Dokumen tersebut membahas tentang kualitas kredit dan pengelolaan risiko kredit bank. Kualitas kredit ditentukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan pembayaran. Risiko kredit dikelola dengan proses pemberian kredit yang cermat dan monitoring penggunaan dana debitur. Risiko konsentrasi dikelola dengan mempertimbangkan konsentrasi portofolio terhadap grup debitur tertentu.

1. KUALITAS KREDIT
Penggolongan kualitas dilakukan baik terhadap aktiva produktif (perkreditan, surat berharga,
penempatan, penyertaan modal sementara, dan sebagainya) maupun terhadap aktiva non
produktif (AYDA, property terbengkalai, dan sebagainya).
Untuk aktiva produktif kredit, sesuai PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang
perubahan ketiga PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, mengenai Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum, maka penggolongannya adalah sebagai berikut :
Baki Debet Faktor Penilaian
Diatas Rp. 500.000.000,-- a. Prospek usaha
b. Kinerja (performance) debitur
1
Penilaian terhadap masing-masing komponen dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. Signifikan dan materialitas dan komponen penilaian,
2. Relevansi dari faktor dan komponen penilaian terhadap debitur.
b. Kinerja (performance) debitur
c. Kemampuan membayar
Sampai dengan Rp. 500.000.000,-- Kemampuan membayar

2. KUALITAS KREDIT
Di samping memperhitungkan komponen faktor penilaian, penggolongan kualitas kredit juga harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Beberapa fasilitas pada Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur ditetapkan
memiliki kualitas yang sama.
2. Debitur Bank yang juga memperoleh fasilitas kredit di bank lain harus ditetapkan penggolongan
kualitas yang sama. Jika terdapat penggolongan kualitas kredit yang berbeda, harus mengikuti
2
kualitas kredit yang paling rendah.
3. Beberapa fasilitas kredit pada Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) proyek yang
sama ditetapkan penggolongan kualitas yang sama.
4. Suatu proyek debitur yang dibiayai Bank dan bank lain harus ditetapkan penggolongan kualitas
yang sama. Jika terdapat perbedaan penggolongan kualitas kredit, maka harus mengikuti
kualitas kredit yang paling rendah.
5. Penggolongan kualitas sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 4 di atas wajib dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September
dan Desember.

3. KUALITAS KREDIT
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 4 di atas tidak berlaku untuk fasilitas
kredit yang diberikan sampai dengan jumlah Rp. 500 juta kepada setiap debitur atau proyek
yang sama.
7. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai digolongkan memiliki kualitas lancar :
a. Giro, Tabungan, Deposito, setoran jaminan,
b. SBI atau SUN,
c. Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
8. Agunan tunai yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam butir 7.a di atas adalah yang
3
8. Agunan tunai yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam butir 7.a di atas adalah yang
ditempatkan di Bank.
Agunan tunai tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan :
a. Diblokir dan dilengkapi Surat Kuasa Pencairan untuk keuntungan Bank, termasuk
pencairan sebagian untuk membayar tunggakan pokok dan bunga.
b. Jangka waktu pemblokiran sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu kredit.
c. Bilyet deposito dan buku tabungannya dikuasai oleh Bank.

4. CADANGAN PENURUNAN NILAI (CPN)
Pembentukan Cadangan Penurunan Nilai (CPN) dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia
yang berlaku, yaitu sebesar prosentase tertentu berdasarkan kualitas kredit. Pembentukan CPN
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
A. Cadangan Umum
 Cadangan umum CPN yang wajib dibentuk minimal sebesar 1% dari portofolio kredit
yang memiliki kualitas lancar. Pembentukan cadangan umum ini tidak berlaku bagi
kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
B. Cadangan Khusus
Cadangan khusus CPN dibentuk sebesar :
4
Cadangan khusus CPN dibentuk sebesar :
1. 5% dari total kredit yang digolongkan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah
dikurangi nilai taksasi agunan.
2. 15% dari total kredit yang digolongkan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai
taksasi agunan.
3. 50% dari total kredit yang digolongkan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai taksasi
agunan.
4. 100% dari total kredit yang digolongkan kualitas Macet setelah dikurangi nilai taksasi
agunan.

