SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Pedoman Standardisasi Nasional 
PSN 302-2006 
Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi 
produk 
Badan Standardisasi Nasional
PSN 302-2006 
Daftar isi 
Daftar isi........................................................................................................................ i 
Prakata ........................................................................................................................ ii 
Pendahuluan................................................................................................................iii 
1 Ruang lingkup......................................................................................................1 
2 Acuan normatif.....................................................................................................1 
3 Istilah dan definisi ................................................................................................1 
4 Konteks sertifikasi produk....................................................................................2 
4.2 Obyektif sertifikasi produk............................................................................2 
4.3 Kegunaan sertifikasi produk.........................................................................2 
5 Dasar sertifikasi produk .......................................................................................3 
5.1 Pertimbangan umum....................................................................................3 
5.2 Sampling atau pemilihan..............................................................................4 
5.3 Determinasi..................................................................................................4 
5.4 Kaji ulang dan penetapan ............................................................................4 
5.5 Subkontrak...................................................................................................4 
6 Elemen dan jenis sistem sertifikasi produk..........................................................4 
6.1 Pertimbangan umum terhadap elemen yang digunakan .............................4 
6.2 Matriks elemen-elemen dan tipe sistem sertifikasi produk...........................5 
6.3 Deskripsi jenis sistem sertifikasi produk ......................................................6 
i
PSN 302-2006 
Prakata 
Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) ini diterbitkan oleh BSN untuk memberikan referensi 
tentang berbagai pengertian yang fundamental tentang sertifikasi produk yang dilaksanakan 
oleh pihak ketiga. Isi PSN ini merupakan adopsi dari ISO/IEC Guide 67:2004, Conformity 
assessment – Fundametals of product certification yang dirumuskan oleh ISO-CASCO dan 
telah dikonsensuskan oleh anggota ISO dan IEC. 
Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi produk maka penggunaan pedoman ini 
terkait dengan sejumlah pedoman lain sebagai berikut: 
• PSN 303-2006: Penilaian kesesuaian: kosakata dan prinsip umum, (adobsi ISO/IEC 
17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles) 
• Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk, (adopsi 
ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification 
system). 
• PSN 304-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh 
pihak ketiga, (adopsi ISO/IEC Guide 28:2004, Conformity assessment – Guidance on 
third-party certification system for products). 
• PSN 305-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu 
organisasi dalam sertifikasi produk, (adopsi ISOIEC Guides 53:2006, Conformity 
assessment – Guidance on the use of an organization’s quality management system in 
product certification). 
• PSN 306-2006: Penilaian kesesuaian – Pembubuhan tanda kesesuaian produk terhadap 
SNI, yang disusun dengan mengacu ISO/IEC 17030:2003, Conformity asessment – 
General requirements for third party marks of conformity dan ISO/IEC Guide 23:1982, 
Methods of indicating conformity with standard for third party certification system. 
• PSN 307-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk 
melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap 
produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, (adopsi ISO Guide 27:1983, 
Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of either 
misapplication of its mark of conformity to a product, or products which bear the mark of 
certification body being found to subject persons or property risk). 
PSN 302 - 2006 ini menggantikan PSN 302-2004. Dengan demikian PSN 302 – 2004 
dicabut dan tidak berlaku lagi. 
ii
PSN 302-2006 
Pendahuluan 
Pada saat produk didesain, diproduksi, didistribusikan, digunakan dan pada akhirnya 
dibuang, produk tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. 
Kekhawatiran yang sering timbul adalah apakah produk itu seperti seharusnya. 
Kekhawatiran dapat terkait dengan keselamatan, kesehatan atau dampaknya terhadap 
fungsi lingkungan hidup, daya-tahan atau kompatibilitas produk itu, kesesuaian untuk 
peruntukannya atau untuk kondisi yang terkait, dan pertimbangan lain yang serupa. Untuk 
mengatasi kekhawatiran tersebut, melalui sertifikasi produk, ada kegunaan ganda: 
ƒ pemakai dan konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih baik terhadap 
iii 
produk yang ada di pasar; 
ƒ dengan mendemonstrasikan kesesuaian, pemasok dapat secara efektif memperoleh 
keberterimaan pasar. 
Jenis kegiatan untuk membuktikan kesesuaian produk terhadap persyaratan seringkali 
ditentukan oleh akibat dari ketidaksesuaian. Apabila akibatnya tidak signifikan atau tidak 
membahayakan, masyarakat mungkin tidak menuntut pembuktian kesesuaian karena 
permasalahan yang ditimbulkan dapat dengan mudah diatasi. Dalam keadaan ini 
pernyataan pemasok dapat dianggap memadai, walaupun penggunaan sertifikasi produk 
oleh pihak ketiga dapat pula dipergunakan secara sukarela sebagai pelengkap. Akan tetapi 
apabila ketidaksesuaian dapat berakibat sesuatu yang serius, masyarakat mungkin 
menuntut dilakukannya kegiatan untuk pembuktian kesesuaian produk tersebut terhadap 
persyaratan, baik sebelum produk tersebut boleh dipasarkan atau setelah produk tersebut 
beredar dipasar, atau keduanya. Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk menjamin 
adalah melalui sertifikasi produk. 
Penilaian kesesuaian produk dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan oleh berbagai 
pihak (pihak pertama, kedua dan ketiga). Sertifikasi produk adalah suatu cara dimana pihak 
ketiga memberikan jaminan bahwa suatu produk memenuhi standar dan dokumen normatif 
lain yang ditetapkan. Pedoman ini diterbitkan untuk memberikan pengertian tentang 
berbagai fungsi dan jenis sertifikasi produk. 
Pedoman ini menjelaskan sejumlah aktivitas sertifikasi produk, mengidentifikasi elemen 
dasar dan jenis sertifikasi produk, serta menunjukkan sejumlah cara mengkombinasikan 
elemen-elemen tersebut untuk merancang suatu sistem sertifikasi produk. 
Berbagai pihak yang terlibat dalam sertifikasi produk cenderung melihat sertifikasi produk 
hanya terbatas pada kebiasaan yang terjadi dilingkungannya sendiri. Oleh karena itu, 
pedoman ini menekankan bahwa banyak pendekatan sertifikasi yang dapat diterapkan, 
masing-masing memiliki kebenaran sesuai dengan peruntukannya. 
Di samping itu, pedoman ini mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dapat tercakup dalam 
konteks sertifikasi produk secara umum. Pertimbangan bagi masing-masing elemen 
tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap elemen tersebut harus 
digunakan, akan tetapi lebih untuk menunjukkan cara dimana setiap elemen itu dapat 
diterapkan. Pedoman ini menunjukkan cara memberikan atau menyediakan dengan 
mengkombinasikan elemen-elemen tersebut untuk mendesain suatu sistem sertifikasi 
produk. 
Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang berbagai ragam 
kemungkinan yang dapat terjadi dalam konteks sertifikasi produk. Pedoman ini dapat 
membantu mereka yang berkeinginan mengembangkan sertifikasi produk untuk keperluan 
tertentu, dan mereka yang bertanggungjawab mengevaluasi sistem tersebut.
PSN 302-2006 
Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk 
1 Ruang lingkup 
PSN ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang sistem sertifikasi produk dengan 
mengidentifikasikan berbagai elemen yang terkait, berdasarkan berbagai pengalaman yang 
ada pada saat ini. 
Pedoman ini dimaksudkan untuk dipergunakan oleh lembaga sertifikasi produk dan pihak-pihak 
lain yang berkepentingan, yang ingin mengerti, mengembangkan, membentuk atau 
membandingkan sistem sertifikasi produk oleh pihak ketiga. 
Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan semua bentuk sertifikasi produk yang 
ada. Pedoman ini tidak ditujukan untuk penilaian kesesuaian produk oleh pihak pertama atau 
oleh pihak kedua. 
CATATAN 1: Istilah “produk” digunakan dalam pedoman ini dengan pengertian yang luas dan 
mencakup proses dan jasa. Istilah “standar” juga digunakan untuk mencakup dokumen normatif lain 
seperti spesifikasi teknis atau regulasi teknis (lihat, sebagai contoh, PBSN 401-2000). 
CATATAN 2: Istilah sertifikasi produk dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian kesesuaian pihak 
ketiga (PSN 303 - 2006). 
2 Acuan normatif 
Dokumen referensi berikut harus dipakai dalam menggunakan PSN ini. Untuk dokumen 
referensi yang menunjukan tahun terbit, hanya edisi yang dimaksud yang diacu. Bagi 
dokumen referensi yang tidak menunjukan tahun terbit, hanya edisi terakhir (termasuk 
