2. SEJARAH PENGELOLAAN
AGRARIA
Era Pra Penjajahan,tanah itu milik kelompok:
a. Kepala marga atau kepala ulayat
b. Raja atau ratu memperuntukkan tanah bagi rakyat warga
kerajaan
c. Kepala desa mengatur peruntukkan tanah bagi warga di
desanya
d. Tidak ada hak milik mutlak perorangan
e. Tanah yang ditinggalkan otomatis kembali pada
marga/suku
f. Tidak ada bukti tertulis
3. PERTANAHAN DI ERA
PENJAJAHAN
a. Pra 1870
• Sejak datang Belanda 1602 semua pedagang dikenakan
hak kadastral untuk hak-hak barat
• Zaman Raffles mulai dikenalkan pajak tanah
• 1830: Tanam Paksa yaitu tanah rakyat ditanami tanaman
ekspor
• Awal perambahan hutan oleh rakyat karena tanah usaha
untuk tanam paksa
4. PERTANAHAN DI ERA
PENJAJAHAN
Sesudah 1870: berlakunya hukum agraria kolonial
•Tanah dengan perlakuan hukum adat stmpt
•Tanah dengan hukum barat terus bertambah luas
•Pembukaan perkebunan besar dengan hak erfpacht
•Penebangan hutan oleh penguasa dan rakyat
•Kerusakan lingkungan mulai meningkat
5. PERTANAHAN DI ERA
PENJAJAHAN
Masa penjajahan Jepang
Kekacauan, perambahan perkebunan dan kehutanan oleh
rakyat
Tujuan utama menunjang kemenangan Jepang
Usaha mengambalikan lagi pengelolaan oleh Belanda
Langkah darurat dalam agraria
6. PERTANAHAN DI ERA (1945-1960) PRA UUPA
Menghadapi peninggalan Jepang yang kacau
Menertibkan, membentuk panitia Rancangan UUPA 1948
Nasionalisasi milik Belanda tahun 1959
Terbentuknya lembaga yang menangani pertanahan
berupa departemen Agraria
7. PERTANAHAN DI ERA UUPA (1960-1965)
•UUPA diundangkan 24 Sept 1960
•Departemen Agraria
•UU 56 tahun 1960: penataan batas pengua-saan maksimum
luas tanah pertanian , PP 10 thun 1961 tentang pendaftaran
tanah
•Akademi Agraria di Jogyakarta; Akademi pendafaran tanah di
Semarang
•Isue Landreform dimanfaatkan petani untuk kepentingan
politik; penjarahan perkebunan dan kehutanan mencapai
puncak tahun 1965
8. SEJARAH UU 5/1960
Tgl 24 September 1960 disahkan presiden Sukarno
Perubahan fundamental : struktur perangkat hukum,
konsepsi yang mendasarinya dan isi.
Sebelum ada UU 5/1960 berlaku berbagai perangkat
hukum agraria:
Bersumber pada hukum adat (komunalistik),
Bersumber pada hukum barat (liberal)
Bekas pemerintahan swapraja yang bersfat feodal
Bersumber pada hukum adminisrasi negara (agrarishe
wet 1870)
9. PANCA PROGRAM AGRARIAN
REFORM INDONESIA
•Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum
nasional dan memberi kepastian hak.
•Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah
•Menghindari penghisapan feodal secara berangsur
•Perombakan pemilikan dan peguasaan tanah
•Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan
kekayaan alam
10. PENGERTIAN AGRARIA
•Menurut UU 5/1960: melipui bumi air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya
•Pasal 48: tenaga dan unsur yang dapat digunakan untuk
usaha memperkembagkan dan memelihara kesuburan
bumi, air serta kekayaan yang terkandug di dalamnya.
•Pengertian bumi meliputi permukaan bumi tanah , tubuh
bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (pasal
4 ayat 1)
11. PENGERTIAN HUKUM
AGRARIA
Kelompok berbagai bidang hukum yg mengatur hak
penguasaan atas sumber daya alam tertentu.
Hukum tanah
Hukum air
Hukum pertambangan
Hukum kehutanan
Hukum perikanan
Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur
dalam ruang angkasa
12. HAK PENGUASAAN ATAS
TANAH
•Hak bangsa Indonesia
•Hak menguasai dari negara
•Hak ulayat masyarakat hukum adat
•Hak individual:
a. hak individu yang bersumber pada hak bangsa
b. wakaf
c. Hak jaminan atas tanah.
