PRESENTASI PAKADES

1. PROGRAM PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT
DESA
Oleh:
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN
TANGERANG

2. • Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (PAKADES) adalah
Program Pemerintah Daerah untuk menjamin pengentasan wajib
belajar 12 tahun dan dalam rangka memberdayakan masyarakat
Desa melalui Pendidikan kesetaraan
• Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Peratama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup program Paket A, Paket B,
dan Paket C
“Program PAKADES Merupakan Wujud nyata dari Desa Peduli Pendidikan”

3. APA ITU DESA PEDULI PENDIDIKAN?
Desa Peduli Pendidikan adalah Desa yang mampu mengelola
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan
kewenangan Desa
“PENCAPAIAN SDGS DESA 4
(PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS)
MELALUI PERWUJUDAN
“Desa Peduli Pendidikan”

4. INDIKATOR PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS YANG
AKAN DICAPAI MELALUI DESA PEDULI PENDIDIKAN
• Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
berakreditasi minimal B mencapai 100%
• Akses anak ke pesantren mencapai 100%
• APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
mencapai 100%
• APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA laki-laki dan perempuan
mencapai 100%
• Angka melek aksara latin dan non latin
pada penduduk usia di atas 15 tahun
mencapai 100%
• Rata-rata lama sekolah penduduk >20
tahun mencapai 12 tahun
• Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau
perpustakaan
• Pendataan warga Desa usia
sekolah dan Anak Tidak Sekolah
(ATS);
• Pembudayaan literasi di Desa;
• Mendorong peningkatan pendidikan
vokasi bagi warga Desa;
• Peningkatan perlindungan sosial
bidang pendidikan bagi anak
sekolah; dan
• Peningkatan akses pelayanan dasar
bidang pendidikan.

5. 5
KEGIATAN DESA PEDULI PENDIDIKAN

6.  Kabupaten Tangerang adalah wilayah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia,
yang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa, dengan Luas wilayah 959,6
KM2 dan jumlah penduduk sekitar 2.838.621 Jiwa
 DATA DARI PUSDATIN tanggal 01 November 2023 bahwa Jumlah Peserta Didik yang
dinyatakan Drof Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) di kabupaten tangerang
dengan jumlah total dari Jenjang SD s.d SMA dan jika dilihat dari jenjang SD s.d
SMP berjumlah 18.966 Peserta Didik

7. Faktor-faktor yang dapat membuat
anak berisiko putus sekolah/TIDAK SEKOLAH
Kondisi
Eksternal 4
Bekerja 1 Kondisi
Keluarga 2 Kondisi
Diri 3
a) Merawat/menjaga
adik
b) Menikah
c) Orang tua berpikir
untuk
menghentikan
pendidikan anak
d) Jumlah ponsel per
keluarga lebih
sedikit dari jumlah
anak usia sekolah
di dalamnya
dengan maupun
tanpa upah
a)Difabel
b)Melakukan
kegiatan lain
yang menyita
waktu (tidak
belajar namun
bermain
sepanjang hari)
Tidak ada
monitoring oleh
guru atau kepala
sekolah maupun
pemerintah desa

8. Keterbatasan Akses Pendidikan
Kondisi
Geografis

9. SASARAN PENERIMA LAYANAN DASAR
BIDANG PENDIDIKAN
(CAPAIAN TINGKAT PARTISIPASI 100% SETIAP TAHUN)
ANAK USIA PENDIDIKAN YANG TIDAK
BERSEKOLAH (ATS):
1.ANAK PUTUS SEKOLAH
2.ANAK YANG LULUS DAN TIDAK MELANJUTKAN
3.ANAK YANG BELUM PERNAH BERSEKOLAH
(Diluar sistem)
PESETA DIDIK YANG BELUM
TERLAYANI
(Dalam Sistem)
1. ATS karena faktor ekonomi
2. ATS karena faktor akses, satuan
pendidikan, dan sarana prasarana
3. ATS Karena Kondisi Geografi
4. ATS Karena faktor sosial dan budaya
5. ATS disabilitas
1. Peserta didik miskin
2. Peserta didik mengalami kekerasan
3. Peserta didik menikah usia dini
4. Peserta didik bermasalah hukum
5. Peserta didik bermasalah narkoba
6. Peserta didik bermasalah akses
7. Peserta didik disabilitas
8. Peserta didik yang bekerja
9. Peserta didik yang terganggu Kesehatan

