Pedoman ini membahas tentang pedoman umum pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Pedoman ini menjelaskan tentang lingkup kegiatan pendidikan, pendanaan, pelaku-pelaku kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam program tersebut.

1. 1 | P a g e
PEDOMAN UMUM KEGIATAN
PENDIDIKAN UNTUK FASILITASI DI
LAPANGAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan ) 2014
Draft

2. Kata Pengantar
Kemajuan peradaban manusia dan peningkatan kualitas hidup tidak terlepas dari
indikator keberhasilan suatu bangsa memberikan kesempatan pendididikan kepada warga
negaranya.Upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pendidikan dari mulai dari
peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan,Peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan
pelayanan manajemen pendidikan serta peningkatan pendidikan luar sekolah.
Usaha pemerintah dalam pemerataan pelayanan pendidikan itu tidak terlepas dari
kemampuan pemerintah untuk memenuhinya sesuai amanat undang undang dasar 1945
dan pembukaan undang undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa,akan tetapi untuk
menjangkau itu semua dilihat dari geografis dan luasnya wilayah kita yang terdiri dari
kepulauaan dan laut laut serta sumber daya manusia yang terbatas maka perlu peran
masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan pendidikan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-Mandiri
Perdesaan ) sebagai program yang mengikut sertakan perluasan pelayanan pendidikan
mempunyai peran cukup strategis sehingga keterbatasan pemerintah dalam mengjangkau
perluasan kegiatan pendidikan itu dapat dibantu oleh program PNPM Mandiri Perdesaan
untuk meningkatkannya perluasan pelayanan pendidikan tersebut.
Untuk memberikan pedoman dan panduan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan
program yang pemerataan pendidikan wajib pendidikan 9 tahun secara formal dan
informal serta pendidikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat
khususnya Rumah Tangga Miskin perlu disusun pedoman umum pelaksanaan kegiatan
pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan dan
direncanan memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat.
Jakarta, September 2014
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 2

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan
1.3. Sasaran dan Jenis Kegiatan
2. Lingkup Kegiatan dan Pendanaan
2.1. Lingkup Kegiatan
2.2. Pendanaan kegiatan
2.3. Kegiatan yang tidak didanai
3. Pelaku Bidang Pendidikan
3.1. Komite Sekolah
3.2. Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pendidikan
3.3. Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan
3.4. Kantor cabang Dinas Pendidikan Kecamatan /UPTD
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
4.1. Tahap Perencanaan
4.1.1 sosialisasi
4.1.2 Penggalian gagasan Bidang Pendidikan
4.1.3 verifikasi usulan kegiatan
4.2. Tahap Kegiatan
4.3. Mekanisme Penglolaan Pencairan dan Penyaluran dana ...
4.4 Kegiatan – Kegiatang Bidang Pendidikan
4.4.1 Beasiswa
4.4.2 Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi fisik
4.4.3 Pengadaan Guru Honor
4.4.4 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)..
4.4.5 Pengadaan Buku
4.4.6 Pengadaan Alat Penunjang Sekolah
4.4.7 Pelatihan Ketrampilan Masyarakat
4.4.8 Pengembangan wawasan dan keperdulian
4.4.9 Pelatihan peningkatan pendapatan Keluarga Miskin
5 Monitoring dan Evaluasi
6 Kesinambungan dan Pengembangan
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 3

4. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
PROGRAM PNPM MANDIRI PERDESAAN
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Banyak upaya pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan yang
memberikan nilai positif bagi masyarakat.Pendidikan sebagai kebutuhan dasar bagi
masyrakat dan setiap bangsa dan Negara dalam Pembukaan Dasar UUD 1945
telah memberikan amanat kepada pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Peningkatan pembangunan sektor pendidikan secara intergral meningkat kualitas
hidup bangsa Indonesia dan kesiapan bangsa Indonesia menghadapi persaingan
global dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu
menghadapu arus informasi dan kemajuan tehnologi dewasa ini.
Luas dan sulitnya wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari pulau – pulau dan
laut yang memisahkan antar penduduk,pemerataan pembangunan bidang
pendidikan tidak semua dapat dijangkau oleh pemerintah sehingga diperlukan
dukungan masyarakat untuk mengembangkannya sehingga setiap warga Negara
dapat mudah mengakses pelayanan pendidkan secara optimal dan memiliki standar
nasional.
Keterbatasan pemerintah dalam menangani beberapa kegiatan pendidikan itu,
peran PNPM Mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat yang bersentuhan
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 4

