Dokumen ini membahas kebijakan investigasi KLB/wabah oleh Kementerian Kesehatan dan Pertanian Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi KLB dan wabah, penanggulangan penyakit menular oleh pemerintah dan masyarakat, kriteria penetapan daerah KLB dan wabah, serta tata cara pelaporan KLB.

1. Kebijakan Investigasi KLB/Wabah
Kementrian Kesehatan dan
Kementrian Pertanian
MODUL DASAR 1

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG MENDASARI
INVESTIGASI KLB/WABAH PADA MANUSIA
TOPIK 2

3. Definisi KLB/Wabah
Wabah dalam
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
didefinisikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu
penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah
penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari
pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah
tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau
meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang
bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan
keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya
wabah (PP No.40/1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular dan Permenkes Nomor
1501 Tahun 2010).

4. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyelenggara Penanggulangan
Pemerintah Daerah
Masyarakat
Pemerintah
Kriteria zoonosis yang dapat menjadi prioritas nasional:
• Penyakit endemis lokal
• Penyakit menular potensial wabah
• Fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka
kematian tinggi
• Memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan
ketahanan yang luas
• Menjadi sasaran reduksi, eliminasi,dan eradikasi
global
*Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular

5. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
Dalam menyelenggarakan
program penanggulangan
penyakit menular, pemerintah
dapat membentuk satuan
kerja/unit pelaksana teknis
khusus yang dikelola oleh
Pejabat Kesehatan Masyarakat.
TAERGET

6. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan penyakit
menular dilakukan untuk
memutus mata rantai
penularan, pelrindungan
spesifik, pengendalian
faktor risiko, perbaikan
izi masyarakat dan
upaya lain sesuai
dengan ancaman
penyakit menular
Pencegahan
Upaya pengendalian dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan faktor
risiko penyakit dan/atau gangguan
kesehatan
Pengendalian
Upaya pemberantasan dilakukan
untuk meniadakan sumber atau
agen penularan, baik secara fisik,
kimiawi dan biologi
Pemberantasan

7. Penyelenggaran Penanggulangan Penyakit Menular

8. Penyelenggaran Penanggulangan Penyakit Menular (2)

9. Penetapan Daerah KLB (Permenkes 1501 tahun 2010),
Kriteria:

10. Penetapan Daerah Wabah, Kriteria:

11. Penetapan KLB dan Wabah
Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan
provinsi, atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB
apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria tersebut.
Sedangkan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi
KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan
malapetaka ditetapkan oleh Menteri.

12. Mitigasi Dampak KLB/Wabah

13. Penanggulangan KLB/Wabah
Penanggulangan KLB/Wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Penanggulangan KLB/Wabah meliputi:
•Penyelidikan epidemiologis
•Penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan
isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
•Pencegahan dan pengebalan, pemusanahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat
wabah
•Peyuluhan kepada masyarakat
•Upaya penanggulangan lainnya yang diperlukan misalnya meliburkan sekolah untuk sementara
waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara
intensif/surveilans selama terjadi KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya
penanggulangan secara keseluruhan. Upaya penanggulangan lainnya dapat dilakukan sesuai
dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB/Wabah.

14. Tata Cara Pelaporan Penderita atau Tersangka Penderita Penyakit
Tertentu yang Dapat Menimlbulkan KLB/Wabah
Laporan kewaspadaan disampaikan kepada lurah atau
kepala desa atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat
selambat-lambatnya 24 jam sejak mengetahui adanya
penderita atau tersangka penderita (KLB), baik dengan
cara lisan atau tertulis, sosial media, telepon, radio dan
alat komunikasi lainnya.
Kepala puskesmas yang menerima laporan kewaspadaan
harus segera memastikan adanya KLB.
Bila dipastikan telah terjadi KLB, kepala puskesmas harus
segera membuat laporan KLB, melaksanakan penyelidikan
epidemiologis, dan penanggulangan KLB.
Gambar Alur Laporan Kewaspadaan

15. Sumber Daya Manusia
Pengelola program penanggulangan
penyakit menular harus memiliki kompetensi
di bidang epidemiologi kesehatan,
entomologi kesehatan, dan/atau kesehatan
lingkungan dan mampu melakukan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
penilaian, bimbingan teknis dan
rekomendasi tindak lanjut penanggulangan
penyakit menular.
Tugas penyelenggara program
penangulangan

16. Pendanaan
Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
swasta, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

17. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan
Pemerintah dan pemangku kepentingan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/koa
membangung koordinasi, jejaring kerja serta kemitraan dalam penyelenggaraan
penganggulangan penyakit menular. Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan yang
dimaksud diarahkan untuk:
• pemberian advokasi;
• pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama
antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
• peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan
KLB/wabah.

18. Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan pengembangan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular.
Penelitian dan pengembangan yang penting dalam pengendalian penyakit menular adalah
epidemiologi penyakit, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, manajemen perawatan dan
pengobatan, dampak sosial dan ekonomi, teknologi dasar dan teknologi terapan dan bidang lain
sesuai dengan kebutuhan

19. Pemantauan dan Evaluasi