disampaikan dalam rangka rapat lintas sektor

1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KLB DIFTERI
1
Dinas Kesehatan Kab. Garut
KECAMATAN TAROGONG
KIDUL

2. LANDASAN HUKUM
UUD 1945
Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.
Pasal 28 H ayat 1:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009
•Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit yg dapat dihindari melalui imunisasi
•Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak
UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014
“Pemerintah Daerah harus memperioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada
Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”
Hukum Pemberian Imunisasi di Indonesia :
WAJIB

3. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN
IMUNISASI
• Difteri adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
• Imunisasi adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi termasuk difteri
• Program imunisasi sudah dilaksanakan di Indonesia sejak lebih dari 60
tahunun yang lalu, termasuk imunisasi difteri
• Saat ini imunisasi yang diberikan dimaksudkan untuk mencegah 10 penyakit :
Difteri, Tetanus, Pertusis, Polio, Campak, Tuberkulosis, Hepatitis B,
Meningitis, Pneumonia, dan Rubella.
• Program imunisasi telah berhasil menurunkan angka kesakitan, kematian
dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

4. Tujuan Penyelenggaraan Imunisasi
Menurunkan kesakitan, kecacatan & kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi
dengan menggunakan vaksin
Tuberculosis Difteri Pertusis Tetanus
Human Papiloma
Virus
Campak Hepatitis BPolio
Hemophillus
Influenzae type B
RubellaPneumonia
DENGUE
Japanese
Ensefalitis
Diare Rotavirus

5. SEKILAS TENTANG DIFTERI
5

6. Penyakit Difteri
• Penyakit infeksi akut, sangat menular disebabkan
oleh Corynebacterium diphtheria
• Gejala dan tanda :
1. Nyeri menelan, Malaise, demam ringan, badan
lemas
2. Selaput putih keabuan (pseudomembran)
3. Bengkak pada leher leher  Bullneck
• Cara Penularan :
melalui percikan (batuk, bersin, berbicara) saat kontak
6

7. Epidemiologi
Tersebar luas di seluruh dunia
Sekarang morbiditas
Dapat terjadi outbreak :
 cakupan imunisasi
 kualitas dan ketersediaan vaksin
 Pengetahuan masyarakat kurang

8. Manifestasi Klinis
Masa inkubasi 2 – 5 hari
Tergantung :
 imunitas pejamu
 Keganasan kuman
 lokasi penyakit
 umur

9. Difteri di tenggorokan (pharyng)

10. 10
BULLNECK

11. Komplikasi
Radang pada otot jantung
Kelumpuhan pada beberapa syaraf
Gangguan Ginjal

12. Penegakan Diagnosa berdasarkan
Pemeriksaan klinis :
- Selaput putih kebiruan di tenggorokan (Pseudomembran)
- Bengkak leher (Bulneck)
 Diagnosa pasti :
Pemeriksaan kultur laboratorium
BUKAN Mikrokopis

13. Prinsip Tatalaksana Pengobatan
1. Pasien diisolasi
2. pemberian anti racun difteri (ADS)
3. Pemberian Antibiotika

14. Pencegahan
Umum :
Menjaga kebersihan
Memberi pengetahuan tentang bahaya difteri
Khusus :
Imunisasi vaksin difteri
Pengobatan orang pembawa kuman difteri (karier)

15. IMUNISASI DAN KLB DIFTERI

16. Herd Immunity atau kekebalan
kelompok

17. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Indonesia 2016
Belum Lapor
Cakupan <80%
Cakupan 80% - <91,5%

18. Kecenderungan Imunisasi Dasar Lengkap
Pada Anak Umur 12-23 Bulan,
Tahun 2007, 2010, dan 2013 (Riskesdas 2013)
Trend cakupan imunisasi lengkap secara nasional
mengalami peningkatan, namun masih terdapat
anak-anak yang sama sekali belum mendapatkan
imunisasi, dimana selama beberapa tahun
persentase nya fluktuatif

19. Situasi Imunisasi Indonesia
Dibandingkan dengan Negara Berkembang Lainnya
Jumlah Anak yang Belum Lengkap atau
Tidak Mendapat Imunisasi
di Beberapa Negara Berkembang,
Berdasarkan Cakupan Imunisasi DPT3

