Peraturan ini merupakan revisi kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Revisi ini mengatur penyederhanaan prosedur pengadaan, pendelegasian wewenang kepada Kepala LKPP untuk mengatur tata cara teknis pengadaan, serta penambahan pengaturan mengenai pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi internasional.

1. SOSIALISASI
PERPRES 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERPRES 54 TAHUN 2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

2. MATRIKS
PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
beserta
REVISI KEDUANYA
(PERATURAN PRESIDEN No. 70/2012)

3. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
I. KETENTUAN UMUM
1.
Peraturan tentang Tatacara Pengadaan
a.Lampiran I : Perencanaan Umum Pengadaan
b.Lampiran II : Pengadaan Barang
c.Lampiran III : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
d.Lampiran IV :
IVa. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
IVb Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan
e.Lampiran V : Jasa Lainnya
f.Lampiran VI : Swakelola
Tambahan:
Lampiran dalam Perpres 54/2010 dicabut dan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.
Ditambahakan pengaturan mengenai Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional.

4. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
2.
Perencanaan Pengadaan
Lingkup perencanaan:
a.PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan;
b.PPK membuat rencana (teknis) pengadaan;
c.Pokja ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.
a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
b. PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran.
c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran
Keppres 42/2002 telah direvisi menjadi Perpres 53/ 2010 (ttg penunjukan PPK dsb)

5. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
3.
Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)
•Pada prinsipnya mengikuti Perpres;
•Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/ hibah).
Tetap
4.
Jenis Pengadaan
a.Barang
b.Pekerjaan Konstruksi
c.Jasa Konsultansi
d.Jasa Lainnya
Tetap

6. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
5.
Definisi
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
Tetap
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
Tetap

7. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
Definisi (cont’)
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)
Tetap

8. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
Definisi (cont’)
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
Tetap

9. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
Definisi (cont’)
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan
Tetap
Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan
Tetap

10. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
6.
Pelelangan /Seleksi sebelum tahun anggaran
Proses pengadaan dpt dilakukan stlh rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD
•Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan:
a.Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD.
b.Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.
•Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan.
•Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

11. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
7.
Pekerjaan Kompleks
Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 M
Tetap
8.
Materai
Digunakan hanya untuk dokumen kontrak dan Formulir Isian Kualifikasi
Tetap

12. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
II. ORGANISASI PENGADAAN
9.
Organisasi Pengadaan
1.PA/KPA;
2.PPK;
3.ULP/Pejabat Pengadaan;
4.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Tetap
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat tidak terikat tahun anggaran
10.
Perangkat organisasi ULP
a.Kepala;
b.Sekretariat;
c.Staf pendukung;
d.Kelompok kerja .
Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang- undangan di bidang kelembagaan

13. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
11.
Tugas dan kewenangan
•mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
•menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Tetap
12.
Penetapan pemenang /penyedia oleh PA
1.Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100M
2.Paket pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 M
Penetapan pemenang/penyedia oleh PA pada K/L/D/I, tidak dilakukan oleh Kepala Daerah

14. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
13.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
-Dpt diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/ rentang kendali PA.
-Diangkat oleh PA (Pemerintah Pusat)
-Ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pemerintah Daerah)
-KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah
Tetap

15. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
14.
Tugas dan fungsi
-menyusun dan menetapkan rencana pengadaan:
Spesifikasi teknis;
Rincian HPS
Rancangan kontrak
-tidak menetapkan pemenang
-menandatangani kontrak
-menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan
–menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:

16. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
15.
Kewenang- an lain
•dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kpd PA
•dapat menetapkan
tim pendukung
tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)
Tetap

17. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
16.
Persyaratan PPK
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan
tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan bendahara, kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemerintah Daerah
17.
Persyaratan manajerial
-Pendidikan min S1
-Tidak ada persyaratan DP3
Persyaratan min S1 dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas

18. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
18.
Kewajiban bersertifikat
a. PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpres ini berlaku;
b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan
c.PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.
Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk:
a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
b.PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

19. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
C. ULP/PEJABAT PENGADAAN
19.
Kewenangan Pembentukan ULP
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
Tetap
20.
Fungsi ULP
•Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  Rp. 100 jt
•Pengadaan Jasa Konsultansi  Rp.50 jt
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  Rp. 200 jt

20. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
21.
Persyaratan Kepala ULP, Kelompok Kerja (Pokja) ULP/Pejabat Pengadaan
a.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan
b.memiliki Sertifikat
c.Dilarang duduk sebagai pengelola keuangan
a.Dihapus
b.Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP
c.L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS.
d.Dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara
22.
Kelompok kerja (Pokja) ULP
•Dapat dibantu aanwijzer dan tenaga ahli
•Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang
•Dapat ditambah sesuai dg kompleksitas pekerjaan.
•Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

21. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
23.
Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP
Belum diatur
a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b.menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
d.membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
e.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
f.menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP;
g.mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan
h.menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan

22. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
24.
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pokja ULP
-menetapkan Dok. Pengadaan;
-menetapkan pemenang utk
Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya ≤ Rp.100 M;
Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 10 M
-menjawab sanggahan
Tetap
25.
Pejabat Pengadaan
•melaksanakan Pengadaan Langsung
•Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 100 jt
•Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp.50 jt
Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 200 jt
26.
Kewenangan lain
Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan
Dapat mengusulkan kpd PPK:
•perubahan HPS;
•perubahan spesifikasi.
Tetap

23. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
27.
Pengecua- lian status sebagai pegawai negeri
Belum diatur
a.Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.
b.Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

24. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
28.
Ketentuan umum
-Ditetapkan oleh PA/KPA
-Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA
Tetap
29.
Persyaratan
-tidak menjabat sebagai pengelola keuangan
tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara
30.
Tugas dan fungsi
-Memeriksa hasil pekerjaan
-Menerima hasil pekerjaan
-Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Tetap

25. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
E. PENYEDIA BARANG/JASA
31.
Persyaratan
-Kemampuan Dasar (KD) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
-Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
Tetap
32.
Kemampu- an Dasar (KD)
-Utk Pek. Konstruksi,
KD = 3 NPt
-Utk Jasa Lainnya
KD = 5 NPt
-NPt utk 10 tahun terakhir
Tetap

26. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
33.
Nilai KD minimum
sama dengan nilai total HPS
Tetap
34.
Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)
Tidak diwajibkan lagi adanya SKK
Tetap
35.
Dukungan Keuangan dari Bank
Minimal 10 % dari nilai paket untuk pekerjaan konstruksi
Untuk semua jenis pemilihan langsung/ pelelangan Pekerjaan Konstruksi
Nilai Paket = Nilai Total HPS

27. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
36.
Sisa Kemampuan Paket (SKP)
-Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
-Usaha kecil KP =5
-Usaha non kecil
KP = 6 atau 1,2 N
-N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir
Tetap
37
Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia asing
Pengecualian a.l:
- Perjanjian KSO
- KD
- Duk. keuangan

28. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
III. RENCANA UMUM PENGADAAN
37.
Ketentuan umum
-disusun oleh PA
-meliputi kegiatan dan anggaran yg akan
dibiayai oleh K/L/D/I sendiri
dibiayai dengan co- financing
Penambahan ketentuan:
•PA menyampaikan kebijakan umum penetapan pengguna- an produk dalam negeri dalam RUP.
• RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/penambahan
•RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas dan disetujui bersama DPRD
38.
Biaya pelaksanaan pengadaan
Merupakan bagian dari RUP yang disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA
Tetap

29. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
IV.SWAKELOLA
39.
Pekerjaan yang dapat di swakelolakan
... antara lain :
•pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat
Penambahan :
pekerjaan survey;
pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium;
penelitian dan pengembangan dalam negeri;
pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri.
Penambahan kriteria pekerjaan swakelola:
•pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I.

30. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
40.
Pelaksana Swakelola
a.K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
b.Instansi Pemerintah Lain pelaksana Swakelola;
c.Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
Tetap
Mekanis- me Hibah diatur tersendiri

31. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
41.
Penyaluran dana swakelola kpd kel. masyarakat
Untuk semua jenis pekerjaan:
1.40% apabila kel.masy. telah siap melaksanakan Swakelola;
2.30% apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan
3.30% apabila pekerjaan telah mencapai 60%
Tetap
42.
Dasar Pelaksanaan swakelola oleh Kelompok masyarakt
Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
Tetap

32. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
43.
Pelaksanaan Swakelola oleh kelompok masyarakat
•Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan;
•Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana;
•konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ---- diserahkan kepada kelompok masyarakat
Tetap

33. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
44.
Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya
1.Pelelangan
•Pelelangan Umum
•Pelelangan Sederhana
2.Penunjukan Langsung
3.Pengadaan Langsung
4.Sayembara/Kontes
Untuk Pengadaan Barang ditambahkan metode Pelelangan Terbatas
45.
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
1.Pelelangan Umum
2.Pelelangan Terbatas
3.Pemilihan Langsung
4.Penunjukan Langsung
5.Pengadaan Langsung
Tetap

34. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
46.
Pengadaan Jasa Konsultansi
1.Seleksi
•Seleksi Umum
•Seleksi Sederhana
2.Penunjukan Langsung
3.Pengadaan Langsung
4.Sayembara
Tetap
47.
Pelelangan/ Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung
•Untuk pengadaan Barang/Jasa yang:
a.tidak kompleks, atau bersifat sederhana
b.Bernilai ≤ Rp. 200 jt.
•Pasca kualifikasi (untuk pelelangan/seleksi perorangan dan pemilihan langsung)
•Pengumuman min 3 hari
•Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai ≤ Rp.5 miliar
•Pengadaan jasa konsultansi tetap ≤ Rp.200jt
•Pengumuman min 4 hari
Lamanya waktu pelelangan sederhana tidak berubah

35. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
48.
Pengadaan Langsung
a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya
Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt
Keb. Operasional K/L/D/I
Teknologi sederhana
Risiko kecil
Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
b. utk peng. Jasa Konsultansi:
Keb operasional K/L/D/I
Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt
a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya
pengadaan ≤ Rp. 200 jt
b. Tetap

36. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
49.
Sayembara/ Kontes
•Sayembara : memperlombakan gagasan, ide dll
•Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada.
•Persyaratan penyedia lebih sederhana
•Tidak perlu HPS, cukup menggunakan Pagu Anggaran
•Evaluasi oleh tim juri/tim ahli
Tetap
50.
Batasan Penun- jukan Langsung
Tanpa batasan nilai untuk pengadaan dalam keadaan tertentu dan barang khusus
Tetap

37. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
51.
Penunjukan Langsung
a. Keadaan tertentu adalah:
1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk:
a) pertahanan negara, dan/atau
b) keamanan masyarakat, dan/atau
c) keselamatan/perlindungan
masyarakat:
(1)akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non- alam dan/atau bencana sosial; dan/atau
(2)dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
(3)akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
Ditambah:
kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

38. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
52.
Penunjukan Langsung
b.barang/pekerjaan khusus adalah....dst (ditambahkan 3 jenis barang/pekerjaan):
5)pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO);
6)sewa penginapan/ hotel; atau
7)lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.
-Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung
Ditambahkan
•Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh developer ybs.
•dapat dilakukan setelah lelang ulang gagal dan berdasarkan pertimbangan PA, dengan tetap memper- hatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Dgn ketentuan: hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat, dan tdk cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

39. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
53.
Satu sampul
- utk pelaksanaan Seleksi Sederhana
-utk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah
-utk Seleksi Konsultan Perorangan dg evaluasi kualitas
Ditambah:
Prakualifikasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dapat dilakukan dengan metoda penyampaian satu sampul
54.
Dua sampul
Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dimana penilaian teknis berpengaruh thd harga
55.
Dua Tahap
tidak dapat digunakan utk pengadaan Jasa Konsultansi
Dapat dilakukan penyetaraan teknis jika menggunakan metoda evaluasi sistem gugur

40. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
C. METODE EVALUASI
56.
Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis
Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks.
Ditambah:
Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metoda pasca- kualifikasi, jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pek. kompleks
57.
Persyaratan Penggunaan Sistem Nilai
a. besaran bobot biaya antara 70% s/d 90% dari total bobot keseluruhan;
b. unsur yang dinilai ber- sifat kuantitatif atau yang dpt dikuantifikasikan; &
c. tata cara dan kriteria --- --jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan
Tetap

41. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
58.
Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi
1.Kualitas;
2.Kualitas teknis dan biaya;
3.Pagu anggaran;
4.Biaya terendah;
Tetap
59.
Metode evaluasi utk Seleksi Sederhana
1.Pagu Anggaran
2.Biaya terendah
Tetap
60.
Metode evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan
Kualitas
Tetap

42. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
D. KUALIFIKASI
61.
Penggunaan Prakualifikasi
a. Jasa Konsultansi (Badan Usaha);
b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;
c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
Ditambahkan :
Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya tanpa didahului dengan prakualifikasi, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan.
62.
Penggunaan Pasca Kualifikasi
1.Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
2.Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung;
3.Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
Tetap

43. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
63.
Penilaian Prakualifikasi
-Utk pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ---- sistem gugur
-Utk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha---- sistem nilai
Tetap

44. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
E. KONTRAK
64.
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN
a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya >Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lapas, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
a.Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijau-an, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lapas, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
b.Di luar pengadaan dimaksud harus disetujui oleh Menkeu, diselesai- kan < 7 hari kerja sejak dok diterima lengkap

45. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
65.
Kontrak Payung (framework agreement)
a.Kontrak antara pemerintah dgn Penyedia
b.Kontrak harga satuan
c.Untuk barang/jasa yang dibutuhkan berulang
d.Volume blm diketahui pada saat tanda tangan kontrak
e.Pembayaran oleh masing- masing PPK
a.Kontrak antara Pejabat K/L/D/I dgn Penyedia.
Tetap
66.
Kontrak Pengadaan Bersama
bahwa co-financing dpt dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, atau APBN- APBD)
Tetap
Pembagian beban dan tanggung jawab diatur dalam kontrak.
67
Jenis kontrak
Ditetapkan oleh Pokja ULP
Ditetapkan oleh PPK

46. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
68.
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan
Tetap
69.
Tanda Bukti Perjanjian
-Bukti pembelian <. Rp.5jt;
-Kuitansi <. Rp.10jt;
-SPK utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya <. Rp.100jt dan jasa konsultansi sampai dg. Rp.50jt;
-Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.100jt dan jasa konsultansi diatas Rp.50jt
•Bukti pembelian utk Barang/Jasa Lainnya< Rp.10jt;
•Kuitansi utk barang/jasa lainnya <Rp.50jt;
•SPK utk Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/ Jasa lainnya <Rp.200jt dan jasa konsultansi < Rp.50jt;
•Surat perjanjian utk barang/ pek.konstruksi/jasa lainnya >Rp.200jt dan jasa konsultansi >Rp.50jt.

47. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
70
Perubahan Kontrak
Dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak
Ditambahkan:
Ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan
71
Pemutusan kontrak
PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak a. l bila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa <5% dari nilai Kontrak --- (50 hari kalender)
Sebelum dilakukan pemutusan kontak, Penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan --- meskipun melampaui tahun anggaran
Penyedia dikenakan denda, tapi tdk terkena sanksi BL jk pek. Yg terlambat tsb selesai.

48. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
72.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
-Disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/jasa, kecuali kontes/sayembara tidak perlu HPS
-Diumumkan pada saat pengumuman lelang;
-Menjadi batas atas penawaran utk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya
Untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK dan Surat Perjanjian tidak diperlukan HPS.
Batas penawaran tertinggi untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali untuk Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga)

49. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
72.
HPS (cont’)
•Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran
•Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
•HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

50. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
73.
Sumber Data HPS
Ditambahkan 4 sumber data:
•inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
•hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
•norma indeks; dan/atau
•informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
Ditambahkan:
•Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/ jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa

51. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
F . JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
74.
Persyaratan Jaminan
Jaminan harus dapat:
a.Dicairkan sebesar nilai jaminan
b.Dicairkan dalam waktu 14 hari
c.Bersifat unconditional
PPK dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna Barang.
75.
Penerbit Jaminan
Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi
Tetap
76.
Persyaratan Asuransi penerbit jaminan
Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK untuk menjual produk jaminan (suretyship).
Tetap

52. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
77.
Besarnya Jaminan Pelaksanaan
Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dari HPS
Tetap
78.
Pengembalian jaminan pelaksanaan
Setelah berakhirnya masa pelaksanaan; atau setelah penyerahan jam. pemeliharaan
Tetap
Penyampaian Jamiunan Pemeliharaan
Diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai
Diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang mem- butuhkan pemeliharaan
79.
Jam. sanggahan banding
2 perseribu (2‰) dari HPS, maksimal Rp.50 juta
1% (satu per seratus), tanpa batasan maksimal
G. GARANSI
80.
Sertifikat Garansi
Penyedia barang (modal) menyerah- kan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk
Tetap

53. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
H. PENGUMUMAN
81.
Media Pengumuman Pengadaan B/J dan Rencana Umum Pengadaan
Website Kementerian/ Lembaga/SKPD/Institusi Lainnya (website K/L/D/I),
Papan pengumuman resmi,
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
website K/L/D/I diubah menjadi website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi
82.
Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa
a.Papan pengumuman resmi
b.Website K/L/D/I
• Hasil pelelangan/seleksi diumumkan di website K/L/Pemda/Institusi dan Portal Pengadaan Nasional,
•Hasil Penunjukan Langsung di website K/L/Pemda/Institusi
83.
Unsur-unsur Pengumuman Hasil Pemilihan penyedia
Belum ada
Terdiri dari:
•nama paket dan nilai total HPS;
•nama, NPWP, alamat,; dan
•hasil evaluasi penawaran

54. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
84.
Pengumuman
ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat setelah:
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui
DIPA/DPA disahkan
Pokja ULP mengumum- kan pelaksanaan Penga- daan Barang/Jasa kepada masyarakat setelah:
penetapan APBD
RKA K/L/I disetujui oleh DPR (APBN)
Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan
85.
Penetapan Pemenang
Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja ULP terhadap 1 (satu) Penyedia
Pokja ULP dpt menetapkan hasil pemilihan >1 (satu) Penyedia, jika perlu.

55. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
86.
Sanggahan dan sanggahan banding
Sanggah ke ULP, dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP);
Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan;
Hanya peserta yang memasukkan penawaran yang dapat menyampai- kan sanggahan
Pimpinan K/L/Pemda/I dapat menugaskan Pejabat untuk menjawab sanggahan banding:
•Pejabat Eselon I/II (K/L/I) g.
•Sekda atau PA (Pemda)
87.
Materi sanggah
penyimpangan thd ketentuan dan prosedur pelelangan;
rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat;
penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang lainnya
Tetap
Unsur KKN menja- di materi penga- duan.

56. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
88.
Masa sanggah dan sanggah banding
Lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung:
Masa sanggah kualifikasi 5 hari kerja (prakualifikasi)
Masa sanggah 5 hari kerja
Masa sanggah banding 5 hari kerja
Lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung:
Masa sanggah 3 hari kerja
Masa sanggah banding 3 hari kerja
89.
Jawaban sanggah
Lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung:
Jawaban sanggah 5 hari kerja
Jawaban sanggah banding 15 hari kerja
Lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung:
Jawaban sanggah 3 hari kerja
Jawaban sanggah banding 5 hari kerja untuk pele- langan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan yang lainnya tetap 15 hari kerja
Unsur KKN menja-di materi penga- duan.

57. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
I. UANG MUKA
90.
Besaran uang muka
Untuk kontrak tahun jamak diambil yang terendah antara :
a.20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau
b.15% dari total nilai kontrak
•Utk kontrak thn jamak PPK dapat memilih di antara kedua opsi tsb
•Penyedia harus segera menggunakan uang muka sesuai rencana yg ditetapkan PPK
•Untuk konsultansi sebesar 20% (kecil maupun non kecil)
J. KEADAAN KAHAR
91.
Keadaan kahar (force majeur)
“Gangguan industri lainnya” harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Teknis terkait
Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).

58. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
M. PENYESUAIAN HARGA
92.
Penyesuaian harga (Price Adjustment)
Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke- 13
Tetap
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
93.
Pembatasan Produk Asing
a.TKDN +BMP> 40 % ---- wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri
b.Lelang terbuka --- jika kurang dari 3 peserta --- lelang ulang
c.TKDN +BMP --- mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri – Kementrian Perindustrian
Paling sedikit 1 produk dalam negeri yg tercantum dlm daftar inventarisasi dg nilai TKDN ≥ 25%
dan paling sedikit 2 produk dalam negeri yg tercantum dlm daftar inventarisasi dg nilai TKDN < 25%

59. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
94.
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
a.untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni )- bernilai>Rp 5M.
b.TKDN >25% --- mendapat preferensi harga
c.Barang produksi dalam negeri --- Daftar Barang Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian.
a. diubah menjadi:
•s.d 31 Des 2013, untuk Pengadaan yg bernilai > Rp5M.
•mulai 1 Jan 2014, untuk bernilai>Rp 1M.
b dan c tetap
95.
Pengadaan Barang Impor
Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal
Tetap

60. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
96.
Pemberla- kuan Preferensi Harga
a.untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni )- bernilai>Rp 5M.
b.TKDN >25% --- mendapat preferensi harga
c.Barang produksi dalam negeri --- Daftar Barang Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian.
a. diubah menjadi:
•s.d 31 Des 2013, untuk Pengadaan yg bernilai > Rp5M.
•mulai 1 Jan 2014, untuk bernilai>Rp 1M.
b dan c tetap
97.
Pengadaan Barang Impor
Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal
Tetap

61. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
VII. PERAN SERTA USAHA KECIL
98.
Nilai paket pekerjaan utk usaha kecil
< Rp.2.5 M, jika mampu utk Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya
•Paket dimaksud di- tetapkan oleh PA/ KPA
•Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri PU bersama dengan LKPP
Dapat diumum-kan dlm RUP
VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
99.
Batas nilai untuk keikutser-taan perusaha-an asing
Perusahaan asing dapat ikut serta:
a.Untuk pekerjaan konstruksi >Rp 100M;
b.Untuk barang/jasa lainnya >Rp 20 M;
c.Untuk jasa konsultansi > Rp10 M.
Tetap
memberi kesempatan lebih luas kepada pengusaha/ kontraktor nasional.

62. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
100.
Konsep ramah lingkungan (sustainable public procurement)
a.Pengadaan yang ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
b.Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Tetap
Bersifat intro- duksi

63. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
101
E-Proc
E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan
Sudah diwajibkan saat ini
Inpres 17/
2011
102
LPSE
Kepala Daerah wajib membentuk LPSE
Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan melalui e-proc berdasar- kan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja
103
e-tendering
-Mulai dari pengumuman pengadaan sd pemenang
-Dilaksanakan dg sistem pengadaan scr elektronik yg diselenggarakan LPSE
104
e- purchasing
-katalog elektronik
-diselenggarakan oleh LKPP
-menggunakan kontrak payung
-efisiensi biaya dan waktu
Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP

64. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN
105.
Pengadaan khusus untuk TNI dan Polri serta pengadaan di Luar Negeri
1)Pengadaan Alutsista TNI ditetapkan oleh Menhan dan almatsus Polri ditetapkan oleh Kapolri;
2)Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri DN;
3)Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya*;
4)Tata cara msg-msg pengadaan diatur oleh Menhan dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres).
5)Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri**:.
Tetap
*Pengadaan dari sumber LN harus bekerjasa- ma dengan industri dan lembaga riset DN
**menye- suaikan dengan praktik pengadaan yg sehat di negara terkait.

65. NO
TOPIK
PERPRES 54/10
PERPRES 70/12
KET
XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
106.
Sertifikat Ahli Pengadaan
Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah --- bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa
Tetap
107.
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
ULP harus dibentuk paling lambat pada TA 2014
Tetap
XIII. DAFTAR HITAM
108.
Daftar Hitam
Daftar Hitam Nasional dalam Website pengadaan nasional
Akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP
Tetap

66. NO
TOPIK
Tambahan ketentuan dalam Perpres No 70 Tahun 2012
KET
XIV. LAIN-LAIN
109.
Seleksi Internasional
1.Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai <Rp20M tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, maka dilakukan melalui Pelelangan Internasional dan diumumkan dalam web komunitas int’l. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai <Rp10M
2.Pengadaan dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
3.Negosiasi teknis dan biaya untuk Penyedia Jasa asing
a.Negosiasi unit biaya langsung personil dapat di- lakukan berdasarkan daftar gaji yang telah di-audit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia ybs tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit;
b.besaran biaya langsung personil dpt mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.

67. Terima kasih
pertanyaan, masukan, dan saran
dapat disampaikan ke:
LKPP
SME Tower – Lantai 8
Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780
Tel/Fax 021-7991252
Website: www.lkpp.go.id