Dokumen tersebut merupakan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. RK3K ini berisi kebijakan K3, organisasi pengelolaan K3, perencanaan K3 termasuk identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, serta pengendalian operasional K3 untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan secara aman.

1. 1

2. 2
Rencana K3 Kontrak (RK3K)
RK3K adalah dokumen lengkap rencana penye-
lenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan
merupakan satu kesatuan dengan dokumen
kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat
oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna
Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana
interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna
Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi
Bidang PU.

3. 3
1. BENTUK RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN
Dibuat oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan kontrak, dibahas dan
ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.
.................
RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KONTRAK (RK3K)
[Logo & Nama
Perusahaan] [digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan]
DAFTAR ISI
A. Kebijakan K3 Proyek
B. Organisasi K3
C. Perencanaan K3
C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko K3
C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
C.3. C.3. Sasaran dan Program K3
D. Pengendalian Operasional K3
E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
F. Tinjauan Ulang Kinerja K3
PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA
KONTRAK
Jenis K3 Kontrak (RK3K)

4. 4

5. A. KEBIJAKAN K3
................................................................................................................................................
[diisi oleh penyedia jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3
berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten].
Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang
dilaksanakan.
Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta
peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang
terkait dengan K3;
3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.
B. PERENCANAAN K3
Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus
menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut.
B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, Dan Biaya.
Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan
Biaya K3 sesuai dengan format pada Tabel 1.
5

6. TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO,
PENGENDALIAN RISIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA [digunakan
untuk usulan penawaran]
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
halaman : ….. / …..
Ketentuan Pengisian Tabel 1:
Kolom (1), (2) dan (3) diisi oleh PPK di dalam dokumen pengadaan;
Kolom (4) sampai dengan (7) diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran;
6

7. B.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya
Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai
acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut :
1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (sudah diganti dengan UU No. 2
Tahun 2017);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
....... [diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU]
PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) .........................
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
..........................
Jabatan
7

8. Pengendalian Operasional K3
Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus
mencakup upaya pengendalian seluruh kegiatan konstruksi di tempat kerja, di
antaranya :
1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 Konstruksi yang dituangkan
dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas;
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan;
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat di tempat kerja;
4. Program-program rinci pelatihan sesuai upaya pengendalian;
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3, identifikasi bahaya,
penilaian risiko dan pengendaliannya.

9. No Kode dokumen Uraian P-D-C-A
1 P6-WK-K3LM-01 Penilaian Risiko
2 P6-WK-K3LM-02 Peraturan dan Undang-Undang
3 P6-WK-K3LM-03 Rencana K3LM
4 P6-WK-K3LM-04 Dokumentasi, Pengendalian Dokumen & Rekaman
5 P6-WK-K3LM-05 Konsultasi dan Komunikasi
6 P6-WK-K3LM-06 Perolehan Kontrak Baru
7 P6-WK-K3LM-07 Rekruitment dan Pelatihan
8 P6-WK-K3LM-08 Prasarana & Lingkungan Kerja
9 P6-WK-K3LM-09 Desain & Pengembangan
10 P6-WK-K3LM-10 Pembelian
11 P6-WK-K3LM-11 Identifikasi & Mampu Telusur Produk ( IMTP )
12 P6-WK-K3LM-12 Identifikasi, Penanganan ,Penyimpanan & Perlindungan Produk
13 P6-WK-K3LM-13 Pengendalian Proses Produksi
14 P6-WK-K3LM-14 Kesiagaan & Tanggap Darurat
15 P6-WK-K3LM-15 Pemantauan dan Pengukuran
16 P6-WK-K3LM-16 Rapat Koordinasi & RTM
17 P6-WK-K3LM-17 Audit Internal
18 P6-WK-K3LM-18 Analisa Data
19 P6-WK-K3LM-19 Tindakan Koreksi & Pencegahan
20 P6-WK-K3LM-20 Perbaikan Berkelanjutan
ACTION
CHECK
DO
PLAN
DOKUMEN PROSEDUR PEMENUHAN K3
CONTOH DOKUMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL
9

