Tujuan proyek P5 tema "Suara Demokrasi" adalah membentuk kaderisasi kepemimpinan demokratis dan menampung aspirasi siswa melalui organisasi serta bakat siswa. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dipegang oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan.

1. P r e s e n t a t I o n
Tujuan pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar
Pancasila (P5) tema ” Suara Demokrasi” ini adalah agar
para siswa mampu mengimplementasikan sistem demokrasi
pada satuan pendidikan, membentuk kaderisasi
kepemimpinan yang demokratis guna menampung aspirasi
siswa SMA ST BONAVENTURA MADIUN serta melatih siswa
untuk berorganisasi serta menyalurkan minat bakat siswa
dalam berorganisasi.

2. L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t
PENGERTIAN
SEJARAH &
PERKEMBANGAN
DEMOKRASI
KARAKTERISTIK
DAN NIL AI
PEL AKSANAKAN
DEMOKRASI
Read more
Read more
Read more
Read more

3. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan
keputusan utama dipegang oleh rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki
hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung
maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah pemerintahan
oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat.
PENGERTIAN
Pengertian Demokrasi Secara etimotogi demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan
kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah ‘kekuasaan rakyat”.
p ag e 1 2 L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t

4. Democracy is government from the people by the people and
for the people.
“Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang
berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan
rakyat ikut mengambil alih bagian dalam
pemerintahan”.
memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan
secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik
(demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi
yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.
Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam
perwujudannya pada dunia politik praktis.
p a g e 1 2 b a c k

5. Kedaulatan rakyat adalah konsep
fundamental dalam sistem demokrasi.
Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan
tertinggi dalam negara berada di tangan
rakyat, bukan di tangan satu individu atau
kelompok kecil. Dalam demokrasi, rakyat
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan politik dan
pemerintahan melalui pemilihan umum,
pemilihan wakil, dan mekanisme partisipasi
lainnya.
Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama
dalam demokrasi yang menjamin bahwa
pemerintahan ada untuk melayani
kepentingan dan kehendak rakyat. Ini
menciptakan sistem di mana rakyat
memiliki peran aktif dalam pembuatan
keputusan politik, memilih pemimpin
mereka, dan mempengaruhi arah negara
mereka.

6. b a c k
SEJARAH & FILOSOFI DEMOKRASI
Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía)
"kekuasaan rakyat",[1] yang terbentuk dari δῆμος (dêmos)
"rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan"
pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-
kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan
antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit".
Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan,
namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Makna
etimologis demokrasi sering dinyatakan dengan “government
or rule by the people”, “pemerintahan oleh rakyat”, “rakyat
berkuasa” atau “rakyat memerintah”.
Perjalanan sejarah demokrasi adalah kisah
perjuangan untuk memberikan hak politik kepada
lebih banyak orang dan menciptakan pemerintahan
yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Meskipun
demokrasi telah berkembang pesat sejak awalnya,
tantangan dan perubahan tetap ada dalam upaya
untuk menjaga dan meningkatkannya di seluruh
dunia.

7. Demokrasi didefinisikan secara berbeda-beda, tapi ada beberapa
pengertian mendasar yang disepakati bahwa demokrasi merupakan
suatu sistem pemerintahan, di mana setiap
anggota masyarakat memperoleh hak yang sama, sebagai
pemegang kekuasaan, pembuat, penentu serta pengontrol pelaksanaan
kebijakan tertinggi. Keterlibatan tersebut dirupakan melalui keikutsertaan
dalam pembentukan, pengambilan
keputusan dan pengawasan pemerintahan melalui lembaga perwakilan
yang dibentuk melalui pemilihan umum. Suara mayoritas diposisikan
sebagai manifestasi kehendak kebanyakan warga negara.
Demokrasi dapat dinyatakan sebagai kebalikan sistem monarkhi absolut,
oligarki, aristokrasi atau otokrasi, yang menempatkan hak menentukan
tata nilai terletak pada tangan satu atau beberapa orang. Karenanya,
demokrasi secara sederhana juga sering diungkapkan
dengan pemerintahan dari rakyat (government of the people), oleh
rakyat (government by the people) dan untuk rakyat (government for the
people).