5. langsung dengan masyarakat dalam pembangunan melalui program dan kegiatan
pendidikan telah memberikan kontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam program PNPM Mandiri kegiatan bidang pendidikan merupakan salah satu
jenis kegiatan yang dapat pilih masyarakat secara demokrasi pada musyawarah desa
dan musyawarah antar desa.Kegiatan bidang pendidikan yang diinput dari
masyarakat tersebut itu baik itu pendidikan Formal maupun non formal termasuk
pelatihan dan ketrampilan masyarakat dalam usaha meningkatkan kapasitas rumah
tangga miskin.
2. Tujuan
Dalam petunjuk teknis operasional Program PNPM Mandiri secara umum dan secara
khusus yang menjadi tujuan kegiatan pendidikan menyatakan bahwa :
a. Tujuan Umum
Mempercepat upaya peningkatan kualiatas sumber daya manusia dengan
menitikbaratkan pada pemerataan kesempatan pendidikan,peningkatan
kualitas pendidikan dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin
perdesaan sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
b. Tujuan Khusus
 Meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa miskin/anak putus
sekolah dengan prioritas penyelesaian pendidikan dasar 9 tahun
melalui pemberian biasiswa
 Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bantuan
prasarana dan sarana pendidikan,peningkatan kualiatas guru dan
metode pengajaran
 Meningkatkan keperdulian orang tua siswa rumah tangga dan komite
sekolah terhadap kepentingan pendidikan
 Meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan melalui
pelatihan bagi pemuda putus sekolah ,ibu-ibu rumah tangga untuk
menciptakan daya saing dan lapangan kerja.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 5

6. 3. Sasaran Dan Jenis Kegiatan
a. Sasaran Program
Kelompok yang menerima memfaat kegiatan pendidikan adalah rumah
tangga miskin,anak rumah tangga miskin usia sekolah,sekolah dasar/MI dan
SMP/MTs, Guru dan Komite Sekolah dilokasi PNPM Mandiri.
b. Jenis Kegiatan
Jenis kegiatan yang dapat diperoleh dalam kegiatan yang didanai oleh
program PNPM dapat dikatagorikan berdasarkan Petunjuk Teknis
Operasional PNPM Mandiri adalah kegiatan pendidikan Wajib Belajar 9
Tahun ( SD/MI dan SMP/MTS) dan pendidikan formal yaitu pendidikan
untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin di perdesaan.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 6

7. BAB II
Lingkup Kegiatan Pendidikan
2.1 Lingkup Kegiatan
Sejalan dengan peningkatan wajib belajar Sembilan tahun dan peningkatan kualitas
pendidikan bagi rumah tangga miskin pada khususnya,maka lingkup kegiatan pendidikan
pada kegiatan pendidikan pada kegiatan program PNPM Mandiri dapat dikelompokkan
pada 3 sasaran kegiatan bidang
pendidikan dan pendidikan
masyarakat.adapun maksud 3
sasaran kegiatan bidang pendidikan
jika diterjemahkan dari petunjuk
Teknis Operasional PNPM Mandiri
tersebut adalah :
1) Kegiatan Peningkatan Akses
Pendidikan Anak usia sekolah
Keluarga Miskin
Kegiatan peningkatan akses
tersebut adalah memberikan
kesempatan seluas luasnya pada anak Usia keluarga miskin memperoleh akses
pelayanan pendidikan meliputi Pembangunan Ruang kelas dengan mobilernya,
mobile sekolah,pemberian subsidi sekolah ( Beasiswa Anak ),pemberian
perlengkapan sekolah,pemberian guru honorer ( disesuaikan dengan multiyears)Dll.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 7