13. HAK ATAS TANAH (UU5/60
PS4)
Primer: Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak guna bangunan,
yang diberikan negara dan hak pakai yang juga diberikan
negara
Sekunder: hak guna bangunan dan hak pakai, yang
diberikan oleh pemilk tanah, hak gadai, hak usaha bagi
hasil, hak menumpang, hak sewa dan ainnya.
14. HUKUM TANAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN HINDIA
BELANDA
Agrarische wet 1870 lahir atas desakan kapitalis krn
sebelumna harus menyewa tanah dr pemerintah:
Diberikan tanah dengan hak erfpacht selama 75 tahun
Tanah pribumi yg dipakai turun temurun (hak milik
adat) dapat diberkan hak eigendom
Perewaan atau serah pakai anah oleh orang pribumi
kepada non pribumi diatur oleh ordonansi
15. HUKUM TANAH ADMINISTRASI PEMERIN-
TAHAN HINDIA BELANDA(2)
•Domein verklaring: semua tanah kosong dalam wilayah
pemerintahan langsung adalah domein negara kecuali
yang diusahakan oleh penduduk asli dengan hak yg
bersumber pada hak membuka hutan.
•Fungsi domein verklaring:
Landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili negara
sebagai pemilik tanah
Pembuktian pemilikan
16. PERMASALAHAN
Dalam tafsiran pemerintah hindia Belanda tanah yang
dimiliki rakyat dengan hak milik adat , demikian pula
tanah ulayat adalah domein negara.
Hukum tanah yang dualistik, dalam hukum perdata ada
diskriminasi hukum yang berlaku antara golongan Eropa
dan Timur asing China berlakukhukum Barat; bagi
golongan timur asing non china berlaku sebagtian hukum
perdata Barat, dan bagi pribumi berlaku hukum erdata
adat.
Ada tanah hak Barat dan hak Indonesia
Hukum tanah Barat yang individualistik
Hukum adat yang tidak murni lagi
Tidak adanya jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan
17. PENYESUAIAN HUKUM AGRARIA
SETELAH PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
Penghapusan desa perdikan di Surakarta dan
jogyakarta (hak istimewa Raja memberi hak pada
bekel pemegang apanage untuk memperoleh
seperlima dari hasil rakyat, penguasa 2/5 sehingga
rakyatdpt 2/5 saja; rakyat wajib bekerja untuk
penguasa.
Menghapus tanah partikelir (tanah hak erfpacht
perkebunan besar, tanah hak konsesi, hak eigendom,
opstal dan erfpacht perumahan
Pengawasan terhadap pemindahan hak
18. PASAL 16 UUPA : HAK ATAS TANAH
a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha (HGU)
c. Hak Guna Bangunan (HGB)
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa
f. Hak Membuka Tanah
g. Hak Memungut Hasil Hutan
h. Hak-hak lain yg tidak termasuk di atas yang akan
ditetapkan pada UU
19. PASAL 16 UUPA : HAK ATAS AIR DAN
RUANG ANGKASA
Hak atas air dan ruang
angkasa
1 Hak Guna Air
2. Hak Pemeliharaan dan
penangkapan ikan
3. Hak Guna ruang angkasa
20. PERBEDAAN HAK MASA HINDIA BELANDA,
KEMERDEKAAN & HAK BARAT
Hak Barat UU Hindia Belanda UUPA
Free hold (hak milik) Hak Erfpacht Hak Guna Usaha
Lease hold (hak sewa) Hak Opstal Hak Guna Bangunan
Hak Eigendom Hak Milik
dsb Hak Sekunder seperti hak Pakai
Hak Sewa
Hak Agunan/ gadai
21. HUKUM ADAT DALAM HUKUM
TANAH NASIONAL
•Penjelasan UUPA hukum adat itu adalah hukum aslinya
golongan pribumi, yg merupa-kan hukum yang hidup
dalam bentuk tertulis dan tak tertulis dan mengandung
unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan
kekeluargaan
•Hukum adat: hak ulayat masyaakat hukum adat, hak
kepala adat dan para tetua adat, hak-hak atas tanah.
