Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makalahprofesikependidikan 110523085939-phpapp01

3,794 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Makalahprofesikependidikan 110523085939-phpapp01

  1. 1. MAKALAH PROFESI KEPENDIDIKAN “KODE ETIK GURU INDONESIA DAN PERKEMBANGAN PERANAN KEPROFESI DI INDONESIA” Disusun Oleh: Asia Kurniasari Ana Maryam Rozalia Fatimah Septi Rezeki Mulyani Siregar Ismel Dwi Pratiwi Seprina andriani
  2. 2. KODE ETIK GURU INDONESIA DAN PERKEMBANGAN PERANANKEPROFESI DI INDONESIA A. Pendahuluan Menurut UUD 1945 pasal 1 berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhakmendapatkan pengajaran”. Berdasarkan pasal ini jelas bahwa semua warga negara tanpaterkecuali berhak mendapatkan pendidikan. Tujuan utamanya agar generasi muda penerusbangsa dapat memajukan negara Indonesia ini. Berkaitan dengan itu, visi Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyomemandang bahwa pendidikan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya.Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan dana memadai(aspek kuantitatif) dan tenaga pendidikyang profesional (aspek kualitatif). Ditinjau dari aspek kuantitatif, Mendiknas lebih lanjut mewacanakan guru akanmakin dimanusiawikan dengan menaikkan gaji untuk memperbaiki mutu pendidikannasional. Dengan kesejahteraan yang terjamin, para guru akan bangga dengan profesinya,mampu membeli buku, dan mempunyai waktu luang untuk belajar. Pada prinsipnya,menaikkan anggaran pendidikan selalu disebut sebagai conditio sine qua non (syarat mutlak). Namun, pembangunan dalam pendidikan seharusnya tidak dipahami dari aspekkuantitatif saja, akan tetapi aspek kualitatif juga perlu diperhatikan. Dalam konteks ini guruadalah jantungnya. Tanpa guru yang profesional meskipun kebijakan pembaharuan secanggihapapun akan berakhir sia-sia. Berdasarkan uraian di atas, makalah ini akan membahas bagaimana etika guruprofesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai denga visi yang telahditetapkan. Uraian dalam makalah ini di mulai bagaimana etika guru profesional terhadapperaturan perundang-undangan, etika guru profesional terhadap peserta didik, etika guruprofesional terhadap pekerjaan, dan diakhiri dengan menguraikan etika guru profesionalterhadap tempat kerjanya.
  3. 3. B. Pengertian kode etik dan profesiEtika berasal dari bahasa yunani yaitu kata “ethos” yang berarti suatu kehendak ataukebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorangfilosof Yunani yang bernama Aris Toteles ( 384 – 322 SM ). Menurut Kamus Besar BahasaIndonesia Etika / moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap,kewajiban dan sebagainya.Menurut K. Bertenes, Etika adalah nilai-nilai atau norma-normayang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya.Sedangkan Profesional adalah merupakan yang ahli dibidangnya, yang telah memperolehpendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Profesional merupakan suatuprofesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengembanprofesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembanganteknologi.Untuk menjadi seseorang yang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntutuntuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut :1. Komitmen TinggiSeorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yangsedang dilakukannya.2. Tanggung JawabSeorang profesional harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannyasendiri.3. Berpikir SistematisSeorang yang profesional harus mampu berpikir sitematis tentang apa yang dilakukannya danbelajar dari pengalamannya.4. Penguasaan MateriSeorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan / materi pekerjaan yang sedangdilakukannya.5. Menjadi bagian masyarakat profesionalSeyogyanya seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkunganprofesinya.Setiap profesi harus mempunyai kode etik profesi.Dengan demikian, jabatan dokter, notaris,arsitek, guru, dan lain-lain yang merupakan bidang pekerjaan profesi mempunyai kode etik.Sama halnya dengan kata profesi sendiri, penafsiran tentang kode etik juga belum memilikipengertian yang sama. Sebagai contoh, dapat dicantumkan beberapa pengertian kode etik,antara lain sebagai berikut:Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jelasmenyatakan bahwa “Pegawai Negeri/Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap,tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.” Dalam penjelasan Undang-
  4. 4. undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sispilsebagai aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap,tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsippokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.Dari urai ini dapat kitasimpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalammelaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRImenyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedomantingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerjasebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulanbahawa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: 1. Sebagai landasan moral, 2. Sebagai pedoman tingkah laku.Dari uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harusdiindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalamhidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggotaprofesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaituketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka,melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulansehari-hari di dalam masyarakat. C. Tujuan Kode EtikPada dasarnya tujuan merumuskankode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggotadan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalahsebagai berikut: Untuk menjunjung tinggi martabat profesiDalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agarmereka jangan sampai memandang rendah atau remes terhadap profesi akan melarang. Oleh karenya,setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atauk kelakuan anggotaprofesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segin ini, kode etik jugasering kali disebut kode kehormatan. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
