1. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima sila, dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945.
2. Pancasila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi kuat negara Indonesia.
3. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara menghadapi tantangan karena perubahan sistem pemerintahan dan masih terjadinya peril
1. LOGO
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
TIM DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN UMUM
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2. Awal Kata Pancasila
Kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta .
Panca = Lima
Sila = sendi, dasar, alas atau asas.
Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai
dasar negara Republik Indonesia.
3. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara adalah suatu falsafah yangdapat
merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita
bangsa dan negara
Indonesia yangmerdeka.
Dasar negara merupakan fondasi atau landasan yangkuat
dan kokoh serta tahan terhadap segala
gangguan, hambatan
maupun rintangan dari dalam maupun dari luar.
4. Sumber Yuridis
Pancasila sebagai
Dasar Negara
Secara yuridis ketatanegaraan,
Pancasila merupakan dasar negara
Republik Indonesia sebagaimana
terdapat pada Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
5. Sumber
Historis
Pancasila
sebagai Dasar
Negara
Sidang BPUPKI Pertama (30 Mei
1945 - 1 Juni 1945)
Membahas mengenai perumusan dasar
negara Indonesia.
Pengesahan Pancasila sebagai
dasar negara
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
menetapkan rumusan Pancasila sebagai Dasar
Negara Republik Indonesia
Pasca Sidang BPUPKI
Dibentuklah Panitia Sembilan yang pada
tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan
“Piagam Jakarta”
6. Pertama
Nilai-nilai ketuhanan (religiusitas)
sebagai sumber etika dan
spiritualitas
Ketiga
Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan
kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih
jauh.
Kedua
Nilai-nilai kemanusiaan universal
yang bersumber dari hukum Tuhan,
hukum alam, dan sifat-sifat sosial
Sumber Sosiologis Pancasila
sebagai Dasar Negara
7. Keempat
Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam
aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan.
Kelima
Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi
permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Sumber Sosiologis Pancasila
sebagai Dasar Negara
8. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar
Negara
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa
Pancasila menjadi asas dalam sistem demokrasi
konstitusional, berarti Pancasila menjadi landasan etik
dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
9. Kedudukan pancasila sebagai
dasar negara
1. Sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia
2. Suasana kebatinan dari UUD 1945
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara
4. Mengandung norma yang mewajibkan memegang teguh
cita-cita moral rakyat yang luhur
5. Sumber semangat abadi UUD 1945
10. Dinamika dan Tantangan Pancasila
sebagai Dasar Negara
1.Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yag sangat Panjang
2.Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan
dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945
3.Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar
negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
4.Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta
pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui
berbagai kegiatan seminar dan kongres.
DINAMIKA
11. 1. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam
kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem
pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah
yang seluas-luasnya, di satu pihak, dan di pihak
2. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur
pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa
kenegarawanan. in, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan
norma dalam kehidupan bernegara.
3. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau
mementingkan kepentingan kelompoknya saja.
4. Masih terjadinya perilaku KKN.