Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas pidato Ir. Soekarno di depan Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 dimana ia mengusulkan konsep dasar negara. Ia menjelaskan bahwa setiap negara membutuhkan fondasi yang kokoh seperti halnya bangunan membutuhkan landasan. Fondasi ini berupa gagasan pokok yang menjadi acuan dalam mengatur kehidupan bernegara.

1. Kata Pengantar
Hanya oleh karunia Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa menyelesaikan pembuatan
makalah ini, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya.
Makalah ini saya susun untuk menyelesaikan tugas dari guru dengan judul makalah
“Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi”. Sistematika makalah ini dimulai
dari pengantar yang merupakan apersepsi atas materi yang telah dan akan dibahas
dalam bab tersebut yang dirangkai dengan peta konsep. Selanjutnya, pembaca
akan masuk pada inti pembahasan dan diakhiri dengan penutup berupa
kesimpulan dan saran. Dengan makalah ini, diharapkan pembaca dapat mengkaji
berbagai fenomena dan permasalahan yang mereka temui sehari-hari dalam hidup
bermasyarakat.
Saya juga berterima kasih atas dukunga guru dan teman, sehingga makalah ini
dapat saya buat berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lewati. Semoga
makalah ini dapat disimpan dengan baik, agar dapat terus dipelajari, dan dapat
memberikan wawasan baru bagi yang membacanya.
Akhirnya, sesuai pepatah “tiada gading yang tak retak,” saya mengharapkan saran
dan kritik atau penilaian tentang cara saya menyusun dan membuat makalah ini.
Kebenaran dan kesempurnaan hanya Allahlah yang Punya dan Mahakuasa. Saya
juga berterima kasih pada pihak yang membantu pembuatan dan penyusunan
makalah ini. Termasuk yang membantu mencetak makalah ini.
Terima Kasih
Kotabaru,
Februari 2014
Kelompok I
1

2. Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................... 1
Daftar Isi .................................................................... 2
Bab I Pendahuluan .......................................................... 3
Bab II Pembahasan ........................................................... 4
1. Pengertian Dasar Negara .................................................. 4
2. Subtansi Dasar Negara .................................................... 4
Bab III Penutup .............................................................. 9
1. Kesimpulan ................................................................ 9
2. Saran ..................................................................... 9
Bab I
2

3. (pendahuluan)
Dalam pidato di depan Sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang
kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila, Ir. Soekarno
mengusulkan konsep dasar negara. Ia antar lain mengatakan sebaga
berikut.
“paduka tuan ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka Tuan ketua kehendaki!
Paduka tuan ketua minta dasar, minta Philosophische gondslag, atau jikalau kita boleh
memakai perkataan yang muluk-muluk, paduka tuan ketua yang mulia meminta suatu
“Weltanschauuung“, di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu”.
”kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak
diantara negeri yang merdeka itu berdiri di atas satu
”Weltanschauuung“. Hilter
mendirikan
Jermania
di
atas
‘national-sozialistische
Weltanschauuung’, filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang
didirikan oleh adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas suatu
“Weltanschauuung“,
yaitu
Marxistische,
Historish-materialistische
Weltanschauuung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas „Tennoo Koodoo
Seishin’. Di atas ‘tennoo Koodoo Seishin’ Inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi
Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu „Weltanschauuung„ , bahkan di
atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua
yang mulia : Apakah „Weltanschauuung„ kita, jikalau kita hendak mendirian Indonesia
yang merdeka?”.
Kutipan diatas menunjukkan bahwa ibarat orang hendak mendirikan
sebuah gedung yang memerlukan fondasi atau landasan yang kokoh,
begitu pulalah kiranya jika sebuah bangsa hendak mendirikan negara.
Bangsa itu memerlukan landasan bagi bangunan negara yang kokoh
pula. Karena hakikat hidup bernegara adalah mengatur kehidupan
bersama sehingga terwujud kesejahteraan bersama, maka fondasi itu
tentu berupa gagasan pokok/dasar yang menjadi acuan pokok (dasar
dan sumber) aturan ketika sebuah bangsa hendak mengatur
kehidupannya.
Bab II
3

