SlideShare a Scribd company logo

Sosialisasi POJK 1 - 2024 - Kualitas Aset BPR.pdf

•
•
A
AndhiWibowo1

Materi sosialisasi POJK 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR

Economy & Finance
1 of 38
Download to read offline
POJK Kualitas Aset BPR Penyempurnaan atas POJK 33/2018 tentang KAP PPAP BPR Sosialisasi DPNP, Januari 2024
Latar Belakang Payung Hukum POJK 33/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR Latar Belakang POJK Kualitas Aset BPR Penyempurnaan Penyelarasan dengan UU P2SK • Amanat Pasal 12A terkait AYDA • Amanat Pasal 15 terkait penambahan kegiatan usaha yang diperkenankan yaitu kepemilikan Surat Berharga, penyertaan modal, dan pengalihan piutang 1 2 3 4 2 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) • Konsep pencadangan (CKPN) sesuai standar akuntansi • Berlaku bagi BPR sejak 1 Januari 2025 dan merupakan pengganti SAK ETAP Review atas implementasi POJK KAP PPAP BPR • Permasalahan pelaksanaan AYDA • Penerapan one obligor concept • Evaluasi pemberian dan permasalahan penyelesaian kredit pasca pandemic Covid- 19 Mendukung pengaturan Principle Based • Pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk menetapkan jangka waktu berbeda untuk penyelesaian AYDA dan Properti Terbengkalai berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendukung industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi, BPR dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko “
Struktur POJK Kualitas Aset BPR 3 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Peralihan Terdiri dari 10 Bab dan 53 Pasal Pokok Pengaturan 1. Cakupan Aset Aset Produktif Aset Non Produktif 2. Penetapan kualitas yang sama Aset Produktif Pada BPR yang sama Lebih dari 1 BPR 3. PPKA dan CKPN Penghitungan PPKA sesuai POJK Pembentukan CKPN sesuai Standar Akuntansi 4. Konsekuensi Properti Terbengkalai dan AYDA* Tanah/ Bangunan 15% (1-3 tahun) 50% (3-5 tahun) 100% (>5 tahun) Selain Tanah/Bangunan* 50% (1-2 tahun) 100% (>2 tahun)
Pokok Pengaturan POJK 4 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 1. Ketentuan Umum dan Definisi Cakupan Aset a. Aset Produktif 1) Penempatan pada Bank Lain penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. 2) Surat Berharga surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah. 3) Kredit penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang 4) Penyertaan Modal penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Aset Non Produktif 1) AYDA aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. 2) Properti Terbengkalai aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. 3) Tagihan BPR tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR. PPKA dan CKPN 1) PPKA Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR. 2) CKPN Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
Pokok Pengaturan POJK 5 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 2. Penilaian dan Penetapan Kualitas Aset 1. BPR wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian. 2. Direksi BPR wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan: a. agar kualitas Aset Produktif tetap dalam kualitas baik; dan b. untuk penyelesaian Aset Nonproduktif. 1. BPR wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif. 2. Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif antara BPR dan OJK, kualitas Aset Produktif yang berlaku kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh OJK. 3. BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai yang ditetapkan oleh OJK dalam laporan yang disampaikan kepada OJK.
Pokok Pengaturan POJK 6 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 3. Penetapan Kualitas yang Sama a. Penetapan Kualitas Aset Produktif yang diberikan pada 1 BPR b. Penetapan Kualitas Aset Produktif yang diberikan lebih dari 1 BPR BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang sama untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. AP yang diberikan oleh setiap BPR dengan jumlah lebih dari Rp1 Miliar AP yang diberikan oleh BPR dengan jumlah lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp1 M kepada 1 debitur yang merupakan 25 debitur terbesar BPR tersebut, dan AP yang diberikan oleh BPR lain kepada debitur tersebut lebih dari Rp1 M AP yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. • Dalam hal terdapat perbedaan penetapan terhadap kualitas kredit, kualitas yang ditetapkan mengikuti kualitas kredit paling rendah • dapat dikecualikan terhadap Aset Produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. BPR wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian jika terdapat perubahan atas penetapan kualitas paling lama untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Pokok Pengaturan POJK 7 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 4. Pengecualian Penetapan Kualitas yang Sama Topik Pokok Pengaturan Persyaratan 1. Debitur memiliki beberapa: • proyek; • usaha; atau • sumber dana, yang berbeda, yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga 2. Terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga Dokumentasi • Nama Debitur beserta rincian proyek yang dibiayai • Plafon dan baki debet kredit serta sumber dana yang berbeda • Kualitas Kredit yang ditetapkan oleh BPR dan BPR lain • Surat Pernyataan dari debitur dan Salinan PK dari BPR lain • Alasan penetapan kualitas yang berbeda Pelaporan • BPR wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar Debitur beserta rincian untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember • Disampaikan melalui APOLO – LBBPR sesuai Lampiran I
Pokok Pengaturan POJK 8 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 5. Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit - Prospek Usaha - Kinerja Debitur - Kemampuan Membayar Kredit dinilai berdasarkan: 01 Kredit > Rp5 Miliar, dapat dinilai berdasarkan: Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga 02 Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Kredit, BPR wajib menurunkan kualitas Kredit menjadi macet
Pokok Pengaturan POJK 9 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 7. Penetapan Kualitas Aset Produktif selain Kredit Aset Produktif Surat Berharga Penempatan Pada Bank Lain Penyertaan Modal Jenis Diterbitkan Bank Indonesia dan Pemerintah Diterbitkan Pemerintah Daerah Penempatan Pada Bank Lain Biaya Perolehan Metode Ekuitas Kualitas Lancar a. Lancar b. Kurang Lancar c. Macet a. Lancar b. Kurang Lancar c. Macet a. Lancar b. Kurang Lancar c. Diragukan d. Macet Lancar 8. Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai (1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. (2) Agunan tunai berupa: a. tabungan, deposito, dan/atau logam mulia; dan/atau b. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah. Perrsyaratan agunan tunai: 1. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; 2. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; 3. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan 4. bukti kepemilikan agunan berupa: • tabungan dan deposito; dan/atau • bukti kepemilikan dan fisik logam mulia, disimpan pada BPR penyedia.
Pokok Pengaturan POJK 10 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 9. PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset ) BPR wajib menghitung PPKA berupa PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif. PPKA Umum PPKA Khusus (dari BD-Agunan) Lancar DPK Kurang Lancar Diragukan Macet 0,5% 3% 10% 50% 100% Perhitungan PPKA umum dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah; dan b. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai
Pokok Pengaturan POJK 11 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 10. Agunan Pengurang PPKA 85% 80% 70% 60% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; dari nilai HT atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusiaa nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan resi gudang; NJOP atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia 50% 50% 50% 50% NJOP berdasarkan SPPT atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan resi gudang 50% 30% 20% untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh (BUMN)/Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan POJK KPMM BPR; dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan resi gudang dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.
