K3 dalam konstruksi yang harus diperhatikan

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
Manado, 02 April 2019
KEBIJAKAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
Disampaikan oleh:
Subdirektorat Konstruksi
Berkelanjutan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

2. OUTLINE
03 ACTION PLAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
01
02 TRANSFORMASI KEBIJAKAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI
LATAR BELAKANG

3. 1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUK
LATAR BELAKANG

4. Kegiatan
konstruksi tidak
memperhatikan K3
Petugas K3 yang
bersertifikat masih
kurang
Tenaga ahli
secara kuantitas
dan kualitas
masih kurang
Pengawasan K3
saat kegiatan
konstruksi kurang
Regulasi belum
mendukung
PERLU
TRANSFORMASI
KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
LATAR BELAKANG
5 (Lima) Masalah Strategis Keselamatan Konstruksi
1

5. Jatuhnya crane (LRT Palembang)
JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi-
Sukabumi)
Jatuhnya crane (Tol Bogor Outer
Ring Road/BORR)
Girder FO runtuh (Jalan Tol
PASPRO)
Beton lepas dari crane (LRT Jakarta)
Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta-
Cikampek II (El.))
Runtuhnya penopang (Jembatan
Ciputrapinggan)
Beton girder runtuh (Jalan Tol
Pemalang-Batang)
4
Agt
22
Sep
26
Okt
15
Nov
9
Des
29
Okt
16
Nov
30
Des
2017
LATAR BELAKANG
Kejadian Kecelakaan Konstruksi pada Tahun 2017-2018
2018
Jatuhnya besi hollow (Pembangunan Rumah
Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput)
18
Mar
Runtuhnya Pengecoran In Situ Slab Proyek
Jalan Tol Manado-Bitung
17
Apr
Runtuhnya girder launcher (Proyek
DDT Jatinegara)
4
Feb
Runtuhnya DPT Mix-Use Development dan
Kelongsoran Jalan Raya Gubeng, Surabaya
27
Des
Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-
Antasari)
2
Jan
Jatuhnya crane (Double Track Kereta Api
Medan-Badara Kualanamu)
30
Apr
Box girder runtuh (LRT Jakarta)
22
Jan
Jatuhnya bekisting pier head PCB 34
(Proyek Tol Becakayu)
20
Feb
Longsor pada galian (Proyek Pipa
Rusun Penjaringan)
01
Mei
Launcher roboh (Tol Solo Kertosono)
22
Mei
13
Jul
Lepasnya Cross Girder (Jembatan Kali
Kuto)
Robohnya Perancah (Proyek Jalan Tol
Pandaan – Malang)
1
Agt
Kecelakaan Konstruksi Minor
Kecelakaan Konstruksi Major
1

6. 2018
Ambruknya selasar Gedung BEI,
Jakarta
Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass
Jalan
Perimeter Selatan Bandara Soetta
15
Jan
5
Feb
Ambruknya Jembatan Widang, Tuban
(Jawa Timur)
17
Apr
KEGAGALA
N
BANGUNAN
LATAR BELAKANG
1 Kejadian Kegagalan Bangunan Tahun 2018 dan Kecelakaan Konstruksi
Tahun 2019
2019
Robohnya Dinding Penahan Tanah (DPT)
dan Struktur Atas Rumah Pompa Durolis
Riau
Runtuhnya Jembatan Gantung Banjasari II
Pacitan
4
Jan
25
Jan
KECELAKA
AN
KONSTRUK
SI

7. LATAR BELAKANG
Kasus Kecelakaan Konstruksi pada Sektor Konstruksi
±55.394 Jiwa Kecelakaan
pada Sektor Konstruksi
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
110,285
105,182
123,041
173,105
0
50,000
100,000
150,000
200,000
2015 2016 2017 2018
Jumlah Kasus
Kecelakaan Kerja
(th. 2018)
173.105
Cacat
Fungsi
1.114
Anatomi
1.542
Total
Tetap
5
Pengobatan
35.204
Meninggal
3.173
Sembuh
82.003
Tahun
2017
Sumber:
BPJS Ketenagakerjaan
Sumber: Jurnal Nasional, 2009, hal. 18
Konstruksi,
32.00%
Manufaktur,
31.60%
Transportasi,
5.30%
Kehutanan,
3.80%
Pertambangan,
2.60%
Lainnya,
20.70%
1