8. 2) Kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan
Kegiatan peningkatan mutu pendidikan dimaksud merupakan untuk menciptakan
proses belajar yang efektif dan menyenangkangkan.seperti peningkatan pelatihan
kurikulum dan
model pembelajaran pada guru, dan pemberian pembelajaran luar sekolah atau les
belajar siswa dan lain lain
3) Kegiatan peningkatan manajemen
Kegiatan peningkatan manajemen dimaksud merupakan pemantapan terhadap
penguatan kelembagaan di sekolah misalnya peningkatan komite Sekolah,pelatihan
adminitrasi sekolah
Disamping kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan formal dengan 3 sasaran program
pendidikan diatas,kegiatan pendidikan lainnya adalah pendidikan formal yang diberikan
kepada masyarakat antara lain :
1. Pelatihan ketrampilan masyarakat
Bantuan pelatihan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan rumah
tangga miskin sesuai dengan potensi,bakat dan dimiliki sehingga memiliki daya saing
dan peluang kerja seperti jahit menjahit,bengkel,sablon,buta aksara dll
2. Pengembangan wawasan dan keperdulian
Dimaksud pengembangan wawasan dan keperdulian adalah meningkatkan
pemahaman bagi rumah tangga miskin tentang peningkatan pendidikan baik formal
maupun non formal seperti kampanye pendidikan,pertemuan komite
sekolah,lokakarya tentang pendidikan yang bertemakan gender,keperdulian
lingkungan ,hak anak
2.2 Pendanaan Kegiatan
Sumber pendanaan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bersumber dari alokasi dana
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diterima oleh setiap daerah berdasarkan pagu
anggaran yang dianggarkan.Bantuan yang dberikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan bersifat
multiyears sehingga setiap pengelolaannya dilakukan dengan membentuk kelompok kerja
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 8

9. khusus yang dibentuk yang beranggotakan anggota masyarakat dan satu diambil dari
UPK,dan Komite Sekolah yang dipilih dalam musyawarah antar Desa.
2.2 Kegiatan tidak didanai
Untuk menghindari terjadinya pendanaan kegiatan yang tumpang tindah terhadap
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan kegiatan yang telah dianggarkan ssecara regular
oleh instansi tertentu maka ada beberapa kegiatan yang tidak didanai antara lain :
1) Pembangunan unit Sekolah Baru ( UKB ) kecuali rehabilitas sekolah yang bisa didanai
2) Pemberian gaji atau honor PNS ( Pegawai Negeri Sipil )
3) Pembangunan bangunan tempat ibadah
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 9

10. BAB III
Pelaku - Pelaku Bidang Pendidikan PNPM Mandiri
3.1. Komite Sekolah
Komite Sekolah adalah badan yang dibentuk dalam rangka mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di Satuan Pendidikan. Komite Sekolah dipilih dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam KEPMENDIKNAS Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.
Pada umumnya setiap sekolah telah memiliki Komite Sekolah. Sekolah yang belum memiliki
Komite Sekolah harus melakukan pemilihan dan pembentukan Komite Sekolah dengan
mengacu pada prosedur yang tercantum pada SK Mendiknas tersebut. Sesuai perannya
sebagai pengawas, maka Anggota Komite Sekolah tidak dapat menjadi anggota Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun Tim Pelaksana Sekolah.
Tugas dan tanggungjawab Komite Sekolah adalah:
1. Bersama pihak sekolah mengembangkan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
dan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai dasar pengajuan usulan pada PNPM
Mandiri .
2. Melakukan kajian , memberikan pertimbangan , dan merekomendasikan persetujuan
kegiatan yang diusulkan sekolah
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
pihak sekolah agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Melakukan mediasi hubungan antara sekolah dan masyarakat agar berpartisipasi dalam
perencanaan dan pengawasan kegiatan.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 10

11. 5. Memilih 2 orang utusan Komite Sekolah (masing-masing 1 orang dari unsur sekolah dan
unsur masyarakat) untuk mengikuti Musyawarah di Kecamatan dan untuk dijadikan
calon anggota Kelompok Kerja Pendidikan (POKJA) Kecamatan.
3.2. Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan (TPK-bidang Pendidikan):
Tim Pelaksana Kegiatan bidang pendidikan (TPK bidang pendidikan) merupakan badan
pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan di tingkat
desa/antar desa yang didanai oleh PNPM Mandiri TPK bidang pendidikan dipilih oleh forum
musyawarah desa/antar desa. Jumlah anggota TPK bidang pendidikan berdasarkan
kebutuhan, minimal 3 orang, terdiri dari unsur masyarakat dan pihak sekolah. TPK bidang
pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan FK dan Kades.
3.3. Kelompok Kerja Pendikan ( Pokja Pendidikan )
Kelompok kerja Pendidikan dibentuk berdasarkan hasil musyawarh antar desa yang terdiri
dari dari 3 orang yaitu ketua pokja dan dua wakil dari UPK dan unsur masyarakat dipilih
berdasarkan MAD penetapan usulan.
Kelompok kerja pendidikan memiliki tugas utama sebagai :
 Mengelola bantuan multiyears (khususnya dalam pencairan dana )pada program dan
setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan.
 Melakukan mediasi dan koordinasi dengan pemerintah ( cabang dinas pendidikan
kecamatan )untuk meningkatkan pelayanan pendidikan
 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pendidikan PNPM
Mandiri.
3.4 .Kantor cabang Dinas Pendidikan Kecamatan /UPTD
Peran yang diharapkan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan adalah
memberikan dukungan terhadap seluruh proses kegiatan Pendidikan dalam PNPM Mandiri
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 11