  5. 5. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupunkesejahteraan batin (spiritual atau mental).Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kodeetik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarifminimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yangmengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi.Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjukpara anggotanya untuk melaksanakan profesinya.Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yangtidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekananggota profesi. Untuk meningkatkan pengabadian para anggota profesiTujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabian profesi, sehinggabagi anggota profesi daapat dengan mudah megnetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalammelaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perludilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Untuk meningkatkan mutu profesiUntuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar paraanggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesiUntuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuksecara aktif berpartispasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yangdirancang organisasi. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatuprofesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga danmemelihara kesejateraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, danmeningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. D. Penetapan Kode EtikKode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat paranaggotanya.Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengandemikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harusdilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidakmenjadi anggota profesi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuatdalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesitersebut tergabung (menjadi anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan.Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatuorganisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan
  6. 6. seccara murini dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang seriusterhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. E. Kode Etik Guru IndonesiaKode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-normaprofesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh danbulat.Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkahlaku setiap guru warga PGRI dalam menuunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik didalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarkat.Dengandemikian, maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untukpembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkandalamsuatu konges yang dihadiri oleh seluruh utusan Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dariseluruh tanah air, pertama dalam Kongres PGRI XVI tahun 1973, dan kemudiandisempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks KodeEtik Guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut:KODE ETIK GURU INDONESIAGuru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhdapa TuhanYang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yangberjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atasterwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdian Republik Indonesia terpanggil untukmenunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut: 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untukmembentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yangmenunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhdap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengambangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. E.1 Etika Guru Profesional Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
  7. 7. Pada butir kesembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa “Guru melaksanakansegala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Dengan jelas bahwa dalam kode etiktersebut diatur bahwa guru di Indonesia harus taat akan peraturan perundang-undangan yangdi buat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasonal.Guru merupakan aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu,guru mutlak harus mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidangpendidikan dan melaksanakannya sebagaimana aturan yang berlaku. Sebagai contohpemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengubah kurikulum dari kurikulum 1994 menjadikurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian diubah lagi menjadiKTSP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.Dalam kurikulum tersebut, secara eksplisit bahwa hendaknya guru menggunakan pendekatankontekstual dalam pembelajarannya. Seorang guru yang profesional taat akan peraturan yangberlaku dengan cara menerapkan kebijakan pendidikan yang baru tersebut dan akanmenerima tantangan baru tersebut, yang nantinya diharapkan akan dapat memacuproduktivitas guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.E.2 Etika Guru Profesional Terhadap Anak Didik Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbaktimembimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila.Dalam membimbing anak didiknya Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padatyang terkenal yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wurihandayani. Dari ketiga kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sesuai dalam konteks ini. Pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ada pepatahSunda yang akrab ditelinga kita yaitu “Guru digugu dan Ditiru” (diikuti dan diteladani).Pepatah ini harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah contoh nyatabagi anak didiknya. Semua tingkah laku guru hendaknya jadi teladan. Menurut Nurzaman(2005:3), keteladanan seorang guru merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajrmengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa. Seorang guru berpenampilanbaik dan sopan akan sangat mempengaruhi sikap siswa. Sebaliknya, seorang guru yangbersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral siswa. Disampingitu, dalam memberikan contoh kepada peserta didik guru harus dapat mencontohkanbagaimana bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain.Kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini,prilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah prilaku pesertadidik. Sekarang, guru bukanlah sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi„teman‟ bagi peserta didik tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang guru. DenganHal itu guru dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik.Ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Bagiseorang guru, keberagaman siswa yang dihadapinya adalah sebuah wahana layananprofesional yang diembannya. Layanan profesional guru akan tampil dalam kemahiranmemahami keberagaman potensi dan perkembangan peserta didik, kemahiran mengintervensiperkembangan peserta didik dan kemahiran mengakses perkembangan peserta didik