Pokok Pengaturan POJK 12 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 11. Pengaturan Pencadangan Pencadangan Penempatan pada Bank Lain Bagian Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA umum dan khusus. Pembentukan dan Perhitungan PPKA BPR wajib membentuk PPKA dengan mekanisme yang sama dengan perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud POJK Kualitas Aset Pencadangan Tagihan BPR wajib membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.
Pokok Pengaturan POJK 13 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 12. Pengaturan PPKA dan CKPN • BPR wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan. • Dalam menghitung rasio KPMM, BPR wajib memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif. • Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. • Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.
Pokok Pengaturan POJK 14 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 13. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP pada Kredit Macet Setelah 2 tahun sampai dengan 4 tahun sejak kredit ditetapkan Macet 50% 0% Setelah 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak kredit ditetapkan Macet Setelah 2 tahun sejak kredit ditetapkan Macet 50% 0% 1. Agunan berupa tanah/bangunan 2. Agunan berupa kendaraan bermotor Setelah 4 tahun sejak kredit ditetapkan Macet OJK dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. Ketentuan di samping dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu: • agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia; • agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir; dan • nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitur kepada BPR.
Pokok Pengaturan POJK 15 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi 01 02 Dilarang Restrukturisasi Kredit, hanya untuk menghindari: Penurunan kualitas Kredit 1 Peningkatan pembentukan PPAP 2 Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual 3 OJK berwenang melakukan koreksi terhadap kualitas kredit, pembentukan PPAP, dan pendapatan bunga, apabila: i. Restrukturisasi menurut penilaian OJK dilakukan dengan tujuan 1,2,3 ii. Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit iii. Restrukturisasi kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur iv. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Debitur. 14. Kriteria Restrukturisasi Kredit
Pokok Pengaturan POJK 16 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 15. Kualitas Kredit Setelah Restrukturisasi Kredit Untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Diragukan atau Macet Paling tinggi Kurang Lancar Untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar Tidak berubah dapat menjadi Tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 kali periode pembayaran secara berturut-turut Lancar Apabila debitur tidak dapat memenuhi kondisi di atas Tidak berubah 1. objektivitas 2. independensi 3. menghindari benturan kepentingan, dan 4. kewajaran Kerugian Restrukturisasi Prinsip Restrukturisasi Penetapan kualitas Kredit selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kualitas kredit BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR.
Pokok Pengaturan POJK 17 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 16. Properti Terbengkalai Pengurang Modal Inti dalam Perhitungan KPMM Jangka Waktu Kepemilikan Properti Terbengkalai 15% lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun 50% lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun 100% lebih dari 5 tahun 1. BPR wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. 2. Properti Terbengkalai merupakan properti dan/atau bagian dari properti yang secara mayoritas selama 3 (tiga) tahun tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR sejak properti dimiliki. 3. Wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. 4. Dalam hal terjadi perbedaan penetapan Properti Terbengkalai BPR antara BPR dan OJK, penetapan Properti Terbengkalai yang berlaku penetapan Properti Terbengkalai yang ditetapkan oleh OJK. • BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. • BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai OJK dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana di atas berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.
Pokok Pengaturan POJK 18 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Pengurang Modal Inti dalam Perhitungan KPMM Jangka Waktu Kepemilikan Properti Terbengkalai Tanah dan/atau Bangunan 15% lebih dari 1 s.d. 3 tahun 50% lebih dari 3 s.d. 5 tahun 100% lebih dari 5 tahun Selain Tanah dan/atau Bangunan 50% lebih dari 1 s.d. 2 tahun 100% lebih dari 2 tahun OJK dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana di atas berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. Topik Norma Pengaturan Kriteria 1. BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi Macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA. 2. bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR. Penilaian Agunan BPR wajib melakukan penilaian terhadap setiap agunan. 1. pelelangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang; 2. di luar pelelangan, wajib dilakukan oleh: a. penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp1 Miliar; dan b. penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1 Miliar. Penilaian Kembali Agunan Penilaian kembali secara berkala sesuai standar akuntansi keuangan oleh: a. penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp1 Miliar; dan b. penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1 Miliar. Prinsip Pengambilalih an Agunan Dalam melakukan pengambilalihan AYDA untuk penyelesaian Kredit, BPR menerapkan: 1. prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan 2. prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 17. AYDA
Pokok Pengaturan POJK 19 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Hapus buku dilarang dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. BPR dilarang melakukan hapus buku kecuali BPR telah melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. BPR wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku. BPR wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku. Hapus buku dilarang dilakukan selain terhadap Aset Produktif yang memiliki kualitas macet dan telah didukung dengan pembentukan cadangan sebesar 100% 1 2 3 4 5 18. Hapus Buku
Pokok Pengaturan POJK 20 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Untuk penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib: a. memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada Lampiran III POJK ini; dan b. melakukan evaluasi kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara berkala sesuai dengan kebutuhan BPR. Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: 1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; 2. organisasi dan manajemen perkreditan; 3. kebijakan persetujuan Kredit; 4. dokumentasi dan administrasi Kredit; 5. pengawasan Kredit; 6. penanganan Kredit bermasalah; dan 7. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan pelaksanaan kebijakan perkreditan 01 02 02 Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR Kebijakan perkreditan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Prosedur perkreditan wajib disetujui oleh Direksi 19. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
Pokok Pengaturan POJK 21 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Ketentuan Lain-Lain Ketentuan mengenai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan dengan ketentuan: a. Untuk properti yang dimiliki sebelum POJK ini berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai apabila dalam jangka waktu 3 tahun setelah POJK ini berlaku tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR dan BPR memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. b. Untuk properti yang dimiliki setelah POJK berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan BPR memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Penyertaan Modal dan CKPN Ketentuan mengenai: • penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan • CKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Pembentukan PPKA • Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pembentukan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. 20. Ketentuan Peralihan