12. Perdesaan (mulai dari: sosialiasi, perencanaan, pelaksanaaan, keberlanjutan program) serta
melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten.
Tugas yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan dalam mendukung program PNPM
Mandiri adalah
 Memberikan informasi tentang permasalahan dan program peningkatan akses dan
mutu pendidikan dasar, maupun program kegiatan pendidikan dasar yang sedang
berlangsung untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan
 Menyampaikan usulan-usulan pendidikan dasar masukan dari sekolah dan
masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan bidang pendidikan
 Bersama dengan Fasilitator Kecamatan (FK), memfasilitasi pembentukan POKJA
Pendidikan
 Membuat SK keanggotaan POKJA Pendidikan berdasarkan hasil pemilihan secara
demokratis melalui musyawarah antar desa.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 12

13. IV
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
1. Tahapan Prencanaan
Dalam proses perencanaan kegiatan bidang pendidikan dalam program PNPM Mandiri
Perdesaan ada beberapa tahapan tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan.adapun
tahapan tahapan kegiatan tersebut antara lain.
a) Tahapan sosiolisasi
Sosiolisasi dilakukan tingkat kecamatan,desa dan dusun – dusun,kelompok dan komite
sekolah.sosiolisasi tidak hanya pada forum–forum pertemuan resmi akan tetapi juga
pertemuan dilakukan juga informasi dengan masyarakat.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 13

14. Maksud dari sosialisasi ini adalah agar tujuan,sasaran jenis kegiatan dan mekanisme
bidang layanan pendidikan dimengerti oleh masyarakat dan semua informasi dari usulan
dan rencana kegiatan yang akan didanai oleh program PNPM Mandiri Perdesaan.
b) Penggalian gagasan bidang Pendidikan
Penggalian gagasan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses perencanaan
kegiatan bidang pendidikan.Kegiatan ini biasanya difasilitasi oleh KPMD dibantu oleh
fasilitator kecamatan /PL dengan mengunakan peta sosial dan kalender musim yang dibuat
dalam musyawarah dusun dan desa.Peta sosial dibuat bersama masyarakat dusun dan desa
dengan melibatkan komite sekolah,guru dan kepala sekolah.
Peta sosial yang dibuat oleh masyarakat adalah peta yang menunjukkan kondisi sosial suatu
desa atau dusun dengan mempetakan jumlah rumah orang miskin dan jarak sekolah
dengan kampong serta distribusi penyebaran penduduk berdasarkan lokasi atau lorong –
lorang yang ada di desa.
Dalam melakukan penggalian gagasan tentang kegiatan pendidikan yang akan dilakukan
beberapa hal perlu diperhatikan :
 Fasilitator kecamatan melakukan koordinasi dengan kantor cabang Dinas
Pendidikan di kecamatan dan pihak sekolah memberikan informasi kepada
komite sekolah untuk mengikuti proses penggalian gagasan
 Indentifikasi penerima memfaat bantuan pendidikan dilakukan oleh KPMD
dengan melibatkan kades,kadus dan komite sekolah.Identifikasi meliputi
jumlah rumah tangga miskin,jumlah anak putus sekolah dan yang terancam
putus sekolah,jumlah pengangguran dan sebagainya
 Jenis kegiatan pemberian beasiswa dan honor guru akan lebih efektif
diberikan lebih dari satu tahun atau multiyear,multiyear bisa diberikan
tingkat kecamatan artinya lebih dari satu desa
Proposal kegiatan bidang pendidikan masyarakat berisi tentang jenis
kegiatan,pemamfaat,cara melaksanakan kegiatan,keterkaitan dengan pihk lainnya,perkiraan
RAB,rencana pelestarian dan pengembangan.Nara sumber dalam penulisan adalah kantor
cabang dinas pendidikan,komite sekolah,kepala sekolah dan guru
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 14

