2. Pembentukan Persekutuan
Pembentukan Persekutuan dapat didefinisikan sebagai
suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih
untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha
secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba.
3. Unsur Pokok Persekutuan yaitu :
1. Gabungan atau asosiasi para sekutu.
Sebagai suatu asosiasi dari beberapa sekutu ( individu ) maka persekutuan tidak dapat
dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk
mendirikan,
memiliki, dan mengelola persekutuan.
2. Pemilikan dan pengelolaan bersama.
Didalam Persekutuan harus selalu dituntut adanya kebersamaan, yaitu :
a. Persekutuan dimiliki bersama.
b. Persekutuan dikelola bersama.
c. Kalau ada risiko ditanggung bersama.
d. Kalau memperoleh laba dibagi bersama.
3. Tujuan untuk memperoleh laba.
Laba dibagi secara adil menurut rasio atau metode pembagian laba yang telah
disepakati.
4. 1. Isi perjanjian (antara lain) :
1. Ketentuan mengenai persekutuan.
2. Ketentuan mengenai sekutu.
3. Ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan.
4. Ketentuan mengenai pembagian laba.
5. Ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan.
6. Ketentuan mengenai pertanggungan terhadap masing-masing sekutu.
2. Isi perjanjian persekutuan akan dipakai sebagai :
1. Dasar pencatatan setoran modal.
2. Dasar perhitungan modal.
3. Dasar pembagian laba.
4. Dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal.
5. Dasar pembagian aktiva dalam likuidasi.
5. Berdasarkan persekutuan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Persekutuan Firma
Dalam persekutuan firma, semua sekutu ikut aktif mengelola
persekutuan dan bertanggung jawab penuh (tidak terbatas)
maksudnya sebesar modal yang ditanam di persekutuan saja,
melainkan dengan seluruh harta pribadinya.
2. Persekutuan Komanditer
Dalam persekutuan komanditer, tidak semua sekutu ikut aktif
mengelola perusahaan. Berdasarkan luasnya tanggung jawab
dan ikut tidaknya di dalam pengelolaan perusahaan
6. Persekutuan komanditer ada 2 yaitu :
1. Sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer
adalah sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan.
Sekutu ini bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta
pribadinya (tidak terbatas).
2. Sekutu pasif atau sekutu komanditer atau sekutu diam
adalah sekutu yang tidak ikut mengelola perusahaan.
Sekutu ini bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang di
tanam di dalam persekutuan. Sekutu pasif ini hanya
menanam modal saja .
7. Karakteristik Utama Persekutuan
1. Mutual Agency = Masing-masing sekutu merupakan agen ( wakil, perantara, perpanjangan tangan )
dari persekutuan.
2. Limited Life = Umur persekutuan adalah terbatas. Sewaktu-waiktu persekutuan dapat bubar karena
masuknya sekutu baru, pengunduran sekutu dan sebagainya.
3. Unlimited Liability = Tanggung jawab masing-masing sekutu ( kecuali sekutu pasif ) tidak terbatas
pada modal yang telah disetor saja.
4. Ownership of an Interset in a Partnership Kekayaan yang telah disetor ke dalam = persekutuan sudah
bukan lagi milik sekutu penyetor, melainkan milik semua sekutu.
5. Participation on Partnership Profit = Masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba
atau rugi persekutuan.
6. Right to Dispose of a Partnership Interest = Masing-masing sekutu mempunyai hak menjual haknya
atas modal dan hak atas laba kepada orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan.
7. Mutual Liabiliy = Semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang persekutuan. Jadi utang persekutuan
adalah juga utang seluruh sekutu
8. Kelebihan Bentuk Usaha Persekutuan:
1. Bentuk persekutuan seperti firma lebih mudah dalam pendiriannya.
2. Bentuk persekutuan seperti firma juga lebih mudah dalam pembubarannya .
3. Bentuk persekutuan juga mempunyai kebebebasan dan keluwesan dalam
menentukan bentuk usahanya.
4. Kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan.
5. Persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tetapi bukan pembayar pajaknya karena
pajaknya berupa pajak penghasilan.
Kelemahan Bentuk Usaha Persekutuan:
1. Tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan.
2. Kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditetukan oleh perjanjian
dalam pendirian persekutuan.
3. Kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemilik.
9. Apabila firma didirikan calon anggota sebelumnya telah mempunyai
usaha perseorangan, maka tahapannya adalah
1. menilai kembali asset usaha lama
2. menyerahkan asset usaha lama ke firma untuk membentuk
(mendirikan) firma
Selanjutnya perlu diperhatikan, apakah : Buku usaha lama dilanjutkan
Buku usaha lama ditutup, dan diganti buku baru.
1. Firma baru, semua anggota menyetor asset.
2. Firma didirikan dari perusahaan perseorangan, dan anggota lain
tidak punya usaha.
3. Firma didirikan dari beberapa usaha perseorangan.