Pokok Pengaturan POJK 22 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup Pada saat POJK ini mulai berlaku: Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat POJK ini mulai berlaku: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Terima Kasih 23
Lampiran I 24 No. Nama Debitur Nomor Identitas Alamat Debitur Pada BPR Bersangkutan Nomor Rekening Jenis Peng-gunaan Plafon Baki Debet Jangka Waktu Kualitas Pada BPR Lain Ket Nama BPR lain Jenis Penggunaan Plafon Baki Debet Jangka Waktu Kualitas Laporan Perbedaan Kualitas Nama Debitur Diisi dengan nama Debitur baik Debitur perorangan maupun berbentuk badan usaha. Nama BPR lain Diisi dengan nama BPR lain yang memberikan Kredit kepada Debitur yang diberikan Kredit oleh BPR bersangkutan. Nomor Identitas Diisi dengan nomor identitas Debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari BPR, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal debitur merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Debitur berbentuk badan usaha. Alamat Debitur Diisi dengan alamat lengkap Debitur atau alamat lokasi usaha Debitur. Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Jenis Penggunaan Diisi dengan jenis penggunaan berupa modal kerja, investasi, atau konsumsi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Plafon Diisi dengan plafon sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Baki Debet Diisi dengan baki debet sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Jangka Waktu Diisi dengan durasi pemberian Kredit dan dinyatakan dalam satuan bulan misalnya 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, dan lainnya. Kualitas Diisi dengan sandi kualitas sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Keterangan Diisi dengan informasi yang berkaitan dengan debitur antara lain berupa informasi proyek dan/atau usaha yang dibiayai, sumber pembayaran angsuran, alasan penetapan perbedaan kualitas, dan lainnya. Disampaikan dalam bentuk (.pdf) pada Form 00.13 LBBPR sampai dengan diterbitkan LBBPR versi terkini
Lampiran II 25 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Potensi pertumbuhan usaha Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi) 2. Kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan • Pasar yang stabil • Posisi debitur di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar • Posisi debitur di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing • Posisi debitur di pasar kurang baik • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian • Posiisi debitur di pasar lemah • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan • Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha debitur sudah tidak beroperasi.
Lampiran II 26 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja • Kualitas manajemen sangat baik • Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. • Kualitas manajemen baik • Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. • Kualitas manajemen cukup baik • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur. • Kualitas manajemen kurang baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur • Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).
Lampiran II 27 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Debitur.
Lampiran II 28 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 5. Upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.
Lampiran II 29 Penetapan Kualitas Kredit KINERJA DEBITUR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Perolehan laba Perolehan laba baik Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan • Mengalami kerugian • Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. • Mengalami kerugian yang besar dan menggerus permodalan • Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban. 2. Kondisi permodalan Permodalan sangat kuat Permodalan kuat Permodalan cukup kuat Permodalan kurang kuat Permodalan tidak kuat
Lampiran II 30 Penetapan Kualitas Kredit KINERJA DEBITUR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 3. Arus kas • Likuiditas dan modal kerja kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. • Likuditas dan modal kerja cukup kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. • Likuditas kurang dan modal kerja terbatas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok. • Likuiditas sangat rendah. • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. • Kesulitan likuiditas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu membayar pokok dan bunga serta menutup biaya produksi. •
Lampiran II 31 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Ketepatan pembayaran po Kredit dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih • Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau. • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
Lampiran II 32 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Ketepatan pembayaran po Kredit dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan • Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
Lampiran II 33 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur • Hubungan Debitur dengan BPR baik, Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Debitur. Hubungan Debitur dengan BPR memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPR atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan debitur. Hubungan Debitur dengan BPR sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
Lampiran II 34 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 3.Kelengkapan dokumentasi Kredit Dokumentasi Kredit lengkap. Dokumentasi kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan kredit khususnya dokumen identitas pemilik usaha Dokumentasi Kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha Dokumentasi kredit kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan kredit dan analisis kredit tidak memadai Tidak terdapat dokumentasi kredit (dokumen pengajuan kredit, analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pencairan kredit). 4. Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Kredit. Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok Kredit yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Debitur. Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Kredit yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Debitur dan menyebabkan agunan di eksekusi.
Lampiran II 35 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 5. Kesesuaian penggunaan dana Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Kredit. Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, namun jumlahnya tidak material. Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang cukup material. Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang material. Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Kredit. 6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Tidak terdapat sumber pembayaran.
Lampiran II 36 Penetapan Kualitas Surat Berharga Kualitas Surat Berharga Lancar Kurang Lancar Macet a. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. b. kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan c. belum jatuh tempo; a. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; b. terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan c. belum jatuh tempo, atau a. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi; b. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan c. belum jatuh tempo. apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria kualitas selain angka 1 (lancar) dan angka 2 (kurang lancar)
Lampiran II 37 Penetapan Kualitas Penempatan Pada Bank Lain Kualitas Penempatan pada Bank Lain Lancar Kurang Lancar Macet Dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja. a. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja; b. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status bank dalam penyehatan; dan/atau c. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status bank dalam resolusi.
Lampiran II 38 Penetapan Kualitas Penyertaan Modal Kualitas Penyertaan Modal Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal tidak mengalami kerugian secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Recommended