22. DEFINISI TER HAAR
rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah
kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu
daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan
mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang
terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota
kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam
masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat
alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk
membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau
meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari
ikatan itu untuk selama-lamanya.
23. WILAYAH HUKUM ADAT
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van
Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah
nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu
daerah Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3)
Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan,
Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7)
Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja,
(11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13)
Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16)
Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura,
(18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.
24. WILAYAH HUKUM ADAT
penjelasan Bab VI UUD 1945 : dalam teritori Indonesia
terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurende land-
schappen dan Volksgemeen -schappen, seperti Desa di
Jawa dan Bali, Nagari di Minang-kabau, Dusun dan Marga
di Palembang dan sebagainya. Daerah ini mempunyai
susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yang bersifat istimewa.
25. HAK ULAYAT DALAM UUPA
Hak ulayat diakui dengan syarat:
Eksistensinya: sepanjang menurut kenyataannya masih
ada
Pelaksanaan harus sesuai kepentingan nasional dan
negara
26. UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999
TENTANG HAM
Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh
dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998
yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat
sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia.
Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan: Dalam rangka
penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
Indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak
atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan
jaman.
27. UU NO. 41/1999 TENTANG
KEHUTANAN
pasal 1 angka 6: Hutan adat adalah hutan negara yang
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dapat berupa hutan; dan bahwa Hutan negara adalah
hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak
atas tanah (pasal 1 angka 4).
28. UUK NO 41 TAHUN 1999
Dephut diberikan mandat untuk menetapkan mana
yang merupakan kawasan hutan dan mana yang bukan
serta juga menetapkan fungsi hutannya.
Seharusnya Dephut (Sekarang Deptanhut) hanya
menetapkan fungsinya bukan statusnya, untuk
mencegah conflict of interest. Sehingga sebaiknya
ditetapkan adanya kawasan hutan negara (Public
forest) dilakukan melalui proses pengukuhan hutan
secara partisipatif sehingga penetapatn staus hutan
menjadi legal dan legitimate
29. HAK ADAT VS HAK NEGARA
Masyarakat Hukum Adat memiliki hak yang bersifat
Original atau hak asli yang diciptakan sendiri sebelum
ada pengaturan hak lainnya. Istilah hukum a prima
facie yang mengatur terlebih dahulu. Sedangkan yang
diatur mencakup atas tanah dan sumber daya hutan.
Sedangkan hak-hak yang dikenal dalam bidang
kehutanan bersifat Derivat atau pemberian hak atas
penguasaan oleh negara contohnya adalah HPH,
HPHTI, HPP, HPHKM
30. HAK ADAT VS HAK NEGARA
Bila hak tersebut berasal dari tanah negara maka bentuk
haknya adalah pemberian (granting) yang dapat ditarik
kembali oleh negara sedangkan bila hak berasal dari hak
adat maka bentuknya adalah pengakuan (recognition)
yang tak dapat ditarik kembali oleh negara.
31. HUKUM ADAT DAN HAK PENGELOLAAN
UUPA Nomor 5 tahun 1960 hak pengelolaan dapat
diberikan kepada masyarakat hukum adat Masyarakat
adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus
(ekslusif; tidak tumpang tindih dengan hak lain),
dimana masyarakat dapat melestarikan,
memanfaatkan (termasuk membudidayakan),
memasarkan hasil hutan, serta tidak dapat dipindah
tangankan kepada pihak lain diluar masyarakat hukum
adat tersebut.
32. HAK MENGUASAI DARI
NEGARA
Diatur pada pasal 2 UUPA:
Pasal 33 ayat 3 UUD bumi air dan ruang angkasa
termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai
negara
Wewenang
Hak menguasai negara memberi wewenang untuk:
1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pe- meliharaan bumi, air
dan ruang angkasa
2. menentukan dan mengatur hubungan hukum
34. DEFINISI
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola
pengelolaan tata guna tanah yang meliputi
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui
pengaturan kelembagaan yang terkait dengan
pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem
untuk kepentingan masyarakat secara adil.
Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara
orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum
dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.
35. PENATAGUNAAN TANAH BERTUJUAN
UNTUK:
a. mengatur penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah;
b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi
kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian
pemanfaatan tanah;
d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai,
menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi
masyarakat yang mempunyai hubungan hukum
dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang telah ditetapkan.