  8. 8. (Kartadinata, 2004:4). Semua kemahiran tersebut perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sistematis,secara akademik, tidak bisa secara alamiah, dan semua harus terinternalisasi danteraktualisasi dalam perilaku mendidik. Sementara itu, prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusiasebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani. Peserta didik tidak hanyadituntut berlimu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Guru dalam mendidikseharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja,tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani,sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agarpeserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapitantangan-tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek sematayang harus patuh pada kehendak dan kemauan guru.E.3 Etika Guru Profesional terhadap pekerjaanPekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Sebagai seorang yang profesional , guru harusmelayani masyarakat dalam bidang pendidikan dengan profesional juga. Agar dapatmemberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus dapat menyesuaikankemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginandan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yangbiasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, guru selaludituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan,keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu inimerupakan butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi “Guru secarapribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabatprofesinya”.Secara profesional, guru tidak boleh dilanda wabah completism, merasa diri sudah sempurnadengan ilmu yang dimilikinya, melainkan harus belajar terus menerus (Kartadinata, 2004:1).Bagi seorang guru, belajar terus menerus adalah hal yang mutlak. Hal ini karena yangdihadapi adalah peserta didik yang sedang berkembang dengan segala dinamikanya yangmemerlukan pemahaman dan kearifan dalam bertindak dan menanganinya.Untuk meningkatkan mutu profesinya, menurut Soejipto dan kosasi ada ua cara yaitu caraformal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti pendidikan lanjutan danmengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapatdilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya.E.4 Etika Guru Profesional Terhadap Tempat kerjaSudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkanproduktivitas. Ketidakoptimalan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerjayang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal.Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan danfasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu diseluruh jenjang pendidikan. Jika
  9. 9. ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalamrangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional.Disisi lain, jika kita dihadapkan dengan tempat kerja yang tidak mempunyai fasilitas yangmemadai bahkan buku pelajaran saja sangat minim. Bagaimana sikap kita sebagai seorangguru? Ternyata, keprofesionalan guru sangat diuji disini. Tanpa fasilitas yang memadai gurudituntut untuk tetap profesional dalam membimbing anak didik. Kreatifitas guru harusdikembangkan dalam situasi seperti ini.Berkaitan dengan ini, pendekatan pembelajaran kontekstual dapat menjadi pemikiran paraguru untuk lebih kreatif. Dalam pendekatan ini, diartikan strategi belajar yang membantuguru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswamengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya drngan penerapannya dalam kehidupansehari-hari.Sementara itu, sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakanhubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakatmaupun dengan orang tua peserta didik. F. SANKSI-SANKSI JABATAN GURUSering ktia jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, seingga hal-halyang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadiperaturan hukum atau undang-undang.Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanyasebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yangmemberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdatamaupun sanksi pidana.Menurut ketentuan UU RI No. 14 Tahun 2005 dijelaskan sanksi terhadap guru dan dosenyang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya pada pasal 77 dan 78 secara bertahapberupa: teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak gurudan dosen, penurunanpangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.Sanksi yang terberat bagi guru dan dosen adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat.Jabatan atau profesi guru dan dosen sangat mulia di mata masyarakat sebagai pendidik danpengajar. Kedudukan tersebut dapat berubah menjadi hina ketika guru dan dosen melakukantindakan yang melanggar aturan agama atau etika yang berlaku dalam masyarakat.Sebagai contoh dalam hal ini. Jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur ataucurang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggpakecurangan itu serius ia dapatdituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral danmerupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggarankode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggapterberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu, menandakan bahwaorganisasi profesi itu telah mantap.