Kertas Kerja dan Bukti Audit
Kertas Kerja dan Bukti AuditKertas Kerja dan Bukti Audit
Kertas Kerja dan Bukti Audit
Restika Ca
 
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian ResikoIdentifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Herry Prakoso
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
GLC
 
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
GLC
 
LKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBALKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBA
Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Psak 53-pembayaran-berbasis-saham
Psak 53-pembayaran-berbasis-sahamPsak 53-pembayaran-berbasis-saham
Psak 53-pembayaran-berbasis-saham
Sri Apriyanti Husain
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfAudit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
PSAK 50 PPT.pptx
PSAK 50 PPT.pptxPSAK 50 PPT.pptx
PSAK 50 PPT.pptx
CitraAnisa1
 

Recommended

Kertas Kerja dan Bukti Audit
Kertas Kerja dan Bukti AuditKertas Kerja dan Bukti Audit
Kertas Kerja dan Bukti Audit
Restika Ca
 
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian ResikoIdentifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
Herry Prakoso
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
GLC
 
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
GLC
 
LKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBALKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBA
Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Psak 53-pembayaran-berbasis-saham
Psak 53-pembayaran-berbasis-sahamPsak 53-pembayaran-berbasis-saham
Psak 53-pembayaran-berbasis-saham
Sri Apriyanti Husain
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfAudit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
PSAK 50 PPT.pptx
PSAK 50 PPT.pptxPSAK 50 PPT.pptx
PSAK 50 PPT.pptx
CitraAnisa1
 
PPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptx
PPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptxPPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptx
PPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptx
andikalesmana8
 
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdfIzin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
SamuelSaMzs2
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
NurwantiApriliaNingr1
 
Form pembatalan
Form pembatalanForm pembatalan
Form pembatalan
rangga20
 
Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...
Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...
Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...
GLC
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
Ary Efendi
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjian
Kades Pauh
 
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
GLC
 
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
RereBahari1
 
Audit Program Cash Opname
Audit Program Cash OpnameAudit Program Cash Opname
Audit Program Cash Opname
nazilah_ laila
 
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaanBab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
AndiErwinGhozali
 
Tugas audit kas 5
Tugas audit kas 5Tugas audit kas 5
Tugas audit kas 5
Zahar Kaur Bhullar
 
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016 Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
WQA APAC
 
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
nuramandasari26
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
GLC
 
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
GLC
 
Surety bond..
Surety bond..Surety bond..
Surety bond..
Ridwan Ichsan
 
Komputer akuntansi dan audit berbasis komputer
Komputer akuntansi dan audit berbasis komputerKomputer akuntansi dan audit berbasis komputer
Komputer akuntansi dan audit berbasis komputer
Rohmad Adi Siaman SST Akt., M.Ec.Dev.
 
Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...
Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...
Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...
GLC
 
Makalah standar umum audit
Makalah standar umum auditMakalah standar umum audit
Makalah standar umum audit
YogiHadyAfrizal
 
Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanasManajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
abdmo
 
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Adnanrico
 

More Related Content

What's hot

Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdfIzin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
SamuelSaMzs2
 
Form pembatalan
Form pembatalanForm pembatalan
Form pembatalan
rangga20
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjian
Kades Pauh
 
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
RereBahari1
 
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaanBab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
AndiErwinGhozali
 

What's hot (20)

PPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptx
PPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptxPPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptx
PPT Chapter 10 Pengendalian Biaya.pptx
 
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdfIzin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
 
Form pembatalan
Form pembatalanForm pembatalan
Form pembatalan
 
Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...
Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...
Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat / CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREE...
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjian
 
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
 
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
 
Audit Program Cash Opname
Audit Program Cash OpnameAudit Program Cash Opname
Audit Program Cash Opname
 
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaanBab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
Bab 20 pemeriksaan Subsequent Event dan pentelesaian pemeriksaan
 
Tugas audit kas 5
Tugas audit kas 5Tugas audit kas 5
Tugas audit kas 5
 
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016 Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
Pemahaman klausul persyaratan iso 13485 2016
 
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
 
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
 
Surety bond..
Surety bond..Surety bond..
Surety bond..
 
Komputer akuntansi dan audit berbasis komputer
Komputer akuntansi dan audit berbasis komputerKomputer akuntansi dan audit berbasis komputer
Komputer akuntansi dan audit berbasis komputer
 
Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...
Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...
Perjanjian Kerahasiaan Bilingual / Non Disclosure Agreement (Purchase this do...
 