15. c) Verifikasi Usulan
Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan bidang pendidikan,harus
memperhatikan beberapa hal
 Tim verifikasi harus koordinasi dan melakukan diskusi dengan komite
sekolah dan apabila belum dibentuk dipastikan sekolah membentuk komite
sekolah sebelum MAD
 Usulan tidak tumpak tindih dengan dengan pendanaan sumber lain khusus
dana APBD yang sudah dianggarkan oleh daerah
 Pemberian beasiswa dipastikan adalah rumah tangga miskin
 Besarnya biasiswa yang dibutuhkan dan bersifat multiyears
 Biasiswa yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Sekolah agar dapat
diketahui rencana pengunaannya.
Alur Proses Perencanaan kegiatan bidang pendidikan
Musyawarah Antar Desa (MAD )
Musyawarah Desa
Indentifikasi masalah dan potensi dan
gagasan ( komite Sekolah )
Masyarakat
Usulan Kebutuhan
kegiatan bidang
pendidikan
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 15

16. 2. Pelaksanaan Kegiatan
Proses pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan masyarakat adalah
 Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh TPK untuk mengelola kegiatan
ini TPK membentuk bidang pendidikan
 Sebelum melaksanakan kegiatan pendidikan perlu dilakukan pelatihan oleh
Fasilitator kecamatan/PL
 Penyusunan rencana kerja dan pencairan dana di fasilitasi oleh fasilitator
kecamatan dan PL dengan mengacu pada proposal
 Pengadaan bahan dan alat mengikuti proses yang ada
 Penyaluran dana bidang pendidikan diberikan pada penerima memfaat oleh
TPK bidang pendidikan sesuai dengan rencana yang dibuat
 Sertifikasi kegiatan bidang pendidikan masyarakat dilakukan oleh fasilitator
kecamatan dengan melibat kantor cabang pendidikan setempat dengan
memperhatikan kemungkinan pelestarian dan pengembangan
 Serah terima kegiatan dilakukan oleh tpk kepada masyarakat melalui forum
musyawarah desa.dokumen di serahkan TPK,KPMD dan pengurus kelompok
kegiatan.beberapa kegiatan perlu dilakukan pelestarian sehingga perlu
dibentuk tim pemeliharaan,
3. Mekanisme Penglolaan Pencairan dan Penyaluran dana
Secara garis besar mekanisme pengelolaan pencairan dan penyaluran dana pendidikan
dilakukan oleh pokja pendidikan yang dibentuk melalui MAD yang terdiri dari 3 orang yaitu
ketua,dan dua orang unsure dari UPK dan tokoh masyarakat. Proses pencairan dana
dilakukan sebagai berikut :
 TPK mengajukan RPD total kegiatan pendidikan ke UPK sesuai total anggaran yang
disetujui pada MAD Penetapan usulan
 UPK menyalurkan dana kegiatan bidang Pendidikan kepada TPK berdasarkan RPD
Total yang diajukan
 TPK membuka rekening kolektif pendidikan di kecamatan yang dikelola oleh pokja
pendidikan
 TPK mengajukan RPD sesuai kebutuhan dan dilampiri daftar penerima memfaat
melaui pokja pendidikan
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 16

17.  Pencairan kedua dan seterusnya disertai LPD yang harus diverifikasi terlebih dahulu
oleh UPK dan fasilitator kecamatan (bila masih tugas )untuk memastikan bahwa RPD
yang diusulkan tidak melampui anggaran satu tahun
 Setelah diperiksa maka pokja mencairkan dana ke TPK sesuai RPD yang diajukan
Alur Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan
REK UPK
REK PEDIDIKAN
( 3 SPECIMEN )
TPK
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 17