  10. 10. PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI GURU KODE ETIK KASUS PELANGGARAN SOLUSI1. Guru berbakti membimbing Guru memposisikan diri sebagai Guru bersifat humanis-demokratik peserta didik untuk penguasa yang memberikan menekankan konformitas membentuk manusia sanksi, mengancam dan internalisasi bagi peserta Indonesia seutuhnya yang menghukum peserta apabila didiknya. berjiwa Pancasila melanggar aturan atau tidak Pendidikan mendorong mengikuti kehendak guru. berkembangnya kemampuan yang Guru memberikan imbalan / ada pada diri peserta didik. Situasi hadiah semata-mata untuk pendidikan mendorong dan membina kepatuhan peserta didik menyerahkan kesempatan Guru menciptakan situasi pengembangan kedirian peserta pendidikan otoriter yang didik kepada peserta didik sendiri. membentuk manusia dengan Pengembangan kebebasan disertai pribadi pasrah, patuh, penurut, dengan pertimbangan rasional, dan takluk kepada penguasa perasaan, nilai dan sikap, (guru). Mengasingkan orang- ketrampilan dan pengalaman diri orang yang kreatif, berpendirian peserta didik dan mandiri2. Guru berusaha memperoleh Guru tidak memahami sifat-sifat Guru dapat menghadapi anak informasi tentang peserta yang khas (karakteristik) peserta didiknya secara tepat sesuai didik sebagi bahan didiknya dengan sifat-sifat khas yang melakukan bimbingan dan Guru memperlakukan peserta ditampilkan anak didiknya itu. pembinaan didiknya secara tidak tepat Guru dapat menghadapi anak sehingga membentuk prilaku dengan benar dalam membentuk yang menyimpang tingkah laku yang benar. Guru memahami peserta didiknya Guru dapat terhindar dari tidak sesuai dengan proses pemahaman yang salah tentang perkembangan anak, sehingga anak, khususnya mengenai dalam melakukan bimbingan dan keragaman proses perkembangan pembinaan sering menimbulkan anak yang mempengaruhi kecelakaan pendidikan. keragaman kemampuannya Keengganan guru untuk dalam belajar. melakukan bimbingan dan pembinaan3. Guru menciptakan suasana Guru tidak mampu Guru seharusnya memahami sekolah sebaik-baiknya mengembangkan strategi, perkembangan tingkah laku yang menunjang metode, media yang tepat dalam peserta didiknya. Apabila guru berhasilnya PBM pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkahlaku peserta memahami tingkahlaku peserta didik dan perkembangan tingkah didiknya. laku itu, maka strategi, metode, Guru mematikan kedirian dan media pembelajaran dapat kemandirian peserta didik dipergunakan secara lebih Guru tidak menumbuhkan rasa efektif. kepercayaan dan penghargaan Tugas yang penting bagi guru
  11. 11. atas diri peserta didiknya, dalam melakukan pendekatan sehingga mematikan kreativitas kepada peserta didik adalah si anak. menjadikan peserta didik mampu Guru memperlakukan peserta mengembangkan keyakinan dan didik tidak sesuai dengan konsep penghargaan terhadap dirinya HMM. Situasi pendidikan yang sendiri, serta membangkitkan tercipta adalah otoriter dan kecintaan terhadap belajar secara konformitas “membabi buta” berangsur-angsur dalam diri peserta didik. Sesuai dengan pendapat Prayitno, bahwa pembelajaran harus sesuai konsep HMM (Harkat dan Martabat Manusia). Antara guru dan peserta didik terjalin hubungan yang menimbulkan situasi pendidikan yang dilandasi dua pilar kewibawaan dan kewiyataan. Pengaruh guru terhadap peserta didik didasarkan pada konformitas internalisasi.4. Guru memiliki dan Guru tidak menunjukkan Kejujuran adalah salah satu melaksanakan kejujuran kejujuran sehingga tidak pantas keteladanan yang harus dijaga professional untuk ditiru, misalnya: suka guru selain prilaku lain seperti ingkar janji, pilih kasih, mematuhi peraturan dan moral, memanipulasi nilai, mencuri