Sumber hukum tanah di Indonesia meliputi hukum tanah adat, kebiasaan, tanah swapraja, tanah partikelir, tanah negara, tanah garapan, hukum tanah Belanda dan Jepang, serta berbagai jenis tanah khusus seperti tanah bondo deso, tanah bengkok, tanah wedi kengser, dan tanah res extra commercium.
2. Pengertian Sumber Hukum Tanah
• Sumber hukum tanah dikenal dengan istilah status
tanah / riwayat tanah.
• Status / riwayat tanah adalah kronologis masalah
kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa
lampau, masa kini maupun masa yg akan datang.
3. Sumber Hukum Tanah di Indonesia
1. Hukum Tanah Adat
2. Kebiasaan
3. Tanah Swapraja
4. Tanah Partikelir
5. Tanah Negara
6. Tanah Garapan
7. Hukum Tanah Belanda
8. Hukum Tanah Jepang
9. Tanah Milik Perusahaan Asing
Belanda
10. Tanah Milik Perseorangan
Belanda
11. Surat Izin Perumahan
12. Tanah Bondo Deso
13. Tanah Bengkok
14. Tanah Wedi Kengser
15. Tanah Kelenggahan
16. Tanah Pekulen
17. Tanah Res Extra Commercium
18. Tanah Absentee
19. Tanah Oncoran
4. 1. Hukum Tanah Adat
• Hukum tanah adat ialah hak kepemilikan dan penguasaan
sebidang tanah yg hidup dalam masyarakat adat pada masa
lampau dan masa kini serta ada yg tidak mempunyai bukti2
kepemilikan secara autentik / tertulis dan tidak tertulis.
• Jenis Hukum Tanah Adat :
a. Hukum Tanah Adat Masa Lampau, yaitu hak memiliki dan
menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda
dan Jepang.
b. Hukum Tanah Adat Masa Kini, yaitu hak memiliki dan
menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka th
1945 sampai sekarang.
5. 2. Kebiasaan
• Kebiasaan dimaksudkan semua kesusilaan dan
kebiasaan orang Indonesia di semua lapangan hidup,
semua peraturan tentang tingkah laku masyarakat,
termasuk di dalamnya kebiasaan dan tingkah laku
orang Indonesia terhadap tanah. Misalnya membuka
tanah, transaksi tanah, dll.
6. 3. Tanah Swapraja
• Tanah Swapraja yaitu tanah daerah raja2 atau dikenal
dengan Zelbestuurende Landschappen.
• Tanah swapraja dibagi menjadi 2, yaitu :
a. Swapraja dengan kontrak panjang (lange contracten)
b. Swapraja dengan kontrak pendek (korte veklaring)
7. 4. Tanah Partikelir
• Tanah Partikelir merupakan tanah yg namanya
diberikan oleh Belanda dg nama eigendom
• Tanah Partikelir adalah tanah2 tanah2 eigendom yg
mempunyai sifat dan corak yg istimewa. Perbedaan dg
tanah eigendom lainnya adalah hak kepemilikannya
bersifat kenegaraan .
8. 5. Tanah Negara
• Istilah tanah negara maksudnya adalah tanah yg tidak dapat
dibuktikan kepemilikannya dianggap tanah milik negara.
• Yg termasuk tanah negara diantaranya adalah:
a. Tanah Wakaf, yaitu tanah yg sudah diwakafkan.
b. Tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah yg dikuasai dg hak
menguasai dari negara kepada pemegang haknya.
c. Tanah Hak Ulayat, yaitu tanah yg dikuasai oleh masyarakat
hukum adat teritorial dg hak ulayat.
9. Lanjutan…
d. Tanah Kaum, yaitu tanah bersama masyarakat hukum
adat geneologis.
e. Tanah Kawasan Hutan yg dikuasi oleh Departemen
Kehutanan berdasarkan UU Pokok Kehutanan.
f. Tanah lainnya, yaitu tanah yg dikuasai negara bukan
karena wakaf, bukan tanah pengelolaan, bukan tanah
ulayat, bukan tanah kaum, dan bukan kawasan hutan.
10. 6. Tanah Garapan
• Tanah garapan maksudnya menduduki, mengerjakan, dan
atau menguasai sebidang tanah / mempunyai tanaman /
bangunan diatasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah
bangunan itu digunakan sendiri / tidak.
11. 7. Hukum Tanah Belanda
• Hukum tanah yg berlaku pada masa jajahan Belanda
berlau ketentuan peraturan hukum tanah Belanda, yaitu
Agrarische wet 1870.
