Kelembagaan dan Regulasi (Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Legalitas Hukum Laboratorium Penguji. Klausul 5. Persyaratan Struktur 5.1 Laboratorium harus merupakan suatu badan hukum, atau bagian tertentu dari suatu badan hukum, yang ertanggung jawab secara hukum atas kegiatan laboratoriumnya

1. Kelembagaan dan Regulasi
(Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)
Triningsih Herlinawati
Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN
29 September 2023

2. Dasar Hukum
Ø Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian
Ø PP No. 34 tahun 2018 tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian nasional
2

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Pasal 8
Ayat 2
Tugas dan tanggung jawab
di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh
BSN.
Pasal 8 Ayat 3
BSN berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada
Presiden melalui menteri yang
mengkoordinasikan
Pasal 9 ayat 3

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Pasal 9
Ayat 2
Tugas dan tanggung
jawab di bidang
Akreditasi LPK
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dilaksanakan oleh KAN.
Pasal 30
Ayat 2
Kegiatan Penilaian
Kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui
pengujian, inspeksi,
dan/atau sertifikasi

5. PENILAIAN KESESUAIAN (PK)
Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem,
proses, atau personal telah memenuhi persyaratan
acuan
pengujian
inspeksi
sertifikasi
Kegiatan
PK
berdasarkan SNI
standar lain ,
bila belum ada standar atau
kepentingan nasional

6. AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
AKREDITASI
Menilai
Kompetensi
SERTIFIKASI
Menilai
Kesesuaian
BADAN
AKREDITASI LPK
Organisasi
Produk/jasa/
proses/
person
§ Lembaga Sertifikasi
§ Lembaga Inspeksi
§ Laboratorium
Semua skala industri
Organisasi publik, private
Barang/jasa
tangible/intangible

7. INFRASTRUKTUR MUTU NASIONAL
PRODUSEN
KONSUMEN
Akreditasi
Accreditation
Standardisasi
Standardization
Lembaga
Sertifikasi
Laboratorium
&
Lembaga
Inspeksi
Metrologi
Akreditasi
Sertifikasi
Ketertelusuran
Pengujian, analisis
Inspeksi Kalibrasi
Akreditasi
Pembinaan, Penerapan
Diseminasi, Kerjasama
• Produk
• Jasa
• Proses
• Personel
Uji profisiensi
Perbandingan ukuran
PEMENUHAN TUNTUTAN MUTU

8. JENIS KEBUTUHAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
• Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC 17065)
• Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen (ISO/IEC 17021-1)
(SHACCP, SNI ISO 22000, SNI ISO 9000, dll
• Lembaga Inspeksi (ISO/IEC 17020)
• Lembaga Verifikasi dan/atau Validasi ( ISO/IEC 17029)
• Lembaga Sertifikasi Person (ISO/IEC 17024)
• Laboratorium Pengujian. ( ISO/IEC 17025)
• Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC 17025)
• Lembaga Penyelenggara Uji Profiensi; Pemroduksi bahan Acuan (SNI ISO/IEC 17034)
• Laboratorium Medik/Klinik (SNI ISO/IEC 17043)
8
Tergantung Jenis KebutuhanLingkup

9. 9
LEMBAGA TERKAIT SPK SEKTORAL

10. 10

11. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Pasal 31
Ayat 1
(1)Pengujian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2)merupakan kegiatan untuk
menetapkan 1 (satu) atau
lebih karakteristik bahan atau
proses berdasarkan SNI
Pasal 31
Ayat 2
Dalam hal SNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum
ditetapkan atau untuk
kepentingan nasional,
pengujian dapat menggunakan
standar lain

12. 12
Acuan: SNI ISO/IEC 17025:2017
Klausul 5. Persyaratan Struktur
5.1 Laboratorium harus merupakan suatu
badan hukum, atau bagian tertentu dari
suatu badan hukum, yang bertanggung
jawab secara hukum atas kegiatan
laboratoriumnya
Organisasi Pemerintah
Swasta
Perguruan Tinggi
SK Rektor
• NIB
• KBLI 71202
• Akta Notaris
• NPWP
Contoh ;
Unit Pelayanan Teknis Daerah
Peraturan Gubernur
Politekes Kemenkes
SK Direktur
BPSMB
Keputusan Gubernur
UPT Bidang Labkesmas
Peraturan Menteri Kesehatan
Puskes AD
Peraturan Kepala Lapalkes
Legalitas Hukum Laboratorium Penguji

