4. PASAL 6
BAGIAN KETIGA: RKK
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SMKK
5. PASAL 6
PENYUSUNAN RKK
Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, penyedia
jasa menyusun RKK yang memuat elemen SMKK yang
terdiri atas:
a. Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja
dalam keselamatan konstruksi
b. Perencanaan keselamatan konstruksi
c. Dukungan keselamatan konstruksi
d. Operasi keselamatan konstruksi
e. Evaluasi kinerja penerapan SMKK
17. PASAL 7
BAGIAN KETIGA: RKK
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SMKK
18. PASAL 7
KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA
KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam
keselamatan merupakan kegiatan penyusunan
kebijakan untuk mengembangkan budaya
berkeselamatan, terdiri dari dari sublemen
a. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan
internal
b. Organisasi pengelola SMKK
c. Komitmen keselamatan konstruksi dan
partisipasi tenaga kerja
d. Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya,
dan dukungan
19. PASAL 8
BAGIAN KETIGA: RKK
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SMKK
20. PASAL 8
Elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi
Elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi
merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas
subelemen:
a. IBPRP;
b. rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan
tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan
program; dan
c. pemenuhan standar dan peraturan perundang-
undangan Keselamatan Konstruksi.
21. PASAL 9
BAGIAN KETIGA: RKK
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SMKK
22. PASAL 9
komponen pendukung Keselamatan Konstruksi
Elemen dukungan Keselamatan Konstruksi
merupakan komponen pendukung Keselamatan
Konstruksi yang terdiri atas subelemen:
a. sumber daya berupa teknologi, peralatan, material,
dan biaya
b. kompetensi tenaga kerja
c. kepedulian organisasi
d. manajemen komunikasi
e. informasi terdokumentasi.
24. PASAL 10
Elemen operasi Keselamatan Konstruksi
Elemen operasi Keselamatan Konstruksi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan
kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan
Konstruksi,
yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
a. perencanaan implementasi RKK;
b. pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi;
c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat;
dan
d. investigasi kecelakaan Konstruksi.
26. PASAL 11
Elemen operasi Keselamatan Konstruksi
Elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas subelemen:
a. Pemantauan atau inspeksi dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan melalui penentuan metode,
kriteria, dan prosedur inspeksi terkait SMKK. Pemantauan atau inspeksi
dilakukan berdasarkan jadwal inspeksi yang telah ditetapkan dan
dituangkan dalam lembar periksa.
b. Audit paling sedikit dilakukan dengan menentukan kriteria penerapan
RKK
c. Evaluasi dilakukan dengan menentukan metode evaluasi kepatuhan dan
pengambilan tindakan.
d. Tinjauan Manajemen dilakukan paling sedikit dengan merencanakan dan
menetapkan prosedur dan laporan dalam tinjauan manajemen.
e. Peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi memuat tindakan
perbaikan
pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak dan
atau sebagai tindak lanjut hasil tinjauan manajemen
28. PASAL 12
Elemen operasi Keselamatan Konstruksi
(1) Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran
kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK
pengawasan hanya memuat:
a. prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan;
b. formulir izin kerja yang telah ditandatangani; dan
c. laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
(2) Dalam hal pekerjaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi,
tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan
Konstruksi.
30. • Setiap calon Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
harus menyusun dan menyampaikan RKK
penawaran dalam dokumen penawaran
• RKK penawaran merupakan bagian persyaratan
tender.
• Dalam hal Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
telah ditetapkan sebagai pemenang tender, RKK
penawaran harus dimutakhirkan menjadi RKK
pelaksanaan.
32. RKK SEDERHANA
Dalam melakukan Pekerjaan Konstruksi dengan
Risiko keselamatan konstruksi kecil melalui
pengadaan langsung, Penyedia Jasa menyusun RKK
sederhana. RKK sederhana paling sedikit memuat :
a. Kebijakan Keselamatan Konstruksi
b. Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung
kerja
c. IBPRP sederhana
d. Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya
e. Jadwal inspeksi
40. Laporan Pekerjaan
Konstruksi
Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan
sesuai dengan kemajuan pekerjaan, untuk kondisi tertentu, tata cara pelaporan ini dapat disesuaikan
dengan pertimbangan peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan dengan tetap memastikan
tercapainya pengendalian pekerjaan konstruksi
Jenis laporan pada pekerjaan konstruksi:
1. Laporan pelaksanaan pekerjaan
2. Laporan pengawasan
a. Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
b. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan
3. Laporan pengendalian
41. Laporan Pelaksanaan
1. Laporan pelaksanaan disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Penanggung
Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
2. Laporan pelaksanaan berisi informasi kemajuan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan di dalam
rencana pelaksanaan pekerjaan beserta uraian kendala dan masalah yang dihadapi Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan.
3. Laporan pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) laporan, yaitu:
a. Laporan Harian
b. Laporan Mingguan
c. Laporan Bulanan.
46. Laporan Pengawasan
Pekerjaan
Laporan pengawasan pekerjaan merupakan laporan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas kepada
Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan. Laporan pengawasan terdiri dari
1. Laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi
● meliputi laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan khusus
1. laporan pelaksanaan pengawasan
● Laporan pelaksanaan pengawasan disusun dalam hal pengawasan pekerjaan dilakukan oleh
Konsultan Pengawas dan diserahkan setiap bulan.
● Laporan pelaksanaan pengawasan meliputi laporan pendahuluan, laporan berkala, laporan
bulanan, laporan khusus (apabila diperlukan), dan laporan akhir.
47. Laporan Pengendalian atau
Laporan Akhir Pimpinan
1. Laporan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan
langsung paling sedikit dilakukan selama 2 (dua) kali selama masa kontrak pekerjaan konstruksi.
2. Laporan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan
langsung merupakan laporan pengendalian pekerjaan konstruksi.
3. Laporan ini paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Ringkasan status kemajuan pekerjaan, baik kemajuan fisik maupun pembayaran/keuangan,
serta sisa target berikutnya yang harus dicapai
b. Penilaian kinerja terhadap para pihak yang terlibat di dalam proyek, seperti Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi, Sub Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas
c. Potensi masalah yang mungkin terjadi serta rencana pencegahan atau penanggualanannya
