2. Sejarah Pengaturan BUMN
(Tiga tahap perkemb BUMN)
1. Perusahaan Negara Sebelum Th 1960
a. Perusahaan Neg. IBW (Indonesische Bedrijven Wet) Staatsblad Th 1927 No. 419
diubah & ditambah dg UU No. 12 Th 1955. Contoh: Jawatan Pegadaian, Perc.
Negara.
b. Perusahaan Negara ICW (Indonesische Comptabiliteit Wet – Undang2
Perbendaharaan Negara) Staatsblad Th 1864 No. 106. Contoh: Pabrik Farmasi
(Depkes), PLN (DPU), Damri (Dephub).
c. Perusahaan berdasarkan UU tertentu
1) UU Darurat No. 5 Th 1952 ttg Badan Industri Negara (BIN) yang
berusha di bidang Perindustrian, Perdagangan & Perkebunan.
2) Perusahaan asing yang dinasionalisasi
3) Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan KUHD-PT
4) Usaha Negara dg Modal pemerintah dalam bentuk Yayasan.
Misal: Yayasan Urusan Badan Makam, Yayasan Motor, Yayasan
Prapanca (Depatemen Penerangan).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 2
3. Lanjutan ….
2. Perusahaan Negara Menurut UU No. 19/Prp/1960
Dasar Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan UUD 1945 Pasal 33,
Pem. Perlu menyeragamkan bentuk2 usaha negara, maka
lahirlah Perpu No. 19 Th 1960 lalu dijadikan UU No.
19/Prp/1960. Perusahaan Negara berdsr UU ini adalah semua
perusahaan dlm bentuk apapun yg modalnya utk seluruhnya
mrpkan kekayaan negara RI, kecuali jika ditentukan lain atau
berdasarkan UU. Sifat dari PN mrpkan kesatuan produksi
perusahaan yg memberi jasa, menyelenggarakan kepentingan
umum dan memupuk keuntungan, baik dibidang industri,
pertambangan, perdagangan dg tujuan membangun ekonomi
nasional.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 3
4. Lanjutan …
3. Perusahaan Negara menurut UU Nomor 9 Th 1969/Perpu Nomor 1 Th
1969 / Inpres RI nomor 17 Tahun 1967 ttg Pengarahan dan
Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk Usaha Negara,
yaitu:
a. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan);
b. Perusahaan Negara Perum (Perum);
c. Perusahaan Negara Persero (Persero).
Dasar hukum lain tentang mekanisme pembinaan & pengawasan Perushaan
Negara, yaitu: PP No. 3 Th 1983, diperbaharui dg PP No. 12 Th 1998 ttg
Perusahaan Perseroan (PERSERO), PP No. 13 Th 1998 ttg Perusahaan
Umum (PERUM), dan PP No. 6 Th 2000 ttg Perusahaan Jawatan
(PERJAN).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 4
5. Tujuan Perusahaan Negara
1. Memberi sumbangan perkembangan perekonomian negara pd
umumnya dan penerimaan negara pd khususnya;
2. Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan;
3. Menyelenggarakan pelayanan umum yang berupa barang dan jasa yang
bermutu bagi pemenuhan hajat hidup org banyak;
4. Memberi bimbingan kpd sektor swasta atau golongan ekonomi lemah;
5. Menjadi perintis kegiatan usaha yg tdk dapat dilaksanakan oleh swasta
dan koperasi;
6. Turut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
kebijakan program pemerintah.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 5
6. BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASAR UU NO. 19 TH 2003
• BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
• Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th 2003
terdiri dari: PERSERO dan PERUM.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 6
7. MODAL BUMN
• Modal BUMN merupakan dan berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.
• Peyertaan modal negara dalam rangka
pendirian atau penyertaan BUMN bersumber
dari:
a. APBN;
b. Kapitalisasi Cadangan;
c. Sumber lainnya.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 7
8. Lanjutan …
• Penyertaan modal negara dlm rangka pendirian
BUMN atau perseroan terbatas dananya berasal dari
APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3) UU
BUMN).
• Setiap perubahan penyertaan modal negara, berupa
penambahan maupun pengurangan, termasuk
perubahan struktur kepemilikan negara atas saham
Persero atau PT ditetapkan dg PP. pengecualian bagi
penambahan penyertaan modal negara yg berasal
dari kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 8
10. Prinsip GCG
• Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan
mengenai perusahaan;
• Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai degan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 10
11. • Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif;
• Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
• Kewajaran (fairnes), yaitu keadilan dan kesetaraan di
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Bacelius Ruru, 2001;
Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M.MBU/2002,
Pasal 3).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 11
12. Lain-lain
• Merger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur melalui PP
• Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yg
berbentuk Persero.
• Perjan bersifat Departemental Agency, berdasar UU BUMN
2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisi skrg, fasilitas
negara yg diberikan kpd Perjan sering disalahgunakan oleh
para direksi yang bermental birokratis, maka dlm UU tsb
Perjan tdk dimasukkan sbg BUMN.
• UU BUMN mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN
selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sbg
Regulator.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 12
13. Perbedaan PERSERO & PERUM
• Pengaturan
Persero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th 2003.
Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003
• Pendirian:
Persero & Perum: Diusulkan olehMenteri
kepada Presiden dg pertimbangan Menteri
teknis dan Menteri Keuangan
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 13
14. Lanjutan …
• Maksud & Tujuan:
Persero: a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b) mengejar
keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
Perum: Menyelenggarakan usaha yang bertujuan utk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau
jasa yg berkualitas dg harga yg terjangkau oleh masy
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang
sehat.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 14
15. Lanjutan…
• ORGAN:
Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.
Perum: Menteri, Direksi dan Dewan
Pengawas.
• Sifat Usaha:
Persero: Profit Oriented
Perum: Public Service dan Profit Oriented
seimbang.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 15
16. Lanjutan …
• Modal:
Persero: Seluruh saham atau 51 persen
dimiliki oleh Pemerintah RI
Perum: Seluruh modal dimiliki oleh negara
dan tidak terbagi atas saham.
• Kewenagan Tertinggi:
Persero: a) RUPS b) Menteri
Perum: Dewan Pengawas
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 16
17. PRIVATISASI BUMN
• Pertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5 th
1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual
sahamnya di Pasar Modal.
• Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik
sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dlm
rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,
memperbesar manfaat bg negara dan masyarakat,
serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat
(Psl 1 angka (2) UU BUMN No. 19 Th 2003).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 17
19. Bentuk-Bentuk Privatisasi BUMN Pada
Umumnya
1. The Sale of an Existing State Owned
Enterprise;
2. Use of Private Financing and Management
rather than Public for New Infrastructure
Development;
3. Outsourcing (Contracting Out to Privat
Vendor).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 19
20. Bentuk Privatisasi BUMN di Indonesia
• Berdasar Inpres No. 5 Th 1988 yang dijabrkan
dg SK Menkeu No. 740 dan 741 Tahun 1989,
yg menekankan tentang perlunya kinerja
BUMN yang lebik baik (restrukturisasi,
Pelaksanaan kerjasama operasi atau Joint
Venture, penggabungan usaha/Merger,
penawaran saham kpd masy/swasta dan
penempatan langsung).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 20
21. Tujuan Privatisasi BUMN pada Umumnya
1. Tujuan Keuangan
2. Tujuan jasa-jasa & Organisasi
3. Tujuan Ekonomi
4. Tujuan Politik
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 21
22. Maksud Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th 2003
1. Memperluas kepemilikan masy atas Persero;
2. Meningkatkan efisiensi & produktivitas perusahaan;
3. Menciptakan struktur keuangan & menejemen keuangan yg
baik/kuat;
4. Menciptakan struktur industri yg sehat & kompetitif;
5. Menciptakan Persero yg berdaya saing & berorientasi
global;
6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas
pasar.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 22
23. Tujuan Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th 2003
Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja dan nilai tambah
perusahaan dan meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemilikan saham persero.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 23
24. Konsekuensi Privatisasi BUMN
• Konsekuensi terbaik adalah dapat
menciptakan persaingan, efisiensi dan
kekayaan serta keberhasilan;
• Konsekuensi terburuk adalah terdapatnya
pergeseran monopoli milik negara yang tidak
sensitif dg monopoli swasta yang lebih sensitif
thd lingkungan.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 24
25. Persero yg Tidak Dapat diPrivatisasi
(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)
1. Persero yg bidang usahanya berdasarkan per-UU
hanya boleh dikelola oleh BUMN.
2. Persero yg bergerak disektor usaha yg berkaitan dg
pertahanan & keamanan negara.
3. Persero yg bergerak disektor tertentu yg oleh
pemerintah diberikan tugas khusus utk
melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg
kepentingan masy.
4. Persero yg bergerak di bidang usaha sumber daya
alam yg secara tegas berdasarkan perUU dilarang
utk diprivatisasi.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 25
26. Pelaksanaan Privatisasi
• Persero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya yg unsur
teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN).
• Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN Persero harus
seijin Menteri sbg pemegang saham.
• Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, yg dibentuk
oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin oleh Presiden sbg
penasihat dan Meneg BUMN c.q. Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi
Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19 Th 2003).
• Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 26
27. Teknik atau Cara Privatisasi
1. Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO)
2. Penemopatan langsung (Direct Placement), yaitu penjualan
saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dg cara negosiasi,
umumnya melalui tender.
3. Privat Placement, yaitu penjualan langsung se satu investor
secara borongan.
4. Management Buy-Out (MBO) atau bila karyawan turut
berpartisipasi disebut Management and/or Employee Buy-
Out (MEBO); adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu
konsursium yang diorganisasi dan dipimpin oleh
manajemen perusahaan yang bersangkutan.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 27
28. Pro & Kontra Privatisasi BUMN?
Diskusi Kasus Privatisasi BUMN Indonesia?
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 28
29. Pengaturan BUMD
• UU No. 5 Th 1962 tentang Perusahaan Daerah.
• UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda Jo. UU No. 8 Th 2005
ttg Penetapan Perpu No. 3 Th 2005 ttg Perub UU No.
32 Th 2004 ttg Pemda, terakhir dirubah dengan UU
No. 12 Tahun 2008.
• Bentuk-bentuk BUMD:
1. Perusahaan Daerah
2. Perseroan Terbatas (Persero Daerah)
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 29