amandemennya) yang diacu. 
PSN 303 – 2006: Penilaian kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum 
3 Istilah dan definisi 
Untuk keperluan dalam dokumen ini, istilah dan definisi dalam PSN 303 – 2006 dan definisi 
berikut berlaku. 
3.1 
sistem sertifikasi produk 
aturan, prosedur dan manajemen untuk melaksanakan penilaian kesesuaian oleh pihak 
ketiga. 
CATATAN adopsi dari PSN 303 – 2006, definisi 2.7 
3.2 
skema sertifikasi produk 
sistem sertifikasi produk yang terkait dengan produk tertentu dimana diterapkan persyaratan 
acuan, aturan dan prosedur tertentu, yang sama. 
CATATAN 1: adopsi dari PSN 303 – 2006, definisi 2.8 
CATATAN 2: Perbedaan antara “skema sertifikasi produk” dan “sistem sertifikasi produk” tidak 
selalu diterapkan pada tingkat nasional. 
1 dari 9
PSN 302-2006 
4 Konteks sertifikasi produk 
4.1 Umum 
4.1.1 Langkah pertama untuk menangani kepentingan yang terkait dengan produk 
biasanya adalah pembuatan standar (atau dokumen normatif lainnya). Langkah berikutnya 
terkait dengan cara bagaimana kesesuaian terhadap standar dapat dijamin. 
Asesmen terhadap pemenuhan persyaratan dalam standar, atau dokumen normatif lain, 
adalah suatu teknik yang dipergunakan untuk mengatasi kepentingan publik terhadap 
produk. 
4.1.2 Sertifikasi produk adalah kegiatan dimana suatu pihak ketiga memberikan jaminan 
tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk (termasuk proses dan jasa) telah memenuhi 
persyaratan standar. 
Dengan memperhatikan penerapan sertifikasi produk secara luas di manca negara, sejumlah 
observasi dapat dibuat untuk menjelaskan obyektif fundamental yang harus dipenuhi oleh 
sertifikasi produk. 
4.2 Obyektif sertifikasi produk 
4.2.1 Sertifikasi produk diharapkan dapat diterapkan terutama pada kepentingan publik 
yang menimbulkan keperluan yang besar terhadap keikutsertaan lembaga yang independen. 
Penerapan sertifikasi produk yang terkait dengan observasi di atas, pada umumnya hanya 
diterapkan pada kepentingan publik yang luas (seperti keselamatan, kesehatan atau 
perlindungan fungsi lingkungan). 
Sertifikasi produk juga dapat diterapkan oleh pemasok (produsen, penjual, pergudangan, 
atau penyedia jasa) untuk meningkatkan keberterimaan produk mereka di pasar. 
4.2.2 Terdapat 3 manfaat fundamental dari sertifikasi produk yang telah terbukti: 
sertifikasi produk diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran konsumen, pengguna dan 
semua pihak yang berkepentingan, melalui pembentukan kepercayaan yang terkait dengan 
pemenuhan persyaratan; 
sertifikasi produk dapat dipergunakan oleh pemasok untuk menunjukkan keterlibatan pihak 
ketiga kepada pasar; 
sertifikasi produk tidak harus memerlukan sumber daya yang berlebihan dan mengakibatkan 
harga produk menjadi lebih mahal. 
4.2.3 Pada umumnya, sertifikasi produk harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi 
mereka yang berkepentingan dengan pemenuhan persyaratan, dan sertifikasi produk harus 
memberikan nilai sedemikian rupa agar pemasok dapat memasarkan produknya. Sertifikasi 
produk akan berhasil apabila dapat membentuk kepercayaan dengan penggunaan 
sumberdaya seminimal mungkin, sehingga dapat memaksimumkan nilai yang dihasilkan. 
4.3 Kegunaan sertifikasi produk 
4.3.1 Sertifikasi produk dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Sebagai contoh, 
pemerintah dapat menggunakan sertifikasi sebagai persyaratan yang berkaitan dengan 
berbagai keperluan seperti komunikasi, pangan dan obat-obatan. Pemerintah daerah dapat 
mengandalkan sertifikasi untuk menjamin bahwa sejumlah bidang teknis tertentu seperti 
penentuan apakah kabel listrik dan produk konstruksi tertentu cukup baik untuk 
dipergunakan dalam konstruksi bangunan. Penjual produk konsumen dapat mengandalkan 
sertifikasi sebagai bukti bahwa aspek seperti keselamatan peralatan listrik rumah tangga 
telah dibuktikan oleh pihak ketiga, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan bahwa 
produk yang mereka pasarkan tidak akan menimbulkan bahaya bagi pelanggan. Produsen 
2 dari 9
PSN 302-2006 
dapat menerapkan sertifikasi untuk menilai input produksi yang disediakan oleh 
pemasoknya. 
4.3.2 Untuk berbagai kasus yang diuraikan di atas, terlibat sejumlah pihak yang berbeda. 
Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh, pemerintah merasa 
bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengendalian terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kepentingan dan kesejahteraan publik. Permasalahan tersebut seringkali berkaitan 
dengan kepentingan banyak negara. Dalam kasus yang demikian, kerja sama antar 
pemerintah untuk membentuk aturan dan persyaratan dasar merupakan hal yang umum, 
contohnya pengaturan yang terkait dengan kompatibilitas elektromagnetik (EMC), antar-muka 
terminal dan peralatan penerbangan (aviation). 
4.3.3 Pemerintah juga berkepentingan dengan hal-hal yang hanya terkait dengan wilayah 
nasional, seperti konstruksi jalan bebas hambatan atau jaringan air minum. Di bidang 
konstruksi bangunan misalnya, beberapa negara menerapkan regulasi pada tingkat 
nasional. Di pihak lain banyak pula negara yang menerapkan regulasi di bidang ini pada 
tingkat negara bagian atau provinsi, atau bahkan pada tingkat kepemerintahan yang lebih 
kecil. 
4.3.4 Contoh-contoh yang diuraikan di atas menggambarkan sejumlah perbedaan penting 
tentang berbagai penggunaan sertifikasi. Namun uraian tersebut tidak dimaksudkan untuk 
menjelaskan rincian penggunaan sertifikasi untuk berbagai keperluan itu, dan juga tidak 
dimaksud untuk menguraikan semua kemungkinan bentuk penggunaan sertifikasi. 
4.3.5 Pengertian dan persepsi seseorang tentang sertifikasi pada umumnya ditentukan 
oleh pengalaman pribadinya dengan suatu area penggunaan sertifikasi tertentu. Karena 
terdapat berbagai pendekatan yang digunakan dalam proses sertifikasi, maka satu set 
aturan tertentu tidak mungkin diterapkan secara universal pada setiap aplikasi dan 
lingkungan sertifikasi, misalnya pilihan dan detail dari sistem sertifikasi itu sendiri atau 
penerapan saling pengakuan sertifikasi secara bilateral, multilateral atau secara universal. 
Untuk memahami proses sertifikasi, perlu dimengerti siapa yang terlibat, dengan cara apa, 
dan untuk keperluan apa (lihat ISO/IEC Guide 68). 
4.3.6 Sertifikasi secara alamiah merupakan suatu hambatan. Apabila tidak, proses ini tidak 
akan memiliki nilai. Oleh karena itu, usaha untuk menjelaskan sertifikasi produk merupakan 
tantangan tersendiri. Pihak-pihak yang memiliki obyektif yang sama dapat bekerjasama 
untuk menggali nilai dari sertifikasi, tanpa harus menimbulkan beban atau hambatan yang 
berlebihan. 
5 Dasar sertifikasi produk 
5.1 Pertimbangan umum 
5.1.1 Sertifikasi produk sebagai suatu teknik untuk mengatasi permasalahan yang terkait 
dengan desain, produksi, distribusi, pemakaian dan pembuangan produk telah dipergunakan 
lebih dari 100 tahun. Banyak bentuk sertifikasi produk yang efektif dapat ditemukan di 
berbagai penjuru dunia. Sementara berbagai bentuk sertifikasi produk dapat sangat efektif, 
namun permasalahan spesifik yang ingin diatasi oleh sertifikasi produk dan kondisi (wajib 
atau sukarela) dimana sertifikasi produk itu akan dioperasikan, akan mempersempit pilihan 
terhadap set elemen sertifikasi produk yang optimum. 
5.1.2 Sertifikasi produk setidak-tidaknya memadukan tiga tahapan fungsi sebagai berikut: 
• seleksi (sampling); 
• determinasi; 
3 dari 9
PSN 302-2006 
• review dan penetapan (keputusan). 
5.1.3 Berbagai elemen lain dapat dimasukkan (sebagai contoh asesmen proses produksi, 
sampling dari pasar), berdasarkan tingkat sertifikasi produk sebagaimana diuraikan pada 
Tabel 1 serta tingkat sistem manajemen mutu yang diterapkan. 
5.2 Sampling atau pemilihan 
Seleksi (sampling) menguraikan karakteristik yang harus dinilai, persyaratan produk 
(persyaratan acuan yang harus dipenuhi oleh produk), dan persyaratan prosedural untuk 
pelaksanaan penilaian dan sampling produk. 
5.3 Determinasi 
Determinasi kesesuaian terhadap persyaratan acuan yang diterapkan dapat mencakup 
pengujian, pengukuran, inspeksi, penilaian desain, asesmen jasa, dan auditing misalnya 
terhadap teknik yang digunakan untuk mengetahui apakah produk memenuhi atau tidak 
memenuhi persyaratan acuan. 
Determinasi karakteristik dapat mengkombinasikan pengukuran (untuk menentukan nilai dari 
suatu kuantitas atau batas tertentu) dan pembandingan hasil pengukuran dengan nilai yang 
dipersyaratkan. 
CATATAN Konsep pengukuran didefinisikan dalam ”the International vocabulary of basic and 
general terms in metrology” (VIM). 
5.4 Kaji ulang dan penetapan 
Sebelum diambil keputusan untuk memberikan hak penggunaan sertifikat atau tanda 
kesesuaian, kecukupan bukti kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan produk harus 
direview dan didokumentasikan. 
Apabila terdapat bukti yang cukup, keputusan dapat diambil apakah sertifikat atau 
kewenangan untuk menggunakan tanda kesesuaian dapat diterbitkan. 
Untuk produk yang spesifik, orang yang mengambil keputusan seharusnya berbeda dari 
mereka yang melaksanakan fungsi determinasi. 
5.5 Subkontrak 
Sesuai dengan aturan dari sistem yang terkait, beberapa elemen dari sistem sertifikasi 
produk dapat disubkontrakkan. Pengambilan keputusan sertifikasi tidak dapat 
disubkontrakkan. 
6 Elemen dan jenis sistem sertifikasi produk 
6.1 Pertimbangan umum terhadap elemen yang digunakan 
6.1.1 Elemen-elemen dasar dari sertifikasi produk sebagaimana diuraikan di atas, dapat 
didukung atau dilengkapi dengan elemen tambahan. Elemen tambahan ini menjadi semakin 