berdisiplin, bersusila dan waktu mengajar, dan lain beragama. sebagainya. Guru harus menjaga keteladanan Guru mengajar tidak sesuai agar dapat diterima dan bahkan dengan bidang keilmuannya ditiru oleh peserta didik. sehingga sering melakukan kesalahan secara keilmuan.5. Menjaga hubungan baik Guru tidak pernah Guru harus bekerjasama dengan dengan orangtua, murid mengkomunikasikan orangtua dan juga lingkungan dan masyarakat sekitar perkembangan anak kepada masyarakat dalam pendidikan. untuk membina peran orangtuanya, sehingga orangtua Tanggung jawab pembinaan serta dan tanggung jawab tidak mengetahui kemajuan terhadap peserta didik ada pada bersama terhadap belajarnya. sekolah, keluarga, dan pendidikan Guru tidak pernah mengajak masyarakat. orangtua untuk membicarakan Hal yang menyangkut kepentingan bersama yang menyangkut si anak seyogyanya guru kepentingan anak dan sekolah, (sekolah) mengajak orangtua dan melainkan memutuskan secara bahkan lingkungan masyarakat sepihak, misalnya: pembelian untuk bermusyawarah. buku anak, seragam sekolah, kegiatan anak di luar kurikuler, dan sebagainya6. Seorang guru harus saling Hubungan antar guru tidak Etos kerja harus dijaga dengan menghormati dan harmonis (misalnya: saling menciptakan lingkungan kerja menghargai sesama rekan menjelekkan dan saling yang sehat, dinamis, serta
  12. 12. seprofesi menjatuhkan bahkan berkelahi) menjaga hubungan baik dengan saling menghormati dan menghargai dan mau bekerjasama/ saling menolong antar sesame guru.7. Guru secara pribadi dan Mutu guru merosot karena guru Seharusnya guru tetap berusaha bersama-sama tidak mau mengembangkan diri memacu diri untuk selalu mengembangkan dan berupa peningkatan bidang mengembangkan dan meningkatkan mutu dan keilmuan dan kompetensi profesi meningkatkan mutu pendidikan martabat profesinya guru misalnya melalui: studi dengan usaha pengembangan diri lanjutan, pelatihan, penataran, yang optimal melalui pelatihan, dan lain-lain penataran, atau seminar. Jika Martabat guru jatuh, misalnya: mutu guru baik, maka martabat bekerja tidak disiplin, melakukan profesi guru juga akan meningkat. perbuatan tak senonoh, Guru juga seharusnya merubah menggelapkan uang sekolah, paradigma lama dengan membocorkan soal, paradigma baru yang sesuai memanipulasi data nilai, dan dengan tuntutan kurikulum serta sebagainya. senantiasa terus melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan mutu pendidikan Guru tidak melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan Negara dan norma yang berlaku yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat guru.8. Guru memelihara hubungan Merendahkan guru lain Perlu ada hubungan yang harmonis seprofesi, semangat Tidak memberikan kepercayaan antar sesama profesi guru. Tidak kekeluargaan dan kepada guru lain saling merendahkan guru lain. kesetiakawanan sosial Tidak menghargai hasil karya guru Justru sebaliknya harus saling lain menjaga martabat profesi guru. Tidak mau menolong kesulitan Segala persoalan diselesaikan guru lain dengan musyawarah dan semangat kekeluargaan. Terhadap sesama guru harus mau saling bekerjasama dan memiliki kesetiakawanan social (saling menolong).9. Guru bersama-sama Bersikap masa bodoh dengan Sebagai anggota PGRI, guru memelihara dan organisasi PGRI seharusnya aktif terlibat dalam meningkatkan mutu Melanggar kode etik profesi guru kegiatan organisasi. Berusaha organisasi PGRI sebagai sehingga merendahkan organisasi meningkatkan perjuangan dan sarana perjuangan dan PGRI pengabdiannya terhadap dunia pengabdiannya Tidak mau membantu sesama pendidikan bersama-sama dengan anggota PGRI komponen bangsa lainnya. Menjaga martabat PGRI sebagai organisasi guru.