4. (Pembahasan)
1. Pengertian Dasar Negara
Istilah dasar negara memiliki padanan kata philosophische grondslag (Belanda)
berarti norma (lag) dasar (gronds) yang bersifat filsafati (philosophische),
dan Weltanschauuung (Jerman) berarti pandangan mendasar (anschauuung)
tentang dunia (welt).
Jadi, kedua istilah itu mempunyai kesamaan makna, yaitu: ajaran atau teori yang
merupakan hasil pemikiran mendalam (pemikiran filsafati) mengenai dunia dan
kehidupan di dunia, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan
pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu
negara. Ajaran semacam itu dalam bahasan inggris disebut ideology, yang kita
terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ideologi.
Beberapa definisi tentang ideologi menurut para ahli, menunjukkan bahwa ideologi
selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok sebagai berikut:
1. Gagasan-gagasan di dalam ideologi bersifat sistematis; artinya, gagasan tersusun
secara padu, unsur-unsurnya tidak bertentangan satu sama lain.
2. Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya atau yang
mempercayainya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.
3. Gagasan-gagasan yang ada di dalam sebuah ideologi masih berupa gagasan dasar atau
umum, sehingga memerlukan penjabaran agar isa dilaksanakan/operasioal.
Contoh :
Bangsa Amerika dan bangsa-bangsa Barat lainnya umumnya menganut ideologi
libelarisme, yang dalam bidang ekonomi berupa kapitalisme.
Sampai tahun 1990-an kebanyakan bangsa yang hidup di Eropa Timur masih
menganut ideologi sosialisme dan/ atau komunisme/ Marxisme. Bangsa Cina di RRC
dan bangsa Korea di Korea Utara sampai kini asih menganut ideologi komunisme.
Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila.
Jadi, dasar negara sesungguhnya sama dengan ideologi negara, sama dengan dasar
filsafat kenegaraan atau pandangan dasar kenegaraan.
2. Subsansi Dasar Negara
Sebuah dasar negara umumnya dikembangkan berdasarkan keyakinan tertentu
tentang hakikat manusia. Pada umumnya diakui bahwamanusia adalah makhluk
ciptaan uhan yang memiliki dua dimensi, yaitu sebagai makhluk pribadi sekaligus
4

5. makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki kebebasan individual,
sementara sebagai makhluk sosial manusia terikat dalam kebersamaan.
Ada pemikir dasar negara yang mengutamakan salah satu dari kedua dimensi itu.
Namun ada juga yang melihatkeduanya sebagai sesuatu yang padu, tidak bisa
dipisah-pisahkan. Liberalisme misalnya, lebih mengutamaka kebebasan atau sisi
individualitas manusia. Sedangkan sosialisme lebih mengutamakan dimensi
kebersamaan atau sosialitas manusia. Pandangan tentang hakikat manusia itu
menentukan pandangan tentang ajaran moral, kehidupan politik, dan kehidupan
ekonomi yang harus diperjuangkan para penganut dasar negara yang
bersangkutan.
1. Liberalisme
Dalam liberalisme manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas, rasional, dan mampu
memperbaiki diri sendiri (Macridis, 1986; Goodwin, 1982). Manusia adalah makhluk
bebas dan bermartabat mulia yang kebebasan dan martabatnya tidak boleh diganggu
gugat oleh siapapun. Manusia itu saling berbeda satu dengan yang lain, karena secara
alamiah mereka bebas dan merdeka. Kebebasan manusia adalah nilai utama dalam
ajaran liberalisme. Bahkan kebebasan itu menjadi sarana bagi setiap individu dalam
mengejar kepentingan mereka masing-masing.
Ajaran moral liberalisme
Liberalisme mengandung prinsip-prinsip/ajaran moral, politik, dan ekonomi yang
mengatur kehidupan bersama. Prinsip moral liberalisme adalah pengakuan atas
hak-hak asasi manusia seperti hak kebebasan, hak kemuliaan, dan hak hidup
manusia. Kekerasan terhadap manusia tidak dapat diterima kecuali dalam
peperangan, yang dimaksudkan untuk mempertahankan kebebasan masyarakat itu
sendiri. Libera isme juga menjunjung tinggi toleransi. Masyarakat liberal bangga
atas sikap toleran mereka, dan sekaligus menentang penindasan terhadap
pandangan-pandangan yang berbeda atau ekstrem.
Ajaran politik liberalisme
Prinsip politik liberalisme mencakup pengakuan atas hak-hak asasi politik, seperti
hak-hak berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun
tertulis, hak partisipasi, hak memutuskan bentuk kenegaraan yang akan dibangun,
dan hak menentukan kebijakan pemerintah. Perwujudan hak berbicara dan hak
memilih mensyaratkan kebebasan warga untuk memilih beragam doktrin politik
yang berkembang di masyarakat. Olh karea itu, pemilihan umum harus diikuti
oleh banyak partai politik.
Menurut Henry B. Mayo, dmokrasi yang dikembangkan berdasarkan liberalisme di
Barat dilandasi oleh sejumlah nilai. Nilai-nilai itu menjadi landasan etis dalam
pelaksanaan demokrasi di negara-negara barat. Beberapa nilai tersebut antara lain
adalah sebagai berikut :
5