jelas apabila penerapan elemen dasar itu dalam pelaksanaan sertifikasi produk 
dipertimbangkan secara substantif dan kongkrit. 
Sebagai contoh, harus diputuskan bagaimana standar yang tepat akan dipilih. Standar harus 
cocok dengan skema sertifikasi produk yang dipergunakan. Penentuan kecocokan suatu 
standar mungkin perlu mempertimbangkan metoda dimana standar dikembangkan, 
dipelihara atau diinterpretasikan. 
4 dari 9
PSN 302-2006 
Untuk asesmen awal suatu produk, harus diputuskan bagaimana sampel diambil, dan 
pengujian apa yang harus dilakukan. 
6.1.2 Sementara permasalahan dan jumlah alternatif yang dapat dipergunakan lebih dari 
yang dapat diuraikan dalam pedoman ini, dokumen ini memberikan petunjuk tentang 
pengertian yang lebih umum dari elemen-elemen tersebut serta memberikan ilustrasi tentang 
bagaimana elemen-elemen itu dapat dipergunakan bersama untuk membentuk suatu sistem 
sertifikasi produk tertentu. Ilustrasi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada seperangkat 
elemen yang dapat digunakan sebagai satu-satunya perangkat dan pengaturan elemen 
untuk mendefinisikan sertifikasi produk. Sebaliknya, ilustrasi dalam pedoman ini 
menunjukkan bahwa keadaan yang mempengaruhi kebutuhan sertifikasi produk perlu 
dipertimbangkan secara mendalam pada saat perancangan dan penerapan sertifikasi 
produk. 
6.2 Matriks elemen-elemen dan tipe sistem sertifikasi produk 
Sejumlah elemen yang sangat umum dan sering dipergunakan dalam sertifikasi produk 
diuraikan pada matrix Tabel 1. Matrix itu menunjukkan bagaimana setiap elemen dapat 
dipergunakan dengan kombinasi tertentu untuk membangun suatu sistem sertifikasi yang 
spesifik. Sebagai referensi, bagi setiap kombinasi dapat diberikan penunjukan jenis tertentu. 
Elemen-elemen tersebut dapat diterapkan dalam kombinasi lain untuk membentuk tambahan 
sistem. Selanjutnya, tambahan sub-elemen dapat ditambahkan untuk lebih melengkapi 
matrix tersebut untuk keperluan pengguna sendiri. 
CATATAN Simbol N ditambahkan untuk menunjukkan jumlah yang tak terbatas dari sistem sertifikasi 
produk lain yang mungkin dibentuk berdasarkan kombinasi elemen-elemen yang berbeda. 
Tabel 1 – Bentuk/jenis sistem sertifikasi produk 
5 dari 9 
Sistem sertifikasi produk b,c,d 
Elemen a sistem sertifikasi produk 
1a 1b 2 3 4 5 6 N e 
1. Seleksi f (sampling), sesuai kebutuhan x x x x x x 
2. Determinasi f,g karakteristik, sesuai 
kebutuhan melalui: 
a) pengujian (ISO/IEC 17025) 
b) inspeksi (ISO/IEC 17020) 
c) penilaian desain 
d) asesmen jasa 
x x x x x x x 
3. Review f,g (evaluasi) x x x x x x x 
4. Keputusan sertifikasi 
Pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, 
pencabutan sertifikasi 
x x x x x x x 
5. Lisensi (penetapan f) 
Pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, 
pencabutan hak menggunakan sertifikat atau tanda 
kesesuaian. 
x x x x x x 
6. Surveilan 
a) pengujian atau inspeksi sampel dari 
pasar 
x 
x 
x 
x 
x 
x
PSN 302-2006 
6 dari 9 
Sistem sertifikasi produk b,c,d 
Elemen a sistem sertifikasi produk 
1a 1b 2 3 4 5 6 N e 
b) pengujian atau inspeksi sampel dari 
pabrik 
c) audit sistem mutu dikombinasikan 
dengan pengujian acak atau inspeksi 
d) asesmen proses produksi atau jasa 
x x 
x 
x 
x 
x 
a Apabila diperlukan, elemen-elemen di atas dapat dikaitkan dengan asesmen awal dan 
surveilan terhadap sistem mutu pemohon (contoh diberikan pada ISO/IEC Guide 53) atau 
asesmen awal terhadap proses produksi. Urutan dimana asesmen dilakukan dapat 
bervariasi 
b Sistem sertifikasi produk harus sekurang-kurangnya mencakup elemen 2, 3 dan 4. 
c Model sistem sertifikasi produk yang sering dipergunakan dan berhasil baik diuraikan 
dalam ISO/IEC Guide 28; model itu adalah berhubungan dengan sistem 5. 
d Untuk sistem sertifikasi terkait dengan produk yang spesifik, istilah ”skema” dipergunakan 
(lihat 3.2, Catatan 2) 
e Sistem yang menerapkan batch testing dan 100% testing dapat merupakan sistem 
sertifikasi produk apabila sekurang-kurangnya memasukkan elemen-elemen pada sistem 
1a. 
f Lihat definisi pada PSN 303 – 2006 
g Pada sejumlah sistem, evaluasi diartikan sebagai determinasi, sedangkan dalam sistem 
lainnya diartikan sebagai review. 
6.3 Deskripsi jenis sistem sertifikasi produk 
6.3.1 Umum 
Contoh berikut tidak harus menggambarkan semua kemungkinan bentuk sistem setifikasi 
produk. Contoh tersebut dapat digunakan dengan banyak jenis persyaratan dan 
menggunakan berbagai variasi mekanisme identifikasi kesesuaian.
PSN 302-2006 
6.3.2 Sistem 1a 
Sistem ini mencakup pengujian; sampel produk dinilai kesesuaiannya. Sampling dapat 
mewakili atau tidak mewakili (statistically significant) keseluruhan populasi produk. 
Sistem sertifikasi ini mencakup: 
a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi 
b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen 
c) evaluasi laporan pengujian atau asesmen 
d) pengambilan keputusan 
6.3.3 Sistem 1b 
Sistem ini mencakup pengujian; sampel produk dinilai kesesuaiannya. Sampling mencakup 
seluruh populasi produk. Sertifikat kesesuaian diberikan kepada setiap produk yang terwakili 
oleh sampel. 
Sistem sertifikasi ini mencakup: 
a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi 
b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen 
c) evaluasi laporan pengujian atau asesmen 
d) pengambilan keputusan 
e) penerbitan lisensi 
6.3.4 Sistem 2 
Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan pasar. Surveilan pasar dilakukan dan sampel 
produk yang diambil dari pasar dinilai untuk mengetahui keberlanjutan kesesuaiannya. 
Sistem sertifikasi ini mencakup: 
a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi 
b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen 
c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan 
d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen 
e) pengambilan keputusan 
f) penerbitan lisensi 
g) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pasar. 
CATATAN Sistem ini dapat mengidentifikasi dampak dari rantai distribusi terhadap kesesuaian, 
namun sumber daya yang diperlukan untuk dapat melaksanakan sistem ini sangat banyak. Di 
samping itu, apabila ketidaksesuaian yang signifikan ditemukan, tindakan preventif yang efektif yang 
dapat dilakukan terbatas karena produk sudah didistribusikan ke pasar. 
7 dari 9
PSN 302-2006 
6.3.5 Sistem 3 
Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan pabrik. Surveilan pabrik dilakukan dan sampel 
produk yang diambil dari tempat produksi dinilai untuk mengetahui keberlanjutan 
kesesuaiannya. 
Sistem sertifikasi ini mencakup: 
a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi 
b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen 
c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan 
d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen 
e) pengambilan keputusan 
f) penerbitan lisensi 
g) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik dan asesmen pada 
8 dari 9 
proses produksi. 
CATATAN Sistem ini tidak dapat mengidentifikasi dampak dari saluran distribusi terhadap 
kesesuaian, namun apabila ketidaksesuaian yang serius diketemukan, kesempatan untuk mengatasi 
ketidaksesuaian tersebut masih terbuka sebelum produk didistribusikan secara luas ke pasar. 
6.3.6 Sistem 4 
Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan terhadap sampel dari pabrik atau dari pasar, 
atau keduanya. 
Sistem sertifikasi ini mencakup: 
a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi 
b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen 
c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan 
d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen 
e) pengambilan keputusan 
f) penerbitan lisensi 
g) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik dan asesmen 
proses produksi. 
h) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pasar. 
CATATAN Sistem ini dapat mengidentifikasi dampak dari saluran distribusi terhadap kesesuaian dan 
menyediakan mekanisme pra-pasar untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian yang 
serius. Duplikasi usaha yang signifikan dapat terjadi bagi produk yang kesesuaiannya tidak 
terpengaruh pada saat proses distribusi. 
6.3.7 Sistem 5 
Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan terhadap sistem mutu yang terkait. Surveilan 
terhadap sistem mutu dilaksanakan dan sampel produk dari pabrik atau dari pasar, atau 
keduanya, dinilai untuk mengetahui keberlanjutan kesesuaiannya. 
Sistem sertifikasi ini mencakup: 
a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi
PSN 302-2006 
b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen 
c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan 
d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen 
e) pengambilan keputusan 
f) penerbitan lisensi 
g) surveilan proses produksi atau sistem mutu atau keduanya 
h) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik atau dari 
9 dari 9 
pasar, atau keduanya. 
CATATAN Sejauh mana ketiga elemen surveilan dilakukan dapat disesuaikan dengan situasi yang 
dihadapi. Dengan demikian sistem ini meyediakan fleksibilitas yang luas bagi pelaksanaan surveilan. 
6.3.8 Sistem 6 
Sistem ini khususnya mengarah pada sertifikasi proses atau jasa. 
Sistem sertifikasi ini mencakup: 
a) determinasi karakteristik melalui asesmen proses atau jasa 
b) asesmen awal terhadap sistem mutu, sesuai kebutuhan 
c) evaluasi 
d) pengambilan keputusan 
e) penerbitan lisensi 
f) surveilan dengan audit sistem mutu 
h) surveilan dengan cara asesmen terhadap proses atau jasa.

