Surat edaran ini memberikan petunjuk teknis tentang biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan konstruksi, mencakup definisi, perincian kegiatan, status satuan, dan format isian satuan kegiatan penyelenggaraan sistem tersebut.

1. +
BIAYA KESELAMATAN
KONSTRUKSI

2. SURAT EDARAN
NOMOR: 11/SE/M/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BIAYA PENYELENGGARAAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3. 1. Definisi
2. Perincian kegiatan penyelenggaraan Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi
3. Status satuan perincian kegiatan
penyelenggaraan Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi
4. Petunjuk isian satuan perincian kegiatan
penyelenggaraan Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi.
Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup:
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai
petunjuk teknis dalam melaksanakan
perincian biaya penyelenggaraan Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi dan
bertujuan untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Rp
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

4. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERINCIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMKK
1. Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK),
antara lain:
• Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi;
• Pembuatan prosedur dan instruksi kerja; dan
• Penyiapan formulir.
2. Sosialisasi, promosi dan pelatihan, antara lain:
• Induksi K3 (Safety Induction);
• Pengarahan K3 (Safety Briefing);
• Pertemuan mengenai keselamatan (Safety Meeting, SafetyTalk, dan/atauTool Box Meeting);
• Pelatihan K3;
• Sosialisasi HIV/AIDS;
• Simulasi K3;
• Spanduk (banner);
• Poster; dan
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

5. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) , meliputi:
•APK antara lain:
• Jaring pengaman (Safety Net);
• Tali keselamatan (Life Line);
• Penahan jatuh (Safety Deck);
• Pagar pengaman (Guard Railling);
• Pembatas area (Restricted Area);
• Pelindung jatuh (Fall Arrester); dan
• Perlengkapan keselamatan bencana.
PERINCIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMKK
• APD antara lain:
• Helm pelindung (Safety Helmet);
• Pelindung mata (Goggles, Spectacles);
• Tameng muka (Face Shield);
• Masker selam (Breathing Apparatus);
• Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff);
• Pelindung pernafasan dan mulut (Masker);
• Sarung tangan (Safety Gloves);
• Sepatu keselamatan (Safety Shoes);
• Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe
Cap);
• Penunjang seluruh tubuh (Full Body Harness);
• Jaket pelampung (Life Vest);
• Rompi keselamatan (Safety Vest); dan
• Celemek (Apron/Coveralls).

6. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4. Asuransi dan Perizinan, antara lain:
•Asuransi Pelaksanaan Kontruksi;
•Asuransi;
•Surat Izin Laik Operasi (SILO);
•Sertifikat Kompetensi Operator yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan;
•Surat Pengesahan Organisasi K3 (P2K3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
•Perizinan terkait lingkungan kerja.
5. Personel K3 Konstruksi, antara lain:
•Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas K3;
•Petugas tanggap darurat;
•Petugas P3K;
•Petugas pengatur lalu lintas (Flagman);
•Tenaga paramedis dan/atau kesehatan; dan
•Petugas kebersihan lingkungan.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERINCIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMKK

7. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, antara lain :
• Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain)
• Ruang P3K (tempat tidur pasien, tabung oksigen, stetoskop, timbangan berat badan, tensi meter, dan lain-lain);
• Peralatan pengasapan (Fogging);
• Obat pengasapan; dan
• Ambulans.
7. Rambu-Rambu yang diperlukan, antara lain :
• Rambu petunjuk;
• Rambu larangan;
• Rambu peringatan;
• Rambu kewajiban;
• Rambu informasi;
• Rambu pekerjaan sementara;
• Jalur evakuasi (Escape Route);
• Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick);
• Kerucut lalu lintas (Traffic Cone);
• Lampu putar (Rotary Lamp); dan
• Lampu selang lalu lintas.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERINCIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMKK

8. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi (sesuai lingkup
pekerjaan dengan kebutuhan lapangan), antara lain:
• Ahli Lingkungan;
• Arsitek;
• AhliTeknik Jalan;
• AhliTeknik Jembatan; dan/atau
• AhliTeknik Bangunan Gedung.
9. Lain-lain Terkait Pengendalian Risiko K3 dan Keselamatan Konstruksi, antara
lain:
• Pemeriksaan dan pengujian peralatan;
• Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
• Sirine;
• Bendera K3;
• Lampu darurat (Emergency Lamp);
• Pemeriksaan lingkungan kerja:
•Limbah B3
•Polusi suara
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERINCIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMKK
• Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);
• Program inspeksi dan audit;
• Pelaporan dan penyelidikan insiden;
• Patroli keselamatan; dan/atau
• Closed-circuitTelevision (CCTV).

9. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Keterangan:
• Alat Pelindung Kerja (APK) sesuai pada angka 3 huruf a nomor 1 dan nomor 2 harus dalam kondisi baru dan mengikuti standar
yang berlaku.
• Alat Pelindung Diri (APD) sesuai pada angka 3 huruf b harus dalam kondisi baru dan mengikuti standar yang berlaku.
• Standar warna helm yang dipergunakan, sebagai berikut:
• Tamu proyek – warna putih polos;
• Tim proyek:
– Pelaksana – warna putih polos dilengkapi dengan 1 strip (8 mm);
– Kepala pelaksana – warna putih polos dilengkapi dengan 2 strip (2 x 8 mm);
– Kepala proyek – warna putih polos dilengkapi dengan 3 strip berukuran @ 8mm, dan 1 strip 15 mm di bagian paling
atas.
• Pekerja pada Unit K3 – warna merah;
• Pekerja pada Unit kerja Sipil – warna kuning;
• Pekerja pada Unit kerja Mekanikal Elektrikal (ME) – warna biru;
• Pekerja pada Unit kerja Lingkungan – warna hijau; dan
• Jika ada logo perusahaan, ditempatkan di bagian tengah dan depan pelindung kepala.
9
PERINCIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMKK

10. Status Satuan
Satuan pekerjaan yang terdapat pada perincian
kegiatan penyelenggaraan Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi sebagaimana tercantum
dalam lampiran adalah satuan habis pakai pakai.
Dalam hal terdapat perbaikan pekerjaan pada
masa pemeliharaan, tanggung jawab Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi tetap
menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
Bukti penerapan kegiatan penyelenggaraan
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari
laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
01
02
03
STATUS SATUAN PERINCIAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMKK
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

11. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Satuan perincian penyelenggaraan Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi
dimasukkan dalam daftar kuantitas dan
harga dengan besaran biaya sesuai dengan
kebutuhan, memperhatikan tingkat risiko
Keselamatan Konstruksi, jumlah pekerja
yang direncanakan, jenis pekerjaan
konstruksi, lokasi pekerjaan, dan waktu
pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Format isian satuan perincian kegiatan
penyelenggaraan Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.
PETUNJUK ISIAN SATUAN
PERINCIAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN
KONSTRUKSI

12. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
CONTOH PETUNJUK ISIAN SATUAN PERINCIAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SMKK DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Keterangan
NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN
UKURAN
KUAN-
TITAS
HARGA
SATUAN (Rp.)
TOTAL HARGA
(Rp.)
KET
1 Penyiapan RKK antara lain :
a
PembuatanManual,Prosedur,
Instruksi Kerja, Izin Kerja; dan
Formulir;dan
Set
Memperhatikan
jumlah dan jenis
pekerjaan yang
dikerjakan
b
PembuatanKartu Identitas
Pekerja (KIP).
Lb
Memperhatikan
perkiraan jumlah
pekerja
A Sub Total Penyiapan RKK jumlah (a-b)
NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN
UKURAN
KUAN-
TITAS
HARGA
SATUAN
(Rp.)
TOTAL
HARGA
(Rp.)
KET
1 Penyiapan RKK antara lain :
a
PembuatanManual,Prosedur,
Instruksi Kerja, Izin Kerja; dan
Formulir;dan
Set 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Memperhatikan
jumlah dan jenis
pekerjaan yang
dikerjakan
b
PembuatanKartu Identitas
Pekerja (KIP).
Lb 100 7.000,00 700.000,00
Memperhatikan
perkiraan jumlah
pekerja
A Sub Total Penyiapan RKK 2.700.000,00
A. Format Rincian SMKK
B. Contoh Format Rincian SMKK untuk Pekerjaan Gedung
1. Uraian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam
tabel, disesuaikan dengan jenis pekerjaan
konstruksi yang dilaksanakan;
2. PPK menetapkan perincian uraian pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan;
3. Jumlah minimal kebutuhan personel K3
Konstruksi ditetapkan oleh pengguna jasa yang
dituangkan pada dokumen tender;
4. Satuan Konsultasi dengan Ahli terkait
Keselamatan Konstruksi dilaksanakan untuk
pekerjaan segmentasi pemaketan menengah
dan besar, sedangkan untuk pemaketan
segmentasi kecil dilaksanakan apabila
diperlukan.

13. TERIMA KASIH
Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Kosntruksi,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110
Telp. 021-72786108 Fax. 021.7266637
http://bpksdm.pu.go.id/pppk
balai.pusbinpk@gmail.com