2. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari
kata Yunani Etos yang artinya sepadan dengan arti kata susila.
Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat
dibimbing menuju kearah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai
kesusialaan dan kebaikan.
Etika berkaitan dengan norma moral yaitu norma untuk mem-ukur
betulkan salahnya tindakan manusia sebagai manusia.
3. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan
kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan
hanya sebagai warga Negara terhadap Negara,
hukum yang berlaku dan lain sebagainya.
Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas
pada penyediaan alat-alat teoritis, untuk
mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi
politik secara bertanggung jawab.
Tugas etika politik membantu agar pembahasan
masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara
objektif.
4. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan
normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan
kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau
mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik.
Pancasila sebagai sistem nilai, di dalamnya mengandung nilai-nilai
universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi
manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi
dan makhluk sosial. Sebagai sistem nilai, sesuai dengan arti nilai itu
sendiri yaitu merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala
sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang mendukungnya, maka
Pancasila memuat suatu daya tarik bagi manusia untuk mewujudkan
dan mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan.
5. Dengan melacak kembali secara sepintas
mengenai sejarah perjuangan dalam menentukan
dasar Negara Indonesia, maka Pancasila dalam
perkembangannya bukan hanya sekedar suatu
konsensus politik melainkan sebagai
Staatsfundamental Norm.
Secara yuridis formal, Pancasila yang berfungsi
sebagai kaidah dasar Negara (Staatsfundamental
Norm) memperoleh legalitas hukumnya pada
Pembukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai
tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, dimana sila I
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber
yang masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang memberikan
landasan bagi;
1. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur (nilai kriteria)
2. Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai
3. Menjadi kepercayaan pendangan hidup dan sikap serta prilaku
7. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan diterima
sebagai dasar Negara, membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai
Pancasila harus diimplementasikan dalam sikap dan prilaku
manusia Indonesia termasuk di dalamnya sikap dan prilaku manusia
Indonesia dibidang politik.
Pancasila sebagai suatu system nilai sesungguhnya di dalamnya
terkandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan
prilaku politik bangsa Indonesia karena secara subtansial, nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa
Indonesia itu sendiri.
8. Semua aktivitas politik harus mangacu pada koridor Negara hukum (rechtstate)
Indonesia yang didukung oleh nilai-nilai etik Pancasila yaitu nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial.
Dikarenakan Indonesia adalah Negara hukum, maka tidak dapat dilepaskan bahwa
dalam setiap kegiatan perpolitikan, nilai-nilai etik Pancasila itu menyatu dengan
norma-norma hukum yang mengatur masalah kegiatan politik, terutama kegiatan
politik praktis.