13. 13
Struktur Organisasi Laboratorium Penguji
Klausul 5. Persyaratan Struktur
5.5 Laboratorium harus menentukan struktur
organisasi dan manajemen laboratorium, posisinya
dalam organisasi induk, dan hubungan antara
manajemen, kegiatan teknis dan layanan pendukung
Struktur ideal menjalankam fungsi 17025
Pimpinan Puncak
Pj. Mutu Pj. Teknis Pj. Admin
Pengendali
dokumen
Penyelia Penyelia
PPC
Petugas
Admin
PPC
Analis
Analis
PPC
Acuan: SNI ISO/IEC 17025:2017

14. CONTOH KELEMBAGAAN (LAB UJI)
untuk Balai di Pemerintah Daerah
14
Unit Pelaksana dibentuk berdasarkan SK Gubernur
tentang organisasi dan tata kerja dinas terkait
Unit laboratorium (seksi pengujian) bisa ditetapkan
melalui Surat Keputusan Kepala Dinas terkait

15. CONTOH KELEMBAGAAN (LAB UJI)
untuk Balai di Kementerian
15
Keputusan Menteri tentang penetapan
Badan Hukum
Unit laboratorium (koordinator
pengujian, kalibrasi dan uji profisiensi)
merupakan bagian dari Badan Hukum
Bagian
Lembaga
Sertifikasi

16. 5.1.1 Kegiatan sertifikasi harus terstruktur dan dikelola sedemikian rupa
sehingga dapat menjaga ketidakberpihakan.
5.1.2 LS harus mendokumentasikan struktur organisasinya, yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang manajemen dan
personel sertifikasi lain dan setiap komite. Bila LS merupakan bagian yang
disebut dalam badan hukum, struktur harus mencakup garis
kewenangan dan hubungan dengan bagian lain dalam badan hukum
yang sama.
5.1 Struktur Organisasi & Manajemen Puncak
LSProduk
DP.RIS.3 20/R2/2021
/111
16
Acuan: SNI ISO/IEC 17065:2012

17. 17
CONTOH STRUKTUR KELEMBAGAAN LSPRODUK - KEMENPERIN

18. 18
CONTOH Struktur Organisasi LAB dan LSPro
LAB
Lembaga Sertifikasi

19. 19
Struktur Organisasi LSPro Binaan
CONTOH SK
PENETAPAN LSPRO
LSPRO BPSIP
PAPUA BARAT

20. 20
Kepulauan
Riau
Jambi
Bengkulu Bangka
Belitung
Kalimantan
Utara
Kalimantan
Tengah Sulawesi
Barat
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Tenggara
Papua
Barat
Gorontalo
Papua
NTB NTT
Wilayah Indonesia yang Belum didukung
Lembaga Sertifikasi Produk
Terdapat 14 Provinsi yang belum didukung keberadaan Lembaga
Sertifikasi Produk (Dari 34 Provinsi)
PELUANG UNTUK MENGOPTIMALKAN
KEBERADAAN FASLITAS LAB UJI DI DAERAH BERTRANSFORMASI MENJADI LEMBAGA SERTIFIKAS
PRODUK

21. 21
• BAB VII PEMBINAAN
• Pasal 54 : BSN,
kementerian,
lembaga pemerintah
nonkementerian
lainnya, dan/atau
Pemerintah Daerah
dapat melakukan
pembinaan dan
pengembangan LPK
dengan
memperhatikan
kebutuhan pasar dan
masyarakat.
PEMBINAAN LPK (LSPro dan Lab Uji)
(UU No. 20 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018)
Pasal 100
1) Pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a. pemberian …….;
b. pemberian insentif
dan/atau pendampingan
….;
c. fasilitasi pembiayaan dan
pemeliharaan Sertifikasi
untuk UMK;
d. Pengembangan LPK;
e. Dst……………….