Makalah standar umum audit
Makalah standar umum auditMakalah standar umum audit
Makalah standar umum audit
 

Similar to Sosialisasi POJK 1 - 2024 - Kualitas Aset BPR.pdf

Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanasManajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
abdmo
 
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Adnanrico
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
ssuser8b8170
 
Perkembangan sejarahbpr
Perkembangan sejarahbprPerkembangan sejarahbpr
Perkembangan sejarahbpr
kazamajin777
 
kamu banyak masalah kan aku juga sama si
kamu banyak masalah kan aku juga sama sikamu banyak masalah kan aku juga sama si
kamu banyak masalah kan aku juga sama si
IrawatiAlsiva
 
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdbFormat proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Sasak Gurantang
 

Similar to Sosialisasi POJK 1 - 2024 - Kualitas Aset BPR.pdf (20)

Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanasManajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
Manajemen perkreditan bank kualitas kredit perbanas
 
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
Peraturan otoritas jasa keuangan 40 2019
 
SAL-POJK-49-BMPK-BPR.pdf
SAL-POJK-49-BMPK-BPR.pdfSAL-POJK-49-BMPK-BPR.pdf
SAL-POJK-49-BMPK-BPR.pdf
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
Materi Pendampingan Koperasi (Usaha Simpan Pinjam).pptx
Materi Pendampingan Koperasi (Usaha Simpan Pinjam).pptxMateri Pendampingan Koperasi (Usaha Simpan Pinjam).pptx
Materi Pendampingan Koperasi (Usaha Simpan Pinjam).pptx
 
Perkembangan sejarahbpr
Perkembangan sejarahbprPerkembangan sejarahbpr
Perkembangan sejarahbpr
 
UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN.ppt
UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN.pptUANG DAN LEMBAGA KEUANGAN.ppt
UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN.ppt
 
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di IndonesiaManajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
 
Materi Sosialiasisasi KASB Obligasi.pptx
Materi Sosialiasisasi KASB Obligasi.pptxMateri Sosialiasisasi KASB Obligasi.pptx
Materi Sosialiasisasi KASB Obligasi.pptx
 
Akuntansi Kewajiban Dan Ekuitas Dana.pptx
Akuntansi Kewajiban Dan Ekuitas Dana.pptxAkuntansi Kewajiban Dan Ekuitas Dana.pptx
Akuntansi Kewajiban Dan Ekuitas Dana.pptx
 
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
 
Pbi 132512
Pbi 132512Pbi 132512
Pbi 132512
 
analisis keuangan bank bukopin dan skema akad syariah
analisis keuangan bank bukopin dan skema akad syariahanalisis keuangan bank bukopin dan skema akad syariah
analisis keuangan bank bukopin dan skema akad syariah
 
kamu banyak masalah kan aku juga sama si
kamu banyak masalah kan aku juga sama sikamu banyak masalah kan aku juga sama si
kamu banyak masalah kan aku juga sama si
 
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdbFormat proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
 
Pengantar akuntansi perbankan
Pengantar akuntansi perbankanPengantar akuntansi perbankan
Pengantar akuntansi perbankan
 
Bahan ajar ekonomi kredit
Bahan ajar ekonomi kreditBahan ajar ekonomi kredit
Bahan ajar ekonomi kredit
 
Bab.7 Bank Perkreditan Rakyat
Bab.7 Bank Perkreditan RakyatBab.7 Bank Perkreditan Rakyat
Bab.7 Bank Perkreditan Rakyat
 
Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
Penerbitan Sertifikat Deposito oleh BankPenerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
 

Recently uploaded

Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di SurabayaObat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Cytotec Asli Surabaya
 
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Kandungan Denpasar Bali
 
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di PalembangKlinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi
 
KELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptx
KELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptxKELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptx
KELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptx
UPPKBGUYANGAN
 
BAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
BAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJABAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
BAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
NoorAmelia4
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
gulieglue
 
Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...
Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...
Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...
Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Cytotec Yogyakarta
 
MATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptx
MATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptxMATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptx
MATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptx
DenzbaguseNugroho
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang 082223109953 Cytotec Asli Serang
 

Recently uploaded (14)

Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di SurabayaObat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
 
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
 
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di PalembangKlinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
 
Financial Behavior Financial behavior mempelajari bagaimana manusia secara ac...
Financial Behavior Financial behavior mempelajari bagaimana manusia secara ac...Financial Behavior Financial behavior mempelajari bagaimana manusia secara ac...
Financial Behavior Financial behavior mempelajari bagaimana manusia secara ac...
 
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGANPPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
PPT PENGANGGARAN MODAL MK MANAJEMEN KEUANGAN
 
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
 
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptxMateri Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
Materi Kuliah Kebijakan Ekonomi Makro_.pptx
 
KELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptx
KELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptxKELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptx
KELOMPOK 3_MODUL 5_MANAJEMEN PERSEDIAAN[1].pptx
 
BAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
BAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJABAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
BAB PERTEMUAN 6 AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
 
Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...
Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...
Jual Obat Aborsi Yogyakarta 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Cytotec asli...
 
MATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptx
MATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptxMATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptx
MATERI PEMBELAJARAN REALISASI ANGGARAN.pptx
 
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdfMATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
 