More Related Content

What's hot (13)

Klausul 8 iso 9001 2015
Klausul 8 iso 9001 2015Klausul 8 iso 9001 2015
Klausul 8 iso 9001 2015
 
Klausul iso-9001-2008
Klausul iso-9001-2008Klausul iso-9001-2008
Klausul iso-9001-2008
 
CPOB 2012
CPOB 2012CPOB 2012
CPOB 2012
 
Logam mesin surface finishing 1 (7)
Logam mesin surface finishing 1 (7)Logam mesin surface finishing 1 (7)
Logam mesin surface finishing 1 (7)
 
Definisi dalam CPOB 2006
Definisi dalam CPOB 2006Definisi dalam CPOB 2006
Definisi dalam CPOB 2006
 
3_Sertifikasi_SNI_Jaminan_Mutu_by_ALSI
3_Sertifikasi_SNI_Jaminan_Mutu_by_ALSI3_Sertifikasi_SNI_Jaminan_Mutu_by_ALSI
3_Sertifikasi_SNI_Jaminan_Mutu_by_ALSI
 
Logam mesin quality 5 (4)
Logam mesin quality 5 (4)Logam mesin quality 5 (4)
Logam mesin quality 5 (4)
 
ISO
ISOISO
ISO
 
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016 Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
 
Quality assurance
Quality assuranceQuality assurance
Quality assurance
 
Dokumentasi iso 9001:2015
Dokumentasi iso 9001:2015 Dokumentasi iso 9001:2015
Dokumentasi iso 9001:2015
 
Materisniphkkpbdg14
Materisniphkkpbdg14Materisniphkkpbdg14
Materisniphkkpbdg14
 
Logam mesin quality 5 (8)
Logam mesin quality 5 (8)Logam mesin quality 5 (8)
Logam mesin quality 5 (8)
 

Similar to PSN 302 2006.pdf, fundamental sertifikasi-1

PRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptx
PRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptxPRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptx
PRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptxAuliaWuri
 
Pertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptx
Pertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptxPertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptx
Pertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptxajidelaux
 
Bab 1 Sistem Mutu CPOB .pdf
Bab 1 Sistem Mutu CPOB .pdfBab 1 Sistem Mutu CPOB .pdf
Bab 1 Sistem Mutu CPOB .pdfSinta Lestari
 