5. CADANGAN PENURUNAN NILAI (CPN)
Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam CPN adalah sesuai dengan
ketentuan penerimaan agunan, serta :
1. Telah dilengkapi dengan dokumen hukum (bukti kepemilikan) yang sah,
2. Telah diikat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,
3. Telah ditutup asuransi yang dilengkapi dengan klausula Banker’s Clause.
Nilai agunan yang yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang CPN di atas adalah sebagai
berikut : (Pasal 48 PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009)
1. Surat Berharga dan Saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki
peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir
bulan,
5
bulan,
2. Tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi, sebesar :
a. 70% dari penilaian apabila :
1) Plafond kredit lebih dari Rp. 5 miliar dan penilaian dilakukan oleh appraisal independen
dilakukan dalam 18 bulan terakhir, atau
2) Plafond kredit kurang dari atau sama dengan Rp. 5 miliar dan penilaian oleh appraisal
internal Bank dilakukan dalam 12 bulan terakhir, atau penilaian dilakukan oleh appraisal
independen dilakukan dalam 18 bulan terakhir.

6. CADANGAN PENURUNAN NILAI
b. 50% dari penilaian apabila :
 Untuk plafond kredit lebih dari Rp. 5 miliar dan penilaian dilakukan oleh appraisal
independen telah melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 24 bulan terakhir, atau
 Untuk plafond kredit kurang dari atau sama dengan Rp. 5 miliar dan penilaian dilakukan
oleh appraisal internal Bank telah melampaui 12 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan
terakhir, atau penilaian dilakukan oleh appraisal independen telah melampaui 18 bulan
tetapi belum melampaui 24 bulan terakhir.
c. 30% dari penilaian apabila :
 Untuk plafond kredit lebih dari Rp. 5 miliar dan penilaian dilakukan oleh appraisal
independen telah melampaui 24 bulan namun belum melampaui 30 bulan terakhir, atau
6
 Untuk plafond kredit kurang dari atau sama dengan Rp. 5 miliar dan penilaian dilakukan
oleh appraisal internal Bank telah melampaui 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan
terakhir atau penilaian dilakukan oleh appraisal independen telah melampaui 24 bulan
namun belum melampaui 30 bulan terakhir.
d. 0% dari penilaian apabila :
 Untuk plafond kredit lebih dari Rp. 5 miliar dan penilaian dilakukan oleh appraisal
independen telah melampaui 30 bulan terakhir, atau
 Untuk plafond kredit kurang dari atau sama dengan Rp. 5 miliar dan penilaian dilakukan
oleh appraisal internal Bank telah melampaui 24 bulan terakhir atau penilaian yang
dilakukan oleh appraisal independen telah melampai 30 bulan terakhir.

7. CADANGAN PENURUNAN NILAI
3. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu
kesatuan dengan tanah, resi gudang dan persediaan, paling tinggi sebesar :
a. 70% dari penilaian yang dilakukan apabila penilaian yang dilakukan dalam 12 bulan
terakhir,
b. 50% dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 bulan tetapi belum
melampaui 18 bulan terakhir,
c. 30% dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 18 bulan tetapi belum
melampaui 24 bulan terakhir, atau
d. 0% dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 bulan terakhir.
Bank akan menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap
satu jaminan untuk posisi yang sama baik dilakukan oleh appraisal independen maupun oleh
7
satu jaminan untuk posisi yang sama baik dilakukan oleh appraisal independen maupun oleh
appraisal internal Bank.
Hal-hal yang perlu diperhatikan
Dalam pembentukan CPN (Cadangan Penurunan Nilai), hal-hal yang perlu mendapat perhatian
adalah sebagai berikut :
a. CPN dibentuk setiap bulan (selambat-lambatnya pada akhir bulan) berdasarkan posisi baki
debet dan penggolongan kualitas kredit akhir bulan sebelumnya.
b. Setiap pembentukan CPN, Bagian Akunting harus memastikan bahwa debitur yang
memerlukan cadangan khusus telah dilengkapi dengan hasil taksasi dan atau retaksasi agunan
yang selambat-lambatnya dilakukan 12 (dua belas) bulan sebelumnya.
c. Dalam hal terdapat debitur penggolongan kualitasnya mengalami perbaikan, maka cadangan
khusus yang telah dibentuk sebelumnya (jika ada) harus dikoreksi kembali.