8. Faktor Ancaman Keselamatan Konstruksi
1
LATAR BELAKANG
Tenaga Kerja
Alat
Bahan
KESEHATAN
(HEALTH)
KESELAMATAN
(SAFETY)
LINGKUNGAN
(ENVIRONMENT)
PROSES

9. Dampak Kecelakaan Kerja
1 LATAR BELAKANG
Sumber: ILO, 2003,2012; Chen, et al 2004;
Courtney, 2007, Hosseinian, 2012, Hinze, 1997
- Competitiveness index
- Biaya kecelakaan kerja 3,94% dari
PDB Global (ILO 2017)
- Performance
Corporate
- Project Delay
- Cost Over run
- Human aspect: injurie,
fatality
- Kerusakan Lingkungan
Index
of
Workplace
Accidents
Index
of
Competitiveness
Level
Makro
Level
Meso
Level
Mikro
HUBUNGAN TINGKAT DAYA SAING SUATU
NEGARA DENGAN ANGKA KECELAKAAN
KERJA

10. Hubungan Investasi Keselamatan & Biaya Kecelakaan
1 LATAR BELAKANG
Efek investasi
keselamatan bervariasi
tergantung pada
Budaya Keselamatan
Kondisi Bahaya dalam Proyek
Kinerja
keamanan
meningkat
Hubungan antara Investasi Keselamatan dan Biaya
Kecelakaan
(Zou and Sunindijo, 2015).
Total rasio biaya keselamatan (TSCR) adalah jumlah total rasio biaya
kecelakaan (TCAR) dan rasio investasi keselamatan (SIR) dan tanda “x”
memperlihatkan nilai minimum untuk kinerja keselamatan.
Grafik menunjukkan bahwa investasi yang tinggi dalam keselamatan
memberikan kinerja keselamatan yang tinggi tetapi jika dilakukan
dengan biaya yang berlebihan, akan membuat investasi tersebut secara
ekonomis tidak layak dan tidak efektif. Tetapi, ketika tidak ada investasi
keselamatan sama sekali, total biaya keselamatan akan timbul secara
eksponensial sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kecelakaan yang
mungkin terjadi.

11. 2
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUK
TRANSFORMASI KEBIJAKAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI

12. KK
K3
K4
Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan dan
Keberlanjutan
Keselamatan Konstruksi
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
DIAGRAM VENN PERATURAN DAN PERUNDANGAN
KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2

13. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT
Terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai
dengan Standar K4
Sesuai UU 2/2017
1. Pengkajian
2. Perencanaan
3. Perancangan
4. Pengawasan
5. Manajemen
Penyelenggaraan
Konstruksi

14. • Job Safety Analysis
• K3 pada dokumen pemilihan
• Biaya K3 dialokasikan dalam biaya
umum
• Rencana K3 Konstruksi melekat pada
kontrak
• Ahli/petugas K3
Permen PUPR No 28/2015 tentang Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum
• Perhitungan biaya untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bersifat umum
dialokasikan dalam Biaya Umum
• Keperluan K3 bersifat khusus diakomodir dalam AHSP Khusus K3
Permen PUPR No 5/2014 tentang Pedoman SMK3 Bidang PU
Permen PUPR 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi Melalui Penyedia
Biaya penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan
tersendiri dalam total biaya penawaran, dengan besaran biaya berkisar sesuai
UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
• Keamanan dan keselamatan menjadi asas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
• Terwujudnya keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun adalah
tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui penataan sistem Jasa Konstruksi
KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2

15. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Undang-Undang No 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2
Pasal
59
Ayat
1
Ayat
2
Ayat
3
Ayat
4
Ayat
5
Standar K4 paling sedikit meliputi:
a. mutu bahan;
b. mutu peralatan;
c. K3;
d. prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
e. mutu hasil pelasanaan jasa konstruksi;
f. operasional dan pemeliharaan;
g. perlindungan sosial tenaga kerja;
h. pengelolaan lingkungan hidup
Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar K4
Pengesahan atau persetujuan atas:
a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau
perancangan;
b. rencana teknis proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;
c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;
d. penggunaan material, peralatan dan/atau
teknologi; dan/atau,
e. hasil layanan Jasa Konstruksi
Standar K4 setiap produk Jasa Konstruksi
diatur oleh menteri teknis terkait sesuai
dengan kewenangannya
Dalam menyusun Standar K4 untuk
setiap produk Jasa Konstruksi, menteri
teknis terkait memperhatikan kondisi
geografis yang rawan gempa dan
kenyamanan lingkungan terbangun
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4)