10. RK3K Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib
melengkapi/menyempurnakan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
pengendalian risiko K3 untuk diserahkan, dibahas, dan ditetapkan pada saat
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/Pre Construction Meeting (PCM) sesuai
lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

11. 1. BENTUK RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN
Dibuat oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan kontrak, dibahas dan
ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.
.................
RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KONTRAK (RK3K)
[Logo & Nama
Perusahaan] [digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan]
DAFTAR ISI
A. Kebijakan K3 Proyek
B. Organisasi K3
C. Perencanaan K3
C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko K3
C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
C.3. Sasaran dan Program K3
D. Pengendalian Operasional K3
E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
F. Tinjauan Ulang Kinerja K3
Rencana K3 Kontrak (RK3K)
Pelaksanaan
11

12. A. KEBIJAKAN K3
[Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3
berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang
dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer
proyek/kepala proyek].
1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada
kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
2. Kepala proyek/project manager harus mengesahkan Kebijakan K3.
3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
• Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
• Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
• Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.
12

13. 13
Jakarta, April 2014
ttd
Manajer Proyek
PT. JAYA ABADI

14. 14
Diisi dengan:
1. Struktur Organisasi
2. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
3. Kompetensi yang diperlukan oleh personil pada organisasi K3
B. ORGANISASI K3

15. 15
Suatu organisasi yang berada di dalam suatu perusahaan
yang mengurusi segala bentuk permasalahan mengenai
keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan di
perusahaan yang bersangkutan.
Contoh Struktur
Organisasi K3

16. STRUKTUR ORGANISASI PROYEK :
MENGGAMBARKAN POSISI K3 MEMADAI UNTUK BERJALAN
K3
TANGGUNGJAWAB UTAMA :
MANAJER PROYEK
MANAJER K3
16

17. Contoh Str.Organisasi Tanggap
Darurat
17

18. 18

19. 19

20. 20
Dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi
awal dan Penyedia Jasa harus menyampaikan pengendalian
risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal
tersebut.
1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian
Risiko K3;
2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan
Persyaratan lainnya;
3. Sasaran dan Program K3.
C. PERENCANAAN K3

21. 21
C.1. Identifikasi bahaya,
Penilaian Risiko K3 dan
Pengendalian Risiko K3

22. 22
CONTOH Tabel 2.1: Identifikasi Bahaya,
Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian
Risiko K3 dan Penanggung Jawab K3

23. 23
 Kolom (1), (2) dan (3) diisi oleh PPK dan dimuat dalam dokumen
pengadaan;
 Kolom (1), (2) dan (3) dilengkapi sesuai kebutuhan lapangan oleh
Penyedia Jasa untuk diserahkan, dibahas dan ditetapkan pada saat
PCM;
 Kolom (8) diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum
memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas);
 Kolom (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) diisi oleh Penyedia Jasa dengan
menyesuaikan dengan kolom (1), (2) dan (3) yang dilengkapi/
disempurnakan untuk diserahkan, dibahas dan ditetapkan pada
saat PCM (telah memperhitungkan penilaian risiko dan skala
prioritas).
Ketentuan Pengisian

24. 24
 Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan, diisi oleh PPK dalam dokumen
pengadaan.
 Kolom (2) : - Pada saat proses penawaran, kolom (2) diisi pekerjaan berisiko
K3 yang ditetapkan oleh PPK yang dituangkan dalam
dokumen lelang.
- Pada saat Penyedia Jasa ditetapkan sebagai pemenang lelang,
kolom (2) diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko
K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan untuk
diserahkan dan dibahas pada saat Pre Construction Meeting untuk
ditetapkan oleh PPK.
 Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul, diisi oleh
PPK dalam dokumen pengadaan.
 Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan
(penjelasan rinci lihat di lampiran 1), wajib diisi oleh Penyedia
Jasa untuk diserahkan, dibahas, dan ditetapkan pada saat
Pre Construction Meeting.
 Kolom (5) : Diisi dengan nilai (angka) keparahan (penjelasan rinci liat di
lampiran 1)
Cara Pengisian