Sosialisasi POJK 1 - 2024 - Kualitas Aset BPR.pdf

  • 1. POJK Kualitas Aset BPR Penyempurnaan atas POJK 33/2018 tentang KAP PPAP BPR Sosialisasi DPNP, Januari 2024
  • 2. Latar Belakang Payung Hukum POJK 33/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR Latar Belakang POJK Kualitas Aset BPR Penyempurnaan Penyelarasan dengan UU P2SK • Amanat Pasal 12A terkait AYDA • Amanat Pasal 15 terkait penambahan kegiatan usaha yang diperkenankan yaitu kepemilikan Surat Berharga, penyertaan modal, dan pengalihan piutang 1 2 3 4 2 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) • Konsep pencadangan (CKPN) sesuai standar akuntansi • Berlaku bagi BPR sejak 1 Januari 2025 dan merupakan pengganti SAK ETAP Review atas implementasi POJK KAP PPAP BPR • Permasalahan pelaksanaan AYDA • Penerapan one obligor concept • Evaluasi pemberian dan permasalahan penyelesaian kredit pasca pandemic Covid- 19 Mendukung pengaturan Principle Based • Pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk menetapkan jangka waktu berbeda untuk penyelesaian AYDA dan Properti Terbengkalai berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendukung industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi, BPR dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko “
  • 3. Struktur POJK Kualitas Aset BPR 3 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Peralihan Terdiri dari 10 Bab dan 53 Pasal Pokok Pengaturan 1. Cakupan Aset Aset Produktif Aset Non Produktif 2. Penetapan kualitas yang sama Aset Produktif Pada BPR yang sama Lebih dari 1 BPR 3. PPKA dan CKPN Penghitungan PPKA sesuai POJK Pembentukan CKPN sesuai Standar Akuntansi 4. Konsekuensi Properti Terbengkalai dan AYDA* Tanah/ Bangunan 15% (1-3 tahun) 50% (3-5 tahun) 100% (>5 tahun) Selain Tanah/Bangunan* 50% (1-2 tahun) 100% (>2 tahun)
  • 4. Pokok Pengaturan POJK 4 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 1. Ketentuan Umum dan Definisi Cakupan Aset a. Aset Produktif 1) Penempatan pada Bank Lain penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. 2) Surat Berharga surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah. 3) Kredit penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang 4) Penyertaan Modal penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Aset Non Produktif 1) AYDA aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. 2) Properti Terbengkalai aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. 3) Tagihan BPR tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR. PPKA dan CKPN 1) PPKA Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR. 2) CKPN Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
  • 5. Pokok Pengaturan POJK 5 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 2. Penilaian dan Penetapan Kualitas Aset 1. BPR wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian. 2. Direksi BPR wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan: a. agar kualitas Aset Produktif tetap dalam kualitas baik; dan b. untuk penyelesaian Aset Nonproduktif. 1. BPR wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif. 2. Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif antara BPR dan OJK, kualitas Aset Produktif yang berlaku kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh OJK. 3. BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai yang ditetapkan oleh OJK dalam laporan yang disampaikan kepada OJK.
  • 6. Pokok Pengaturan POJK 6 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 3. Penetapan Kualitas yang Sama a. Penetapan Kualitas Aset Produktif yang diberikan pada 1 BPR b. Penetapan Kualitas Aset Produktif yang diberikan lebih dari 1 BPR BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang sama untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. AP yang diberikan oleh setiap BPR dengan jumlah lebih dari Rp1 Miliar AP yang diberikan oleh BPR dengan jumlah lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp1 M kepada 1 debitur yang merupakan 25 debitur terbesar BPR tersebut, dan AP yang diberikan oleh BPR lain kepada debitur tersebut lebih dari Rp1 M AP yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. • Dalam hal terdapat perbedaan penetapan terhadap kualitas kredit, kualitas yang ditetapkan mengikuti kualitas kredit paling rendah • dapat dikecualikan terhadap Aset Produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. BPR wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian jika terdapat perubahan atas penetapan kualitas paling lama untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
  • 7. Pokok Pengaturan POJK 7 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 4. Pengecualian Penetapan Kualitas yang Sama Topik Pokok Pengaturan Persyaratan 1. Debitur memiliki beberapa: • proyek; • usaha; atau • sumber dana, yang berbeda, yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga 2. Terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga Dokumentasi • Nama Debitur beserta rincian proyek yang dibiayai • Plafon dan baki debet kredit serta sumber dana yang berbeda • Kualitas Kredit yang ditetapkan oleh BPR dan BPR lain • Surat Pernyataan dari debitur dan Salinan PK dari BPR lain • Alasan penetapan kualitas yang berbeda Pelaporan • BPR wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar Debitur beserta rincian untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember • Disampaikan melalui APOLO – LBBPR sesuai Lampiran I
  • 8. Pokok Pengaturan POJK 8 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 5. Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit - Prospek Usaha - Kinerja Debitur - Kemampuan Membayar Kredit dinilai berdasarkan: 01 Kredit > Rp5 Miliar, dapat dinilai berdasarkan: Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga 02 Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Kredit, BPR wajib menurunkan kualitas Kredit menjadi macet
  • 9. Pokok Pengaturan POJK 9 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 7. Penetapan Kualitas Aset Produktif selain Kredit Aset Produktif Surat Berharga Penempatan Pada Bank Lain Penyertaan Modal Jenis Diterbitkan Bank Indonesia dan Pemerintah Diterbitkan Pemerintah Daerah Penempatan Pada Bank Lain Biaya Perolehan Metode Ekuitas Kualitas Lancar a. Lancar b. Kurang Lancar c. Macet a. Lancar b. Kurang Lancar c. Macet a. Lancar b. Kurang Lancar c. Diragukan d. Macet Lancar 8. Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai (1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. (2) Agunan tunai berupa: a. tabungan, deposito, dan/atau logam mulia; dan/atau b. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah. Perrsyaratan agunan tunai: 1. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; 2. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; 3. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan 4. bukti kepemilikan agunan berupa: • tabungan dan deposito; dan/atau • bukti kepemilikan dan fisik logam mulia, disimpan pada BPR penyedia.
  • 10. Pokok Pengaturan POJK 10 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 9. PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset ) BPR wajib menghitung PPKA berupa PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif. PPKA Umum PPKA Khusus (dari BD-Agunan) Lancar DPK Kurang Lancar Diragukan Macet 0,5% 3% 10% 50% 100% Perhitungan PPKA umum dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah; dan b. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai
  • 11. Pokok Pengaturan POJK 11 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 10. Agunan Pengurang PPKA 85% 80% 70% 60% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; dari nilai HT atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusiaa nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan resi gudang; NJOP atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia 50% 50% 50% 50% NJOP berdasarkan SPPT atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan resi gudang 50% 30% 20% untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh (BUMN)/Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan POJK KPMM BPR; dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan resi gudang dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.