6. 1.
2.
3.
4.
5.
Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai
Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
Membatasi penggunaan kekerasan sampai seminimal mungkin
Mengakui dan menggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat seperti,
keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan sebagainya
6. Menjamin tegaknya keadilan
Ajaran Ekonomi Liberalisme
Dalam bidang ekonomi, kebebasan juga menjadi nilai utama liberalisme. Kebebasan
terkait erat dengan prinsip laissez-fairi, yang keinginan campur tangan
negarasedikit mungkin dan kebebasan semaksimal mungkin bagi perjuangan
kepetingan masing-masing individu. Kemakmuran masing0masing orang
diusahakan dengan jalan memberi kesempatan sebebas-bebasnya kepada masingmasing orang untuk mengejar kepentingan dirinya. Liberalisme mengutamakan
perekonomian swasta, sistem perdahgangan bebas, atau kapitlisme. Liberalisme
mengakui dan menjamin hak-hak dan kebebasan-kebebasan perorangan dalam
kegiatn ekonomi. Liberalisme juga menghargai hak seserang untuk memuaskan
keinginan-keinginan menurut caranya sendiri dan untuk menggunakan
kekayaannya sesuai keputusan pribadi masing-masing.
1. Sosialisme
Sosialisme lahir sebagai reaksi atas krisis sosial akibat industrialisasi dan cara produksi
liberal-kapitalisme di abad ke- 19. Sistem ekonomi kapitalis yang digerakkan oleh
prinsip persaingan bebas antar pihak dalam mencari sebanyak mungkin keuntungan
pribadi telah menempatkan kaum buruh dalam posisi ang semakin lemah,
terbelenggu oleh kemiskinan, ketergantungan, penghisapan, dan keterbelakangan di
hadapan kaum pemodal yang semakin kaya dan sejahtera.
Ajaran moral sosialisme
Sosialisme berpandanagn bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk kretif dan
dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melaluyi kerja bersama. Manusia
pada dasarnya berwatak sosial dan memiliki rasa kesetiakawanan atau solidaritas.
Oleh karena itu, maka kerjasama/koperasi itu merupakan sesuatu yang alamiah
bagi manusia, dan skaligus merupakan organisasi sosial yang diperlukan manusia.
Sosialisme berpendapat bahwa manusia saling tergantung tidak saja dalam hal
materi namun juga dalam hal budaya dab spiritual. Manusia tidak mungkin
sepenuhnya berada di luar masyarakat. Manusia adalah makhluk yang dibentuk
oleh lingkungan, bukan pribadi yang memiliki sifat-sifat turunan atau bawaan
semata.
Ajaran ekonomi sosialisme
6