25. 25
 Kolom (6) : Perhitungan Tingkat Risiko K3 adalah Nilai
Kekerapan x Keparahan (penjelasan rinci lihat di
lampiran 2);
 Kolom (7) : Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item
pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi,
sedang dan rendah, dengan penjelasan :
prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang),
dan prioritas 3 (risiko rendah).
Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item
pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1)
dalam upaya pengendalian risiko K3.
………lanjutan

26. 26
Kolom (8) : Diisi bentuk pengendalian risiko K3.
Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki
pengendalian risiko [Eliminasi, Substitusi,
Rekayasa, Administrasi, Alat Pelindung Diri *)]
 Kolom (9) : Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali
risiko K3.
………lanjutan

27. 27
Keterangan:
Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti
material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau
dieliminasi.
Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian
namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu.
Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/
atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.
Contoh: penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik
kecil untuk bekerja di ketinggian.
Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau
peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan.
Contoh: menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya
untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian.
………lanjutan

28. 28
Keterangan:
 Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur
untuk bekerja secara aman.
Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk
mengurangi terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap sumber
bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu,
pemasangan rambu-rambu keselamatan .
 Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat pelindung diri yang
memenuhi standard dan harus dipakai oleh pekerja pada semua
pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Contoh: Pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada
pekerjaan pengelasan.
………lanjutan

29. 29
Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan
K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan
SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut :
 UU No. 2 Tahun 2-17 tentang Jasa Konstruksi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang
Penerapan SMK3;
 dan seterusnya.
C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-
Undangan dan Persyaratan Lainnya.

30.  UU No. 2 Tahun 20017 tentang Jasa
Konstruksi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 50
tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
 Surat Keputusan Bersama Menteri
Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan
Umum No. KEP
.174/MEN/86 dan No.
104/KPTS/1986;
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 05/PRT/M/2014;
 Dan peraturan terkait lainnya.
30
Contoh Pemenuhan Peraturan
Perundang-Undangan

31. 31
Contoh
Pemenuhan
Peraturan
Perundang-
Undangan
PP No. 50 tahun 20012
Permen PU N0. 05 tahun 2014

32. 32
Sasaran
1. Sasaran Umum:
Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (Zero Fatal Accident)
pada pekerjaan konstruksi.
2. Sasaran Khusus:
Sasaran khusus adalah sasaran rinci per kegiatan yang
berisiko K3 yang disusun guna tercapainya Sasaran
Umum.
C.3. Sasaran dan Program K3

33. 33
Program
Ketentuan dalam penyusunan progam K3:
1. Program K3 dibuat, diterapkan dan dipelihara untuk mencapai
sasaran K3;
2. Penunjukkan penanggung jawab pelaksana program K3 pada setiap
item pekerjaan yang berisiko K3;
3. Cara dan jangka waktu untuk melaksanakan program; dan
4. Mengkaji program secara rutin dan terencana, dan menyesu-
aikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai.
Penyusunan program K3 sesuai dengan Tabel 2.3. Contoh Tabel
Sasaran dan Program K3.

34. 34
Contoh Tabel 2.3: Sasaran dan Program K3)
JKS-BINTEK SMK3-2014
Contoh Tabel
Sasaran &
Program

35. Contoh Tabel
Sasaran & Program 35

36. 36
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom (2) diisi oleh PPK, diambil dari Tabel 2.1. Kolom (2);.
3. Kolom (3) diisi oleh Penyedia Jasa, diambil dari Tabel 2.1.
Kolom (8), untuk diserahkan, dibahas, dan ditetapkan pada saat
Pre Construction Meeting (PCM);
5. Kolom (4)-(10) diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran
dan PCM (telah memperhitungkan penilaian risiko dan skala
prioritas, sehingga dapat memperhitungkan Biaya K3 dari hasil
penyusunan Program K3 pada Kolom (6) dan Kolom (7));
Ketentuan Pengisian