10. PERAN PARA PIHAK DALAM
PENANGANAN ATS - ABPS

11. Peran Para Pihak
PERAN
DESA
•Memastikan warganya dapat mengakses layanan Pendidikan yang sesuai kebutuhannya
•Melaksanakan seluruh tahapan pendataan
•Melakukan pemutakhiran data SIPBM ATS secara periodik
•Merumuskan program/kegiatan untuk menjawab permasalahan terkait penanganan ATS
•Mengadvokasi hasil pendataan kepada para pihak
PERAN
KABUPATEN
(DPMD, DISDIK)
•Fasilitasi desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan data ATS/ABPS
•Sosialisasi data hasil pelaksanaan monitoring
•Fasilitasi penanganan ATS jenjang pendidikan dasar
•Merumuskan program kebijakan penanganan ATS
•Replikasi Kegiatan monitoring
PERAN
PROVINSI
•Mendukung penanganan ATS/ABPS terutama di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
•Rekapitulasi data ATS/ABPS tingkat Kabupaten sebagai sumber perumusan kebijakan tingkat provinsi
•Memfasilitasi ATS/ABPS khususnya jenjang pendidikan menengah untuk tetap bersekolah/penambahan ilmu sebagai kesiapan memasuki usia dewasa
•Mendukung Replikasi program monitoring ATS/ABPS
PERAN
PENDAMPING
(TAPM)
•Membantu pemerintah daerah/desa sesuai dengan jenjangnya dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
•Membantu pemerintah daerah/desa sesuai jenjangnya dalam melakukan pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan
•Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku di wilayah yang menjadi dampingannya

12. Dalam rangka pemenuhan SPM dan
penanganan ATS di DESA
“PROGRAM PAKADES”
adalah sebuah
28/01/2024

13. 13
Dokumen Rahasia I 2022 - Kemendikbudristek. Informasi ini bersifat pribadi dan rahasia. Konten apa pun hanya milik Kemendikbudristek
Tujuan Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan Kesetaraan
adalah pendidikan
nonformal yang
ditujukan kepada warga
negara yang tidak
berkesempatan
mengikuti pendidikan
formal di sekolah.
Pendidikan Kesetaraan
terdiri dari Program
Paket A untuk setara
SD, Program Paket B
untuk setara SMP, dan
Program Paket C untuk
setara SMA.
Pendidikan kesetaraan
dengan slogan
"Menjangkau yang tidak
terjangkau" berupaya
memberikan layanan
pendidikan bagi warga
yang tidak
berkesempatan
mengikuti pendidikan
formal dengan berbagai
alasan. Pendidikan
kesetaraan selain
diberikan materi ilmu
pengetahuan juga
diberikan materi
vokasional atau
pendidikan kecakapan
hidup (life skill).

14. 14
Dokumen Rahasia I 2022 - Kemendikbudristek. Informasi ini bersifat pribadi dan rahasia. Konten apa pun hanya milik Kemendikbudristek
Dasar Hukum Pogram “PAKADES”
1. Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional
PercepatanPenuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
9. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal
10.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11.Permendikbudristek No. 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang PAUD Dikdasmen
12.Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada PAUD, Jenjang PAUD Dikdasmen
13.Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian pada Jenjang PAUD Dikdasmen
14.Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Jenjang PAUD Dikdasmen
15.Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan
16.Peraturan Derah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa
17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pemberian Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
18.Peraturan Bupati Tangerang Tahun 2023 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa
(PAKADES) di Kabupaten Tangerang (Proses)

15. 15
Dokumen Rahasia I 2022 - Kemendikbudristek. Informasi ini bersifat pribadi dan rahasia. Konten apa pun hanya milik Kemendikbudristek
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Pasal 4 (2): Pasal 5 (3):
Materi muatan SPM mencakup:
a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
c. Penerima Pelayanan Dasar.
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM
pendidikan daerah kabupaten/kota
terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.