16. TAHAP
PRA KONSTRUKSI
TAHAP
PEMILIHAN
PENYEDIA
TAHAP
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
TAHAP
PENYERAHAN HASIL
AKHIR PEKERJAAN
Konsultan Perencana
Mencantumkan telaahan aspek K3 terkait hasil Conceptual Design, Basic Design, AMDAL, RPL dan RKL
Konsultan Perancangan
Mencantumkan telaahan aspek K3 terkait kriteria dan hasil perancangan, termasuk metode pelaksanaan
konstruksi, metode operasi dan pemeliharaan.
Pengguna Jasa (PPK)
• Mencantumkan potensi bahaya, jenis bahaya dan Tingkat Risiko K3 Proyek
• Menyusun HPS dengan memperhitungkan Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi
Pengguna Jasa (Pokja ULP)
• Mensyaratkan Calon Penyedia Jasa (Kontraktor) wajib merekrut Ahli K3 Konstruksi dan memiliki Sertifikat
SMK3 Perusahaan untuk pekerjaan dengan Tingkat Risiko K3 Tinggi; atau merekrut Ahli K3 Konstruksi
untuk pekerjaaan dengan Tingkat Risiko K3 Rendah
• Menjelaskan potensi, jenis dan Tingkat Risiko K3 pada saat Aanwijzing
Calon Penyedia Jasa (Kontraktor)
• Berhak meminta penjelasan terkait RK3 pada saat Aanwijzing
• Wajib memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi dan melampirkan RK3 pada Dokumen
Penawaran
Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi
• Saat Testing & Commisioning, telah memastikan prosedur K3 telah dilaksanakan
• Menyusun Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan memuat hasil kinerja Sistem Manajemen K3
Penyedia Jasa (Kontraktor)
• Mempresentasikan RK3 pada saat PCM untuk disahkan dan ditandatangani oleh Pengguna Jasa (PPK)
• Melaksanakan RK3K dan meninjau ulang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan di lapangan
Pengguna Jasa (PPK)
Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan RK3K di lapangan
PERMEN
PUPR
05/2014
PEKERJAAN KONSTRUKSI
YANG BERKESELAMATAN

17. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Peraturan Menteri PUPR No. 05/2014
2
a) Mengkoordinasikan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Kepala
Satuan Kerja dibawahnya;
b) Melaksanakan pemantauan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di
lingkungan kerjanya;
c) Melaporkan hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan
kerjanya kepada Unit Eselon I melalui Unit Eselon II;
d) Apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara
sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang ATASAN LANGSUNG KASATKER

18. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Peraturan Menteri PUPR No. 05/2014
2
a) Memfasilitasi pegawai di lingkungan kerjanya untuk menjadi Ahli K3
Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU pada paket pekerjaan konstruksi yang
dilaksanakan oleh PPK;
c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir b
kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dengan tembusan Pejabat
Struktural Eselon II dan PPK terkait;
d) mengalokasikan biaya Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk
organisasi Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk:
1. Penyediaan sarana dan prasarana K3;
2. Program pembinaan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
e) apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang KASATKER

19. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Peraturan Menteri PUPR No. 05/2014
2
a) Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk setiap paket pekerjaan
konstruksi;
b) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;
c) Dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi,
PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan Ahli
K3 Konstruksi;
d) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya memperhitungkan
biaya penyelenggaraan SMK3K Bidang PU;
e) Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat
ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi bidang PU
f) Membahas dan mengesahkan RK3K yg disusun Penyedia Jasa pd saat rapat
persiapan atas dasar rekomendasi Ahli K3/Petugas K3;
g) Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan RK3K;
h) Melakukan Evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

20. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Peraturan Menteri PUPR No. 05/2014
2
g) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan evaluasi kinerja
SMK3 Konstruksi Bidang PU, PPK dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3
Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK;
h) Memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila
Penyedia Jasa tidak melaksanakan RK3K yang telah ditetapkan;
i) Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3 apabila peringatan
ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa;
j) Dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan yang dapat berakibat fatal,
PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan
secara memadai;
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

21. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Peraturan Menteri PUPR No. 05/2014
2
m) Segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan sebagaimana pada pasal
11 huruf d, 12 huruf e, 13 huruf c, 14 huruf d, 15 huruf e, dan pasal 16 huruf k
dan huruf l menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
n) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, apabila PPK
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l
dan/atau huruf m di atas;
o) Memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja, kepada Penyedia Jasa
yang telah melaksanakan SMK3 Konstruksi dalam menyelenggarakan paket
pekerjaan konstruksi tanpa terjadi kecelakaan kerja;
p) Untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola, pihak yang berperan sebagai
penyelenggara wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola;
q) Membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap
laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang
diterima dari Penyedia Jasa;
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

22. KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Peraturan Menteri PUPR No. 05/2014
2
a) Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan
bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum;
b) Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU, maka
Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi;
c) Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai kriteria yang
didalamnya memuat:
1. Uraian Pekerjaan;
2. Potensi Bahaya;
3. Identifikasi bahaya K3;
d) memberikan penjelasan pada saat aanwijzing serta menuangkannya dalam
berita acara tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pelaksanaan pekerjaan
yang akan dilelangkan;
e) menilai pemenuhan RK3K terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan
Pemilihan Barang/Jasa.
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang POKJA ULP

23. PERBAIKAN REGULASI K3
2 PERMEN PUPR No. 07/PRT/M/2019
Komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan
kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam
Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya berkisar
antara 1.0% sampai 2.5% dari nilai pekerjaan atau sesuai dengan
kebutuhan.
SE MENTERI PUPR
No. 10/SE/M/2018
PERMEN PUPR No.
07/PRT/M/2019
Sebelumnya
SE MENTERI PUPR
No. 14/SE/M/2018

24. 3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUK
ACTION PLAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI

25. ACTION PLAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3
PEMBENTUKAN
KOMITE
KESELAMATAN
KONSTRUKSI DAN
BEBERAPA
SUBKOMITE
KOMITEMEN
RENCANA AKSI
KESELAMATAN
KONSTRUKSI
KEBIJAKAN
KESELAMATAN
DAN
KERJA
MEMPERCEPA
SERTIFIKASI
AHLI DAN
PETUGAS K3
PERBAIKAN
ORGANISASI
QHSE

26. ACTION PLAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jakarta, 12 Februari 2009)
Memastikan regulasi K3 ditegakkan
Safety First (K3 didahulukan dan menjadi
yang utama)
Setiap individu bertangung jawab pada diri
sendiri dan lingkungan sekitar
Manajemen risiko pada tiap tahapan
pekerjaan
Memastikan terselnggaranya SMK3
Memastikan pembinaan SMK3
Memastikan Penyebarluasan Kebijakan K3
ini

27. 1 2 3 4 5 6
ACTION PLAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3
Komitmen Penyelenggaraan Konstruksi Aman Kementerian PUPR

28. PRA KONSTRUKSI PROSES KONSTRUKSI PEMAANFAATAN
KEGAGALAN
BANGUNAN OLEH
PENILAI AHLI
(UU NO 2-2017)
KOMITE KESELAMATAN
KONSTRUKSI
(KOMITE K2)
(PERMEN PUPR NO 2-2018 &
KEPMEN PUPR NO 86-2019)
KKB = Komisi Keamanan Bendungan (Permen PUPR No 27/PRT/M/2015);
KKJTJ = Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR No 41/PRT/M/2015);
KKBG = Komite Keselamatan Bangunan Gedung (Kepmen PUPR No 93/KPTS/M/2019).
1. KKB
2. KKJTJ
3. KKBG
ACTION PLAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3
Pembentukan Kelembagaan
Desain
berkeselamatan
Pelaksanaan
Konstruksi
berkeselamatan
Pemanfaatan
Konstruksi
berkeselamatan dan
berwawasan
lingkungan

29. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
(Kepmen PUPR No. 66/KPTS/M/2018)
T U G A S
1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi;
2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dan/atau
investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka
mewujudkan keselamatan konstruksi
K E W E N A N G A N
1. Memasuki tempat kerja konstruksi;
2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
3. Meminta data-data yang berhubungan dengan
tugas Komite; dan
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
Keselamatan Konstruksi.
Kepmen PUPR No. 86/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Kepmen PUPR No.
66/KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi
T U G A S
Penambahan tugas Komite Keselamatan Konstruksi, yaitu:
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
K E A N G G O T A A N
1. Penambahan Dirjen Penyediaan Perumahan
sebagai Anggota Subkomite Bangunan Gedung
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 Tugas dan Kewenangan

30. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 Investigasi Kecelakaan Konstruksi serta PE K3 Proyek Konstruksi dengan Potensi
Bahaya Tinggi

31. Komite K2
memantau langsung
kondisi penerapan
K3 di Proyek
Pembangunan
Bendungan Karian
Penggunaan body
harness sebagai
APD pekerja yang
bekerja di
ketinggian
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 PE K3 Proyek Pembangunan Bendungan Karian, Banten
Pemakaian ID card
pada seluruh
pekerja berisi data
diri pekerja,
termasuk golongan
darah untuk situasi
darurat dan sebagai
raport kedisiplinan
penggunaan APD
pekerja
Penempatan papan
terkait promosi K3 di
beberapa lokasi
stategis di lapangan

32. Komite K2
mengunjungi proyek
Pembangunan
Jembatan Pulau
Balang
Pembangunan pylon
jembatan tinggi
>80m. Pengamanan
bekerja di ketinggian
dan simulasi
penyelamatan
menjadi perhatian tim
Komite K2
Terlihat papan
terkait promosi K3 di
lapangan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 PE K3 pada Proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang, Provinsi Kalimantan
Timur
Komite K2
memantau langsung
kondisi penerapan
K3 di lapangan

33. Komite K2
mengunjungi
salah satu
proyek SPAM
di Sidoarjo
Penerapan
penggunaan
APD di
lingkungan
proyek
Terlihat spanduk
besar di
belakang
sebagai
pengingat
pentingnya
memperhatikan
APD
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 PE K3 pada proyek pembangunan SPAM Regional Umbulan-Takeoff Sidoarjo
Komite K2
memantau
langsung
kondisi
penerapan K3
di lapangan

34. Pemantauan
penerapan K3 di
Proyek
Pembangunan
Rusun Pasar
Rumput
Lisensi K3
Pesawat
Angkat &
Angkut yang
dimiliki
operator
Passanger
Hoist
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 PE K3 pada proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput, Jakarta
Penumpukan
material di
area Proyek
Pembanguna
n Rusun
Pasar
Rumput
Pengecekan
core lift pada
Proyek
Pembangunan
Rusun Pasar
Rumput

35. Evaluasi Penyebab Kecelakaan Konstruksi
Permasalahan SDM
1.Kurangnya kedisipilinan dalam
melaksanakan Standar Operasional
Prosedur
2.Tidak adanya konsultan pengawas di
tempat kerja pada setiap kejadian
kecelakaan kosntruksi
Permasalahan Peralatan
Safety factor pada pelaksanaan masih
rendah, sehingga mengakibatkan
terjadinya kecelakaan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 Evaluasi Penyebab Kecelakaan Konstruksi

36. Rekomendasi Komite K2
Perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, di antaranya
adalah dengan:
a. Meningkatkan manajemen terhadap proses yang terkait dengan:
• Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai tahap
pelaksanaan dalam SOP dan untuk pekerjaan konstruksi layang harus disetujui oleh KKJTJ.
• Standarisasi, kalibrasi dan masa layanan peralatan. Setiap peralatan yang akan digunakan harus
memenuhi standar kalibrasi dan masa layanan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
• Sertifikasi alat dan operator. Operator alat berat harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya yang
dibuktikan dengan Surat Izin Operator (SIO) yang masih berlaku.
• Pemenuhan tenaga dan kualifikasi konsultan pengawas yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan proyek infrastruktur.
b. Meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, terutama pada shift
tambahan untuk memastikan pekerja dalam kondisi prima sebelum melaksanakan pekerjaan.
Pengawasan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh konsultan pengawas, tapi juga oleh pengguna jasa
bahkan juga oleh kontraktor.
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi

37. c. Memperhatikan kesejahteraan pekerja
d. Setiap pelaksanaan pekerja yang bersifat/memiliki risiko tinggi (elevated
construction) termasuk pada saat shift pekerjaan tambahan harus dihadiri
dan disetujui oleh 3 (tiga) pihak (pemilik, pelaksana, dan
konsultan)
e. K3 harus dituangkan dalam spesifikasi dan daftar kuantitas
f. BUMN karya membentuk unit kerja khusus BUMN yang menangani
QHSE (Quality Health Safety and Environment) dan bertanggungjawab
langsung kepada Direktur Utama
g. Memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi kepada kontraktor
dan konsultan yang bertanggungjawab dalam proyek konstruksi yang
mengalami kecelakaan
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
Rekomendasi Komite K2