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-docMakalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-docEkaDeny
 
Antara qa dan qc
Antara qa dan qcAntara qa dan qc
Antara qa dan qcDANANG WID
 
AUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptx
AUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptxAUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptx
AUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptxDianSitumorang4
 
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem ManajemenISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemenahmadihbal
 
SISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdf
SISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdfSISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdf
SISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdfReyniThasari
 
Presentasispptsni072014
Presentasispptsni072014Presentasispptsni072014
Presentasispptsni072014Admin Novi
 
VERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptx
VERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptxVERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptx
VERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptxPujoyuwonoMartosuyon
 
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdf
Materi  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdfMateri  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdf
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
 
Panduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdf
Panduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdfPanduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdf
Panduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdfMuhammadRudini10
 
Ohsas 18001 2007 dual language
Ohsas 18001 2007 dual languageOhsas 18001 2007 dual language
Ohsas 18001 2007 dual languagefrisca maulida
 

Similar to PSN 302 2006.pdf, fundamental sertifikasi-1 (20)

PRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptx
PRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptxPRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptx
PRESENTASI MATERI ISO TOTAL QUALITY MANAGEMENT.pptx
 
6. STANDARISAI.pptx
6. STANDARISAI.pptx6. STANDARISAI.pptx
6. STANDARISAI.pptx
 
Skema_Sertifikasi_Produk_SNI_IEC_17067
Skema_Sertifikasi_Produk_SNI_IEC_17067Skema_Sertifikasi_Produk_SNI_IEC_17067
Skema_Sertifikasi_Produk_SNI_IEC_17067
 
Internal Audit
Internal AuditInternal Audit
Internal Audit
 
Pertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptx
Pertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptxPertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptx
Pertemuan keenam Lanjutan STANDARISASI dan SERTIFIKASI PRODUK.pptx
 
Opkr10 023 b
Opkr10 023 bOpkr10 023 b
Opkr10 023 b
 
Bab 1 Sistem Mutu CPOB .pdf
Bab 1 Sistem Mutu CPOB .pdfBab 1 Sistem Mutu CPOB .pdf
Bab 1 Sistem Mutu CPOB .pdf
 
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-docMakalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
Makalah audit-internal-manajemen-kualitas-mutu-doc
 
Antara qa dan qc
Antara qa dan qcAntara qa dan qc
Antara qa dan qc
 
AUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptx
AUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptxAUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptx
AUDIT PRODUKSI DAN OPERASI.pptx
 
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem ManajemenISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen
ISO 19011 - Panduan Audit Sistem Manajemen
 
SISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdf
SISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdfSISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdf
SISTIM MANAJ MUTU ISO 2015.pdf
 
Pedoman bnsp 201 syarat lsp
Pedoman bnsp 201 syarat lspPedoman bnsp 201 syarat lsp
Pedoman bnsp 201 syarat lsp
 
Presentasispptsni072014
Presentasispptsni072014Presentasispptsni072014
Presentasispptsni072014
 
VERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptx
VERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptxVERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptx
VERIFIKASI-DAN-VALIDASI-PERNYATAAN-KEHALALAN-PRODUK-BAGI-PELAKU.pptx
 
QUALITY ASSURANCE
QUALITY ASSURANCEQUALITY ASSURANCE
QUALITY ASSURANCE
 
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdf
Materi  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdfMateri  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdf
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdf
 
Panduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdf
Panduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdfPanduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdf
Panduan Pemeriksaan kesehatan Pekerja.pdf
 
Ohsas 180012007
Ohsas 180012007Ohsas 180012007
Ohsas 180012007
 
Ohsas 18001 2007 dual language
Ohsas 18001 2007 dual languageOhsas 18001 2007 dual language
Ohsas 18001 2007 dual language
 

More from Kacung Abdullah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kacung Abdullah
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...Kacung Abdullah
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...Kacung Abdullah
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaKacung Abdullah
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahKacung Abdullah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Kacung Abdullah
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Kacung Abdullah
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiKacung Abdullah
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiKacung Abdullah
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Kacung Abdullah
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataKacung Abdullah
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementKacung Abdullah
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Kacung Abdullah
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisKacung Abdullah
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyKacung Abdullah
 

More from Kacung Abdullah (20)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
 
Organization life cycle
Organization life cycleOrganization life cycle
Organization life cycle
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasi
 
21 core competencies
21 core competencies21 core competencies
21 core competencies
 
Pendanaan/Modal
Pendanaan/ModalPendanaan/Modal
Pendanaan/Modal
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian data
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce Management
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
 
KBLI 2015
KBLI 2015KBLI 2015
KBLI 2015
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st Century
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