37. 37
5. Cara Pengisian
Kolom (1) : Nomor urut kegiatan;
 Kolom (2) : Uraian pekerjaan sesuai dengan tahapan pekerjaan;
 Kolom (3) : Upaya pengendalian merujuk pada Tabel 2.1 kolom (8);
 Kolom (4) : Uraian dari sasaran yang ingin dicapai terhadap upaya
pengendalian pada kolom (3);
 Kolom (5) : Tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif
ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada
kolom (4);
 Kolom (6) : Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan
program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari
kolom (5);
……….lanjutan

38. 38
 Kolom (7) : Jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan
program kerja atas sasaran yang hendak dicapai;
 Kolom (8) : Indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan
pelaksanaan program;
 Kolom (9) : Bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam
rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi
sepanjang waktu pelaksanaan;
 Kolom (10): Penanggung jawab pelaksana program;
……….lanjutan

39. 39
Pengendalian operasi berupa prosedur kerja/petunjuk kerja yang harus
mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2.1, di antaranya :
1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 Konstruksi yang
dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas;
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada
contoh Tabel 1.2;
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi KD tempat kerja;
4. Program-program rinci pelatihan sesuai upaya pengendalian pada
contoh Tabel 1.2;
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang
tertera pada contoh Tabel 2.1 identifikasi bahaya, penilaian risiko
dan pengendaliannya, kolom (6), (7), dan (8).
D. Pengendalian Operasi K3
JKS-BINTEK SMK3-2014

40. CONTOH
40

41. CONTOH
41

42. No Kode dokumen Uraian P-D-C-A
1 P6-WK-K3LM-01 Penilaian Risiko
2 P6-WK-K3LM-02 Peraturan dan Undang-Undang
3 P6-WK-K3LM-03 Rencana K3LM
4 P6-WK-K3LM-04 Dokumentasi, Pengendalian Dokumen & Rekaman
5 P6-WK-K3LM-05 Konsultasi dan Komunikasi
6 P6-WK-K3LM-06 Perolehan Kontrak Baru
7 P6-WK-K3LM-07 Rekruitment dan Pelatihan
8 P6-WK-K3LM-08 Prasarana & Lingkungan Kerja
9 P6-WK-K3LM-09 Desain & Pengembangan
10 P6-WK-K3LM-10 Pembelian
11 P6-WK-K3LM-11 Identifikasi & Mampu Telusur Produk ( IMTP )
12 P6-WK-K3LM-12 Identifikasi, Penanganan ,Penyimpanan & Perlindungan Produk
13 P6-WK-K3LM-13 Pengendalian Proses Produksi
14 P6-WK-K3LM-14 Kesiagaan & Tanggap Darurat
15 P6-WK-K3LM-15 Pemantauan dan Pengukuran
16 P6-WK-K3LM-16 Rapat Koordinasi & RTM
17 P6-WK-K3LM-17 Audit Internal
18 P6-WK-K3LM-18 Analisa Data
19 P6-WK-K3LM-19 Tindakan Koreksi & Pencegahan
20 P6-WK-K3LM-20 Perbaikan Berkelanjutan
ACTION
CHECK
DO
PLAN
DOKUMEN PROSEDUR PEMENUHAN K3
CONTOH DOKUMEN PENGENDALIAN OPERASIONAL
42

43. 43

44. Inspeksi Gondola
Inspeksi Gondola Inspeksi Gondola
Inspeksi Gondola
Sarana
PENGAWASAN - INSPEKSI
44

45. 45
LAPORAN INSPEKSI K3K
(Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi
)

46. 46
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN K3K
(Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi )

47. 47
Proyek : No : Hal :…../……
A. LAPORAN KECELAKAAN
1. InformasiUmum
Harikejadian Kecelakaan : Jamkejadian kecelakaan : Cuaca : Cerah Mendung
TglKejadian Kecelakaan : Tempat Kecelakaan : Hujan
2. Klasifikasi kecelakaan : Fatal Rawat Medis/Inap P3K(laporan yg diisicukup no. 1, 4, 6, 7, 9 &usia)
Tindakan Medis Hilang bagian tubuh Property/alat rusak
3. Data KorbanKecelakaan 4. Status Korban
Nama Korban : Kecelakaan Fatal Pekerja/Staf
Identitas KTP/ SIMNo : Pekerja
Usia : Nama Perusahaan / Mandor
Alamat :
5. TindakanAwalyangdilakukanterhadapkorban Jabatan / jenis pekerjaan
P3K dikirimke RS
LAPORANKECELAKAANKERJA,
INVESTIGASIDANPENYELESAIAN