  13. 13. 10. Guru bersama-sama Guru baik sendiri atau bersama- Seharusnya guru membuat melaksanakan segala sama tidak mengikuti kebijakan perangkat pembelajaran (program kebijakan pemerintah pemerintah dalam pendidikan, tahunan, program semester, dalam bidang pendidikan. misalnya: tidak membuat silabus, RPP, dan sistem perangkat pembelajaran sesuai penilaian) sesuai kurikulum yang dengan kurikulum yang berlaku, berlaku. Perangkat disiapkan tidak berupaya mengubah terencana dan terjadwal. paradigma lama dengan yang Guru/sekolah dilarang membuat baru dalam pembelajaran sesuai kebijakan yang bertentangan tuntutan kurikulum. dengan pemerintah di bidang Guru/ sekolah membuat kebijakan pendidikan. yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Misalnya: Guru menggunakan buku yang tidak disahkan BSNP, guru/sekolah menjual buku ke siswa padahal sudah dilarang.
  14. 14. G. Organisasi Profesional KeguruanSeperti yang telah disebutkan salah satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harusmempunyai wadah untuk meyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. .Didalam perkembangannya organisasi guru teah banyak mengalami diferensinya dan diversifikasi. Sebagaiaman telah dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat (6)bahwa “ Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yangsesuai dengan kekhususnya seta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Akantetapi yang perlu di ingat bahwasannya setiap organisasi kependidikan guru/kependidikandapatnya memberi manfaat bagi anggotanya, baik melindungi anggotanya dan melindungimasyarakat. H. FUNGSI ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKANOrganisasi kependidikan selain sebagai cirri suatu profesi kependidikan, sekaligus jugamemiliki fungsi sebagai pemersatu seluruh anggota dalam kiprahnya menjalankan tugasnya,dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan professional, kedua fungsi tersebut dapatdipaparkan sebagai berikut :1. Fungsi pemersatuKdorongan yag menggerakkan pada professional untuk membentuk suatu organisasikeprofessian. Secara intrinstik, para professional terdorong oleh keinginanya mendapatkankehidupan yang layak, sesuai dengan profesi yang diembannya. Kedua motif tersebutsekaligus merupakan tantangan bagi pengembangan suatu profesi yang secara teoritas sangatsulit dihadapi dan diselesaikan.2. Fungsi Peningkatan Kemampuan ProfesionalFungsi ini telah tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi ; “ Tenagakependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatkan danmengembangkan karier, kemampuan, kewenangan professional, martabat, dan kesejahteraantenaga kependidikan.Menurut Johnson (Abin Syamsuddin, 1999 :72), kompetensi kependidikan dibangun olehenam perangkat kompetensi berikut ini :a. Performance component, yaitu unsur kemampuan penampilankinerja yang sesuai denganprofesi kependidikanb. Subject component, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan/substansi pengetahuanyang relevan.c. Profesional component, yaitu unsur kemampuan penguasaan subtansi pengetahuan danketarampilan teknis profesi kependidikan.d. Process component, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental mencakupberpikir logis dalam pemecahan masalah.e. Adjustment component, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diriberdasarkan karakteristik pribadi pendidik.f. Attitudes component, yaitu unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pendidik/guru.
