1. Subjek hukum adalah manusia biasa yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara tanpa terkecuali berdasarkan UUD 1945. 2. Objek hukum adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dipindahmiliki, dijadikan jaminan hutang seperti gadai, hipotek, dan fidusia. 3. Bentuk-bentuk jaminan hutang seperti gadai, hipotek, dan fidusia diatur secara rinci dalam K

1. 1. SUBJEK HUKUM
1.1 Manusia Biasa (NatuurlijkePersoon)
 Pasal 1 KUHP : Menyatakanbahwamenikmati hakkewarganegaraantidakbergantungpada
hak-hakkenegaraan.
 Pasal 2 ayat 1 KUHP : menegaskanbahwaanakyangada dalamkandunganseorang
perempuan dianggaptelahdilahirkanbilakepentingansi anakmenghendakinya,dengan
memenuhi persyaratan:
 si anak telahdibenihkanpadasaatkepentinganitutimbul
a. si anak harus dilahirkanhidup,dan
b. ada kepentinganyangmenghendaki anaktersebutmemperolehstatussebagai
hukum.
 pasal 2 ayat 2 KUHP Perdata: apabilaiadilahirkanmati makaiadianggaptidakpernahada.
 pasal 27 UUD 1945 : Menetapkanbahwasegalawarganegarabersamaankedudukannyadi
dalamhukum,dalampemerintahan,danwajibmenjunjunghukumdanpemerintahanitu
dengantidakada kecualinya.
2. OBJEK HUKUM
 objekhukummenurutPasal 499 KUH Perdata,Yakni benda.
 berdasarkanPasal 503 sampai denganPasal 504 KUH Perdatadisebutkanbahwabenda
dapat dibagi menjadi 2(dua) yakni bendayangbersifatkebendaandanyangbersifattidak
kebendaan.
 pasal 509 KUH : Bendayangdapat dipindahkan,misalnyameja,kursi,danyangdapat
berpindahsendiricontohnyaternak.
 Pasal 511 KUP : hak-hakatas bendabergerak
 Pasal 1977 KUH : yangmengandungasasdalamHal bendabergerak
 pasal 584 KUH Perdata: cara memperolehhakmilikatassuatubenda.
 penyerahan(levering)atasbendabergerakdiaturdalamPasal 612 KUH Perdata.
 Penyerahan(levering)atasbendaTakberwujuddiaturdalamPasal 613 KUH Perdata.
 Pasal 1754 KUH Perdatatentangperjanjianpinjamganti.
 Pelunasanhutangdenganjaminanumumdidasarkanpadapasal 1131 KUH Perdatadan
Pasal 1132 KUH Perdata.
 gadai diatur dalampasal 1150-1160 KUH Perdata.
 kewajiban-kewajibanpemegangGadai
a. Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdatapemeganggadai bertanggungjawabatashilangnyaatau
merosotnyahargabarang yangdigadai,jikaitusemuaterjadi ataskelalaiannya.
b. Pasal 1156 Ayat 2 KUH Perdataberkewajibanuntukmemberi tahukanpemberi gadai
jikabarang gadai dijual.
c. Pasal 1159 Ayat 1 KUH Perdatabertanggungjawabterhadaphasil penjualanbarang
gadai.
 Ketentuanmengenai HipotikdiaturdalamPasal 1162-1232 KUH Perdata.
 Sifat-sifatHipotik
a. hak hipotiksenantiasamengikutibendanyadalamtagihantangansiapapunbenda
tersebutberada,diaturdalamPasal 1163 Ayat2 KUH Perdata.
b. lebihdidahulukanpemenuhannyadari piutangyanglainberdasarkanpasal 1133-
1134 Ayat2 KUH Perdata.

2.  ObjekHipotik.
a. kapal laut,berdasarkanPasal 509 KUH Perdata,Pasal 314 Ayat 4 KUH Dagang,dan
Undang-undangNomor12 Tahun 1992 tentangpelayaran.
b. kapal terbangdan helicopterberdasarkanUndang-UndangNomor15Tahun 1992
TentangPenerbangan.
 PengertianHakTanggungandijelaskanpadaPasal 1 Undang-UndangHak Tanggungan
(UUHT).
 peraturanpemerintahNomor29Tahun 1997 tentangPendaftaranTanah.
 Pasal 4 Undang-UndangNomor4 Tahun 1996 menjelaskantentangapasajayang dapat
menjadi haktanggungan.
 Pasal 13 Ayat (1) UUHT pemberianhaktanggunganwajibdidaftarkanpadakantorBadan
PertahananNasiona(BPN) yang dilakukanolehPejabatPembuatAktaTanah(PPAT).
 Pasal 16 UUHT disebutkanjikapiutangyangdijamindenganhaktanggunganberalihhukum
karenacessie,subrogasi,atausebab-sebablainmakahaktanggungantersebutikutberalih
kepadakreditorbaru.
 Pasal 21 UUHT kedudukanpemeganghaktanggunganterhadaphartakepalitan
 Pasal 55 UU Nomor 34 Tahun2004 tentangKepalitandanPenundaanKewajiban
pembayaranUtang.
 Pasal 1 Ayat1 Undang-UndangNomor42 Tahun 1999 Tentang jaminanFudicia(UUJF)
menguraikanpengertianfudicia.
 pasal 1 angka 2 UUJF menjelaskanpengetianJaminanfudicia.
 adapunsifatdari jaminanfudiciaberdasarkanPasal 4UUJF
 Pasal 1 Angka(4) UUJF terdapatObjekJaminanFudicia.
 Pasal 14 Ayat 3 UUJF tentangpendaftarfudicia
 untukbendabergerakberlakuketentuanPasal 1977 KUH Perdatayangmengatur“barang
siapamenguasai bendabergerakdianggapsebagaipemiliknya.”
 Pasal 15 Ayat 2 UUJF terdapatdidalameksekusi jaminanFudicia.
 Pasal 39 UUJF disebutkan,jikadebitorciderajanji eksekusi terhadap bendayangmenjadi
objekjaminanfudiciaadabeberapacaranya.
 TerdapatLarangan bagi pemegangfudiciaberdasarkanPasal 23Ayat 2 UUJF.
 HapusnyaJaminanFudiciadiaturdalamPasal 25 UUJF.
 Pasal 1820 KUH Perdatatelahmengaturjaminanperseorangan,yakni suatuperjanjian
dimanapihakketigamenanggungpelunasanterhadaphutangdebitorapabiladebitortidak
dapat melunasi hutangnya.
 Pasal 1821 KUH Perdatamenyatakanbahwatiadapenanggunganjikatidakadasuatu
perikatanpokokyangsah.