KODE ETIK GURU PGRI

1. KODE ETIK GURU
INDONESIA

2. PENGERTIAN ETIKA
• Kata etika berasal dalam bahasa Yunani Kuno
yakni ethikos, yang berarti timbul dari kebiasaan.
Sedangkan pengertian etika menurut KBBI (Kamus
Besar Bahasa Indonesia) adalah ilmu tentang apa
yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak).

3. Terkait dengan profesi, etika difungsikan pada hal- sbb:
• Sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi
mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan.
• Sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum
terhadap suatu profesi tertentu.
• Sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari
pihak lain di luar organisasi, terkait hubungan etika
dalam keanggotaan suatu profesi.

4. Terkait dengan profesi, tujuan etika sbb:
• Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi.
• Untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan
anggota profesi.
• Untuk meningkatkan pengabdian para anggota
profesi.
• Untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi.
• Untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di
atas keuntungan pribadi.
• Untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi.
• Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi
lebih profesional dan terjalin dengan erat.

5. PENGERTIAN KODE ETIK GURU
• Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang
disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai
pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi
sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
• Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau
buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh
dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan
kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang
terhormat, mulia, dan bermartabat.

6. • Mengingat Kode Etik merupakan suatu
kesepakatan Bersama dari para anggota suatu
profesi, kode etik guru ditetapkan oleh PGRI
sebagaimana termuat dalam AD & ART.

7. TUJUAN KODE ETIK GURU
1.Menjunjung tinggi martabat profesi guru.
2.Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggotanya.
3.Sebagai pedoman berperilaku seorang guru.
4.Untuk meningkatkan pengabdian para guru.
5.Untuk meningkatkan mutu profesi guru.
6.Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi guru.
.

8. FUNGSI KODE ETIK GURU
1.Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang
prinsip profesionalitas.
2.Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi
yang bersangkutan.
3.Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi
tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

9. PROSES PERUMUSAN KODE ETIK
GURU
1.Tahap pembahasan/perumusan yang dilakukan pada tahun 1971/1973.
2.Tahap pengesahan dilakukan saat Kongres PGRI ke XIII, yaitu
November 1973.
3.Tahap penguraian dilakukan pada Kongres PGRI ke XIV pada tahun
1979.
4.Tahap penyempurnaan dilakukan pada Kongres PGRI XVI pada tahun
1989.

10. RUMUSAN KODE ETIK GURU
1.Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk
manusia pembangunan yang berpancasila.
2.Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai
dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3.Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai
bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4.Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang
berhasilnya proses belajar mengajar.

11. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan
masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab
bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan
meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan
kesetiakawanan nasional.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu
organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

12. SUMPAH/JANJI GURU
INDONESIA
• Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru-
Indonesia sebagai wujud pemahaman penerimaan,
penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi
nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik
Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan
berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan
masyarakat

13. • Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan
pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang
bernang di wilayah kerja masing-masing.
• Setiap pengambilan simpah/jinji guru Indonesia
dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

14. NASKAH SUMPAH/JANJI GURU
• Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
• Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat
dilaksanakan secara perorangan atau kelompok
sebelum melaksanakan tugas'

15. NILAI-NILAI DASAR DAN NILAI-NILAI
OPERASIONAL
• Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:
• Nilai-nilai agama dan Pancasila'
• Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi Profesional.
• Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang
meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional,
intelektual, sosial, dan spiritual,

16. 1. HUBUNGAN GURU DENGAN
PESERTA DIDIK
1. Guru berprilaku secara profesional dalam
melaksanakan tugas mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi profesi dan hasil
pembelajaran.
2.Guru membimbing peserta didik untuk
memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-
hak dan kewajibannya sebagai individu, warga
sekolah, anggota masyarakat.

17. 3.Guru mengakui bahwa setiap
peserta didik memiliki karakteristik
secara individual dan masing-
masingnya berhak atas layanan
pembelajaran.

18. 4. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik
dan menggunakannya untuk kepentingan proses
kependidikan.
5. Guru secara perseorangan atau bersama-sama
secara terus-menerus harus berusaha menciptakan,
memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah
yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang
efektifdan efisien bagi peserta didik.

19. 6. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang
dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri
dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah
pendidilian.

20. 7. berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan
yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta
didik.
8. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha
profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam
mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk
kemampuannya untuk berkarya.
9.Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali
merendahkan martabat peserta didiknya.

21. 10.Guru bertindak dan memandang semua tindakan
peserta didiknya secara adil.
11.Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan
menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta
didiknya.
12.Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara
tekun
dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan
perkembangan

22. 13.Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk
melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi
yang menghambat proses belajar, menimbulkan
gangguan kesehatan, dan keamanan.
14.Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta
didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada
kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum,
kesehatan, dan kemanusiaan.

23. LANJUTAN
15.Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan
tindakan profesionalnya kepada pesertadidik dengan
cara-cara yang melanggar norma sosial,
kebudayaan, moral, dan agama
16.Guru tidak boleh menggunakan hubungan
dantindakan apmoral dengan peserta didiknya untuk
memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

24. LANJUTAN
17.Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi
dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan
kualitas pendidikan.
18.Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali
siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan
proses kependidikan pada umumnya.

