1. B A B I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan
bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tanah selain mempunyai dimensi fisik
dan lintas sektoral, juga mempunyai dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, hukum, pertanahan dan keamanan. Setiap dimensi tersebut potensial
memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Pengelolaan pertanahan haruslah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. UUD
1945 memberikan dasar bagi lahirnya kewenangan Negara yang disebut
dengan hak menguasai Negara. Hak menguasai Negara dimaksud diatur dalam
Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria atau lebih sering disebut dengan UUPA Kewenangan tersebut
merupakan landasan untuk mewujudkan cita- cita mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara hukum Republik Indonesia.
Berdasarkan hak menguasai Negara inilah bersumber wewenang Negara
untuk mengelola bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun
kenyataannya pengelolaan tanah telah menimbulkan berbagai masalah. Tujuan
“untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” masih jauh dari yang
diharapkan.
Kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi
yang mengakibatkan ketimpangan pemilikan penguasaan tanah. Tanah
dalam Republik ini sebagian besar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar.
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 1

2. Demikian juga telah terjadi secara besar-besaran peralihan fungsi tanah
pertanian dan non pertanian.
Meskipun konsepsi tentang pengelolaan pertanahan yang mempunyai
fungsi sosial telah tertuang dalam UUPA, namun demikian mengenai fungsi
sosial hak atas tanah masih belum dapat dijabarkan secara jelas dalam
kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, serta pelayanan
dalam bidang pertanahan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kajian yang
menyeluruh tentang pengembangan kebijakan terhadap fungsi sosial hak atas
tanah.
Melalui makalah ini akan diharapkan dapat menghasilkan sebuah
rekomendasi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk kebijakan di
bidang pertanahan khususnya mengenai fungsi social hak milik atas tanah agar
mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk mensejahterakan
masyarakat adat khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama
terhadap kesempatan mereka untuk memanfaatkan tanah secara optimal.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat
beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:
1. Apa pengertian fungsi sosial hak atas tanah?
2. Bagaimana pola kebijakan fungsi sosial hak atas tanah untuk
kepentingan masyarakat menurut UUPA?
3. Bagaimanakah fungsi sosial hak atas tanah terhadap kesejahteraan
masyarakat?
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 2

3. 1.3 Tujuan
Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penulisan
makalah ini adalah :
1. Mengetahui pengertian fungsi sosial hak atas tanah.
2. Mengetahui pola kebijakan fungsi sosial hak atas tanah untuk
kepentingan masyarakat menurut UUPA
3. Mengetahui fungsi sosial hak atas tanah terhadap kesejahteraan
masyarakat.
B A B I I
P E m B A H A s A N
2.1 PENGERTIAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH
Tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah Bangsa Indonesia (artinya,
tanah kepunyaan bersama para warganegara Indonesia), yang dikaruniakan
oleh Tuhan Yang Maha Esa kepadanya dengan suatu Amanat, yaitu “supaya
digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat...” (pasal 33 ayat
3 UUD jo pasal 2 ayat 3 UUPA). Dalam ketentuan pasal 27,34, dan 40, tanah
tidak boleh “ditelantarkan”. Menurut konsepsi Hukum Tanah Nasional hak-hak
atas tanah bukan hanya berisikan wewenang, sekaligus juga kewajiban untuk
memakai, mengusahakan dan memanfaatkan. Juga menurut konsepsi ini hak-
hak perorangan bersumber pada hak bersama (yaitu Hak Bangsa), dan
mengandung unsur kemasyarakatan.
Untuk itu perlu adanya perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah
yang dimaksudkan dalam pasal 14. dengan menggunakan tanah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut, terpenuhilah fungsi
sosialnya. Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi,
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 3

4. sesui dengan asas hukum yang berlaku bagi terselenggaranya berkehidupan-
bersama dalam masyarakat.
Dalam konsepsi hukum barat, pengertian fungsi sosial pada hakikatnya
berupa pengurangan atau pembatasan kebebasan individu bagi kepentingan
bersama. Sebaliknya konsep fungsi sosial dalam Hukum Adat dan Hukum
Tanah Nasional merupakan bagiandari alam pikiran asli orang Indonesia. Yaitu
bahwa manusia Indonesia adalah manusia pribadi yang sekaligus mahluk
sosial, yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, keserasian dan
keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, kepentingan
masyaraktnya. (Bandingkan TAP MPR nomor IV/MPR/1998 jo nomor
II/MPR/1993 tentang Asas Pembangunan Nasional, yang harus ditetapkan dan
dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional,
yaitu bahwa: harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan,
keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu,
masyarakat dan negara).
2.2 POLA KEBIJAKAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH
MENURUT UUPA
Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional
membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk yaitu
1. hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang
dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan
hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada
orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha
(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).
2. hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang
bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian.
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 4

5. Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu-
satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan
dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20
ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat,
terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 6.”
Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan
berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara
hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat
mempertahankan haknya terhadap siapapun.
Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang
melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak
terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi
tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur
dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:
• Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak
dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya
(atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal
itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas
fungsi social ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum
menghendakinya.
• Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
• Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk
mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas
maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu
hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
• Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara
yang diatur dengan undang-undang.
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 5

6. • Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak
milik.
Didalam pasal pasal tersebut terdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu
asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan
dengan hak hak orang lain dan kepentingan umum,serta keagamaan.Sehingga
tidak diperbolehkan jika tanah digunakan sebagai kepentingan pribadi yang
menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA
mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain :
 Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang
merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-
hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep
Hukum Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang
mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan
ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
 Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang
mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya.
Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan
tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga
harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan
adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan
masyarakat.
 Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 6

7. keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya.
Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik
dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan
tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi juga
masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak
saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang
bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan
tanah.
UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi
penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.Sehingga timbul
keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun
pribadi yang memiliki tanah.Jadi pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya
dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan
umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan umum.
2.3 FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Tuhan pada
Negara kita. Untuk itulah supaya tidak timbul masalah, pemerintah berusaha
mengaturnya dengan baik. Keadaan Negara kita sebagai Negara berkembang
menuntut kita melakukan banyak perbaikan dan pembangunan. Banyaknya
manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah
yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya. Mau tidak mau untuk
menjalankan pembangunan, diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya
dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan
waktu yang lama, oleh karena salah satu pihak merasa adanya ketidak-adilan.
Proses yang cukup lama ini, otomatis membuat jalannya pembangunan
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 7

8. menjadi tersendat. Maka itu dengan memperkenalkan pada masyarakat akan
pentingnya fungsi sosial yang dipunyai oleh seluruh hak-hak atas tanah
kiranya dapat membantu mengubah cara berpikir individual masyarakat.
Dengan prinsip ini kepentingan pribadi atas tanah tidak dibiarkan merugikan
kepentingan banyak orang (umum). Apalagi ditambah dengan peraturan baru
yaitu PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 dan PERPRES Nomor 65 Tahun
2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum. Begitu juga dengan pihak pemerintah, harus
memperhatikan jumlah kerugian yang wajar, layak dan adil untuk pemegang
tanah.
Dengan begitu tujuan UUPA untuk mencari keseimbangan antara dua
kepentingan rakyat (pembangunan) dan kepentingan individu dapat segera
terwujud dengan baik.
Salah satu contoh bentuk implementasi dari asas fungsi sosial hak atas
tanah adalah Sebidang tanah milik salah satu warga yang mana didepan
halaman rumahnya terkena pelebaran jalan, jadi pemilik tanah harus
merelakan sebagian tanahnya untuk diberikan guna pelebaran jalan untuk
kepentingan umum. Namun dari tanah yang direlakan untuk digunakan
pelebaran jalan tersebut pemilik tanah mendapatkan uang ganti rugi dari
pemerintah. Dari contoh tersebut seharusnya pemilik tanah memiliki
kesadaran menerapkan asas fungsi sosial atas tanah bagi kepentingan umum.
TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)
Pilihan berfikir yuridis dari salah satu teori tentang tujuan negara adalah
Negara Kesejahteraan (Welfare State). Konsep negara hukum yang semula
merupakan liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat.1 Menurut konsep Negara Kesejahteraan, tujuan negara
adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat
untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat negara tersebut. Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa
disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (welfare
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 8

9. state), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap
aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat. Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut,
maka negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban 4
(empat) fungsi4 yaitu:
1. The State as provider (negara sebagai pelayan)
2. The State as regulator (negara sebagai pengatur)
3. The State as enterpreneur (negara sebagai wirausaha), and
4. The State as umpire (negara sebagai wasit).
Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan
sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang
peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan dan sebagai
regulator, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk membuat
peraturan dalam kaitannya dengan fungsi sosial tanah, sehingga terwujud
kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 dan Pasal 33 ayat (3). Oleh sebab itu,peranan pemerintah dalam
mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam ikut mengelola dan
memanfaatkan tanah menjadi suatu hal yang sangat penting. Negara
mempunyai peran penting dalam mengatur penguasaan, penggunaan,
pemilikan dan pemanfaatan tanah dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam
menyelenggarakan fungsi reguleren termasuk dalam bidang agrarian
khususnya terhadap tanah adalah undang-undang, dan ini merupakan aplikasi
dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum.
Teori Negara Kesejahteraan sangat mendukung suatu pola kebijakan
fungsi sosial atas tanah, sehingga akan mendukung terwujudnya kesejahteraan
umum dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Konsep Negara Kesejahteraan dalam UUD 1945 pertama kali diadop oleh
Muhamad Hatta, yang dapat dikemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 33
yang berbunyi:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 9

10. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam
Undang-Undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
dapat disimpulkan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya, namun penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk
sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.
TEORI KEADILAN
Menurut ajaran utilitis dengan tujuan kemanfaatannya, yang dikemukakan
oleh Jeremy Bentham. Menurut pandangan ini, tujuan hukum semata-mata adalah
memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi
sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penangannya didasarkan pada filsafah
sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum
merupakan salah satu alatnya. Doktrin utilitis ini mennjurkan ‘the greathes
happiness principle’ (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya,
menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba
memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat
yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada
umumnya dan agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh
rakyat pada umumnya.
Prinsip keadilan yang kedua yang akan disetujui oleh semua orang yang fair
adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh
masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya,
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 10

11. ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketidaksamaan
ini menolong seluruh masyarakat.
Teori keadilan ini sangat relevan untuk menjawab bagaimana seharusnya
kebijakan fungsi sosial tanah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara
adil. Karena esensi hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya agrarian
khususnya terhadap tanah adalah adanya perlakuan yang adil untuk
memanfaatkan dan mengelola tanah secara arif bijaksana dan berkesinambungan
untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan generasi yang akan
datang.
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN
Pendapat serupa juga dikemukakan dalam teori hukum pembangunan dari
Muchtar Kusumaatmadja. Berdasarkan kenyataan kemasyarakatan dan situasi
kultural di Indonesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Muchtar
Kusumaatmadja merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembangunan
hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari
Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscou Pound, dan mengolahnya menjadi suatu
konsep hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, disamping
sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.
Dalam tataran pelaksanaan kebijakan pola fungsi sosial hak atas tanah harus
dapat dijabarkan lebih detail dan lebih lanjut dalam berbagai peraturan
perundang-perundangan.
Dalam kaitannya dengan pengurusan sumber daya agrarian khususnya yang
berkaitan dengan fungsi sosial tanah perlu adanya good lands governance.
Adapun syarat good lands governance antara lain:
1. Adanya transparansi hukum, kebijakan dan pelaksanaan;
2. Tersedianya mekanisme yang “legitimate” dalam proses akuntabilitas publik;
3. Adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi
yang partisipatif;
4. Adanya mekanisme demokratis dalam memperkuat daerah;
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 11

12. 5. Memperbaiki birokrasi pusat yang tidak efektif dan efisien untuk perbaikan
kinerja melalui pengembangan institusi yang mengarah kepada peningkatan
pelayanan publik.
B A B I I I
P E N U T U P
3.1 Kesimpulan
Tanah adalah permukaan bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat
(1) UUPA. Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak
penguasaan atas tanah: hak bangsa, hak menguasai dari Negara, hak ulayat, hak
pengelolaan, wakaf dan hak-hak atas tanah lainnya.
Fungsi tanah adalah sebagai salah satu sumber daya alam utama, yang selain
mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi
sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara nasional maupun dalam
hubungannya dengan dunia Internasional.
Berkaitan dengan kontribusi fungsi sosial tanah terhadap kesejahteraan
masyarakat, maka fungsi social tanah harus mampu mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,
air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan- hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa , menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, kesejahteraan
masyarakat.
Konsep kebijakan fungsi sosial tanah yang efektif dan ideal bagi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan beberapa aspek
sebagai berikut:
• Fungsi sosial dan kepentingan umum harus diprioritaskan demi
kepentingan bersama;
• Adanya panduan bagi peruntukkan tanah sesuai dengan kondisi daerah
masing-masing;
• Menata kembali struktur penggunaan tanah yang lebih adil bagi
masyarakat;
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 12

13. • Memberikan aturan yang standar mengenai persediaan tanah di setiap
daerah;
• Memberikan aturan yang konkrit dan standar dalam pemanfaatan tanah
secara nasional.
3.2 Saran
Seharusnya, dalam kaitannya dengan fungsi sosial hak atas tanah, Pertama,
melakukan orientasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan fungsi sosial
hak atas tanah, termasuk juga di dalamnya melakukan koordinasi secara nyata
dengan pemerintah daerah melalui beberapa program kegiatan yang
terkait dengan pola kebijakan fungsi sosial hak atas tanah. Guna mencapainya
tujuan hak milik atas tanah tersebut, dalam setiap kegiatan agraria, masyarakat
hendaknya selalu dilibatkan.
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 13

14. D A F T A R P U S T A K A
Harahap, Bazar dkk,. Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional. Jakarta:
Yayasan Peduli Pengembangan Daerah, 2005.
Parlindungan, A.P. Komentar Terhadap UUPA No.5 Tahun 1960. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2000.
Baskoro, Wisnu Nur.2012.asas fungsi sosial hak atas tanah (hokum agrarian).
(cited 2015 April 03). Avaible From: http://civicedu.blogspot.in/2012/06/asas-
fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 14