16. 16
Dokumen Rahasia I 2022 - Kemendikbudristek. Informasi ini bersifat pribadi dan rahasia. Konten apa pun hanya milik Kemendikbudristek
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

17. Tujuan PROGRAM PAKADES
 memperluas layanan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat
Kabupaten Tangerang;
 peningkatan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan bagi masyarakat tidak bersekolah, masyarakat putus sekolah, dan
masyarakat beresiko putus sekolah;
 percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang
28/01/2024

18. SASARAN
28/01/2024

19. PERSYARATAN
28/01/2024
Paket B Setara SMP
1) Lulusan SD, MI, Paket A atau
pendidikan lain yang sederajat
yang dibuktikan dengan salinan
ijazah yang dilegalisir;
2) Putus sekolah SMP, MTs, Paket B
atau pendidikan lain yang
sederajat pada kelas 7, 8, atau
kelas 9 yang dibuktikan dengan
buku rapor terakhir;
3) Memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Terdata
dalam Data Kependudukan Online
yang dibuktikan dengan Kartu
Keluarga.
Paket C Setara SMA
1) Lulusan SMP, MTs, Paket B atau
pendidikan lain yang sederajat yang
dibuktikan dengan salinan ijazah
yang dilegalisir;
2) Putus sekolah SMA, SMK, MA, Paket C
atau pendidikan sederajad pada
kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 yang
dibuktikan dengan buku rapor
terakhir;
3) Memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Terdata
dalam Data Kependudukan Online
yang dibuktikan dengan Kartu
Keluarga.
Paket A Setara SD
1) Penduduk yang tidak sekolah SD, MI,
Paket A atau pendidikan lain yang
sederajat
2) Lulusan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L);
3) Putus Sekolah SD, MI, Paket A atau
pendidikan lain yang sederajat pada
kelas 4, 5, atau kelas 6 yang dibuktikan
dengan buku rapor terakhir;
4) Memiliki Nomor Induk Kependudukan
(NIK) dan Terdata dalam Data
Kependudukan Online yang dibuktikan
dengan Kartu Keluarga.

22. PENYELENGGARA PROGRAM
PAKADES TINGKAT DESA
• Tim penyelenggara program pakades dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa yang berasal
dari unsur perangkat desa;
• Tim penyelenggara program pakades memiliki tugas:
a. Bersama-sama pelaksana program pendidikan kesetaraan tingkat desa (SKB/PKBM) melaksanakan
pendataan masyarakat putus sekolah yang menjadi calon peserta didik, pendidik/tutor dan narasumber
teknis;
b. Menyediakan sarana/prasarana pembelajaran sebagaimana usulan penyelenggara program;
c. Mengendalikan kegiatan penyelenggaraan program;
d. Membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program;
e. Menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan untuk
dilaporkan kepada kepala desa.
28/01/2024

23. SARANA DAN PRASARANA
(1) Sarana pembelajaran minimal pada pendidikankesetaraan adalah :
a. Papan tulis;
(2) Prasarana minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
adalah ruang pembelajaran yang representatif;
(3) Ruang pembelajaran berlokasi di desa setempat.
28/01/2024

24. PELAKSANAAN PROGRAM
• Pendataan peserta
didik
(1) Pemerintah desa dan satuan
pendidikan melaksanakan verifikasi
lapangan terhadap sasaran calon
peserta didik berdasarkan data
sinkronisasi dinas pendidikan.
(2) Pemerintah desa dan satuan
pendidikan melakukan validasi atas
hasil verifikasi lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk penetapan calon peserta
didik.
(3) Calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan peraturan kepala desa
• Pembentukan
Kelompok Belajar
(1) Kelompok belajar dibentuk oleh
satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan kesetaraan.
(2) Kelompok belajar dibentuk dengan
jumlah paling sedikit 10 (sepuluh)
orang peserta didik;
(3) Pembentukan kelompok belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan jumlah peserta
didik yang berdomisili pada desa
setempat.
• Kegiatan
pembelajaran
(1) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada
struktur kurikulum program pendidikan
kesetaraan;
(2) Setiap satuan kredit kompetensi (SKK) pada
struktur kurikulum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicapai melalui 1 (satu) jam
pelajaran, 2 (dua) jam pelajaran tutorial, 3
(tiga) jam pelajaran mandiri, atau
kombinasi secara proporsional dari
ketiganya.
(3) Satuan jam pelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
a. Paket a setara sd 35 (tiga puluh lima) menit;
b. Paket B setara SMP 40 (empat puluh)
menit; dan
c. Paket C setara SMA 45 (empat puluh
lima) menit.
28/01/2024

