Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam empat bidang pokok dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan pluralistik serta menghargai hak asasi manusia sebagai landasan pembuatan kebijakan dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan militer.

1. IMPLEMENTASI PANCASILA
DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN
DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA,
EKONOMI, MILITER DAN POLITIK.
Cendra Devayana Putra
Nazhier Rijalana
Mohammad Ali Asy-syakir
Rheza Falah Akbar

2. Pengertian Pancasila
1
4
2
3
UMUM
ETIMOLOGIS
HISTORIS
TERMINOLOGI

3. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan
dasar negara Republik Indonesia. Maka rakyat
Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila
sebagai perjuangan utama dalam kehidupan
kemasyarakatan serta kehidupan kenegaraan.
Oleh karena itu setiap penyelenggara negara
yang secara meluas akan berkembang menjadi
pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga
kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

4. Pancasila merupakan istilah umum.
Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD
1945 tidak termuat istilah “Pancasila”,
namun yang dimaksudkan Dasar Negara
Republik Indonesia adalah disebut dengan
istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas
interpretasi historis terutama dalam rangka
pembentukan calon rumusan dasar negara.

5. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah
melahirkan negara Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat
perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara
yang merdeka, maka PPKI segera mengadakan sidang.
Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil
mengesahkan UUD 1945, lalu UUD 1945 terdiri atas dua
bagian yaitu: Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD
1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang
terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2
ayat.

6. Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari
Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana)
adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.
Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa
Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti
secara leksikal, yaitu : Panca dan Sila. Panca artinya
lima, sila artinya batu sendi, alas, dasar, peraturan
tingkah laku yang baik/senonoh.

7. Pembagian per Bidang Sesuai
Implementasi Pancasila

8. EKONOMI

9. ℵ
ℵ
ℵ

10. POLITIK
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1, dan
pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-
pokok pikiran yang masing-masing merupakan pancaran dari sila
ke-4 dan ke-2 pancasila. kedua pokok pikiran ini adalah landasan
bagi kehidupan nasional bidang politik di negara republik
indonesia.
Berdasarkan penjabaran kedua pokok tersebut adalah
pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar
pada manusia yang tidak lain adalah subjek pendukung.

11. SOSIAL BUDAYA
Bangsa yang berbudaya Pancasila adalah bangsa yang berpegang pada
prinsip religiositas (pengabdian terhadap agama dan ketuhanan).
Bangsa yang berbudaya Pancasila berpandangan bahwa manusia
sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai berbagai kemampuan dasar.
Bangsa yang berbudaya Pancasila menghendaki berlangsungnya segala
sesuatu dalam suasana yang selaras.
Bangsa yang berbudaya Pancasila menciptakan masyarakat yang
demokratis, suatu masyarakat yang pluralistik, menghargai segala
perbedaan yang dialami manusia, menghargai perbedaan pendapat,
sportif, yang pada akhirnya bermuara pada suatu masyarakat yang
selalu mengutamakan kesepakatan dalam menentukan keputusan
bersama, dan selalu mematuhinya.

12. Pertahanan militer
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
dalam bidang pertahanan militer dituangkan dalam pasal 27 ayat 3
dan pasal 30. jadi dalam pembuatan kebijakan harus diawali
dengan kesadaran bahwa indonesia adalah negara hukum dan di
atur serta dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan
kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan
indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga harus
terhindar dari dari pelanggaran hak-hak asasi manusia.