38. Diseminasi Kebijakan K3 Konstruksi dan Sertifikasi untuk Semua Tingkat
(Direktur Utama, General Manager, Insinyur, Pekerja Terampil, dan Mahasiswa)
Penandatanganan Komitmen
Keselamatan Konstruksi oleh
Direktur Utama BUMN,
disaksikan oleh Direktur
Jenderal Bina Konstruksi
1
2
3
4
1
Pelatihan SMK3 Konstruksi
untuk Mahasiswa dan Tenaga
Kerja
2
Sertifikasi Massal Tenaga
Terampil
3
Pelatihan SMK3 Konstruksi
untuk General Manager
Kontraktor,
Pemimpin Tim, dan Insinyur
Ahli (Konsultan Pengawas)
4
DIREKSI BUMN
MAHASISWA & TENAGA KERJA
TENAGA TERAMPIL
GM KONTRAKTOR, PEMIMPIN
TIM, INSINYUR AHLI
ACTION PLAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3
Komitmen Penyelenggaraan Konstruksi Aman Kementerian PUPR

39. STRUKTUR ORGANISASI PT. NINDYA KARYA (PERSERO)
STRUKTUR ORGANISASI PT. PP PROPERTI TBK
Biro
QSHE
Sesuai dengan Surat Menteri PUPR No. KJ.02.20-Mn/304, Tanggal 9 Maret 2018
Agar BUMN Karya bidang Konstruksi membentuk unit kerja khusus yang menangani QHSE (Quality,
Health, Safety, and Environment) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
ACTION PLAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3 Pembentukan Unit QHSE Langsung di Bawah Direktur Utama

40. TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

41. Tenaga Ahli Konstruksi
1
Total :
2015 : 128.272
2016 : 181.695
2017 : 167.761
2018 : 195.312
16,648 17,264
37,383
9,658
92,994
7,975
Jumlah
JUMLAH TENAGA AHLI
PER SUBKLASIFIKASI 2018
Arsitektur Elektrikal Manajemen Mekanikal Sipil Tata Lingkungan
Muda Madya Utama
2015 66273 57526 4473
2016 91518 83800 6377
2017 76867 85361 5533
2018 83345 104357 7610
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
JUMLAH TENAGA AHLI 2015-2018
 Rata-rata peningkatan jumlah tenaga ahli per tahun dari 2015-2018 adalah 11,73 %
 Subklasifikasi dominan : Sipil (51,12 %)
LATAR BELAKANG

42. BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH I ACEH
Pengguna Jasa 236
Penyedia Jasa 567
Jumlah 803
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH V BANJARMASIN
Pengguna Jasa 263
Penyedia Jasa 868
Jumlah 1131
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH VI MAKASSAR
Pengguna Jasa 305
Penyedia Jasa 583
Jumlah 888
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH II PALEMBANG
Pengguna Jasa 215
Penyedia Jasa 230
Jumlah 445
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH III JAKARTA
Pengguna Jasa 247
Penyedia Jasa 564
Jumlah 811
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH IV SURABAYA
Pengguna Jasa 333
Penyedia Jasa 721
Jumlah 1054
BALAI JASA KONSTRUKSI
WILAYAH VII JAYAPURA
Pengguna Jasa 351
Penyedia Jasa 819
Jumlah 1170
TOTAL
KESELURUHAN
Pengguna Jasa 1.950
Penyedia Jasa 4.352
Jumlah 6.302
DATA PETUGAS K3 KONSTRUKSI TAHUN 2016 S.D FEBRUARI 2019
per Balai Jasa Konstruksi
Data per 26 Februari 2019
3

43. Data per 26 Februari 2019
PROVINSI
NAD
Sumatera
Utara
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Riau
Kepulauan
Riau
Jambi
Bangka
Belitung
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI
Jakarta
Jawa
Barat
Jawa
Tengah
Yogyakarta
Jawa
Timur
Bali
Nusa
Tenggara
Barat
Nusa
Tenggara
Timur
Kalimantan
Utara
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Timur
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Utara
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Tenggara
Gorontalo
Maluku
Maluku
Utara
Papua
Papua
Barat
JUMLAH
PENGGUNA 66 61 31 73 0 5 41 0 0 174 56 140 51 56 11 189 23 31 23 19 76 96 22 50 145 12 60 7 41 40 211 40 67 33 1950
PENYEDIA 145 228 87 76 0 31 144 0 0 86 181 285 98 104 165 377 9 46 20 51 422 137 135 123 206 79 116 30 108 44 292 90 300 137 4352
TOTAL
PETUGAS K3
KONSTRUKSI
211 289 118 149 0 36 185 0 0 260 237 425 149 160 176 566 32 77 43 70 498 233 157 173 351 91 176 37 149 84 503 130 367 170 6302
DATA PETUGAS K3 KONSTRUKSI TAHUN 2016 s.d 2018
3 per Provinsi

