Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•6,856 views
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (10)
Similar to Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Similar to Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) (20)
More from The Vision and Insight Corner
More from The Vision and Insight Corner (20)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
- 1. ARAHAN MENTERI PAN DAN RB PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA BPKP TAHUN 2013 Jakarta, Juni 2013 1
- 2. PERMASALAHAN PENGAWASAN INTERNAL 1. Tidak independen 2. Tidak profesional 3. Mekanisme sistem yang lemah Perlu reformasi di bidang pengawasan (RUU – Sistem Pengawasan Intern 2
- 3. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah 2. Berkurangnya tingkat korupsi dan penyimpangan dalam rangka menuju kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3. Meningkatnya profesionalisme dan independensi APIP melalui pemberdayaan SDM yang berkompeten dan berintegritas 3
- 4. RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH Mengatur tentang: 1. Sistem Pengawasan Intern yang efektif, efisien, dan sinergis 2. Optimalisasi kinerja pengawasan intern dalam rangka pelayanan publik yang prima menuju kesejahteraan masyarakat 3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang Profesional, Independen, dan Kompeten (Reformasi kelembagaan / SDM APIP) 4
- 5. SUBSTANSI RUU - SPIP REFORMASI BUSINESS PROCESS REFORMASI MANAJEMEN REFORMASI KELEMBAGA AN DAN SDM RUU - SPIP 5
- 6. REFORMASI KELEMBAGAAN/SDM Inspektorat Nasional Inspektor at Provinsi Inspektor at K/L Inspektora t Kab/Kota SDM yang Profesional & Independen 6
- 7. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia 7
Editor's Notes
- Permasalahan utama dari penerapan Sistem Pengawasan Intern adalah Tidak Independen dan Tidak Profesionalnya SDM APIP, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah, serta Mekanisme Sistem Pengawasan yang belum dapat menjamin terwujudnya hasil pengawasan sebagamana yang diharapkan masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengatur berjalannya sistem pengawasan secara efektif.
- Substansi utama dari UU SPIP ini adalah untuk melakkan perubahan/perbaikan dalam hal profesionalisme (business process), sistem manajemen (kompetensi), dan independensi (memperbaiki struktur kelembagaan dan SDM APIP).
- Dalam reformasi di bidang kelembagaan maupun SDM, dengan UU SPIP ini diharapkan, baik lembaga maupun SDM APIP menjadi lebih berdaya. Untuk itu, memang diperlukan SDM yang mampu memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan, yaitu antara lain profesional, independen, kompeten, dan berintegritas. SDM yang memenuhi persyaratan tersebut yang seharusnya menempati posisi-posisi di Inspektorat Nasional, Inspektorat kementerian/lembaga, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten/Kota.Inspektorat nasional yang tentunya nanti berasal dari (BPKP) akan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang persyaratan-persyaratan, kompetensi dan profesionalisme SDM yang dapat menjadi Irjen, Inspektur ataupun auditorRekrutmen Irjen/Inspektur/Auditor akan menjadi Open Carrer SystemKondisi ini tentunya akan menjadi peluang yang luar biasa bagi para auditor BPKP untuk meningkatkan karirnya dan salah satun permasalahan BPKP yaitu menumpuknya auditor-auditor berpangkat IIID dapat diselesaikan
- Peluang: 33 Provinsi500 Kab/Kota76 K/L76 x 4 = InspekturCareer Path BPKPDibuka/Selektif