20. STRATEGI
1. Peningkatan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata serta terjangkau :
 Sweeping dan Drop-out Follow Up (DOFU)
 Backlog Fighting (BLF)
 Crash Program
1. Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui :
­ Petugas yang kompeten
­ Peralatan & logistik yang memenuhi standar
1. Komitmen Bersama Pimpinan daerah terutama terkait pembiayaan imunisasi
2. Penggerakan Masyarakat untuk Mau dan Mampu menjangkau pelayanan imunisasi 
Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi & Lintas Sektor-Lintas Program

21. Per 2 Februari 2017
Secara nasional, cakupan imunisasi
sudah mencapai target yang ditetapkan
NAMUN…….
DISPARITAS MASIH ADA !!!!!

22. Apa Dampak yang TerjadiApa Dampak yang Terjadi
dengan Situasi Ini?dengan Situasi Ini?
Akumulasi
Kelompok
Populasi
Rentan
Kejadian Luar
Biasa (KLB)
PD3I
Dampak Sosio-
Ekonomi yang
besar
(high economic
loss)
Generasi
Penerus Bangsa
yang hilang
atau tidak
berkualitas

23. KLB DIFTERI
• Suatu wilayah dinyatakan KLB Difteri jika ditemukan 1 (satu)
kasus difteri klinis yaitu orang dengan gejala Laringitis,
Nasofaringitis atau Tonsilitis ditambah pseudomembran putih
keabuan yang tak mudah lepas dan mudah berdarah di faring,
laring dan tonsil dan dilaporkan dalam 24 jam
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi atau Menteri dapat menetapkan daerah
dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah
satu kriteria KLB (Permenkes 1501 Tahun 2010 tantang Jenis
Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangan)

24. KASUS DIFTERI TAHUN 2017
• Jumlah kasus 1 Januari – 4 November 2017 : 591
kasus
dengan 32 kematian (5,4%)
• Dilaporkan dari 95 kabupaten/kota di 27 provinsi
• Jumlah kasus terbanyak pada usia 5 -9 tahun,
namun
demikian juga cukup banyak pada kelompok umur
lainnya.

25. Faktor resiko
• Akumulasi Kelompok Rentan Yang Tidak Mendapat
Imunisasi Berdasarkan cakupan imunisasi difteri dalam 10 tahun terakhir, tren
cakupan imunisasi difteri nasional pada bayi walaupun selalu mencapai target >95%,
namun masih terdapat populasi bayi yang tidak mendapat imunisasi.
• Kepadatan Penduduk
Kepadatan rumah yang lebih dari lima penghuni meningkatkan resiko terjadinya
penularan. Kejadian KLB difteri sering terjadi pada daerah dengan kepadatan
penduduk tinggi.
• Mobilisasi Penduduk
Hampir diseluruh wilayah KLB difteri mobilitas penduduk sangat mudah baik antara
kabupaten, antar kecamatan dan antar desa.

26. KASUS DAN KEMATIAN DIFTERI PER PROVINSI
JANUARI – NOVEMBER 2017
PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH KASUS KEMATIAN
ACEH 9 76 3
BANTEN 8 57 3
JAWA TIMUR 33 265 11
GORONTALO 1 1 0
BABEL 2 3 2
KALIMANTAN BARAT 1 3 1
KALIMANTAN TENGAH 1 1 0
LAMPUNG 1 1 0
PAPUA 1 1 0
SULAWESI SELATAN 1 3 0
SULAWESI TENGGARA 1 4 0
SULAWESI TENGAH 1 1 0
RIAU 2 8 0
SUMATERA BARAT 3 17 0
SUMATERA SELATAN 2 2 0
SUMATERA UTARA 1 2 0
JAWA TENGAH 4 12 0
DKI JAKARTA 4 13 2
JAMBI 4 4 0
JAWA BARAT 15 117 10
TOTAL 95 591 32
Kab/Kota terdampak

27. KABUPATEN/KOTA DENGAN KASUS DIFTERI
TAHUN 2017
2017 : 591 kasus

28. PENYEBAB KLB
Adanya Immunity Gap (kesenjangan/kekosongan kekebalan) dalam
populasi. Hal ini akibat adanya akumulasi kelompok yang rentan
terhadap difteri yang tidak mendapat/tidak lengkap mendapat
imunisasi.

29. LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN
DIFTERI
• Semua kasus Difteri dilakukan penyelidikan epidemiologi dan
penemuan kasus
kontak dan karier
• Ditentukan ada tidaknya penularan dan penyebaran kasus Difteri
• Rujukan segera kasus Difteri ke Rumah Sakit dan pemberian
antibiotika profilaksis pada kasus kontak dan karier
• Tatalaksana kasus di Rumah Sakit, penempatan kasus di ruang
isolasi, dan
mengurangi kontak dengan orang lain
• Melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) di

30. DASAR STATUS KLB
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Pasal 12 :
Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka
wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular
yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukantindakan-
tindakan penanggulangan seperlunya
Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang
Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya
 DIFTERI termasuk
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Daerah
Penetapan Status KLB
Pelaksanaan ORI
(Permenkes 12/2017)

31. Dasar Hukum ORI
• Surat Dirjen P2P Kemkes RI Nomor : SR.02.06./II/3149/2017
tanggal 6 Desember perihal Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa Penyakit Difteri  Bupati / Walikota
• Surat Dirjen P2P Kemkes RI Nomor : SR.02.06./II/3150/2017
tanggal 6 Desember perihal Teknis Pelaksanaan Outbreak
Response Immunization (ORI) Difteri  Kadinkes Kab/Kota

32. Dasar Hukum(2)
• Surat Edaran Dirjen Yankes Nomor : HK.02.02/III/6138/2017
tanggal 18 Desember Tentang Dukungan Penanggulangan
Peningkatan Kasus Difteri di Beberapa Daerah
• Surat Dirjen P2P Kemkes RI Nomor : UM.01.05/1/3274/2017
tanggal 21 Desember perihal Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa (KLB) Difteri  Kadinkes Provinsi dan Kadinkes Kab/Kota

33. Dasar Hukum(3)
• Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor :
443.33/9612/2017 tanggal 20 Desember
Perihal Kewaspadaan Dini KLB Difteri di Kab.
Garut
• Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor :
440/9613/2017 tanggal 20 Desember Perihal
Penetapan Status KLB Difteri di Kab. Garut
• Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor :
440/...../2018 tanggal 09 Januari Perihal
Penanggulangan KLB Difteri melalui ORI

34. Kriteria Penetapan KLB
(Pasal 6, Permenkes 1501/2010)
• Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada
• Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu
• Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode
sebelumnya
• Jumlah penderita baru dalam 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali
• Angka kematian kasus suatu penyakit (CFR) dalam 1 (satu) menunjukkan kenaikan
50%
34

35. UPAYA YANG DILAKUKAN
35

36. UPAYA SUDAH & SEDANG DILAKSANAKAN
• Penatalaksanaan suspek dan kasus difteri secara berjenjang
• Penyediaan Anti Difteri Serum (ADS) untuk setiap kasus difteri (+)
• Pemantauan semua kasus yang mengalami gejala panas dan sakit
tenggorokan
• Penyelidikan epidemiologi setiap kasus positif dan suspek difteri
• Melaksanakan pengambilan spesimen, pengiriman bahan dan
pengambilan hasil konfirmasi Lab

37. Lanjutan........
• Pemberian obat profilkasis kepada individu riwayat kontak
maksimal 2 minggu
• Koordinasi penanggulangan KLB difteri secara internal Dinas
Kesehatan dan faskes
• Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan
daerah dan seluruh camat, serta SKPD terkait
• Sosialisasi dan surat dukungan dari ikatan profesi
• Pemberian imunisasi massal Tetanus dfteri (Td) bagi petugas
kesehatan Dinas Kesehatan, puskesmas, serta rumah sakit
• Pemetaan wilayah kasus
• Surveilans ketat secara aktif dan pasif
• Sosialisasi melalui media massa elektronik dan cetak

38. RENCANA TINDAK LANJUT
• Melakanakan rapat koordinasi persiapan ORI dengan Kepala Puskesmas  HARI INI
• Melaksanakan kegiatan Outbreak Response Immunization (ORI) secara masal
selektif di lokasi kasus 3 putaran  Februari, Maret, dan September 2018
• Bersama BPBD melaksanakan kegiatan upaya tanggap darurat KLB difteri (21 hari ke
depan)
• Memperkuat cakupan pelayanan imunisasi dengan kegiatan sweeping pada daerah
cakupan rendah