22. KOLABORASI FASILITASI PENDAMPINGAN BSN
LAB UJI MENJADI LSPRO
1. IDENTIFIKASI Penentuan Prioritas (Lingkup SNI dan calon LPK)
2. GAP ANALYSIS
3. PELATIHAN PERSONEL PENGELOLA LPK
4. BIMBINGAN PENYUSUNAN SISTEM & DOKUMENTASI LPK
5. AUDIT INTERNAL
6. PERSIAPAN PENGAJUAN AKREDITASI
22

23. 23
Kebijakan Penerapan SNI
Referensi Pasar
(Sesuai Kebutuhan)
Persyaratan Pasar
(Wajib dipenuhi)
STANDAR
- Internasional
- Regional
- Nasional
VOLUNTARY
MANDATORY
PASAR
SNI dapat diberlakukan
wajib oleh Menteri/Kepala
LPNK, dalam hal berkaitan
dengan keselamatan,
keamanan, kesehatan, atau
pelestarian fungsi
lingkungan hidup

24. Tata Cara Sertifikasi yang diacu
oleh LSPro dalam proses Sertifikasi
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN
PP 34/2018: Pasal 1 angka 21
“Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang
berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap Barang, Jasa,
Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan Persyaratan Acuan
Penerapan SNI
Sukarela

25. update Aug 23
PBSN
18
Sekto
r
275
Skem
a
952
SNI
No Sektor Skema PK
Jumlah SNI
dalam Skema
Jumlah
Skema
1 Karet dan Plastik 41 15
2 Kayu, produk berbahan kayu dan furnitur 40 7
3 Keantariksaan 3 3
4 Kaca dan keramik 2 2
5 Peralatan penanganan material 10 8
6 Logam dan produk logam 26 6
7 Jasa 11 7
8 Tekstil dan produk pakaian 80 6
9 Kimia 57 17
10 Peralatan dan produk penanganan kesehatan 56 24
11 Bahan bangunan, konstruksi dan teknik sipil 10 6
12 Elektroteknika, telekomunikasi dan produk optic 15 7
13 Kertas dan produk berbahan kertas 3 1
14 Peralatan permesinan 5 2
15 Peralatan non elektronik, olahraga dan hiburan 69 25
16 Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 198 36
17 Makanan dan minuman 313 102
18 Ekolabel 13 1
Jumlah 952 275
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN YANG TELAH
DIKEMBANGKAN update Aug 23

26. 26

27. Struktur Skema
• Sertifikasi Awal - Pengajuan permohonan sertifikasi
• Seleksi – Tinjauan permohonan sertifikasi, tanda tanggan
perjanjian sertifikasi dll
• Determinasi – Audit tahap 1 dan tahap 2
• Tinjauan hasil audit
• Penetapan keputusan sertifikasi
• Penerbitan sertifikat
• Survailen
• Sertifikasi ulang
• Audit khusus
• Ketentuan perluasan, pengurangan pembekuan dan pencabutan
• Keluhan, banding, penggunaan logo dan lain.lain

28. Contoh Penetapan Regulasi SKEMA SERTIFIKASI
Skema Sertifikasi Produk Amplang :
• PBSN 1 – 2020 : Skema PK Sektor Makanan dan Minuman (lampiran LXI – Skema
Produk Kerupuk Ikan, Udang dan Moluska)
Skema Sertifikasi Produk Minyak Kelapa Sawit
• Peraturan Menteri Perindustrian No 46 Tahun 2019 tentang minyak goreng sawit
secara wajib.