44. STRATEGI PENINGKATAN KUANTITAS AHLI DAN
PETUGAS K3
3
Kuliah umum K3
melalui sistem Sibima
Link and match antara
Bimbingan teknis
terhadap 1.000
penggunaan jasa
melalui e-learning
Bimbingan teknis dan
sertifikasi terhadap
manajemen penyedia
jasa
Bimbingan teknis dan
sertifikasi terhadap
Mahasiswa

45. AHLI
BANGUNAN
GEDUNG
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SDM KONSTRUKSI - PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN/SPESIALIS BAGI MAHASISWA
AHLI
KESELAMATAN
JALAN
AHLI
BENDUNGAN
KOMPETENS
I UMUM
• K3
• BIM
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) Sektor Konstruksi (AHLI MUDA)
1. Analisa Data
2. Mandiri, Terukur dan Bermutu
3. Mampu memecahkan masalah
4. Menyusun Laporan
5. Meningkatkan keahlian keprofesian
6. Mengambil keputusan sesuai standar
baku, desain dan K3
7. Bekerja sama dengan tim
8. Supervisi & evaluasi penyelesaian
pekerjaan
9. Pembelajaran mandiri
10.Mendokumentasikan, audit,
menyimpan dan menemukan kembali
data dan informasi
DYNAMIC SKILL
• High Digital literacy: Building
Information Modelling (BIM)
• Technology Adapters: SMK3,
Green Construction
• Innovative : Value Engineering
LINK AND MATCH JASA KONSTRUKSI DAN DUNIA
PENDIDIKAN
3

46. PERAN PERGURUAN TINGGI DAN POLITEKNIK
Skilling: Link And Match Pendidikan Akademik dan Vokasi
T E N A G A K E R J A
KO N S T R U K S I :
1.Ahli
2.Terampil
LINK &
MATCH
KERJA
SAMA
DUNIA JASA
KONSTRUKSI
1. BUMN Karya
2. Badan Usaha Jasa Konstruksi
Lainnya
3. Kementerian / Lembaga
P E R G U R U A N
T I N G G I ,
P O L I T E K N I K
a. Harmonisasi Kurikulum dengan SKKNI Bidang
Jasa Konstruksi;
b. Pemagangan di Proyek Konstruksi;
c. Peningkatan Kapasitas Asesor dan Guru/Dosen;
d. Uji Kompetensi
Adanya barrier
/ penghalang
Menghilangkan
Barrier /
Penghalang
3

47. PENINGKATAN KUALITAS SDM KONSTRUKSI
MANFAAT BAGI MAHASISWA
Ketika lulus mendapat
Sarjana Teknik dan Tenaga
Ahli Muda
Mendorong mahasiswa cepat
mendapat pekerjaan
Peluang kesempatan magang
pada bidang konstruksi
Kesempatan untuk bekerja
sesuai latar belakang
pendidikan
OUTPUT KETERLIBATAN MAHASISWA
Mendorong mahasiswa
siap kerja lebih awal
Siap menghadapi
revolusi industri
4.0
Memiliki
kompetensi
spesialis (bukan
generalis)
Peningkatan kualitas SDM di Bidang Jasa
Konstruksi
Pengembangan kompetensi keahlian/spesialis
Penyiapan SDM konstruksi menghadapi
Revolusi industri 4.0
BIMBINGAN TEKNIS
Melalui
Keterlibatan Mahasiswa
Sarjana ++
3

48. REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Konstruksi
3
“Internet of Things”: Integrasi Mesin dan Internet
Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas“ yang berstruktur
moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik,
menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan
membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet
untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan
bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara
bersamaan.
SPIM
Sistem Pengendalian Internal Mandiri
SIBIMA
Sistem Informasi Belajar Insentif Mandiri
Bidang Konstruksi
PENINGKATAN KUALITAS SDM KONSTRUKSI MELALUI INDUSTRI 4.0