  • 12. Pokok Pengaturan POJK 12 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 11. Pengaturan Pencadangan Pencadangan Penempatan pada Bank Lain Bagian Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA umum dan khusus. Pembentukan dan Perhitungan PPKA BPR wajib membentuk PPKA dengan mekanisme yang sama dengan perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud POJK Kualitas Aset Pencadangan Tagihan BPR wajib membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.
  • 13. Pokok Pengaturan POJK 13 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 12. Pengaturan PPKA dan CKPN • BPR wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan. • Dalam menghitung rasio KPMM, BPR wajib memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif. • Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. • Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.
  • 14. Pokok Pengaturan POJK 14 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 13. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP pada Kredit Macet Setelah 2 tahun sampai dengan 4 tahun sejak kredit ditetapkan Macet 50% 0% Setelah 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak kredit ditetapkan Macet Setelah 2 tahun sejak kredit ditetapkan Macet 50% 0% 1. Agunan berupa tanah/bangunan 2. Agunan berupa kendaraan bermotor Setelah 4 tahun sejak kredit ditetapkan Macet OJK dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. Ketentuan di samping dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu: • agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia; • agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir; dan • nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitur kepada BPR.
  • 15. Pokok Pengaturan POJK 15 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi 01 02 Dilarang Restrukturisasi Kredit, hanya untuk menghindari: Penurunan kualitas Kredit 1 Peningkatan pembentukan PPAP 2 Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual 3 OJK berwenang melakukan koreksi terhadap kualitas kredit, pembentukan PPAP, dan pendapatan bunga, apabila: i. Restrukturisasi menurut penilaian OJK dilakukan dengan tujuan 1,2,3 ii. Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit iii. Restrukturisasi kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur iv. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Debitur. 14. Kriteria Restrukturisasi Kredit
  • 16. Pokok Pengaturan POJK 16 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 15. Kualitas Kredit Setelah Restrukturisasi Kredit Untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Diragukan atau Macet Paling tinggi Kurang Lancar Untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar Tidak berubah dapat menjadi Tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 kali periode pembayaran secara berturut-turut Lancar Apabila debitur tidak dapat memenuhi kondisi di atas Tidak berubah 1. objektivitas 2. independensi 3. menghindari benturan kepentingan, dan 4. kewajaran Kerugian Restrukturisasi Prinsip Restrukturisasi Penetapan kualitas Kredit selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kualitas kredit BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR.
  • 17. Pokok Pengaturan POJK 17 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup 16. Properti Terbengkalai Pengurang Modal Inti dalam Perhitungan KPMM Jangka Waktu Kepemilikan Properti Terbengkalai 15% lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun 50% lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun 100% lebih dari 5 tahun 1. BPR wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. 2. Properti Terbengkalai merupakan properti dan/atau bagian dari properti yang secara mayoritas selama 3 (tiga) tahun tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR sejak properti dimiliki. 3. Wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. 4. Dalam hal terjadi perbedaan penetapan Properti Terbengkalai BPR antara BPR dan OJK, penetapan Properti Terbengkalai yang berlaku penetapan Properti Terbengkalai yang ditetapkan oleh OJK. • BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. • BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai OJK dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana di atas berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.
  • 18. Pokok Pengaturan POJK 18 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Pengurang Modal Inti dalam Perhitungan KPMM Jangka Waktu Kepemilikan Properti Terbengkalai Tanah dan/atau Bangunan 15% lebih dari 1 s.d. 3 tahun 50% lebih dari 3 s.d. 5 tahun 100% lebih dari 5 tahun Selain Tanah dan/atau Bangunan 50% lebih dari 1 s.d. 2 tahun 100% lebih dari 2 tahun OJK dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana di atas berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. Topik Norma Pengaturan Kriteria 1. BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi Macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA. 2. bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR. Penilaian Agunan BPR wajib melakukan penilaian terhadap setiap agunan. 1. pelelangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang; 2. di luar pelelangan, wajib dilakukan oleh: a. penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp1 Miliar; dan b. penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1 Miliar. Penilaian Kembali Agunan Penilaian kembali secara berkala sesuai standar akuntansi keuangan oleh: a. penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp1 Miliar; dan b. penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1 Miliar. Prinsip Pengambilalih an Agunan Dalam melakukan pengambilalihan AYDA untuk penyelesaian Kredit, BPR menerapkan: 1. prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan 2. prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 17. AYDA
  • 19. Pokok Pengaturan POJK 19 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Hapus buku dilarang dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. BPR dilarang melakukan hapus buku kecuali BPR telah melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. BPR wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku. BPR wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku. Hapus buku dilarang dilakukan selain terhadap Aset Produktif yang memiliki kualitas macet dan telah didukung dengan pembentukan cadangan sebesar 100% 1 2 3 4 5 18. Hapus Buku
  • 20. Pokok Pengaturan POJK 20 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Untuk penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib: a. memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada Lampiran III POJK ini; dan b. melakukan evaluasi kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara berkala sesuai dengan kebutuhan BPR. Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: 1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; 2. organisasi dan manajemen perkreditan; 3. kebijakan persetujuan Kredit; 4. dokumentasi dan administrasi Kredit; 5. pengawasan Kredit; 6. penanganan Kredit bermasalah; dan 7. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan pelaksanaan kebijakan perkreditan 01 02 02 Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR Kebijakan perkreditan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Prosedur perkreditan wajib disetujui oleh Direksi 19. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
  • 21. Pokok Pengaturan POJK 21 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Ketentuan Lain-Lain Ketentuan mengenai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan dengan ketentuan: a. Untuk properti yang dimiliki sebelum POJK ini berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai apabila dalam jangka waktu 3 tahun setelah POJK ini berlaku tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR dan BPR memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. b. Untuk properti yang dimiliki setelah POJK berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan BPR memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Penyertaan Modal dan CKPN Ketentuan mengenai: • penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan • CKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Pembentukan PPKA • Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pembentukan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. 20. Ketentuan Peralihan
