Kebijakan pengendalian dan penanggulangan zoonosis meliputi penetapan zoonosis prioritas secara bersama oleh kementerian terkait, manajemen risiko sesuai status daerah, kesiapsiagaan darurat, pemberantasan wabah, serta partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan.

1. Kebijakan-Kebijakan yang Mendasari
Investigasi KLB/Wabah pada Hewan
Modul Dasar 1 (Topik 3)

2. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis
Penetapan
prioritas
Manajemen
Risiko
Kesiapsiagaan
Darurat
Pemberantasan
Zoonosis
Partisipasi
Masyarakat

3. Penetapan Zoonosis Prioritas
Penetapan zoonosis prioritas dilakukan bersama :
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Lingkungan Hidup
(jika satwa liar)
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
(jika binatang
perairan)

4. Penetapan Zoonosis Prioritas
Penetapan Prioritas Zoonosis bersadarkan hasil analisis risiko zoonosis,
meliputi :
1 Hasil pengamatan Zoonosis pada Hewan dan Produk
Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner di
Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota
2 Hasil pengamatan Zoonosis pada manusia yang
dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan
3 Hasil penelitian Zoonosis yang dilakukan oleh
lembaga penelitian dan pengembangan
4 Situasi Zoonosis yang diperoleh dari Badan
Kesehatan Hewan dunia.

5. Penetapan Zoonosis Prioritas
Jika hasil analisis risiko Zoonosis membutuhkan penanganan
prioritas, Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri
tentang Zoonosis yang diprioritaskan pengendalian dan
penanggulangannya.
Apabila Zoonosis menimbulkan wabah, maka wabah tersebut
diumumkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota
Status daerah Zoonosis dapat ditetapkan sebagai daerah wabah,
daerah tertular, daerah penyangga dan daerah bebas.

6. Manajemen Risiko
Menteri menetapkan manajemen risiko Zoonosis sesuai dengan status Zoonosis daerah :
1
Daerah wabah
dan daerah
tertular
Daerah Penyangga Daerah Bebas

7. Manajemen Risiko
Daerah wabah dan
daerah tertular
Daerah penyangga Daerah Bebas
• Penutupan daerah wabah
• Penjaminan kesehatan dan
kebersihan hewan rentan serta
lingkungan
• Penjaminan kebersihan kandang dan
peralatan
• Pemusnahan hewan sakit
• Pengendalian vektor
• Pengendalian populasi hewan rentan
• Pembatasan keluarnya hewan
• Penghentian produksi an peredaran
produk hewan
• Vaksinasi hewan rentan
• Keisapsiagaan dini dan
• Komunikasi, informasi dan edukasi
masyarakat.
• Penjaminan kesehatan dan
kebersihan Hewan rentan serta
lingkungan
• Penjaminan kebersihan kandang dan
peralatan
• Pengisolasian atau pengobatan
Hewan terduga sakit
• Pemusnahan Hewan sakit
• Pengendalian vektor
• Pengendalian populasi Hewan rentan
• Pembatasan perpindahan Hewan dan
Peredaran Produk Hewan
• Vaksinasi Hewan rentan
• Kesiapsiagaan dini;dan
• Komunikasi, informasi an edukasi
masyarakat
• Penjaminan kesehatan dan
kebersihan hewan rentan serta
lingkungan
• Penjamian kebersihan kandang dan
peralatan
• Pengendalian perpinahan Hewan dan
Peredaran Produk Hewan dari daerah
tertular atau wabah
• Vaksinasi Hewan rentan
• Pemusnahan Hewan terduga sakit
• Kesipsiagaan dini; dan
• Komunikasi, informasi dan edukasi
masyarakat

8. Kesiapsiagaan Darurat
Pedoman kesiapsiagaan darurat disusun oleh Menteri Pertanian bersama menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam
hayati, kelautan, dan perikanan serta institusi terkait.

9. Pemberantasan Zoonosis
Wabah Zoonosis harus diumumkan oleh Menteri,
gubernur dan bupati/walikota.
Pemberantasan wabah Zoonosis dilakukan oleh
otoritas Veteriner di Kementerian, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
Zoonosis bersumber dari satwa liar, pemberantasan berkoordinasi dengan
Pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati, dan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan jika sumber Zoonosis berasal
dari hewan dengan siklus hidup di lingkungan perairan.
Dalam pelaksanaan pemberantasan Zoonosis,
dana yang diperlukan dibebankan pada APBN
dan APBD provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota

10. Partisipasi Masyarakat
Setiap orang yang
memiliki atau
memelihara Hewan, wajib
menjaga dan mengamati
kesehatan Hewan dan
kebersihan serta
kesehatan
lingkungannya.
Setiap orang yang
mengetahui terjadinya kasus
Zoonosis pada Hewan
dan/atau manusia wajib
melaporkan kepada
perangkat kelurahan/desa,
kecamatan, Otoritas Veteriner,
dan/atau otoritas kesehatan
setempat.
Keikutsertaan
masyarakat juga
dilakukan dalam
bentuk
pemantauan dan
tindakan cepat
kejadian Zoonosis. Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/kota
memebentuk kader pemantauan
dan tindakan cepat kejadian
Zoonosis

11. Referensi