• Peraturan tersebut bertentangan dg peraturan hukum
tanah di Indonesia, jadi saat itu ada dualisme hukum
pertanahan.
12. 8. Hukum Tanah Jepang
• Pada saat masa pemerintahan Jepang banyak hukum
pertanahan yg baru, bahkan mencapai 270 aturan tentang
tanah.
• Namjun semua aturan itu hanya mempunyai pengaruh kecil
terhadap penyelesaian permasalahan tanah.
• Hukum pertanahan Jepang sangat merusak tanah di Indonesia,
antara lain:
a. Mereka memaksa agar tanah pertanian meningkatkan
produksinya tanpa memikirkan kewajiban pemeliharaannya.
b. Penebangan hutan secara liar.
c. Perusakan sungai yg banyak ikannya.
d. Penggalian gunung yg dijadikan terowongan untuk
menyimpan senjata.
e. Mengangkut sejumlah petani untuk dijadikan tenaga romusa.
13. 9. Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda
• Dalam UU No. 1958 dinyatakan bahwa setelah Indonesia
merdeka dan menjadi negara yg berdaulat penuh, maka
perusahaan2 Belanda di nasionalisasi menjadi
perusahaan Indonesia.
14. 10. Penguasaan Tanah Milik Perseorangan
Warga Belanda
• Dengan berlakunya UU No. 86 Th 1958, dan telah adanya
nasionalisasi perusahaan Belanda, banyak warga Belanda yg
meninggalkan Indonesia dengan tergesa2.
• Hal ini menjadikan penguasaan atas benda2 yg ditinggalkan
menjadi tidak teratur.
• Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan khusus
untuk memindahkan tanah dan peninggalan Belanda kepada
golongan tertentu.
15. 11. Surat Izin Perumahan (SIP)
atau Verhuren Besluit (VB)
• SIP termasuk sumber hukum tanah nasional
karena keberadaan perumahan tetap akan
bersentuhan langsung dg tanah.
16. 12. Tanah Bondo Deso
• Tanah Bondo Deso adalah tanah hak milik yg dipunyai
desa atau sekelompok masyarakat, penggunaanya dapat
bersama2 atau bergiliran.
• Hasilnya untuk kepentingan bersama, misal untuk biaya
pembangunan balai desa, masjid, pasar desa, dll.
17. 13. Tanah Bengkok
• Tanah bengkok adalah gaji pegawai yg berupa tanah.
• Pegawai yg dimaksud adalah perangkat desa, seperti
Kepala Desa, Sekretaris Desa (carik), kepala2 bagian, dll.
18. 14. Tanah Wedi Kengser
• Tanah Wedi Kengser adalah tanah yg terletak di
sepanjang aliran sungai.
• Tanah ini bentuk, sifat dan fungsinya selalu berubah-
ubah sesuai dengan kondisi alamnya.
• Contoh : Suatu saat tanah wedi kengser berupa tanah
kering, maka dapat ditanami palawija. Tetapi setelah
musim penghujan tanah itu hilang atau berpindah ke
tempat lain.
• Tanah ini di bawah penguasaan negara.
19. 15. Tanah Kelenggahan
• Tanah kelenggahan adalah tanah gaji yg berupa tanah yg
diberikan oleh raja kepada pembantu-pembantunya yg
biasanya disebut abdi dalem. Misalnya patih,
tumenggung, adipati, dll.
20. 16. Tanah Pekulen
• Tanah Pekulen adalah gaji pegawai berupa tanah yg
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yg bukan
pejabat desa.
• Hal ini terjadi pada masa zaman kolonial sebagai
penghargaan dari pemerintah kepada warga yg berjasa.
21. 17. Tanah Res Extra Commercium
• Adalah tanah yg berada di luar lalu lintas perdagangan, yg
oleh negara dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh
warga masyarkat.
• Tanah ini digunakan untuk :
a. Kepentingan peribadatan, misalnya untuk masjid, gereja,
dll.
b. Kepentingan negara, meliputi kepentingan nasional dan
pertanian.
c. Kepentingan umum, yaitu kepentingan masyarakat untuk
pembangunan.
22. 18. Tanah Absentee
• Adalah tanah yg letaknya berjauhan dengan pemiliknya. Hal
ini dilarang oleh pemerintah, kecuali pegawai negeri dan ABRI.
• Alasannya karena untuk kepentingan sosial dan perlindungan
tanah.
23. 19. Tanah Oncoran dan Bukan Oncoran
• Tanah oncoran adalah tanah pertanian yg mendapat
pengairan tertentu.
• Tanah bukan oncoran adalah tanah yg tidak mendapat
pengairan tertentu.