18. 4. Kegiatan Kegiatan Bidang Pendidikan
Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pendidikan mengikuti prinsip-prinsip, ketentuan dan
mekanisme dalam program PNPM Mandiri serta Kebijakan dan standar teknis yang
dikeluarkan oleh Depdiknas. Pada tahap pelaksanaan, Kelompok Kerja Pendidikan dengan
didampingi Fasilitator Kecamatan
akan lebih berperan dalam fungsi
fasilitasi agar lebih dapat memenuhi
layanan terhadap kebutuhan
pendidikan masayarakat secara
berkelanjutan. Beberapa ketentuan
pelaksanaan menu kegiatan
pendidikan dalam program PNPM
Mandiri Perdesaan sebagai berikut:
4.1. Beasiswa
a) Tujuan :
1. Mengurangi angka putus sekolah dari anak kelurga miskin.
2. Meningkatkan angka transisi dari SD-MI ke SMP-MTs
3. Memotivasi masyarakat pedesaan dan keluarga miskin untuk menyekolahkan
putra/putri mereka minimal sampai jenjang SMP-MTs.
b) Ketentuan pelaksanaan:
1. Kelompok Sasaran adalah anak usia sekolah wajar 9 tahun (7-15 tahun) dengan
prioritas Rumah tangga dari keluarga miskin.
2. Tidak tumpang tindih pembiayaan dengan bantuan Biaya Operasional Sekolah
(BOS) ataupun sumber lain.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 18

19. 3. Komponen biaya subsidi sekolah diprioritaskan untuk keperluan yang belum
dibiayai oleh BOS seperti: perlengkapan sekolah (seragam sekolah, sepatu,
buku dan alat tulis, tas sekolah) dan biaya transpotasi sekolah.
4. Jangka waktu beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima
beasiswa
5. Pemberhentian bantuan beasiswa diinformasikan kepada seluruh warga
masyarakat termasuk,setiap orang tua penerima beasiswa melalui papan
informasi.
6. Setiap orang tua dari penerima beasiswa wajib memberikan motivasi anaknya
untuk belajar.
c) Mekanisme Pembayaran subsidi sekolah:
1. Pemberian dana beasiswa lebih dari satu tahun dikelola oleh pokja pendidikan
kecamatan (lihat poin 4.2.5 tentang pengelolaan dana mulitiyears)
2. Beasiswa yang berupa iuan sekolah dapat dibayarkan langsung ( dari rekening
pokja pendidikan) ke sekolah tiap 6 bulan.
3. Pembayaran beasiswa harus didukung dengan bukti bukti pendukung yang
dapat dipertanggungjawabkan seperti daftar penerima beasiswa,bukti
transfer,dan kuatansi yang dikeluarkan pihak sekolah
4. Proses pembayaran harus diketahui semua pihak antara lain
BKAD,UPK,Fasilitator Kecamatan,TPK,Kades,Kadus komite sekolah.
5. Pembayaran dana beasiswa sekolah harus dilengkapi surat perjanjian dengan
pihak sekolah.salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah dapat ditariknya
kembali beasiswa apabila penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan
sekolahnya.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 19

20. 4.2. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi fisik
a) Tujuan
Pembangunan, Renovasi dan Rehab Fisik sekolah dimaksudkan sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan akses terhadap kelengkapan, kebersihan, kenyamanan dan
keamanan fasilitas pendidikan di sekolah yang pada akhirnya akan mampu
meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah.
b) Ketentuan-ketentuan
1. Jenis renovasi dan rehab sekolah pada Bidang Pendidikan PNPM Mandiri dibatasi
pada: renovasi/pembangunan toilet, renovasi ruang kelas, ruang perpustakaan,
renovasi ruang serba guna, ruang administrasi, renovasi ringan lapangan
upacara, talud, dan pagar sekolah.
2. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh dipihak ketigakan, harus menggunakan
mekanisme partisipasi masyarakat, dengan ketentuan sbb :
o Pelaksana kegiatan dipilih dalam forum Musyawarah Desa. Komite Sekolah
berperan sebagai pengontrol terhadap proses dan kualitas hasil kegiatan
selama pelaksanaan .
o Pemilihan tenaga kerja dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan
pekerja dari masyarakat setempat .
o Komponen renovasi yang dibiayai adalah material, upah sewa peralatan yang
dibutuhkan.
o Khusus furniture, jika pengadaan berupa Pembelian furniture atau bahan
baku perlu dilakukan survei harga ditiga tempat serta adanya jaminan 6
(enam) bulan setelah barang diterima sekolah.
o Spesifikasi bangunan dan furniture mengacu pada standar teknis Depdiknas.
4.3. Pengadaan Guru Honor
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 20