PSN 302 2006.pdf, fundamental sertifikasi-1

  • 1. Pedoman Standardisasi Nasional PSN 302-2006 Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk Badan Standardisasi Nasional
  • 2.
  • 3. PSN 302-2006 Daftar isi Daftar isi........................................................................................................................ i Prakata ........................................................................................................................ ii Pendahuluan................................................................................................................iii 1 Ruang lingkup......................................................................................................1 2 Acuan normatif.....................................................................................................1 3 Istilah dan definisi ................................................................................................1 4 Konteks sertifikasi produk....................................................................................2 4.2 Obyektif sertifikasi produk............................................................................2 4.3 Kegunaan sertifikasi produk.........................................................................2 5 Dasar sertifikasi produk .......................................................................................3 5.1 Pertimbangan umum....................................................................................3 5.2 Sampling atau pemilihan..............................................................................4 5.3 Determinasi..................................................................................................4 5.4 Kaji ulang dan penetapan ............................................................................4 5.5 Subkontrak...................................................................................................4 6 Elemen dan jenis sistem sertifikasi produk..........................................................4 6.1 Pertimbangan umum terhadap elemen yang digunakan .............................4 6.2 Matriks elemen-elemen dan tipe sistem sertifikasi produk...........................5 6.3 Deskripsi jenis sistem sertifikasi produk ......................................................6 i
  • 4. PSN 302-2006 Prakata Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) ini diterbitkan oleh BSN untuk memberikan referensi tentang berbagai pengertian yang fundamental tentang sertifikasi produk yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Isi PSN ini merupakan adopsi dari ISO/IEC Guide 67:2004, Conformity assessment – Fundametals of product certification yang dirumuskan oleh ISO-CASCO dan telah dikonsensuskan oleh anggota ISO dan IEC. Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi produk maka penggunaan pedoman ini terkait dengan sejumlah pedoman lain sebagai berikut: • PSN 303-2006: Penilaian kesesuaian: kosakata dan prinsip umum, (adobsi ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles) • Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk, (adopsi ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification system). • PSN 304-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga, (adopsi ISO/IEC Guide 28:2004, Conformity assessment – Guidance on third-party certification system for products). • PSN 305-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu organisasi dalam sertifikasi produk, (adopsi ISOIEC Guides 53:2006, Conformity assessment – Guidance on the use of an organization’s quality management system in product certification). • PSN 306-2006: Penilaian kesesuaian – Pembubuhan tanda kesesuaian produk terhadap SNI, yang disusun dengan mengacu ISO/IEC 17030:2003, Conformity asessment – General requirements for third party marks of conformity dan ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standard for third party certification system. • PSN 307-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, (adopsi ISO Guide 27:1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of either misapplication of its mark of conformity to a product, or products which bear the mark of certification body being found to subject persons or property risk). PSN 302 - 2006 ini menggantikan PSN 302-2004. Dengan demikian PSN 302 – 2004 dicabut dan tidak berlaku lagi. ii
  • 5. PSN 302-2006 Pendahuluan Pada saat produk didesain, diproduksi, didistribusikan, digunakan dan pada akhirnya dibuang, produk tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Kekhawatiran yang sering timbul adalah apakah produk itu seperti seharusnya. Kekhawatiran dapat terkait dengan keselamatan, kesehatan atau dampaknya terhadap fungsi lingkungan hidup, daya-tahan atau kompatibilitas produk itu, kesesuaian untuk peruntukannya atau untuk kondisi yang terkait, dan pertimbangan lain yang serupa. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, melalui sertifikasi produk, ada kegunaan ganda: ƒ pemakai dan konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih baik terhadap iii produk yang ada di pasar; ƒ dengan mendemonstrasikan kesesuaian, pemasok dapat secara efektif memperoleh keberterimaan pasar. Jenis kegiatan untuk membuktikan kesesuaian produk terhadap persyaratan seringkali ditentukan oleh akibat dari ketidaksesuaian. Apabila akibatnya tidak signifikan atau tidak membahayakan, masyarakat mungkin tidak menuntut pembuktian kesesuaian karena permasalahan yang ditimbulkan dapat dengan mudah diatasi. Dalam keadaan ini pernyataan pemasok dapat dianggap memadai, walaupun penggunaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga dapat pula dipergunakan secara sukarela sebagai pelengkap. Akan tetapi apabila ketidaksesuaian dapat berakibat sesuatu yang serius, masyarakat mungkin menuntut dilakukannya kegiatan untuk pembuktian kesesuaian produk tersebut terhadap persyaratan, baik sebelum produk tersebut boleh dipasarkan atau setelah produk tersebut beredar dipasar, atau keduanya. Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk menjamin adalah melalui sertifikasi produk. Penilaian kesesuaian produk dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan oleh berbagai pihak (pihak pertama, kedua dan ketiga). Sertifikasi produk adalah suatu cara dimana pihak ketiga memberikan jaminan bahwa suatu produk memenuhi standar dan dokumen normatif lain yang ditetapkan. Pedoman ini diterbitkan untuk memberikan pengertian tentang berbagai fungsi dan jenis sertifikasi produk. Pedoman ini menjelaskan sejumlah aktivitas sertifikasi produk, mengidentifikasi elemen dasar dan jenis sertifikasi produk, serta menunjukkan sejumlah cara mengkombinasikan elemen-elemen tersebut untuk merancang suatu sistem sertifikasi produk. Berbagai pihak yang terlibat dalam sertifikasi produk cenderung melihat sertifikasi produk hanya terbatas pada kebiasaan yang terjadi dilingkungannya sendiri. Oleh karena itu, pedoman ini menekankan bahwa banyak pendekatan sertifikasi yang dapat diterapkan, masing-masing memiliki kebenaran sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu, pedoman ini mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dapat tercakup dalam konteks sertifikasi produk secara umum. Pertimbangan bagi masing-masing elemen tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap elemen tersebut harus digunakan, akan tetapi lebih untuk menunjukkan cara dimana setiap elemen itu dapat diterapkan. Pedoman ini menunjukkan cara memberikan atau menyediakan dengan mengkombinasikan elemen-elemen tersebut untuk mendesain suatu sistem sertifikasi produk. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang berbagai ragam kemungkinan yang dapat terjadi dalam konteks sertifikasi produk. Pedoman ini dapat membantu mereka yang berkeinginan mengembangkan sertifikasi produk untuk keperluan tertentu, dan mereka yang bertanggungjawab mengevaluasi sistem tersebut.
  • 6.
  • 7. PSN 302-2006 Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk 1 Ruang lingkup PSN ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang sistem sertifikasi produk dengan mengidentifikasikan berbagai elemen yang terkait, berdasarkan berbagai pengalaman yang ada pada saat ini. Pedoman ini dimaksudkan untuk dipergunakan oleh lembaga sertifikasi produk dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang ingin mengerti, mengembangkan, membentuk atau membandingkan sistem sertifikasi produk oleh pihak ketiga. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan semua bentuk sertifikasi produk yang ada. Pedoman ini tidak ditujukan untuk penilaian kesesuaian produk oleh pihak pertama atau oleh pihak kedua. CATATAN 1: Istilah “produk” digunakan dalam pedoman ini dengan pengertian yang luas dan mencakup proses dan jasa. Istilah “standar” juga digunakan untuk mencakup dokumen normatif lain seperti spesifikasi teknis atau regulasi teknis (lihat, sebagai contoh, PBSN 401-2000). CATATAN 2: Istilah sertifikasi produk dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian kesesuaian pihak ketiga (PSN 303 - 2006). 2 Acuan normatif Dokumen referensi berikut harus dipakai dalam menggunakan PSN ini. Untuk dokumen referensi yang menunjukan tahun terbit, hanya edisi yang dimaksud yang diacu. Bagi dokumen referensi yang tidak menunjukan tahun terbit, hanya edisi terakhir (termasuk amandemennya) yang diacu. PSN 303 – 2006: Penilaian kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum 3 Istilah dan definisi Untuk keperluan dalam dokumen ini, istilah dan definisi dalam PSN 303 – 2006 dan definisi berikut berlaku. 3.1 sistem sertifikasi produk aturan, prosedur dan manajemen untuk melaksanakan penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga. CATATAN adopsi dari PSN 303 – 2006, definisi 2.7 3.2 skema sertifikasi produk sistem sertifikasi produk yang terkait dengan produk tertentu dimana diterapkan persyaratan acuan, aturan dan prosedur tertentu, yang sama. CATATAN 1: adopsi dari PSN 303 – 2006, definisi 2.8 CATATAN 2: Perbedaan antara “skema sertifikasi produk” dan “sistem sertifikasi produk” tidak selalu diterapkan pada tingkat nasional. 1 dari 9
