Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan Kepala Badan POM terkait penerapan reformasi birokrasi dan penguatan pengendalian intern di Badan POM. Beberapa poin kuncinya adalah memperluas peran pengawasan inspektorat, meningkatkan kapabilitas APIP, melibatkan satuan kerja dalam pengendalian intern melalui tiga lapis pertahanan, dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi terutama di bidang penguatan pengaw

1. SAMBUTAN DAN ARAHAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Dr.Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App.Sc

2. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
2005-2025
Pembangunan aparatur negara
dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme
aparatur negara dan untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik, baik di
pusat maupun di daerah agar mampu
mendukung keberhasilan pembangunan
di bidang lainnya.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025
Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang
Pedoman Pelaksanaan RB

3.  Badan POM menerjemahkan 8 (delapan) area perubahan
tersebut kedalam 8 (delapan) bidang, yaitu:
1) Manajemen Perubahan (Birokrasi dengan integritas dan
kinerja yang tinggi);
2) Penataan peraturan Perundang-undangan (Regulasi
yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif);
3) Penataan dan Penguatan Organisasi (Organisasi yang
tepat fungsi dan tepat ukuran);
4) Penataan Tata Laksana (System, proses dan prosedur
kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance);

4.  8 (delapan) bidang RB ......:
5) Penataan Sistem Manajemen SDM (SDM aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja
tinggi dan sejahtera);
6) Penguatan Akuntabilitas (Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi);
7) Penguatan Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme); dan
8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat).
(9) Selain itu diperlukan adanya kegiatan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

5. 1. Undang-undang nomor 1Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008

6.  Membangun SPIP secara berkelanjutan pada
akhirnya ditujukan untuk menciptakan:
(1) Pelaporan keuangan pemerintah yang handal,
(2) Kegiatan yang efektif dan efisien,
(3)Taat pada peraturan, serta
(4) Iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi
(clean government), memperkuat akuntabilitas
yang akhirnya menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance)
serta menunjang keberhasilan penerapan
reformasi birokrasi di Badan POM.

7. Unsur SPIP yang terdiri dari :
(1) Lingkungan Pengendalian;
(2) Penilaian Resiko;
(3) Kegiatan Pengendalian;
(4) Informasi dan Komunikasi;
(5) Pemantauan.
Harus diterapkan secara
terintegrasi dan menjadi bagian
integral dari kegiatan instansi
pemerintah.

8. ARAH
KEBIJAKAN

9. Mendorong perubahan paradigma pengawasan intern
dimana Inspektorat harus memperluas peran pengawasan
yang telah diembannya. Perubahan peran pengawasan
dilakukan dengan menitikberatkan pada 5 (lima) hal yaitu:
a) Memberikan fungsi assurance (penjaminan mutu).
b) Fungsi consulting (konsultasi) kepada manajemen.
c) Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparatur negara; dan
d) Memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi
sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami
implikasi hukum atas kebijakan publik.
e) Membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi manajemen risiko
yang telah maupun akan dikembangkan satuan kerja Badan POM.
1

10. Mendukung peningkatkan kapabilitas APIP
yang memadai, baik dari aspek kelembagaan,
proses bisnis/tata kelola pengawasan,
maupun SDM. Peningkatan kapabilitas APIP
dengan menggunakan model Internal Audit
Capability Model (IA-CM).
2

11. Melibatkan Satuan Kerja/Unit Kerja Mandiri dalam
pengendalian intern Badan POM dengan
menitikberatkan unsur pemantauan melalui melalui 3
(tiga) lapis pertahanan/Three lines of defense.
3
PENERAPAN SPIP
Unit Operasional
Satgas SPIP
Inspektorat
 Unit operasional (manajemen) menerapkan
pengendalian intern sepanjang waktu.
 OKI (Operasionalisasi Unit Kepatuhan
Intern/Satgas SPIP) membantu manajemen
pada setiap level organisasi dengan melakukan
pemantauan penerapan pengendalian intern.
 Inspektorat memberikan asurans dan
konsultasi penerapan pengendalian intern.

12.  Pertama merupakan tanggungjawab manajemen
operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi
dengan menjalankan pengendalian intern secara terus
menerus.
 Kedua dibentuk untuk membantu efektifitas
manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan
pengendalian intern pada waktu-waktu yang
ditentukan,
 dan lini ketiga adalah auditor (APIP) yang bertugas
untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan
pengendalian intern dengan waktu dan cakupan
kegiatan lebih fleksibel dari yang dilaksanakan oleh
UKI
3

13. Mengimplementasikan dan memantau program-
program Reformasi Birokrasi secara konsisten
terutama pada Bidang Penguatan Pengawasan
mengenai
▪ Gratifikasi,
▪ Penerapan SPIP,
▪ Pengaduan Masyarakat,
▪ Penanganan Whistle – Blowing System,
▪ Penanganan Benturan Kepentingan,
▪ Pembanguan Zona Intregitas (ZI) menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
4