21. Guru Honor yang didanai oleh PNPM Mandiri adalah guru tidak tetap yang ditugaskan
untuk memfasilitasi proses belajar mengajar di SD-MI , SMP-MTs Negeri / Swasta ataupun
di sekolah-sekolah khusus
seperti layanan khusus untuk
anak Drop Out (DO) ataupun
karena kondisi khusus seperti:
SD satu guru, SD kecil, Sekolah
tenda, kelas jauh, guru kunjung.
a) Tujuan
1. Mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, khususnya guru SD-MI dan SMP-MTs.
2. Meningkatkan mutu proses belajar-mengajar di SD-MI dan SMP-MTs
3. Memberikan kesempatan guru untuk mendapatkan pelajaran sesuai dengan
keahlian guru tersebut.
b) Ketentuan – Ketentuan
1. Pengangkatan Guru honor ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala dinas
pendidikan dan melalui musyawarah antar Desa.
2. Prioritas pengangkatan guru honor untuk SMTP-MTs adalah guru Bahasa Indonesia,
Matemátika, IPA (Biologi dan Físika), dan bahasa Inggris. Prioritas berikutnya adalah
guru IPS (Geografi, Sejarah, dan Ekonomi). Sedangkan untuk SD-MI priroritasnya
adalah guru kelas sesuai kebutuhan dan kekurangan guru di daerah tersebut. .
3. Kontrak kerja antara disesuaikan mekanisme yang berlaku dalam Program PNPM
Mandiri.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 21

22. 4. Besaran honorarium mengacu pada estándar UMR setempat yang berlaku.
3.4. Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Peningkatan manajemen pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan penyerasian sumber daya secara mandiri oleh
sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) dalam proses
pengambilan keputusan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Stakeholder yang
dimaksud adalah tenaga pendidikan dan kependidikan, orang tua, siswa, Komite Sekolah
dan anggota masyarakat.
Ciri-ciri sekolah yang menerapkan MBS adalah akuntable, transparan, dan partisipatif
nampak dalam kinerja organisasi, proses belajar mengajar, sumber daya guru dan
administrasi organisasi. Sekolah-sekolah yang menerapkan MBS akan menyediakan
layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan pendidikan
dimana sekolah itu berada
Kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dengan pedenkatan
Manajemen Berbasis Sekolah antara lain meliputi:
 Pelatihan Perencanaan Pembangunan Pendidikan jangka menengah (2 hari)
 Pelatihan MBS tkt kecamatan (5 hari)
 Pelatihan MBS tkt. Sekolah (2 hari)
 Musyawarah Kepala Sekolah (MKS) sebulan 1 x
 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebulan 1 X
Pelatihan MBS bertujuan :
o Peserta mampu menjelaskan konsep MBS dan pendekatan PAKEM-CTL
o Peserta memahami peran dan tugasnya dalam menerapkan MBS dan pendekatan
PAKEM-CTL
o Peserta menguasasi teknik-teknik penerapan MBS dan pendekatan PAKEM-CTL.
o Peserta mampu menyusun RPS/RAPBS
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 22

23. o Peserta mampu mengembangkan media belajar yang sederhana.
o Peserta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung mutu
pendidikan.
a) Ketentuan-ketentuan
1. Pelatihan dilaksanakan diberbagai tingkatan yakni Kecamatan maupun tingkat
sekolah yang ditindaklanjuti dengan belajar bersama melalui kelompok kerja seperti:
MKKS, KKG/MGMP, MKS.
2. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam MBS terdiri dari: pengawas/penilik sekolah (KCD),
kepala sekolah, Badan perwakilan Desa, orang tua murid, guru dan Komite Sekolah.
3. Kurikulum dan modul pelatihan MBS mengikuti standar Depdiknas yang
dikembangkan bersama Unicef.
4. Pelatih berpengalaman dalam MBS dengan sesuai keahlian dalam bidangnya yang
dikonsultasikan dengan Dinas Pendidikan setempat dan Lembaga Penjamin Putu
Pendidikan Provinsi setempat.
3.5 Pengadaan Buku
a) Tujuan
Pengadaan buku di sekolah dimaksudkan sebagai upaya melengkapi sarana
pendidikan yang dibutuhkan, meningkatkan minat baca, dan kreativitas siswa, serta
meningkatkan profesionalisme guru, yang pada akhirnya secara paralel akan mampu
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
b) Ketentuan-ketentuan
1. Buku-buku yang dapat didanai dari program PNPM Mandiri merupakan buku
yang bersifat jangka panjang dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang
dikembangkan guru, antara lain berupa: buku penunjang pilihan, buku
bacaan/referensi, ensiklopedi.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 23

