KAP bank syariah

1. Manajemen Dana
Bank Syariah
MDBS STIE Ekuitas
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
Dan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah
By :
Iwan Mulyana, SH, M.E.Sy

2. Pengertian PPAP
 Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas
dana yang disalurkan oleh bank.
 Tetapi, penempatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki
resiko, yaitu resiko dana yang disalurkan tidak dapat
kembali.Resiko atas penempatan dalam bentuk ini dapat
menimbulkan kerugian bank.
 Bank perlu membentuk cadangan kerugian aktiva produktif,
yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif(PPAP)

3.  Penyisihan penghapusan aktiva yang dimasukkan ke dalam pos
ini adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutupi
kemungkinan resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari
tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang
diberikan maupun dana yang ditetapkan di bank lain,
sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
Pembentukan PPAP didasarkan pada keputusan Bank Indonesia
No. 30/268/KEP/DIR tertanggal 27 februari 1998 tentang
pembentukan penyisihan dan penghapusan aktiva produktif dan
keputusan direksi BI No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 februari
tentang kualitas aktiva produktif.
Pengertian PPAP

4.  Dalam membentuk PPAP, dasar perhitungannya adalah
persentase tertentu dikalikan dengan jumlah outsanding
masing-masing kualitas aktiva produktif.
 Kualitas aktiva produktif digolongkan menjadi lancar, dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.[
Pengertian PPAP

5. Pihak Penilai Penyisihan
Penilaian Aktiva Produktif
 Penilaian adalah pernyataan tertulis dari Penilaian Independen
atau penilaian intern Bank syari’ahmengenai taksiran dan
pendapat atas nilai ekonomis dari aguna berupa aktifa tetap
berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan
menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang
ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
 Nilai Pasar Wajar (Market Approach) adalah jumlah uang yang
diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil
penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi
biaya-biaya trasaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya
tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset
yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tida dalam
keadaan terpaksa

6. Pihak Penilai Penyisihan
Penilaian Aktiva Produktif
 Penyisihan penghapusan Aktiva Produk (PPAP) adalah
cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari
baki debet berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif
sebagai mana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia.

7. Tata Cara Pembentukan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif
 Pembentukan cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva
(PPA), berlaku sebagai berikut ditetapkan sekurang-kurangnya
sebesar 1%(satu perseratus) dari seluruh aktiva produktif yang
digolongkan lancar, kecuali untuk aktiva produktif dalam sertifikat
wadiah bank indonesia, surat berharga yang diterbitkan
pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva
produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan
tunai (pasal 39 ayat 1 PBI No.9/9/PBI/2007

8. Cadangan Khusus Penyisihan
Penghapusan Aktiva
 Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva ditetapkan
sekurang-kurangnya sebesar:
 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan dalam
perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan kurang
lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 50% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan diragukan
setelah dikurangi nilai agunan.
 00% dari aktiva kualitas yang digolongkan macet setelah
dikurangi nilai agunan
(pasal 39 ayat 2 PBI No. 9/9/PBI/2007).[10]

9. Cadangan Khusus Penyisihan
Penghapusan Aktiva
 Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi Aktiva
produktif untuk transaksi sewa berupa akad ijarah atau transaksi
sewa perpindahaan hak milik berupa akad ijarah muntahiyah bit
tamlik (pasal 39 ayat 3 PBI No. 9/9/PBI/2007).
 Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi untuk
transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ijarah disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan
kebijakan penyusutan bank bagi aktiva yang sejenis.
b. Ijarah mutahiyah bit tamlik disusutkan sesuai dengan masa
sewa
(pasal 39 ayat 4 PBI No. 9/9/PBI/2007).

10. Nilai Angunan Sebagai Faktor
Pengurangan
 Penggunaan nilai angunan sebagai faktor pengurangan dalam
perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva(PPA) hanya dapat
dilakukan untuk aktiva produktif.
 Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) untuk
aktiva produktif untuk murabahah, salam, dan istishna
mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga
pokok
(pasal 39 ayat 5 PBI No. 9/9/PBI/2007).

11. Nilai Angunan Sebagai Faktor
Pengurangan
 Angunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam
pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terdiri dari:
1. Anggunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran
jaminan dan atau emas yang diblokir dan disertai dengan
surat kuasa pencairan.
2. Jaminan pemerintah indonesia sesuai denga peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan atau surat
berharga tagihan yang diterbitkan pemerintah.
4. Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi
(investment grade) dan aktif diperdagangkan di bursa.
5. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal
laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik.

12. Nilai Angunan Sebagai Faktor
Pengurangan
6. Kendaraan bermotor dan persedian yang diikat secara
fidusi.
7. Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah
dan diikat dengan hak tanggungan.
8. Resi gedung yang diikat dengan hak jaminan atas resi
gedung (pasal 41 PBI No.9/9/PBI/2007).[13]

13. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai
pengurangan pada pembentukan PPA
 Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan
pada pembentukan PPA ditetapkan:
1. Untuk agunan tunai berupa giro dan tabungan wadiah,
tabungan dan atau deposito mudharobah dan atau setoran
jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang
diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-
tingginya sebesar 100%.
2. Untuk agunan berupa sertifikat wadiah bank indonesia dan
surat utang pemerintah setinggi-tingginya sebesar 100%.
3. Untuk agunan berupa surat berharga syariah setinggi-
tingginya sebesar 50%.

14. Nilai Angunan Sebagai Faktor
Pengurangan
4. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat
udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar:
• 70% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan sebelum
melampaui 12 bulan.
• 50% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah
12 bulan, tetapi belum melampaui 18 bulan.
• 30% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah
melampaui 18 bulan, tetapi belum melampaui 30 bulan.
• 0% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah
melampaui 30 bulan.

15. Penghitungan Kembali Oleh BI
Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai
guna yang telahdikurangkan dalam Penyisihan Aaktiva Produktif
apabila:
1. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah
atau pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
2. Penilaian tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6.
3. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan bunker’s claus yaitu
klausul yang memberikan hak kepada Bank Syari’ah untuk
menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran
klaim.

16. PPAP Bank Syariah
Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) Bank Syariah
Cadangan umum pada bank umum syariah minimal sebesar 1%
dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak
termasuk sertifikat wadiah bank syariah (SWBI) dan suarat utang
pemerintah(SUP).
Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan
sebagaimana yang dipersyaratkan bagi bank umum.
Untuk cadangan khusus piutang ijarah yang digolongkan dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan
sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban
pembentukan PPAP.

17. Referensi
• Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta:
Ekonisia, 2004)
• Zuhairi Hasan, Undang-undang Bank Syariah, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2009) hal 185
• Veithzal Rivai, Commercial Bank Management, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo. Persada, 2013), hal, 30.