49. Harmonisasi Pengembangan SDM Keinsinyuran di Bidang Jasa
Konstruksi
3
Harmonisasi Pengaturan Profesi (bidang pekerjaan yang
dilandasi pendidikan keahlian tertentu) diperlukan agar
perlindungan hukum, perlindungan profesi dan
peningkatan produktivitas dan daya saing dapat
diwujudkan
Strategi adalah mengedepankan subjek hukum yang
substansinya relatif mengandung pengertian yang sama
sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan
bersama-sama.
Undang-undang terkait SDM Insinyur di bidang konstruksi
• UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
• UU No 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Ketiga undang-undang tersebut:
• mempersyaratkan sertifikasi terhadap tenaga
profesional/ tenaga kerja ahli melalui uji kompetensi
oleh lembaga sertfikasi profesi
• Sertifikasi bertujuan:
 Perlindungan hukum
 Perlindungan profesi
 Peningkatan produktivitas dan daya saing
3

50. 3
Diharapkan dari harmonisasi UU Keinsinyuran No 11 tahun 2014 dengan UU Jasa
Konstruksi No 2 tahun 2017 terdapat penyetaraan untuk level tenaga ahli yaitu :
Harmonisasi Pengembangan SDM Keinsinyuran
di Bidang Jasa Konstruksi
Tenaga Ahli Muda
Tenaga Ahli Madya
Tenaga Ahli Utama
Insinyur Profesional Pratama
Insinyur Profesional Madya
Insinyur Profesional Utama

51. Tenaga Ahli Konstruksi
1
Distribusi Tenaga
Professional/Teknisi
sekitar 3% dari
keseluruhan tenaga kerja
konstruksi
Data Komposisi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, 2018
Sumber data: Konstruksi Dalam Angka, 2018
www. bps.go.id
LATAR BELAKANG

52. REGULASI K3
2 PERMEN PUPR No. 07/PRT/M/2019
Pasal 20 Ayat 1
Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang
PU dialokasikan dalam biaya umum yang
mencakup:
1. Penyiapan RK3K
2. Sosialisasi dan Promosi K3
3. Alat Pelindung Kerja
4. Alat Pelindung Diri
5. Asuransi dan Perijinan
6. Personil K3
7. Fasilitas sarana kesehatan
8. Rambu-rambu
9. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3
PERMEN PUPR No. 07/PRT/M/2019
PERMEN PU No:05/PRT/M/2014
Komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan
keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan
Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas
dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan
kebutuhan
1. Penyiapan RKK
2. Sosialisasi dan Promosi K3
3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
4. Asuransi dan Perijinan
5. Personel K3
6. Fasilitas sarana dan prasarana kesehatan
7. Rambu-rambu yang diperlukan
8. Konsultasi dengan ahli keselamatan
konstruksi, dan
9. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan
Keselamatan Konstruksi

53. 1. Melakukan pengkajian terhadap hasil
evaluasi keamanan bendungan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai
keamanan bendungan;
3. Menyelenggarakan inspeksi bendungan.
1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi
keamanan jembatan dan terowongan jalan
yang dilakukan oleh pembangun atau
pengelola jembatan dan terowongan jalan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan
jembatan dan terowongan jalan; dan
3. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan
terowongan jalan.
KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN
(Permen PUPR No 27/PRT/M/2015)
KOMISI KEAMANAN JEMBATAN &
TEROWONGAN JALAN
(PermenPUPR No 41/PRT/M/2015)
1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai
keselamatan bangunan gedung dalam hal:
• Percepatan pembentukan tim ahli bangunan gedung di
daerah;
• Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung
(building codes) di seluruh Indonesia; dan
• Percepatan pelaksanaan sertifikat laik fungsi di daerah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap penerapan
inovasi teknologi pada bangunan gedung;
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan
tim penilai ahli pada kejadian kegagalan bangunan gedung.
4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang dianggap
penting untuk KKBG.
5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang konsep /
gagasan /Inovasi penyelenggaraan bangunan gedung yang
lebih andal untuk masa depan.
6. Apabila diperlukan, dapat mengusulkan kepada Menteri untuk
pembentukan KKBG di daerah.
7. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk
pakar bangunan gedung sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri ini.
KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG
(Kepmen PUPR No 93/PRT/M/2019)
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
2 Tugas dan Wewenang