  • 22. Pokok Pengaturan POJK 22 Bab I Ketentuan Umum Bab II Kualitas Aset Bab III PPKA dan CKPN Bab IV Restrukturisasi Kredit Bab V Properti Terbengkalai Bab VI AYDA Bab VII Hapus Buku Bab VIII KPB Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup Pada saat POJK ini mulai berlaku: Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat POJK ini mulai berlaku: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • 24. Lampiran I 24 No. Nama Debitur Nomor Identitas Alamat Debitur Pada BPR Bersangkutan Nomor Rekening Jenis Peng-gunaan Plafon Baki Debet Jangka Waktu Kualitas Pada BPR Lain Ket Nama BPR lain Jenis Penggunaan Plafon Baki Debet Jangka Waktu Kualitas Laporan Perbedaan Kualitas Nama Debitur Diisi dengan nama Debitur baik Debitur perorangan maupun berbentuk badan usaha. Nama BPR lain Diisi dengan nama BPR lain yang memberikan Kredit kepada Debitur yang diberikan Kredit oleh BPR bersangkutan. Nomor Identitas Diisi dengan nomor identitas Debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari BPR, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal debitur merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Debitur berbentuk badan usaha. Alamat Debitur Diisi dengan alamat lengkap Debitur atau alamat lokasi usaha Debitur. Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Jenis Penggunaan Diisi dengan jenis penggunaan berupa modal kerja, investasi, atau konsumsi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Plafon Diisi dengan plafon sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Baki Debet Diisi dengan baki debet sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Jangka Waktu Diisi dengan durasi pemberian Kredit dan dinyatakan dalam satuan bulan misalnya 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, dan lainnya. Kualitas Diisi dengan sandi kualitas sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR. Keterangan Diisi dengan informasi yang berkaitan dengan debitur antara lain berupa informasi proyek dan/atau usaha yang dibiayai, sumber pembayaran angsuran, alasan penetapan perbedaan kualitas, dan lainnya. Disampaikan dalam bentuk (.pdf) pada Form 00.13 LBBPR sampai dengan diterbitkan LBBPR versi terkini
  • 25. Lampiran II 25 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Potensi pertumbuhan usaha Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi) 2. Kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan • Pasar yang stabil • Posisi debitur di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar • Posisi debitur di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing • Posisi debitur di pasar kurang baik • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian • Posiisi debitur di pasar lemah • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan • Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha debitur sudah tidak beroperasi.
  • 26. Lampiran II 26 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja • Kualitas manajemen sangat baik • Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. • Kualitas manajemen baik • Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. • Kualitas manajemen cukup baik • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur. • Kualitas manajemen kurang baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur • Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).
  • 27. Lampiran II 27 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur. Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Debitur.
  • 28. Lampiran II 28 Penetapan Kualitas Kredit PROSPEK USAHA Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 5. Upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.
  • 29. Lampiran II 29 Penetapan Kualitas Kredit KINERJA DEBITUR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Perolehan laba Perolehan laba baik Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan • Mengalami kerugian • Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. • Mengalami kerugian yang besar dan menggerus permodalan • Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban. 2. Kondisi permodalan Permodalan sangat kuat Permodalan kuat Permodalan cukup kuat Permodalan kurang kuat Permodalan tidak kuat
  • 30. Lampiran II 30 Penetapan Kualitas Kredit KINERJA DEBITUR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 3. Arus kas • Likuiditas dan modal kerja kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. • Likuditas dan modal kerja cukup kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. • Likuditas kurang dan modal kerja terbatas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok. • Likuiditas sangat rendah. • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. • Kesulitan likuiditas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu membayar pokok dan bunga serta menutup biaya produksi. •
  • 31. Lampiran II 31 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Ketepatan pembayaran po Kredit dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih • Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau. • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
  • 32. Lampiran II 32 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 1. Ketepatan pembayaran po Kredit dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan • Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
  • 33. Lampiran II 33 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur • Hubungan Debitur dengan BPR baik, Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Debitur. Hubungan Debitur dengan BPR memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPR atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan debitur. Hubungan Debitur dengan BPR sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
  • 34. Lampiran II 34 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 3.Kelengkapan dokumentasi Kredit Dokumentasi Kredit lengkap. Dokumentasi kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan kredit khususnya dokumen identitas pemilik usaha Dokumentasi Kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha Dokumentasi kredit kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan kredit dan analisis kredit tidak memadai Tidak terdapat dokumentasi kredit (dokumen pengajuan kredit, analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pencairan kredit). 4. Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Kredit. Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok Kredit yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Debitur. Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Kredit yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Debitur dan menyebabkan agunan di eksekusi.
  • 35. Lampiran II 35 Penetapan Kualitas Kredit KEMAMPUAN MEMBAYAR Komponen Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet 5. Kesesuaian penggunaan dana Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Kredit. Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, namun jumlahnya tidak material. Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang cukup material. Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang material. Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Kredit. 6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Debitur bersangkutan. Tidak terdapat sumber pembayaran.
  • 36. Lampiran II 36 Penetapan Kualitas Surat Berharga Kualitas Surat Berharga Lancar Kurang Lancar Macet a. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. b. kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan c. belum jatuh tempo; a. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; b. terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan c. belum jatuh tempo, atau a. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi; b. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan c. belum jatuh tempo. apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria kualitas selain angka 1 (lancar) dan angka 2 (kurang lancar)
  • 37. Lampiran II 37 Penetapan Kualitas Penempatan Pada Bank Lain Kualitas Penempatan pada Bank Lain Lancar Kurang Lancar Macet Dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja. a. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja; b. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status bank dalam penyehatan; dan/atau c. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status bank dalam resolusi.
  • 38. Lampiran II 38 Penetapan Kualitas Penyertaan Modal Kualitas Penyertaan Modal Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal tidak mengalami kerugian secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.