  • 8. PSN 302-2006 4 Konteks sertifikasi produk 4.1 Umum 4.1.1 Langkah pertama untuk menangani kepentingan yang terkait dengan produk biasanya adalah pembuatan standar (atau dokumen normatif lainnya). Langkah berikutnya terkait dengan cara bagaimana kesesuaian terhadap standar dapat dijamin. Asesmen terhadap pemenuhan persyaratan dalam standar, atau dokumen normatif lain, adalah suatu teknik yang dipergunakan untuk mengatasi kepentingan publik terhadap produk. 4.1.2 Sertifikasi produk adalah kegiatan dimana suatu pihak ketiga memberikan jaminan tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk (termasuk proses dan jasa) telah memenuhi persyaratan standar. Dengan memperhatikan penerapan sertifikasi produk secara luas di manca negara, sejumlah observasi dapat dibuat untuk menjelaskan obyektif fundamental yang harus dipenuhi oleh sertifikasi produk. 4.2 Obyektif sertifikasi produk 4.2.1 Sertifikasi produk diharapkan dapat diterapkan terutama pada kepentingan publik yang menimbulkan keperluan yang besar terhadap keikutsertaan lembaga yang independen. Penerapan sertifikasi produk yang terkait dengan observasi di atas, pada umumnya hanya diterapkan pada kepentingan publik yang luas (seperti keselamatan, kesehatan atau perlindungan fungsi lingkungan). Sertifikasi produk juga dapat diterapkan oleh pemasok (produsen, penjual, pergudangan, atau penyedia jasa) untuk meningkatkan keberterimaan produk mereka di pasar. 4.2.2 Terdapat 3 manfaat fundamental dari sertifikasi produk yang telah terbukti: sertifikasi produk diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran konsumen, pengguna dan semua pihak yang berkepentingan, melalui pembentukan kepercayaan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan; sertifikasi produk dapat dipergunakan oleh pemasok untuk menunjukkan keterlibatan pihak ketiga kepada pasar; sertifikasi produk tidak harus memerlukan sumber daya yang berlebihan dan mengakibatkan harga produk menjadi lebih mahal. 4.2.3 Pada umumnya, sertifikasi produk harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi mereka yang berkepentingan dengan pemenuhan persyaratan, dan sertifikasi produk harus memberikan nilai sedemikian rupa agar pemasok dapat memasarkan produknya. Sertifikasi produk akan berhasil apabila dapat membentuk kepercayaan dengan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin, sehingga dapat memaksimumkan nilai yang dihasilkan. 4.3 Kegunaan sertifikasi produk 4.3.1 Sertifikasi produk dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan sertifikasi sebagai persyaratan yang berkaitan dengan berbagai keperluan seperti komunikasi, pangan dan obat-obatan. Pemerintah daerah dapat mengandalkan sertifikasi untuk menjamin bahwa sejumlah bidang teknis tertentu seperti penentuan apakah kabel listrik dan produk konstruksi tertentu cukup baik untuk dipergunakan dalam konstruksi bangunan. Penjual produk konsumen dapat mengandalkan sertifikasi sebagai bukti bahwa aspek seperti keselamatan peralatan listrik rumah tangga telah dibuktikan oleh pihak ketiga, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan bahwa produk yang mereka pasarkan tidak akan menimbulkan bahaya bagi pelanggan. Produsen 2 dari 9
  • 9. PSN 302-2006 dapat menerapkan sertifikasi untuk menilai input produksi yang disediakan oleh pemasoknya. 4.3.2 Untuk berbagai kasus yang diuraikan di atas, terlibat sejumlah pihak yang berbeda. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh, pemerintah merasa bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengendalian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan publik. Permasalahan tersebut seringkali berkaitan dengan kepentingan banyak negara. Dalam kasus yang demikian, kerja sama antar pemerintah untuk membentuk aturan dan persyaratan dasar merupakan hal yang umum, contohnya pengaturan yang terkait dengan kompatibilitas elektromagnetik (EMC), antar-muka terminal dan peralatan penerbangan (aviation). 4.3.3 Pemerintah juga berkepentingan dengan hal-hal yang hanya terkait dengan wilayah nasional, seperti konstruksi jalan bebas hambatan atau jaringan air minum. Di bidang konstruksi bangunan misalnya, beberapa negara menerapkan regulasi pada tingkat nasional. Di pihak lain banyak pula negara yang menerapkan regulasi di bidang ini pada tingkat negara bagian atau provinsi, atau bahkan pada tingkat kepemerintahan yang lebih kecil. 4.3.4 Contoh-contoh yang diuraikan di atas menggambarkan sejumlah perbedaan penting tentang berbagai penggunaan sertifikasi. Namun uraian tersebut tidak dimaksudkan untuk menjelaskan rincian penggunaan sertifikasi untuk berbagai keperluan itu, dan juga tidak dimaksud untuk menguraikan semua kemungkinan bentuk penggunaan sertifikasi. 4.3.5 Pengertian dan persepsi seseorang tentang sertifikasi pada umumnya ditentukan oleh pengalaman pribadinya dengan suatu area penggunaan sertifikasi tertentu. Karena terdapat berbagai pendekatan yang digunakan dalam proses sertifikasi, maka satu set aturan tertentu tidak mungkin diterapkan secara universal pada setiap aplikasi dan lingkungan sertifikasi, misalnya pilihan dan detail dari sistem sertifikasi itu sendiri atau penerapan saling pengakuan sertifikasi secara bilateral, multilateral atau secara universal. Untuk memahami proses sertifikasi, perlu dimengerti siapa yang terlibat, dengan cara apa, dan untuk keperluan apa (lihat ISO/IEC Guide 68). 4.3.6 Sertifikasi secara alamiah merupakan suatu hambatan. Apabila tidak, proses ini tidak akan memiliki nilai. Oleh karena itu, usaha untuk menjelaskan sertifikasi produk merupakan tantangan tersendiri. Pihak-pihak yang memiliki obyektif yang sama dapat bekerjasama untuk menggali nilai dari sertifikasi, tanpa harus menimbulkan beban atau hambatan yang berlebihan. 5 Dasar sertifikasi produk 5.1 Pertimbangan umum 5.1.1 Sertifikasi produk sebagai suatu teknik untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan desain, produksi, distribusi, pemakaian dan pembuangan produk telah dipergunakan lebih dari 100 tahun. Banyak bentuk sertifikasi produk yang efektif dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Sementara berbagai bentuk sertifikasi produk dapat sangat efektif, namun permasalahan spesifik yang ingin diatasi oleh sertifikasi produk dan kondisi (wajib atau sukarela) dimana sertifikasi produk itu akan dioperasikan, akan mempersempit pilihan terhadap set elemen sertifikasi produk yang optimum. 5.1.2 Sertifikasi produk setidak-tidaknya memadukan tiga tahapan fungsi sebagai berikut: • seleksi (sampling); • determinasi; 3 dari 9
  • 10. PSN 302-2006 • review dan penetapan (keputusan). 5.1.3 Berbagai elemen lain dapat dimasukkan (sebagai contoh asesmen proses produksi, sampling dari pasar), berdasarkan tingkat sertifikasi produk sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 serta tingkat sistem manajemen mutu yang diterapkan. 5.2 Sampling atau pemilihan Seleksi (sampling) menguraikan karakteristik yang harus dinilai, persyaratan produk (persyaratan acuan yang harus dipenuhi oleh produk), dan persyaratan prosedural untuk pelaksanaan penilaian dan sampling produk. 5.3 Determinasi Determinasi kesesuaian terhadap persyaratan acuan yang diterapkan dapat mencakup pengujian, pengukuran, inspeksi, penilaian desain, asesmen jasa, dan auditing misalnya terhadap teknik yang digunakan untuk mengetahui apakah produk memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan acuan. Determinasi karakteristik dapat mengkombinasikan pengukuran (untuk menentukan nilai dari suatu kuantitas atau batas tertentu) dan pembandingan hasil pengukuran dengan nilai yang dipersyaratkan. CATATAN Konsep pengukuran didefinisikan dalam ”the International vocabulary of basic and general terms in metrology” (VIM). 5.4 Kaji ulang dan penetapan Sebelum diambil keputusan untuk memberikan hak penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian, kecukupan bukti kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan produk harus direview dan didokumentasikan. Apabila terdapat bukti yang cukup, keputusan dapat diambil apakah sertifikat atau kewenangan untuk menggunakan tanda kesesuaian dapat diterbitkan. Untuk produk yang spesifik, orang yang mengambil keputusan seharusnya berbeda dari mereka yang melaksanakan fungsi determinasi. 5.5 Subkontrak Sesuai dengan aturan dari sistem yang terkait, beberapa elemen dari sistem sertifikasi produk dapat disubkontrakkan. Pengambilan keputusan sertifikasi tidak dapat disubkontrakkan. 6 Elemen dan jenis sistem sertifikasi produk 6.1 Pertimbangan umum terhadap elemen yang digunakan 6.1.1 Elemen-elemen dasar dari sertifikasi produk sebagaimana diuraikan di atas, dapat didukung atau dilengkapi dengan elemen tambahan. Elemen tambahan ini menjadi semakin jelas apabila penerapan elemen dasar itu dalam pelaksanaan sertifikasi produk dipertimbangkan secara substantif dan kongkrit. Sebagai contoh, harus diputuskan bagaimana standar yang tepat akan dipilih. Standar harus cocok dengan skema sertifikasi produk yang dipergunakan. Penentuan kecocokan suatu standar mungkin perlu mempertimbangkan metoda dimana standar dikembangkan, dipelihara atau diinterpretasikan. 4 dari 9