36. KEBIJAKAN PENATAGUNAAN
TANAH DISELENGGARAKAN
TERHADAP:
a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang
sudah atau belum terdaftar;
b. tanah negara;
c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. CONTOH PASAL
Pasal 7
(1) Terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, penggunaan dan pemanfaatan
tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah.
Pasal 8
Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan
dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata
Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah
kerusakan tanah.
38. (1) Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum
ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah,
kecuali pada kawasan hutan.
(2) Terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang
belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas
tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kecuali pada lokasi situs.
Pasal 12
Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil
reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut,
rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh
Negara.
39. PASAL 13
(1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan
lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan
fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah
bentang alam dan ekosistem alami.
(3) Penggunaan tanah di kawasan budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah
kerusakannya.
(4) Pemanfaatan tanah di Kawasan Budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak saling
bertentangan, tidak saling mengganggu, dan
memberikan peningkatan nilai tambah terhadap
penggunaan tanahnya.
40. PENYESUAIAN PENGGUNAAN
LAHAN
(5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a. kebijakan penatagunaan tanah;
b. hak-hak masyarakat pemilik tanah;
c. investasi pembangunan prasarana dan sarana;
d. evaluasi tanah.
(6) Dalam pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan melibatkan peranserta masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, melalui upaya
a. penataan kembali;
b. upaya kemitraan;
c. penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara atau pihak
lain dengan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. PASAL 28
Pembinaan dan pengendalian penatagunaan tanah
terhadap pemegang hak atas tanah diselenggarakan pula
dengan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela
melakukan penyesuaian penggunaan tanah.
Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
kepada pemegang hak atas tanah yang belum
melaksanakan penyesuaian penggunaan tanahnya.
Bentuk-bentuk insentif dan disinsentif ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
43. KONSOLIDASI TANAH
Penataan penguasaan dan penggunaan bidang-bidang
tanah
Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
Untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumberdaya alam
Melibatkan partisipasi masyarakat
44. KONSOLIDASI TANAH
Adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan
kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan,
untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat (Perkaban no 4 tahun 1991)
45. TUJUAN
Tercapainya pemanfaatan tanah secara optimal, melalui
peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan
tanah
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan secara bersama-sama
Meningkatkan efisiensi penggunaan tanah dan
pemantapan kepastian hukum pemilik tanah melalui
penataan penggunaan dan penguasaan tanah
46. LAND CONSOLIDATION CAN
BE APPLIED IN AREAS
With haphazard developments & uncontroled settlements
With inadequate infrastructure facilities
With fragmented or irregularly shape land holdings
At the periphery of metropolises under development
presures
47. MENGAPA DIBUTUHKAN
KONSOLIDASI LAHAN?
Perkotaan: banyak pemukiman kumuh, tidak teratur
menyulitkan penyediaan infrastruktur
Pertanian dan perdesaan:
lahan pertanian yang terpencar
fragmentasi dan menyempitnya lahan
50. KONSOLIDASI LAHAN DI
INDONESIA
Kendala Kebijakan:
1. Tak ada aturan bagi mereka yang tidak
mau berpartisipasi secara sukarela
2. Tidak ada aturan kopensasi bagi aset
yang hilang
3. Tidak ada aturan apakah hak telah
disertifikasi atau belum
4. Partisipasi masyarakat dala pengelolaan
tidak dijamin
5. Tak ada aturan bagi sektor koperasi dan
swasta
51. KONSOLIDASI LAHAN DI
INDONESIA
B. Kendala operasional :
Dibutuhkan keterampilan teknis valuasi, perencanaan
dan pengembangan tapak
Partisipasi publik pada proses konsultasi dalam
perencanaan dan disain/perancangan proyek kurang
Tak adanya transparansi
Tak adanya pendanaan dari pemerintah pusat maupun
daerah
52. KONSOLIDASI LAHAN DI
INDONESIA
Prosedur implementasi tidak memadai:
1. Prosedur evaluasi tidak diterapkan
2. Tidak berimbang antara biaya dan manfaat
3. Partisipasi masyarakat dalam rancangan proyek tidak
memadai
4. Tidak adanya transparansi dana