8. KARAKTERISTIK DEMOKRASI
b a c k
Pemerintah atas nama dan bertanggung
jawab kepada rakyat.
1
Pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat.
2
Tidak ada hak prerogatif individu, dalam
arti tidak ada individu yang memiliki hak
yang lebih utama/tinggi dibandingkan
individu lainnya.
3
Pemerintahan dijalankan atas kehendak
masyarakat tanpa mengabaikan hak.
4

9. NILAI DEMOKRASI
b a c k
Menyelesaikan perselisihan dengan cara
damai dan secara melembaga (
institutionalized peaceful settlement of
conflic);
1
Menyelenggarakan pergantian
pemimpin/penguasaan secara teratur
(orderly succession of rules);
2
Membatasi pemakaian kekerasan sampai
minimum (minimum of coerdon);
Mengakui dan menganggap wajar adanya
keanekaragaman (diversity);
3
Menjamin tegaknya keadilan;
Menjamin adanya kebebasan-kebebasan
dalam sistem demokrasi.
4

10. b a c k
Periode 1945-1959 Periode 1959-1965 Periode 1966-1998
1 2 3
PELAKSANAAN DEMOKRASI
Periode 1999-sekarang
4

11. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada
masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR.
Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat
dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
Periode 1959-1965, mas
Periode 1945-1959
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

12. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi
konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi
presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur
sosial politik, semakin luas
Periode 1959 - 1965
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

13. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang
menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan
MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa
Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-
lembaga negara yang lain.
Periode 1966 - 1998
MASA DEMOKRASI PANCASILA

14. Periode 1999-sekarang, masa Demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang
berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.
Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu.
Periode 1998 - Sekarang
MASA DEMOKRASI PANCASILA ERA REFORMASI

15. RUMUSAN
DEMOKRASI

16. Akuntabilitas Dalam sebuah pemerintahan demokrasi, setiap
pemegang jabatan yang dipimpin oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya. Selain itu ia juga harus dapat mempertanggung
jawabkan ucapan atau kata-katanya.
1
Rotasi Kekuasaan Dalam Demokrasi, peluang akan terjadi rotasi
kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi
tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara
peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya partai-partai
politik yang menang pada suatu pemilihan umum akan diberikan
kesempatan untuk membentuk eksekutif yang akan mengendalikan
pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya.
4
Rekruitmen Politik yang terbuka Untuk memungkinkan terjadinya
rotasi kekuasaan, diperlukan suatu system rekruitmen politik yang
terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi
suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang
yang sama dalam melakukan kompetensi untuk mengisi jabatan
tersebut. Dalam negara yang tidak Demokratis rekruitmen politik
biasanya dilakukan secara tertutup.
3
Pemilihan Umum Dalam suatu negara Demokrasi pemilihan umum
biasanya dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Setiap
warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih
dan dipilih serta mempunyai kebebasan untuk menggunakan
haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
5
Menikmati Hak-hak Dasar Dalam suatu negara Demokrasi setiap
individu mendapatkan jaminan terhadap hak-hak dasar. Hak-hak
tersebut antara lain adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak
untuk berserikatdan berkumpul, dan hak 19 untuk menikmati
persyang bebas.
3

17. DEMOKRASI SEBAGAI NORMA HIDUP
b a c k
Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan,
pembelajaran, dan penghayatan. Demokrasi merupakan bentuk
pembiasaan sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia untuk
membentuk demokrasi yang ideal seperti pendapat John Dewey
terdapat dua elemen dalam demokrasi yang ideal, (1) tidak hanya
berkaitan dengan kepentingan umum tetapi mengandalkan pada
pengakuan kepentingan bersama, (2) tidak hanya interaksi kelompok-
kelompok sosial tetapi perubahan dan pembiasaan sosial
Ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh
tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah
sebagai berikut.
1. Kesadaran akan pluralism
2. Musyawarah
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan
5. Demokrasi sebagai kebajikan Bersama
6. Kebebasan Nurani, (Freedom of conscience,
egalitarianism)
7. Trial and error