  • 11. PSN 302-2006 Untuk asesmen awal suatu produk, harus diputuskan bagaimana sampel diambil, dan pengujian apa yang harus dilakukan. 6.1.2 Sementara permasalahan dan jumlah alternatif yang dapat dipergunakan lebih dari yang dapat diuraikan dalam pedoman ini, dokumen ini memberikan petunjuk tentang pengertian yang lebih umum dari elemen-elemen tersebut serta memberikan ilustrasi tentang bagaimana elemen-elemen itu dapat dipergunakan bersama untuk membentuk suatu sistem sertifikasi produk tertentu. Ilustrasi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada seperangkat elemen yang dapat digunakan sebagai satu-satunya perangkat dan pengaturan elemen untuk mendefinisikan sertifikasi produk. Sebaliknya, ilustrasi dalam pedoman ini menunjukkan bahwa keadaan yang mempengaruhi kebutuhan sertifikasi produk perlu dipertimbangkan secara mendalam pada saat perancangan dan penerapan sertifikasi produk. 6.2 Matriks elemen-elemen dan tipe sistem sertifikasi produk Sejumlah elemen yang sangat umum dan sering dipergunakan dalam sertifikasi produk diuraikan pada matrix Tabel 1. Matrix itu menunjukkan bagaimana setiap elemen dapat dipergunakan dengan kombinasi tertentu untuk membangun suatu sistem sertifikasi yang spesifik. Sebagai referensi, bagi setiap kombinasi dapat diberikan penunjukan jenis tertentu. Elemen-elemen tersebut dapat diterapkan dalam kombinasi lain untuk membentuk tambahan sistem. Selanjutnya, tambahan sub-elemen dapat ditambahkan untuk lebih melengkapi matrix tersebut untuk keperluan pengguna sendiri. CATATAN Simbol N ditambahkan untuk menunjukkan jumlah yang tak terbatas dari sistem sertifikasi produk lain yang mungkin dibentuk berdasarkan kombinasi elemen-elemen yang berbeda. Tabel 1 – Bentuk/jenis sistem sertifikasi produk 5 dari 9 Sistem sertifikasi produk b,c,d Elemen a sistem sertifikasi produk 1a 1b 2 3 4 5 6 N e 1. Seleksi f (sampling), sesuai kebutuhan x x x x x x 2. Determinasi f,g karakteristik, sesuai kebutuhan melalui: a) pengujian (ISO/IEC 17025) b) inspeksi (ISO/IEC 17020) c) penilaian desain d) asesmen jasa x x x x x x x 3. Review f,g (evaluasi) x x x x x x x 4. Keputusan sertifikasi Pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi x x x x x x x 5. Lisensi (penetapan f) Pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan hak menggunakan sertifikat atau tanda kesesuaian. x x x x x x 6. Surveilan a) pengujian atau inspeksi sampel dari pasar x x x x x x
  • 12. PSN 302-2006 6 dari 9 Sistem sertifikasi produk b,c,d Elemen a sistem sertifikasi produk 1a 1b 2 3 4 5 6 N e b) pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik c) audit sistem mutu dikombinasikan dengan pengujian acak atau inspeksi d) asesmen proses produksi atau jasa x x x x x x a Apabila diperlukan, elemen-elemen di atas dapat dikaitkan dengan asesmen awal dan surveilan terhadap sistem mutu pemohon (contoh diberikan pada ISO/IEC Guide 53) atau asesmen awal terhadap proses produksi. Urutan dimana asesmen dilakukan dapat bervariasi b Sistem sertifikasi produk harus sekurang-kurangnya mencakup elemen 2, 3 dan 4. c Model sistem sertifikasi produk yang sering dipergunakan dan berhasil baik diuraikan dalam ISO/IEC Guide 28; model itu adalah berhubungan dengan sistem 5. d Untuk sistem sertifikasi terkait dengan produk yang spesifik, istilah ”skema” dipergunakan (lihat 3.2, Catatan 2) e Sistem yang menerapkan batch testing dan 100% testing dapat merupakan sistem sertifikasi produk apabila sekurang-kurangnya memasukkan elemen-elemen pada sistem 1a. f Lihat definisi pada PSN 303 – 2006 g Pada sejumlah sistem, evaluasi diartikan sebagai determinasi, sedangkan dalam sistem lainnya diartikan sebagai review. 6.3 Deskripsi jenis sistem sertifikasi produk 6.3.1 Umum Contoh berikut tidak harus menggambarkan semua kemungkinan bentuk sistem setifikasi produk. Contoh tersebut dapat digunakan dengan banyak jenis persyaratan dan menggunakan berbagai variasi mekanisme identifikasi kesesuaian.
  • 13. PSN 302-2006 6.3.2 Sistem 1a Sistem ini mencakup pengujian; sampel produk dinilai kesesuaiannya. Sampling dapat mewakili atau tidak mewakili (statistically significant) keseluruhan populasi produk. Sistem sertifikasi ini mencakup: a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen c) evaluasi laporan pengujian atau asesmen d) pengambilan keputusan 6.3.3 Sistem 1b Sistem ini mencakup pengujian; sampel produk dinilai kesesuaiannya. Sampling mencakup seluruh populasi produk. Sertifikat kesesuaian diberikan kepada setiap produk yang terwakili oleh sampel. Sistem sertifikasi ini mencakup: a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen c) evaluasi laporan pengujian atau asesmen d) pengambilan keputusan e) penerbitan lisensi 6.3.4 Sistem 2 Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan pasar. Surveilan pasar dilakukan dan sampel produk yang diambil dari pasar dinilai untuk mengetahui keberlanjutan kesesuaiannya. Sistem sertifikasi ini mencakup: a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen e) pengambilan keputusan f) penerbitan lisensi g) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pasar. CATATAN Sistem ini dapat mengidentifikasi dampak dari rantai distribusi terhadap kesesuaian, namun sumber daya yang diperlukan untuk dapat melaksanakan sistem ini sangat banyak. Di samping itu, apabila ketidaksesuaian yang signifikan ditemukan, tindakan preventif yang efektif yang dapat dilakukan terbatas karena produk sudah didistribusikan ke pasar. 7 dari 9
  • 14. PSN 302-2006 6.3.5 Sistem 3 Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan pabrik. Surveilan pabrik dilakukan dan sampel produk yang diambil dari tempat produksi dinilai untuk mengetahui keberlanjutan kesesuaiannya. Sistem sertifikasi ini mencakup: a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen e) pengambilan keputusan f) penerbitan lisensi g) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik dan asesmen pada 8 dari 9 proses produksi. CATATAN Sistem ini tidak dapat mengidentifikasi dampak dari saluran distribusi terhadap kesesuaian, namun apabila ketidaksesuaian yang serius diketemukan, kesempatan untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut masih terbuka sebelum produk didistribusikan secara luas ke pasar. 6.3.6 Sistem 4 Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan terhadap sampel dari pabrik atau dari pasar, atau keduanya. Sistem sertifikasi ini mencakup: a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen e) pengambilan keputusan f) penerbitan lisensi g) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik dan asesmen proses produksi. h) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pasar. CATATAN Sistem ini dapat mengidentifikasi dampak dari saluran distribusi terhadap kesesuaian dan menyediakan mekanisme pra-pasar untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian yang serius. Duplikasi usaha yang signifikan dapat terjadi bagi produk yang kesesuaiannya tidak terpengaruh pada saat proses distribusi. 6.3.7 Sistem 5 Sistem ini mencakup pengujian dan surveilan terhadap sistem mutu yang terkait. Surveilan terhadap sistem mutu dilaksanakan dan sampel produk dari pabrik atau dari pasar, atau keduanya, dinilai untuk mengetahui keberlanjutan kesesuaiannya. Sistem sertifikasi ini mencakup: a) permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi
  • 15. PSN 302-2006 b) determinasi karakteristik melalui pengujian atau asesmen c) asesmen awal terhadap proses produksi atau sistem mutu, sesuai kebutuhan d) evaluasi laporan pengujian atau asesmen e) pengambilan keputusan f) penerbitan lisensi g) surveilan proses produksi atau sistem mutu atau keduanya h) surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik atau dari 9 dari 9 pasar, atau keduanya. CATATAN Sejauh mana ketiga elemen surveilan dilakukan dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Dengan demikian sistem ini meyediakan fleksibilitas yang luas bagi pelaksanaan surveilan. 6.3.8 Sistem 6 Sistem ini khususnya mengarah pada sertifikasi proses atau jasa. Sistem sertifikasi ini mencakup: a) determinasi karakteristik melalui asesmen proses atau jasa b) asesmen awal terhadap sistem mutu, sesuai kebutuhan c) evaluasi d) pengambilan keputusan e) penerbitan lisensi f) surveilan dengan audit sistem mutu h) surveilan dengan cara asesmen terhadap proses atau jasa.