48. 48

49. Perencanaan K3
Pengendalian dan Operasi
 Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan
yang dilaksanakan pada Elemen Pengendalian dan Operasi K3, berdasarkan upaya
pengendalian pada Elemen Perencanaan K3
E. PEMERIKSAAN DAN
EVALUASI KINERJA K3
Pemeriksaan
dan Evaluasi
49

50. 50

51. Audit Internal Audit Internal
Audit Internal
Audit Internal
Sarana
PEMERIKSAAN DAN EVALUASI KINERJA K3
51

52.  Tinjauan ulang penerapan SMK3 Konstruksi dilakukan secara
berkala sesuai jadwal dalam program K3.
 Tinjauan ulang membahas hasil evaluasi /inspeksi dan
kesesuaiannya terhadap:
 Kebijakan K3;
 Sasaran dan Program K3;
 Hasil temuan inspeksi penerapan K3;
 Efektifitas penerapan SMK3 Konstruksi ;
 Keselamatan Kerja /terjadi kecelakaan kerja.
F. TINJAUAN ULANG PENERAPAN
SMK3 KONSTRUKSI
52

53. No Permasalahan
Rencana Tindak
Lanjut
Target
Waktu
Status PIC
Elemen 5.1.
TINJAUAN MANAJEMEN
Nomor
Revisi ke
Tanggal Berlaku
: 5.1./SMK3/UT/2011
: 00 (draft)
: …………………………..
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAGEMENT
Peserta : (Daftar Hadir Terlampir)
………………………………………, …………………. 2011
Disetujui oleh: Dibuat oleh:
(…………………………………………..) (…………………………………………..)
Dewan Direksi Project Manager
53

54. CHEKLIST MONITORING SMK3 KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
1. ASPEK K3 DALAM KONDISI UMUM;
2. ASPEK K3 DALAM PENGOPERASIAN ALAT BERAT,
GENERATOR SET, POWER TOOL DAN PANEL;
3. ASPEK K3 PADA PEKERJAAN SECARA UMUM;
4. PENGENDALIAN BAHAYA KHUSUS PADA PEKERJAAN
BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN PERUMAHAN;
5. PENGENDALIAN BAHAYA KHUSUS PADA PEKERJAAN
JALAN DAN JEMBATAN;
6. PENGENDALIAN BAHAYA KHUSUS PADA PEKERJAAN
BENDUNGAN DAN IRIGASI.
54

55. A ASPEK K3 PADA KONDISI UMUM
1
Gerbang Proyek/
Akses Masuk
Proyek
a
Terdapat Papan
Nama Informasi
Proyek
Papan Nama Proyek, Nama
Kontraktor, Nama Konsultan,
Nilai Proyek, IMB dll
Undang-Undang RI No.14
Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 15 Huruf (d.).
Lampiran II Permen PU
No.12/PRT/M/2014, B.3 (b)
b
Pagar pengaman
area proyek
Pagar proyek dalam kondisi
baik, lurus, rata, vertikal,
terawat, di cat, tidak ada bagian
yang rusak/ jebol/ rubuh, kuat
menahan laju kendaraan yang
hilang kendali, dapat
mengurangi dampak
kecelakaan dan jarak paling
dekat dengan marka jalan
sejauh 0.6m
Permenaker No. 1 tahun 1980
Bab 2, Pasal 5 (1), Permen PU
No. 19/PRT/M/2011, Pasal 34
(b) & Pasal 36
c Bendera
Terpasang bendera K3,
Bendera Merah Putih dan
bendera perusahaan, posisi
bendera merah putih lebih
tinggi dari bendera lainnya
Kepmenaker No.1135 tahun
1987 : Bendera K3
55

56. 56