Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Similar to Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN : • PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL • PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Amanat : •UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006 SPIP VISI – MISI PRESIDEN • Mengutamakan hard control, soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika) • KKN
- 4. 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah : 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Instansi Pemerintah 4. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- 6. Apa sebenarnya SPI dan SPIP? SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
- 7. 7 Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 8. 8
- 9. 9 NO URAIAN WASKAT SPIP 1 Definisi Alat Proses 2 Sifat Statis Dinamis 3 Framework 8 Unsur 5 Unsur (26 Subunsur) 4 Tanggungjawab Pelaksanaan Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi 5 Keberadaan Berdiri sendiri Terintegrasi 6 Penekanan § Pengawasan Atasan Langsung § Pengawasan Fungsional • Lingkungan Pengendalian • Penilaian Risiko
- 10. 10 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN U N I T A U N I T B K E G I A T A N 1 K E G I A T A N 2 PENGAM ANAN ASET EFEKTIF& EFISIEN KEGIATAN YANG KEANDALAN LAP KEU KETAATAN PERATURAN
- 11. Identifikasi Risiko Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps. 43 Analisis Risiko
- 17. 17 SPIP PEMERINTAH Tertib Terkendali Efisien Efektif Keyakinan Memadai Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah Akuntabel Transparan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PUBLIK • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan • Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban UU 33/2004
- 18. 18 PEMERINTAH PUSAT (K/L) DUKUNG AKUNT. PRESIDEN PEMERINTAH DAERAH DUKUNG AKUNT. PRESIDEN RAKYAT P O A C Strong Internal Control (SPIP) (Risk Management & Good Governance) AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI RESPONSIBILITAS
- 19. PRESIDEN MENTERI/PIM. LEMBAGA GUB /BUP/WALIKOTA Melalui: 1. Kegiatan yg Efektif & Efisien 2. Keandalan Lap Keu 3. Pengamanan Aset 4. Ketaatan Peraturan FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP 19 12 3
- 20. S S S A M S PRESIDEN NKRI KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Siapa KATEGORI RUANG LINGKUP TUJUAN KOMPE- TENSI (KSA) KSA: Knowledge, Skill, Attitude S S S + M +M +M (PASs) SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melakukan + A + A +A Apa (Obyek) Bupati Wkota M: Menteri; G: Gubernur BUN BUN: Bendahara Umum Negara M& G B P K P > 75% 25% Akuntansi Mgmn Berjen- jang Akunta- bilitas Bupati/ Wkota Akunta- bilitas Akunta- bilitas Menteri & Gubernur Presiden STRA- TAKTIS TEGIS TEKNIS NASIO- NAL Kasus besar (Big Fish) K/L Prov Kasus regional fungsi pengawasan fungsi pengawasan fungsi pengawasan Pem Kab/kota Kasus-kasus Sektoral daerah AKUNTABILITASPENGELOLAANKEUANGANNEGARA LaporanKeuangandanKinerja Back Up - Teknis - SDM Itjen/Irtama /Inspekt Inspektorat Bawasda SPIP SISDAL RISIKO 1 Sistem Ruang Lingkup Sistem Pengend . Intern (K3I) Aparat Was Kewenangan Lapis Kemampuan KetKet Moni- toring RECEIVING Dis - patchin g Con- trolling Nasional Presiden X BPKP Reviu LKPP, Diklat , Pendmpngan , Audit, Eval , Invest, Tuj Ttt . Strategik /Nasional X X Irjen / Irtama Reviu Tupoksi Dept/ LPND (TAKTIS) X X Bawasda Reviu Tupoksi Pemda (TEKNIS) Sistem Ruang Lingkup Sistem Pengend . Intern (K3I) Aparat Was Kewenangan Lapis Kemampuan KetKet Moni- toring RECEIVING Dis - patchin g Con- trolling Nasional Presiden X BPKP Reviu LKPP, Diklat , Pendmpngan , Audit, Eval , Invest, Tuj Ttt . Strategik /Nasional X X Irjen / Irtama Reviu Tupoksi Dept/ LPND (TAKTIS) X X Bawasda Reviu Tupoksi Pemda (TEKNIS) M: Menteri G: Gubernur U: UPT B/W: Bupati/Walikota Pulahta Info Display F e e d b a c k GM B/ W > 75%25% Disiplin ilmu lain Spesifik PASs : President’s Accountability Systems (C3I) C3I : Command, Control, Communication & Information System Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SIM PIP & & SIM PIP : Sistem Inf Manajemen Pengend. Intern Pemerintah
- 21. NO TAHAPAN KEBUTUHAN KEGIATAN 1 Pemahaman (Knowing) • Pemahaman, • Penyamaan persepsi • Sosialisasi • Diklat 2 Pemetaan (Mapping) Kondisi, tujuan, gap Diagnostic assessment 3 Infrastruktur (Norming) Membangun infrastruktur sistem • Kebijakan • SOP 4 Internalisasi (Forming) Mendesiminasi infrastruktur yang sudah dibangun/diperbaiki • Implementasi • Internalisasi 5 Pengembangan berkelanjutan (Performing ) Pemanfaatan SPIP (memetik kegunaan) • Monitoring • Evaluasi TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP
- 22. .