Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya untuk proyek konstruksi. Dokumen ini menjelaskan tahapan penerapan SMK3, dasar hukum, pihak-pihak terkait beserta peran dan tanggung jawab masing-masing, serta beberapa ketentuan penting mengenai penerapan SMK3 dalam kontrak proy

1. PENERAPAN SMK3 DALAM
PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH

2. TAHAPAN PENERAPAN
SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PU
1. Tahap pra-konstruksi (rancangan konseptual meliputi
studi kelayakan/Feasibility Study, survey dan
investigasi, Detail Engineering Design, serta
penyusunan dokumen pengadaan);
2. Tahap pengadaan (procurement);
3. Tahap Pelaksanaan konstruksi;
4. Tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.

3. DASAR HUKUM
1. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya;
3. SKB Menaker dan Menteri PU No : 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri PU Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Konsultansi;

4. UNDANG UNDANG NO. 18 TAHUN 1999
Tentang JASA KONSTRUKSI
Pasal 22 (2) huruf.l. :
perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para
pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan
sosial;
Pasal 23 (2)
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang
keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan
tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya
tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Bintek k3 2012

5. PERATURAN PEMERINTAH NO: 29 TH. 2000
Tentang PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 17 : Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa
butir a :
menyusun dokumen penawaran yang memuat
a.rencana dan metode kerja,
b.rencana usulan biaya,
c.tenaga terampil dan tenaga ahli,
d.rencana, dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja
dan peralatan.
Bintek k3 2012

6. PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1. SATKER
2. PPK
3. ULP

7. PERAN
SATKER
Mengalokasikan biaya penerapan SMK3
Konstruksi Bidang PU untuk organisasi
Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja,
antara lain untuk:
1. Penyediaan sarana dan prasarana K3
2. Program pembinaan penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU
Pasal 15
Ayat d

8. BIAYA PENERAPAN SMK3
1. Penyiapan RK3K
2. Sosialisasi dan Promosi K3
3. Alat Pelindung Kerja
4. Alat Pelindung Diri
5. Asuransi dan Perijinan
6. Personil K3l
7. Fasilitas sarana kesehatan
8. Rambu-rambu
9. Lain-lain terkait pengendadilan risiko K3
Pasal 20
Ayat 1

9. PERAN
PPK
a) Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk
setiap paket pekerjaan konstruksi;
b) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya
K3 Konstruksi;
c) Dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan
potensi bahaya K3 Konstruksi, PPK dapat mengacu
hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi
dengan Ahli K3 Konstruksi;
d) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang
didalamnya memperhitungkan biaya penyelenggaraan
SMK3 Konstruksi Bidang PU;
PASAL 16
Ayat a s/d f

10. PERAN
PPK
e) Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak
yang didalamnya memuat ketentuan penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU;
f) Membahas dan mengesahkan RK3K yang
disusun oleh Penyedia Jasa pada saat rapat
persiapan pelaksanaan, atas dasar rekomendasi
Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
PASAL 16
Ayat a s/d f

11. PERAN
POKJA
a) Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam
biaya umum.
b) Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi
Bidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan
kepada PPK untuk dilengkapi.
c) Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai
kriteria yang didalamnya memuat:
1. Uraian Pekerjaan;
2. Potensi Bahaya;
3. Identifikasi bahaya K3;
4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dok usulan teknis
5. Evaluasi teknis utk menilai pemenuhan persyaratan K3 yg
tertuang dlm RK3K, dilakukan thp sasaran dan program K3
6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi utk pekerjaan yg
mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat
mensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan
7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan
yang mempunyai potensi bahaya K3 rendah.
PASAL 17
Ayat a s/d e

12. PERAN
POKJA
d. Memberikan penjelasan pada saat
anwijzing tentang potensi dan identifikasi
serta menuangkan dalam berita acara
aanwijzing tentang potensi dan identifikasi
bahaya dari pekerjaan konstruksi yang
akan dilelangkan.
e. Menilai pemenuhan RK3K terkait dengan
ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan
Barang/Jasa
PASAL 17
Ayat a s/d e

13. PERPRES 70/2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NO. 54/2010 TENTANG
PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

14. Penjelasan Pasal 66 Ayat 5
1. HPS DIGUNAKAN SEBAGAI:
a. ….
b. Dasar utk menetapkan batas tertinggi penawaran yg sah utk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan
Pengadaan Jasa Konsultansi yg menggunakan metoda Pagu
Anggaran;
Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya overhead
yang meliputi antara lain biaya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, keuntungan dan beban pajak.