25. 19.Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa
untuk berkonsultasi denganya berkaitan dengan
, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak
akan pendidikan.
20.Guru tidak boleh melakukan hubungan dan
tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa
untuk memperoleh keuntungan-keuntungan
pribadi'

26. 2.HUBUNGAN GURU DENGAN
MASYARAKAT
1. Guru menjalin klomunikasi dan kerjasama yang
harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat
untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
2. Guru mengakomodasilan aspirasi masyarakat
dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas
pendidikan dan pembelajaran

27. LANJUTAN
3. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
dalam masyarakat'
4. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat
untuk meningkatkan prestise dan martabat Profesinya.
5. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-
sama dengan masyarakat berperan aktif dalam
pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta
didiknya.

28. LANJUTAN
6. Guru mememberikan pandangan profesional,
menjunjung tinggi nilai-nilai agarna,hukum, moral,
dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan
masyarakat.
7. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat
dan peserta didiknya kepada masyarakat.
8. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif
dalam kehidupan bermasyarakat.

29. 3. HUBUNGAN GURU DENGAN
SEKOLAH DAN REKAN
SEJAWAT:
1. Guru memeliharidan meningkatkan kinerja
prestasi, dan reputasi sekolah.
2. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara
aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses
pendidikan.
3. Guru menciptakan suasana sekolah yang
kondusif'

30. LANJUTAN
4. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan
luar sekolah'
5. Guru menghormati rekan sejawat.
6. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat'
7. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan
hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan
profesional.

31. LANJUTAN
8. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan
juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih
jenis pelatihan yang reievan dengan tuntutan profesi
onalitasnya.
9. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk
mengekspresikar pendapat-pendapat profesional
berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan
pembelajaran.
10.Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan
kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan

32. LANJUTAN
9. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama
dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi
sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas
profesional pendidikan dan Pembelajaran.
10.Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejauh yang
menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral,
kemanusiaan, dan martabat profesionalnya
11.Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan
keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi
sejawat atau calon sejawat.

33. LANJUTAN
12. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan
mengeluarkan merendahkan marabat
pribadi dan profesional sejawatnya'
13. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-
tindakan profesional sejawatnya atas
dasar pendapat siswa atau masyarakat
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.

34. LANJUTAN
14. Guru tidak boleh rnembuka rahasia
pribadi sejawat kecuali untuk
pertimbangan-pertimbangan yang dapat
dilegalkan secara hukum.
15. Guru tidak boleh menciptakan kondisi
atau bertindak yang langsung atau tidak
langsung akan memunculkan konflik
dengan sejawat.

35. 4.HUBUNGAN GURU DENGAN
PROFESI
1. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah
profesi.
2. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan
disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang
diajarkan.
3. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
4. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan
pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional
dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.

36. LANJUTAN
5. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk
tanggungiawab, inisiatif individual, dan integritas
dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan
mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan
martabat profesionalnya.

37. LANJUTAN
7. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan
pendapat .
8. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian
yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-
tindakan profesionalnya.
9. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud
menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul
akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan

38. 5.HUBUNGAN GURU DENGAN
ORGANISASI PROFESINYA :
1. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan
berperan serta secara aktif dalam melaksanakan
program-program organisasi bagi kepentingan
kependidikan.
2. Guru memantapkan dan memajukan organisasi
profesi guru yang memberikan manfaat bagi
kepentingan kependidikan.
3. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru
agar menjadi pusat informasi dan komunikasi

39. LANJUTAN
4. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi
dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan
bertanggungjawab atas konsekuensinya.
5. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai
suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan
integritas dalam tindakan-tindakan profesional

40. LANJUTAN
6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan
pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi
organisasi profesinya.
7. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi
palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi
profesinya.
8. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan
sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat
dipertanggungj awabkan.

41. 6.HUBUNGAN GURU DENGAN
PEMERINTAH:
1. pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD
1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen,, dan
ketentuan perundang-undangan lainnya.
2. Guru membantu program pemerintah untuk
mencerdaskan kehidupan yang berbudaya

42. LANJUTAN
3. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945

43. PELAKSANAAN, PELANGGARAN,
DAN SANKSI
1. Guru dan organisasi profesi guru
bertanggungiawab atas pelaksaflaan Kode Etik
Guru Indonesia.
2. Guru dan organisasi guru berkewajiban
mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia
kepada rekan sejawat, penyelenggara
pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

44. PELAKSANAAN, PELANGGARAN,
DAN SANKSI
3. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak
melaksanakana Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan
perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan
profesi guru.
4. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.
5. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang,
dan berat

45. PELAKSANAAN,
PELANGGARAN, DAN SANKSI
6. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang
melakukan pelanggaran terhdap Kode Etik Guru
Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan
Guru Indonesia.
7. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
objektif tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan
dengan anggaran dasar organisasi profesi serta
peraturan perundang-undangan.

46. PELAKSANAAN,
PELANGGARAN, DAN SANKSI
8. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib
dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
9. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan upaya pembinaan kepada guru yang
melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat
dan martabat profesi guru'

47. PELAKSANAAN,
PELANGGARAN, DAN SANKSI
10.Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran
Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan
Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru,
atau pejabat yang berwenang.
11.Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri
dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru
dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis
pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan
Kehormatan Guru Indonesia.

48. PENUTUP
• Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati,
mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru
Indonesia.
• Guru yang belum menjadi anggora organisasi guru harus
memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Dewan Kehormatan Guru Indonesia menerapkan sanksi
kepada gutu yanbg telah nyata melanggarn Kode Etik
Guru Indonesia.