8. OVERDRAFT (OD)
Pada prinsipnya, overdraft atau pelampauan pembayaran cek dan/atau bilyet giro tidak
diperkenankan. Jika keadaan ini harus terjadi karena suatu hal dan pertimbangan-pertimbangan
tertentu, maka pemberian fasilitas overdraft diatur sebagai berikut :
1. Pemberian overdraft kepada nasabah harus diketahui dan disetujui oleh Komite Kredit dan
sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit.
2. Dalam memberikan persetujuan overdraft, Komite Kredit mempertimbangkan kemampuan dan
integritas nasabah untuk dapat melunasi jumlah overdraft yang terjadi dari waktu ke waktu
berdasarkan rekomendasi dari Account Manager.
3. Overdraft yang disebabkan oleh kondisi keuangan debitur yang memburuk/kurang baik, tidak
dapat diberikan fasilitas overdraft.
8
4. Overdraft diberikan maksimum selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal
pemberian fasilitas.
5. Sanksi :
Jika peraturan di atas dilanggar, maka :
a. Kerugian yang timbul karena pelanggaran ini harus ditanggung Pimpinan Cabang dan
jajaran Account Manager yang merekomendasikannya,
b. Pimpinan Cabang beserta jajaran Account Manager yang merekomendasikannya akan
dikenakan sanksi berupa Teguran Lisan, Surat Peringatan I, II dan III,
c. Dilepas jabatannya sebagai Pimpinan Cabang yang selanjutnya tidak dapat menduduki
jabatan sebagai pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan.

9. 9

10. MANAJEMEN RISIKO
A. Risiko Kredit (Customer Default Risk)
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi
kewajibannya kepada Bank (PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009).
Pengelolaan risiko :
a. Proses pemberian kredit harus mempertimbangkan seluruh aspek penilaian calon debitur
dengan cermat,
b. Monitoring terhadap penggunaan dana serta usaha debitur harus dilakukan secara rutin,
c. Limit risiko kredit berdasarkan ratio NPL (Non Performing Loan) yang ditetapkan oleh
SKMR per triwulan harus dilaksanakan secara konsisten. Dalam hal tingkat NPL telah
mencapai limit risiko, maka harus dilakukan langkah-langkah darurat untuk memitigasi risiko
10
mencapai limit risiko, maka harus dilakukan langkah-langkah darurat untuk memitigasi risiko
tersebut.
B. Risiko Konsentrasi (Concentration Risk)
Risiko kerugian yang disebabkan ketergantungan yang berlebihan terhadap satu debitur, grup
debitur, industri tertentu, sektor ekonomi atau jenis pembiayaan bidang usaha tertentu.
Pengelolaan risiko:
a. Setiap pemberian kredit mempertimbangkan jumlah konsentrasi portofolio (baik sebelum
kredit diberikan dan setelah kredit berjalan) terhadap grup atau kelompok debitur maupun
jenis industri (usaha) atau sektor ekonomi tertentu.
b. Untuk debitur kategori pihak terkait dan pihak tidak terkait harus memperhitungkan Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

11. MANAJEMEN RISIKO
C. Risiko Agunan (Collateral Risk)
Risiko agunan adalah risiko kerugian yang disebabkan hilangnya nilai agunan, baik secara total
atau sebagian.
Pengelolaan risiko :
1. Setiap agunan yang terkait pinjaman debitur harus dilakukan taksasi dengan seksama
sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penerimaan barang agunan harus memperhatikan kelayakan barang tersebut untuk menjadi
agunan kredit.
3. Hasil taksasi agunan harus dilakukan penilaian ulang secara periodik sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali, pada saat perpanjangan kredit atau sesuai dengan persyaratan kredit.
11
D. Risiko Hukum (Legal Risk)
Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
Pengelolaan risiko :
1. Setiap perjanjian antara Bank dengan debitur dalam pemberian kredit harus dilakukan
dengan seksama sesuai materi perikatan.
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali Bagian Legal mereview seluruh perjanjian kredit,
terutama untuk debitur-debitur yang materi perikatannya cukup kompleks.

12. MANAJEMEN RISIKO
E. Risiko Operasional (Operational Risk)
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
Pengelolaan risiko :
12
Pengelolaan risiko :
1. Setiap proses transaksi yang terkait aktivitas fungsional perkreditan harus dilaksanakan
dengan cermat dan seksama sesuai prosedur yang berlaku.
2. Temuan-temuan SKAI dan Bank Indonesia di bidang perkreditan harus ditindaklanjuti sesuai
dengan masalah yang ditemukan.

13. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
A. Pengertian
1. Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK adalah prosentase maksimum penyediaan
dana yang diperkenankan terhadap modal Bank. Modal Bank yang diperhitungkan adalah
Modal inti dan Modal pelengkap.
2. Yang dimaksud dengan penyediaan dana utamanya adalah :
 Pemberian kredit,
 Pembelian surat berharga,
 Penempatan pada bank lain,
 Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali,
 Tagihan akseptasi,
13
 Tagihan akseptasi,
 Transaksi rekening administratif,
 Penyertaan modal,
 Penyertaan modal sementara.
3. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan
pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui
hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
B. Kebijakan
Kebijakan BMPK Bank adalah berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku,
yaitu : PBI No. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

14. BATAS MAKSDIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
C. Penyediaan dana kepada pihak terkait
Yang harus diperhatikan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait adalah :
1. Harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang lebih daripada
penyediaan dana secara umum.
2. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank paling tinggi sebesar
10% dari modal Bank. Penyediaan dana kepada pihak terkait ini dimungkinkan untuk bisa
melampaui BMPK, asal ada jaminan tunai (cash collateral) misalnya berupa deposito pada
Bank.
3. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank
tanpa batasan jumlah plafond.
4. Dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan
14
4. Dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan
prosedur atau menyimpang dari prosedur Bank.
5. Apabila kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar,
diragukan atau macet, harus mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki,
antara lain :
 Pelunasan kredit selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak menurunnya
kualitas penyediaan dana, dan/atau
 Melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas penyediaan dana.
6. Penyediaan dana kepada peminjam yang bukan merupakan pihak terkait yang disalurkan
dan/atau digunakan untuk keuntungan pihak terkait digolongkan sebagai penyediaan dana
kepada pihak terkait.
7. Peminjam yang bukan merupakan pihak terkait yang menerima penyediaan dana
sebagaimana butir 6 di atas, digolongkan sebagai pihak terkait.

15. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
D. Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait
1. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait paling
tinggi sebesar 20% dari modal Bank.
2. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait
paling tinggi sebesar 25% dari modal Bank. Digolongkan sebagai suatu kelompok peminjam
apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui
hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan.
3. Pemberian kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian kredit
kepada pihak terkait sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan SDM Bank yang
didasarkan kepada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.
15
E. Perhitungan BMPK
1. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet.
2. Baki debet untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dihitung
berdasarkan harga beli.
3. BMPK untuk pembelian surat berharga dihitung berdasarkan harga beli.
4. BMPK untuk tagihan akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.
5. BMPK untuk transaksi Rekening Administratif (antara lain Bank Garansi) dihitung sebesar
nilai yang telah diterbitkan (outstanding).
6. Penyediaan dana berupa penyertaan modal ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada
perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan modal (investee), BMPK dihitung
berdasarkan harga perolehan.

16. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
F. Pengecualian perhitungan BMPK
1. Pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank
Indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK.
2. Penempatan sepanjang penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan
memenuhi syarat program penjaminan pemerintah serta Bank tempat penempatan
memenuhi persyaratan program penjaminan pemerintah, dikecualikan dari ketentuan BMPK.
3. Dalam hal penempatan tidak merupakan cakupan program penjaminan pemerintah, tetapi
penempatan kepada bank lain melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan tujuan
manajemen likuiditas dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari,
dikecualikan dari BMPK.
4. Penyediaan dana kepada perusahaan/badan dimana Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat
16
Eksekutifnya merupakan :
 Komisaris pada Bank, dan/atau
 Keluarga Komisaris Bank.
Dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada pihak terkait, sepanjang :
 Komisaris independen pada Bank,
 Tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk penyediaan dana
tersebut,
 Tidak terdapat hubungan pengendalian (kepemilikan, kepengurusan, keuangan).
5. Bagian dari plafond kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

17. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
G. Pelampauan BMPK
Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara prosentase BMPK yang diperkenankan
dengan prosentase penyediaan dana terhadap modal Bank pada saat tanggal laporan.
Pelampauan BMPK bisa saja terjadi yang disebabkan antara lain :
1. Penurunan modal Bank,
2. Perubahan nilai tukar,
3. Perubahan nilai wajar,
4. Perubahan ketentuan.
Bank mempunyai kebijakan tidak memperkenankan terjadinya pelampauan BMPK kecuali
jika terdapat peraturan pemerintah/Bank Indonesia yang menyebabkan pelampauan
17
jika terdapat peraturan pemerintah/Bank Indonesia yang menyebabkan pelampauan
BMPK.
H. Pelanggaran BMPK
Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara prosentase BMPK yang diperkenankan
dengan prosentase penyediaan dana terhadap modal Bank pada saat pemberian
penyediaan dana. Bank melarang terjadinya pelanggaran BMPK tersebut.