  15. 15. I. TUJUAN ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKANMenurut visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang professional1. Meningkatkan dan mengembangkan karier anggota, hal itu merupakan upaya organisasidalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjannya.2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnyakompetensi kependidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profeional anggota merupakan upayapara professional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan.4. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasiprofesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi.5. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesikependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. J. RAGAM BENTUK PARTISIPASI GURUBentuk partisipasi anggota profesi tidak sebatas terdaftar menjadi anggota denganmemberikan sejumlah iuran rutin, namun lebih dalam bentuk nyata yang bersifatprofessional. Beberapa bentuk partisipasi dalam organisasi profesi guru bias berupa :1. Aktif mengomunikasikan berbagai pikiran dan pengalaman yang mengarah kepadapembaharuan dan perbaikan mutu pendidikan.2. secara aktif melakukan evaluasi diri, baik secara perorangan mapun kelompok dalam halpraktek professional dengan mengacu kepada standart profesi yang telah ditetapkan olehorganisasi3. Bentuk partisipasi mewujudkan perilaku dan sikap professional dalam kehidupan danlingkungan kerja guru K. MACAM-MACAM ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN DI INDONESIASecara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik menyatakan ahwaorganisasi profesi kependidikan di indonesia berkembang pesat bagaikan tumbuhan di musimpenghujan. Sampai sampai ada sebagian pengemban profesi pendidikan yang tidak tahumenahu tentang organisasi kependidikan itu. Yang lebih dikenal kalangan umum adalahPGRI.Disamping PGRI yang satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerinta juga terdapatorganisasi lain yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang didirikan atasanjuran Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Sayangnya, organisasi ini tidak ada kaitanyang formal dengan PGRI. Selain itu ada juga organisasi profesional guru yang lain yaituikatan serjana pendidikan indonesia (ISPI), yang sekarang suda mempunyai nanyak devisiyaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI), Himpunan Serjana Administrasi PendidikanIndonesia (HSPBI), dan lain-lain, hubungannya secara formal dengan PGRI juga belum
  16. 16. tampak secara nyata, sehingga belum didapatkan kerjasama yang saling menunjang dalammeningkatkan mutu anggotanya.[14]K.1 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia.Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda(PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI)tahun 1932.Pada saat didirikannya, organisasi ini disamping memiliki misi profesi juga ada tiga misilainnya, yaitu misi politis-deologis, misi peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.[15]Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak danpelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehinnga dituntut olehUUSPN tahun 1989: pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasukiorganisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembagkan kemampuanprofesinya.Misi politis-teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalise, yaitu komitmenterhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia, juga penanamannilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan benegara, yaiitu panca sila. Itu sesungguhnyamisi politis-ideologis PGRI, yang dalam perjalanannya dikhawatirkan terjebak dalam areapolotik praktis sehingga tidak dipungkiri bahwa PGRI harus pernah menelan pil pahit,terperangkap oleh kepanjangan tangan orde baru.Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peaturan keorgaisasian ,terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik keelasan srukturorganisasi sangatlah diperlukan.Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya, PGRI berbentukpersatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan,serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadipengemban profesi kependidikan. Kalau demikian, sesunguhnya PGRI merupakan organisasiprofesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru indonesia. Arrtinya, PGRImemiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebihjauh lagi bangsa dan negara.K.2 Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Padaawalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai halmenyangkut komunikasi antaranggotanya.[16] Keadaan seperti ini berlangsung cukup lamasampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.
  17. 17. Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu: (a) Menghimpun parasarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia; (b) meningkatkan sikapdan kemampuan profesional para angotanya; (c) membina serta mengembangkan ilmu, senidan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunanbangsa dan negara; (d) mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalambidang ilmu, seni, dan teknologi pndidikan; (e) meindungi dan memperjuangkan kepentinganprofesional para anggota; (f) meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagaispesialisasi pendidikan; dan (g) menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan.Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yangterlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang tlah ada himpunannya adalahHimpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan SarjanaPendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya.K.3 Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasratmemberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikankewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakanhimpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan mengembangkan sertamemajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya.Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagaiberikut ini. 1. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. 2. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya. 3. Meingatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan, yaitu: 1. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling; 2. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling; 3. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lin, baik dalam maupun luar negeri; dan 4. Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART IPBI, 1975)sebagai berikut ini.
  18. 18. 1. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bmbingan Indoesia dan brosur atau penerbitan lain. 2. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya. 3. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya. 4. Penelitian di bidang bimbingan. 5. Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis. 6. Kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan mengembangkan bimbingan. L. KesimpulanEtika profesional seorang guru sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutupendidikan nasional. Seorang guru baru dapat disebut profesional jika telah menaati KodeEtik Keguruan yang telah ditetapkan.
  19. 19. M.Daftar Pustaka Soetjipta dan Kosasi Raflis. 2007. Profesi Keguruan . Jakarta: Rineka Cipta Organisasi Profesi Guru http://id.shvoong.com/books/dictionary/1968825-organisasi- profesi-guru/#ixzz1Io7jMlur http://beautifulindonesiaandpeace.blogspot.com/2009/01/makalah-profesi- keguruan.html http://qade.wordpress.com/2009/02/11/profesi-keguruan/ http://trieelangsutajaya2008.wordpress.com/2009/02/16/kode-etik-guru-2008/ http://pai-smpn21padang.blogspot.com/

×