7. Menurut Heuken SJ (1988), pokok-pokok ajaran dan teori sosialisme meliputi hal-hal
berikut ini:
1. Penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi;
pengambilalihan alat-alat produksi oleh negara atau langsung oleh kaum buruh;
pembagian kembali milik pribadi.
2. Perlindungan bagi kaum buruh terhadap penghisapan kemiskinan, pengangguran
dalam betukn jaminan kerja bagi semua; pembentukan koperasi produktif bagi
kaum buruh; pemberian hak bagi kaum buruh untuk ikut dalam penentuan kebijan
perusahaan melalui wakil-wakil buruh atau melalui serikat-serikat buruh;
partisipasi dalam laba perusahaan atau ikut memiliki perusahaan.
3. Perubahan struktur kekuasaan ekonomi dengan jalan pengawasan negara terhadap
perusahaan monopoli, pengaembangan perusahaan milik negara, perencanaan
produksi dan pembagian hasil produksi oleh negara.
4. Perubahan struktur kekuasaan dengan memaksakan pengakuan terhadap
kesamaan kedudukan semua warga negara, atau dengan penyerahan kekuasaan
kepada kelas yang bekerja saja.
5. Perjuangan melawan privilese-privilese pendidikan yang dimiliki oleh kelas
menengah dan kelas atas.
Ajaran politik sosialisme
Menurut pandangan sosialisme, bekerja dalam sistem kapitalis tidak dapat dinikmati
karena sistem kerjanya bersifat eksploitatif. Sedangkan bekerja dalam sistem
sosialis pasti menyenangkan karena berwatak sosial. Kerja dalam sistem kapitalis
telah menimbulakan kemiskinan yang secara mencolok ditunjukkan oleh
ketidakmampuan buruh untuk membeli barang-barang yang telah diproduksinya
sendiri. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi keprihatinan utama sosialisme.
1. Marisme/komunisme
Marxisme/Komunisme adalah ajaran Karl Marx yang kemudian direvisi oleh Lenin,
Stalin, dan Mao Tze Dong.
Ajaran moral komunisme
Prinsip moral utama komunisme adalah bahwa segala jalan dianggap halal, asal
membantu mencapai tujuan, termasuk pemerintahan diktatur oleh partai komunis.
Ini terbukti dngan dilakukannya pembunuhan massal di Rusia, RRC dan Kamboja,
dan peistiwa Madiun dan G-30-S/PKI. Setiap bentuk asli komunisme pasti ateis,
karena komunisme berdasarkan materialisme, yang menyangkal adanya jiwa
rohani dan Tuhan, sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama.
1. Pancasila
Menurut pancasila, manusia pada hakikatnya makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
yang bersifat mono-dualis. Manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk
7

8. sosial. Menurut pancasila kedua hal itu harus selaras dan seimbang. Kebebasan
individu tidak boleh merusak semangat kerjasama antarwarga, namun kerjasama antar
warga juga tidak boleh mematikan kebebasan individu.
Sistem politik yang sesuai dengan dasar pancasila adalah sistem demokrasi tidak
langsung atau demokrasi perwakilan. Sistem perekonomian yang dikehendaki adalah
sistem ekonomi kerakyatan dimana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utamanya.
Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demorkrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan,
kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Negara mengambil peran penting dalam kehidupan ekonomi dengan menguasai sektorsektor perekonomian yang “menguasai hajat hidup orang bayak”, “bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” dan memanfaatkannya bagi “sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Namun sektor swasta juga harus mengambil peran
dalam kegiatan ekonomi. Demikian pula halnya dengan koperasi, yang merupakan
wadah kegiatan ekonomi rakyat di luar sektor swasta. Hak milik pribadi dijamin dan
dilindungi oleh negara, namun juga diakui bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.
Hak-hak kaum buruh dan fakir miskin juga dijamin dan dilindungi.
Bab III
(Penutup)
Kesimpulan
8

9. 1. Setiap bangsa mendirikan negara dengan didasarkan pada dasar negara
tertentu.
2. Dasar negara adalah prinsip-prinsip atau norma dasar yang harus
dijadikan dasar dan sumber bagi seluruh hukum yang akan disusun
dalam satu negara
3. Dasar negara menjadi pedoman hidup bernegara baik bagi
penyelenggara negara maupun rakyat
4. Terdapat berbagai macam dasar negara seperti, liberasisme,
sosialisme, komunisme.
5. Bangsa Indonesia menjadikan pancasila sebagai dasar negaranya.
Saran
Mari kita bersatu untuk menjaga kesatuan negara kita dan tetap
berpegang kepada dasar negara kita yaitu Pancasila. Terutama bagi
kitapelajar, yang masih berusaha mengenal negara kita lebih dekat, dan
kita harus memilii impian untu meningkatkan kualitas negarakita baik
dalam hal politik, ekonomi, sosial maupun dalam hal budaya kita. Mari
cintai tanah air kita dan buktikan melalui tindakan kita sehari-hari!
9