25. 25
Dokumen Rahasia I 2022 - Kemendikbudristek. Informasi ini bersifat pribadi dan rahasia. Konten apa pun hanya milik Kemendikbudristek
PEMBIAYAAN
• Sumber Pembiayaan
a. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tangerang;
b. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa);
dan/atau;
c. sumber pembiayaan lain yang
sah dan tidak mengikat
• Pola Pengelolaan
Pembiayaan
a. peserta didik yang berdomisili
pada desa setempat dan belum
dibiayai melalui mekanisme
BOP kesetaraan, maka
Pembiayaannya bersumber dari
APBDesa;
b. peserta didik yang telah dibiayai
melalui mekanisme BOP
Kesetaraan tidak dapat dibiayai
oleh APB Desa.
c. Masyarakat yang mengikuti
Program Pakades dan telah
berusia diatas 21 Tahun dapat
di biayai oleh Pemerintah Desa
melalui APBDesa
• Alokasi Anggaran
(1) Besaran dana program Pakades
ini dihitung berdasarkan jumlah
peserta didik dikali satuan biaya
pertahun.
(2) Besaran dana sebagaimana
dimaksud digunakan sekurang-
kurangnya untuk memenuhi
sarana pembelajaran minimal.
(3) Satuan biaya pertahun dan
besaran dana serta
pemanfaatannya ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Tentang
Pedoman Penyusunan APBDesa
Tahun Berjalan.
Paket A: Rp. 1.310.000,-
Paket B: Rp. 1.510.000,-
Paket C: Rp. 1.810.000,-

26. 26
Dokumen Rahasia I 2022 - Kemendikbudristek. Informasi ini bersifat pribadi dan rahasia. Konten apa pun hanya milik Kemendikbudristek
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PAKADES DAN TIME SCHEDULE
• PERSIAPAN
a. Peyusunan Rencana
Anggaran PAKADES di
Desa;
b. Sosialisasi Teknis
Persiapan Pelaksanaan
Program PAKADES;
c. Pembuatan SK Tim
Penyelenggara Program
PAKADES Oleh Desa
Waktu: 1 - 30 November 2023
• PELAKSANAAN TEKNIS
a. Desa melakukan Verifikasi dan
Validasi Data ATS;
b. Desa Menyerahkan Data Calon
Sasaran Program PAKADES ke
Lembaga PKBM/SKB berikut
Persyaratan sesuai jenjang program;
c. PKBM/SKB menginfut data sasaran
PAKADES ke aplikasi DAPODIK
Waktu: 30 Nov- 04 Des 2023
a. Pembuatan Perkades PAKADES
b. Penandatanganan Akad Kerjasama
/MOU
Waktu: 04 - 06 Des 2023
dilajutkan Proses Tahapan Pencairan
Anggran PAKADES
• MONITORING DAN EVALUASI
a. Pelaksanaan Proses Pembelajaran oleh Satuan
Pendidikan (SKB/PKBM) dimulai setelah data
dipastikan masuk DAPODIK dimulai awal
Desember 2023;
b. Pelaksanaan Pembelajaran Program PAKADES
tahun Anggaran 2023 s.d berakhirnya tahun
ajaran 2023/2024 (s.d Juni 2024);
c. Pada saat Program PAKADES Berjalan Desa
Memantau dan memastikan program berjalan
sesuai jadwal pembelajaran oleh tim
Penyelenggara Program PAKADES;
d. Monitoring dapat dilaksanakan oleh Desa,
Kecamatan, Dinas Pendidikan (termasuk Penilik),
DPMPD, Inspektorat, Bupati dan Pihak lain
Waktu: Desember 2023 s.d Juni 2024

27. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

28. Pendidikan adalah
senjata paling
mematikan di dunia,
karena dengan
Pendidikan anda dapat
mengubah dunia.
-Nelson Mandela