29. 29

31. List SNI yang diwajibkan ?

32. 32
CONTOH REGULASI TERKAIT TARIF SERTIFIKASI

33. BSN/KEMENTERIAN/
LPNK/ PEMDA
PEMBINAAN
PENERAPAN SNI
PELAKU USAHA
LPK
MASYARAKAT
KONSULTASI SPK PENDIDIKAN SPK PELATIHAN SPK
DISEMINASI SPK BUDAYA
STANDAR

34. DUKUNGAN BSN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING
PRODUK UMKM
Penyediaan
SNI
Pembinaan
Penerapan
SNI (Role
Model)
Pembiayaan
Sertifikasi
Penguatan
Akses Pasar
Kerjasama &
Pengakuan
Internasional

35. SNI ISO 22000 : 2018
Sistem manajemen keamanan pangan –
Persyaratan untuk organisasi dalam rantai
pangan (ISO 22000:2018, IDT)
Standar sistem manajemen ini memetakan apa yang dibutuhkan
organisasi untuk menunjukkan kemampuannya untuk
mengontrol bahaya keamanan pangan. Seri standar ISO 22002
memberikan persyaratan untuk implementasi dan menjaga
prasyarat Pre-requisite program (PRP), yang ditujukan untuk
kondisi dasar dan kegiatan untuk memastikan kebersihan dan
keamanan di seluruh rantai makanan.
Infrastruktur Mutu Untuk Penguatan
Penerapan Standar Sektor Pertanian

36. INDOGAP
(Indonesia Good Aquaculture Practise)
Indonesia mempunyai acuan berbudidaya yang baik yang disebut Indo-
GAP. Tujuannya ialah :
• untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman,
• meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi,
• meningkatkan efisiensi produksi,
• memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam,
• mempertahankan kesuburan lahan,
• kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan,
• mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang
bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan,
• kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan,
• meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar
internasional dan domestik,
• memberi jaminan keamanan terhadap konsumen dan meningkatkan
kesejahteraan petani.
Infrastruktur Mutu Untuk Penguatan Penerapan Standar Sektor Pertanian
Skema Sertifikasi IndoGap
• BSN telah menetapkan Skema sertifikasi
Indogap untuk melalui PBSN No. 4
Tahun 2023 lampiran XXXVI
• Untuk mendukung hal tersebut, BSN
terus melakukan pembinaan kepada LPK
untuk membuka lingkup sertifikasi baru
yaitu IndoGap melalui penerapan SNI
ISO/IEC 17065 : 2012 Penilaian
kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga
sertifikasi produk, proses dan jasa

37. 38
Tanda SNI bina UMK adalah:
§ tanda SNI dengan atribut bina UMK
§ dapat digunakan pada produk yang dihasilkan atau layanan jasa usaha
mikro dan kecil
§ diberikan secara gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang
menjalankan usaha pada KBLI dengan risiko rendah dan menghasilkan atau
menyediakan jasa dengan risiko rendah
§ diperoleh secara otomatis dari sistem OSS Perijinan Tunggal untuk pelaku
usaha mikro dan kecil
§ berdasarkan komitmen untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
yang memenuhi persyaratan SNI
§ setelah mengisi checklist tata cara memproduksi barang atau menghasilkan
jasa yang memenuhi persyaratan SNI yang terintegrasi dalam OSS Perijinan
Tunggal sebagai bukti komitmen
§ merupakan bagian dari proses transformasi kualitas produk dan jasa usaha
mikro dan kecil untuk memenuhi persyaratan SNI

38. Tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan bahwa
Barang, Jasa, Sistem, Proses atau Personal telah memenuhi persyaratan
SNI.
Tanda yang ditetapkan oleh BSN untuk digunakan UMK dengan KBLI
risiko rendah dalam rangka perizinan tunggal,. Tanda ini diperoleh
secara otomatis dari sistem OSS sebagai bukti komitmen pelaku UMK
dalam penerapan SNI.
UMK bisa menggunakan tanda SNI bina-UMK pada kemasan produk
dan/atau materi promosinya.
Apa perbedaan Tanda SNI dan Tanda SNI bina-UMK

39. Usulan Kolaborasi
• Pembinaan bersama untuk UKM untuk unggulan produk
Agrostandar yang ber-SNI
• Fasilitasi pembiayaan sertifikasinya bagi UKM produk unggulan
daerah dan/atau berorientasi ekspor
• Fasilitasi pembinaan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan
Laboratorium serta pembiayaan akreditasinya
• Pelatihan auditor untuk ruang lingkup produk unggulan daerah
dan/atau berorientasi ekspor
• Dukungan peralatan laboratorium uji untuk ruang lingkup yang
strategis
40