot.com/2013/03/lifelong-learning-engaging-forfuture.html?m=1 Diunduh pada hari Rabu, 5 Juni 2013 jam 22.45. Cross, Patricia K. (1981). Adults as Learners: Increasing Participation and Facilitating Learning, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. Finger, Matthias dan Jose Manuel Asun. (2001). Adult Education at The Crossroads: Learning Our Way Out, London dan New York: Zed Books. Francis, Margaret. (2012) Life Skills Education. ON LINE. Tersedia pada:http://changingminds.org/articles/articles/life_skills_educati on.htm Diunduh pada hari Rabu, 29 Pebruari 2012 jam 03.05. Galbraith, Michael W. (1991). Adult Learning Methods: A guide for Effective Instruction. Second Printing, Florida: Krieger Publishing Company. Hardiyanto, Edy (2005) Menurut Siapa? PKBM tidak ada di Cina?. Gita Setra: Himbauan Dari dan Untuk Lapangan. Edisi Juni 2005. Th XXIII Nomor 64. Hely, A.S.M. (1962). New Trends in Adult Education: From Elsinore to Montreal, Paris: UNESCO. Aritonang, Margareth S. (2013) RI makes progress in HDI, but still below regional average. ON LINE. Tersedia pada: http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/16/ri-makesprogress-hdi-still-below-regional-average.html Diunduh pada hari Rabu, 21 Agustus 2013 jam 10.20. ONFEC. (2007). Development of Literacy and Nonformal Education in Thailand, Bangkok: Office of the Non-Formal Education Commission, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, Kingdom of Thailand.
  20. 20. Oyasu, Kiichi (2007) Expanding Learning and Time Space, Systematic Resource Development and Capacity Building Presentation, Hanoi – Vietnam September 2 – 5. Sandov, Blagovest and Ivan Stanchev (Ed.) (1988) Children hildren in the Information Age: Opportunities for Creativity, Innovation and New Activities. Selected Papers from the Second International Conference, Sofia, Bulgaria, 19-23 May 1987, Oxford et.al.: Pergamon Press. SED dan ACCU. (2008). Kominkan: Community Learning Centers (CLC) of Japan, Tokyo: Social Education Division and Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO. Sheats, Paul H., Clarence D. Jayne dan Ralph B. Spence. (1954). Adult Education: The Community Approach, New York: Dryden Press. Siagian, S.P. (1981). Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan. Cetakan VI, Jakarta: Gunung Agung. Siscawaty, Evy. (2012). Manfaat Pengasuhan Anak Bermutu Tinggi tetap terasa Ketika Individu telah berusia 30 Tahun. ON LINE. Tersedia pada: http://www.faktailmiah.com/2012/05/14/manfaat-pengasuhananak-bermutu-tinggi-tetap-terasa-ketika-individu-telah-berusia30-tahun.html Diunduh pada hari Minggu, 21 September 2012 jam 13.30. Silalahi, Ulber. (2009). Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama. Tunggara, Ki dan Jatmiko (2006) Makali Heri Santoto dan PKBM AlHikmah: Gigih Berjuang Melawan Tri Buta. MISI: Majalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal. Figur. Vol 1. Edisi 1. Desember 2006. UNDP (2010) Human Development Report 2010. ON LINE. Tersedia pada: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf Diunduh pada hari Rabu, 15 Juni 2011 jam 03.30. Zubaedi. (2005). Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

×