Dokumen ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian dan sejarah Pancasila serta implementasinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
CONTOH STUDY KASUS PT. ZARMI PASIFIC NUSANTARA DENGAN MYOB
PANCASILA DALAM KEHIDUPAN
1. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 1
2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, bahwa Pancasila adalah
pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai
pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan Kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui,
dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang
memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar
kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan
secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di
dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga
kenegaraan dan lembaga kemasyaraka-tan, baik di pusat maupun di daerah.
B. BATASAN MASALAH
Untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis
membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:
1. Apa arti Pancasila?
2. Bagaimana sejarah penyusunan Pancasila?
3. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia?
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN
Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
1. Penulis ingin mengetahui arti Pancasila sebenarnya.
2. Penulis ingin mengetahui sejarah penyusunan Pancasila setelah kemerdekaan Republik
Indonesia.
3. Penulis ingin mengetahui perbedaan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia, sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan sebagai Ideologi Nasional.
2. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 2
2014
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PANCASILA
Untuk memahami pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun
peristilahannya, maka pengertian pancasila meliputi :
1. Pengertian Pancasila secara Etimologis
Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa
Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu : Panca dan Sila. Panca
artinya lima, sila artinya batu sendi, alas, dasar, peraturan tingkah laku yang baik/senonoh.
Secara etimologis kata Pancasila berasal dari Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar
yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di
India.Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui
Samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda.Ajaran moral tersebut
adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila.
2. Pengertian Pancasila secara Historis
Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan
Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun
1968.
Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:
a. Tentang dasar negara Indonesia merdeka, baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat
dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI);
b. Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang
rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.
3. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 3
2014
1) Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945
Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama
tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri
Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak
memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara.
Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) dasar
negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau
Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato yang
disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja namakan ini dengan petundjuk seorang
teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …” (Anjar Any, 1982:26).
2) Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang
lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil
dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr.
A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo,
K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.
Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah
yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu:
a) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya;
b) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
c) Persatuan Indonesia;
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
e) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai rancangan
Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut –
khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan
disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi:
4. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 4
2014
a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
c) Persatuan Indonesia;
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945.
3) Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)
Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan
secara „lebih singkat‟ menjadi:
a) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa;
b) Perikemanusiaan;
c) Kebangsaan;
d) Kerakyatan;
e) Keadilan sosial.
Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila
dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut:
1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat; 5)
Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu
bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung
pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945.
4) Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968
Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung
dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya
penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran
tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut,
pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968
yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
5. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 5
2014
B. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIUPAN BERBANGSA
Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa Indonesia, dewasa ini dalam
zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih
dari lima puluh tahun. Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi
Negara dalam format politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap pancasila.
Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam pengertian
keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya. Tantangan terhadap pancasila
sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya bersal dari faktor
domestik, tetapi juga dunia internasional.
Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai
dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-
negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-
liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan
cara berfikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan pancasila dan dapat
menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.
Implementasi pancasila dalam kehidupam bermasyarakat pada hakikatmya merupakan
suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut di
rinci dalam berbagai macam bidang antara lain
1. Implementasi Pancasila dalam bidang Politik
Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis
manusia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek
Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat
dan martabat manusia.
Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan
pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila dam esensinya, sehingga praktek-
praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.
6. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 6
2014
2. Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi
Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya
pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas
kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi
kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan
rakyat secara luas (Mubyarto,1999). Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar
pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka
sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.
3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya
Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas
sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama
dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks
proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai social budaya dalam masyarakat
sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak
yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara
kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik.
Oleh karena itu dalam pengembangan social budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus
mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai pancasila itu
sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai-nilai pancasila
mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang
berbudaya.
4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan
Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak
warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur
ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya.
7. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 7
2014
C, MAKNA SILA-SILA PANCASILA ………………………….
1, Arti dan Makna Sila Ketuhanan yang Maha Esa
a. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima ( pertama) yaitu : Tuhan yang Maha Esa
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut
agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
b. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
c. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut
agamanya masing-masing.
d. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan
mediator ketika terjadi konflik agama.
2, Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.
3, Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia
a. Nasionalisme.
b. Cinta bangsa dan tanah air.
c. Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia.
d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna
kulit.
e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
8. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 8
2014
4, Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan
a. Hakikat sila ini adalah demokrasi.
b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat dan sepakat, baru
sesudah itu diadakan tindakan bersama.
c. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan ke Jujuran bersama.
5, Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut
potensi masing-masing.
c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan
bidangnya.
9. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 9
2014
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pada masa sekarang ini masih banyak kita lihat masyarakat Indonesia yang pada umumnya
belum mengetahui dan tidak mengetahui atau tidak mau tau hakikat dari nilai-nilai dasar pancasila itu,
apa lagi dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka wajar saja terjadi kesengjangan
Social, Politik, Budaya dan dalam kehidupan be agama pada bangsa kita, pada hal kalaulah kita mau
mempelajari, memahami dan merumuskan dari dasar-dasr sila panca sila itu, maka Inshaallah bangsa
ini akan aman , makmur dan sentosa dalam kehidupannya.
Sebagai contoh : yaitu mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakh kita sudah
menjalani dalam kehidupan ini dari dasar nilai-nilai pancasila tersebut, kita tak usah menyalahkan
saudfara kita. Maka dari itu mari kita perbaiki bangsa ini dengan mengacu kepada nilai-nilai dasar
pancasila tersebut, dimulai dari diri kita masing-masing, dan seterusnya.
Pancasila adalah pandangan hidup Berbangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga
merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia
menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan
kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara
Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman
Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di
daerah.
Oleh karena pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan
monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan
martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab
merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara.
Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang
terkandung dalam sila-sila pancasila. Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakan pada fungsi
yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas
kekuasaan.
10. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa & bernegara
Zarmi Mazridanto STIKOM MUHAMMADIYA Nilai-nilai Pancasila Page 10
2014
2. Saran-Saran
Uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik
Indonesia, maka kita harus menjungjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut
dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.
Maka dari itu mari kita perbaiki moral kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita mulai dari diri
sendiri, keluarga, tetangga, terus sampai ke masyarakat luas.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://zarmipancasila.blogspot.com
2. Dr. H. Kaelan, M.S. 2000 “Pendidikan Pancasila”, Paradigma, Yogyakarta.
3. http://www.filsafat.ugm.ac.id/
4. http://indonesia
5. berjuang.blogspot.com
6. http://santribuntet.wordpress.com
7. http://adibathoillah.blogspot.com