15. MENGHITUNG BIAYA SMK3
Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dialokasikan
dalam biaya umum yang mencakup:
a. Penyiapan RK3K;
b. Sosialisasi dan promosi K3;
c. Alat pelindung kerja;
d. Alat pelindung diri;
e. Asuransi dan perijinan;
f. Personil K3
g. Fasilitas sarana kesehatan;
h. Rambu-rambu;
i. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3

18. TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI

26. BAB I. UMUM
BAB II. IKP
BAB III. LDP
BAB IV. LDK
BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
BAB VI. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI
BAB VII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
BAB VIII. BENTUK RANCANGAN KONTRAK
BAB IX. SSUK
BAB X. SSKK
BAB XI. SPEKTEK DAN GAMBAR
JKS-Bintek k3 2014
DAFTAR BAB DALAM SBD

27. BAB I. UMUM
DEFINISI RK3K
JKS-Bintek k3 2014

28. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
BUKU 01 TANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI (PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG)
……….
9. Isi Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
9.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a. ………
g. Formulir RK3K
10. ……
11. Pemberian Penjelasan
11.1 ……………
11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada
peserta mengenai :
a. .........
l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk
kondisi dan bahaya;
JKS-Bintek k3 2014

29. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
16. Dokumen Penawaran
16.1 ……………
16.2 Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri
atas:
a. .........
g. RK3K;
17. Harga Penawaran
17.1 ……….
17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan
serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta
biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah
diperhitungkan dalam total harga penawaran.

30. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
25. Pembukaan Dokumen Penawaran
25.1 ……………
25.8 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para
peserta mengenai kelengkapan/pemenuhan Dokumen
Penawaran yang meliputi :
a. .........
h. RK3K;
28. Evaluasi Penawaran
28.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur
JKS-Bintek k3 2014

31. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
28.14 Evaluasi Administrasi
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
1. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan
dipenuhi/dilengkapi:
a) ………..
f) RK3K
28.15 Evaluasi Teknis
a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
b. ……………..
c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
1) …………
2) Penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap:
a) …………..
f) RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3
yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan
risiko bahaya K3.

32. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (1)
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
23. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat
persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
23.2. RK3K disusun paling sedikit berisi:
a. Kebijakan K3
b. Organisasi K3
c. Perencanaan K3
• Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko K3
• Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
• Sasaran dan Program K3
d. Pengendalian Operasional K3
e. Pemeriksanaan dan Evaluasi Kinerja K3
f. Tinjauan Ulang Kinerja K3

33. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(2)
23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lokasi pekerjaan;
23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RK3K
jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa
kompensasi;
23.5 Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan
persetujuan PPK;
23.6 Persetujuan PPK terhadap RK3K tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia

34. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(2)
23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan;
23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RK3K jika terjadi
addendum kontrak dan peristiwa kompensasi;
23.5 Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan persetujuan PPK;
23.6 Persetujuan PPK terhadap RK3K tidak mengubah kewajiban
kontraktual penyedia
24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Program Mutu;
b. Rencana K3 Kontrak;

35. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(3)
49. Perlindungan Tenaga Kerja
49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan personilnya pada program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
personilnya untuk memenuhi peraturan keselamatan kerja. Pada
waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta personilnya
dianggap telah membaca dan memahami peraturan
keselamatan kerja.

36. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(4)
49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada
setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada)
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan
berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada
PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
kejadian.

37. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(5)
51. Asuransi
51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
a. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi
terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja
untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lainnya yagn
tidak dapat diduga;
b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;
c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan
termasuk dalam nilai kontrak.

38. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(6)
64. Harga Kontrak
64.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan,
beban pajak dan biaya overhead termasuk
penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) dan semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lainnya serta biaya asuransi yang harus
dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket
pekerjaan konstruksi.

39. BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN
GAMBAR
11. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metoda Pelaksanaan/Metoda Kerja
a. Identifikasi bahaya harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan
pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan
kecelakaan kerja;
b. ..
c. ..
d. Setiap metoda kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus diidentifikasi bahayanya, diuji
efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokal/tanah/cuaca,
alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis
serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konsturksi dan
pekerja/operator, maka metoda kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan
prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahahami oleh pekerja/operator;
e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya harus dilengkapi
dengan metode kerja, yang selamat dan aman. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak
harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi,
serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja
terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah, berpasir yang mudah longsor
dengan kedalaman 1,5 m atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi
pekerja untuk naik/turun;

40. BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR
a. ……..
b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. diatas harus mempunyai kemampuan untuk
melakukan proses manajemen risiko (identifiikasi bahaya, penilaian risiko dan
pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya,
dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada
bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metoda kerja/konstruksi tersebut telah
dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar
K3 yang berlaku;
c. …
d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 ditas harus mempunyai
kemampuan melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap
sebelum memluai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risio
telah diidentifikasi dan dibeirkan tindakan pencegahan tehadap kecelakaan kerja
dan/atau penyakit di tempat kerja;
e. Setiap identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko, sebelum diterapkan
harus ditinjau dan dievaluasi keandalan dan ketepatannya oleh Ahli K3 Konstruksi;
f. Dalam melaksanakan identifikasi bahaya harus dilaksanakan oleh Ahli K3
Konstruksi/berkonsultansi dengan Ahli K3 Konstruksi.

41. TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Gedung Utama lt 10 Jl.Pattimura No.20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. +62-21-72797847
http://binakonstruksi.pu.go.id