24. 2. Buku yang dibeli harus mengacu pada daftar buku yang telah mendapatkan
pengesahan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
3. Penetapan judul dan jumlah buku yang akan dibeli didasarkan hasil Rapat Dewan
Guru bersama Komite Sekolah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Pemilihan Buku dengan lampiran judul buku yang akan dibeli. Rasio buku
penunjang dengan siswa adalah 1 : 1, rasio buku bacaan dengan siswa adalah
1 : 5, sedangkan ensiklopedi maksimum satu set untuk setiap sekolah
4. Pembelian buku dilaksanakan oleh Pokja Pendidikan dengan mencari harga
terendah berdasarkan hasil survey harga ditiga tempat. Buku yang dibeli harus
dalam keadaan baru.
5. Komite Sekolah dengan dibantu Fasilitator Kecamatan akan mengecek
kebenaran semua buku yang dibeli dan hasil pengecekan akan dibuktikan
dalam daftar pemeriksaaan.
3.6. Pengadaan Alat Penunjang Sekolah
Pengadaan alat penunjang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) untuk SD/MI dan SMP/MTs,
merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan terhadap kegiatan pembelajaran di
sekolah, yang pada akhirnya secara paralel akan mampu meningkatkan mutu pendidikan
di tingkat satuan sekolah.
a) Tujuan
Membantu siswa memahami materi yang sulit melalui model pembelajaran
aktif,kreatif, dan menyenangkan, dalam meningkatkan pengetahuan dan
kreativitas siswa, serta meningkatkan profesionalisme guru.
b) Ketentuan
1. Pengadaan alat KBM diutamakan untuk mata pelajaran pokok dan harus sesuai
dengan kebutuhan dan keterampilan guru.
2. Pembelian alat KBM mengacu pada daftar daftar alat buku yang telah
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 24

25. mendapatkan pengesahan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah dan/atau dan daftar yang disediakan oleh Dinas Pendidikan
kabupaten/Kota , serta mendapat masukan Fasilitator Kecamatan , dan
kelompok kerja Pendidikan
3. Kebutuhan alat KBM yang akan dibeli dan atau dibuat ditentukan berdasarkan
rapat dewan guru dengan Komite Sekolah yang dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Alat KBM dengan melampirkan daftar alat KBM yang akan dibeli
dan/atau dibuat oleh guru.
4. Pembelian alat KBM dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pendidikan dengan
mencari harga terendah berdasarkan hasil survey harga ditiga tempat. Alat
KBM yang dibeli harus dalam keadaan baru.
5. Komite Sekolah dengan dibantu Fasilitator Kecamatan akan mengecek
kebenaran semua alat KBM yang dibeli dan hasil pengecekan akan dibuktikan
dalam daftar pemeriksaaan.
3.6. Pelatihan Ketrampilan Masyarakat
Bantuan pelatihan ketrampilan adalah bantuan pelatihan yang diberikan kepada
masyarakat atau keluarga miskin untuk mendapatkan ketrampilan dan meningkatkan
pendapatan mereka.Pelatihan ketrampilan berupa pelatihan jahit menjahit,bengkel
otomotif,sablon,buta aksara.
c) Tujuan
Dasar yang menjadi tujuan bantuan ketrampilan kepada masyarakat/keluarga
miskin adalah meningkatkan kemampuan rumah tangga miskin sesuai dengan
potensi,bakat dan minat sehingga meningkatkan daya saing dan peluang tenaga
kerja.Jenis kegiatan yang dilakukan antara lain jahit menjahit,bengkel
otomotif,buta aksara, dll
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 25

26. d) Ketentuan
 Persyaratan pelatihan ketrampilan diberikan pada keluarga miskn yang
masih produktif dan pemuda putus sekolah
 Bantuan dipergunakan untuk pembelian peralatan dan bahan bahan kursus
/pelatihan,membayar honor instruktur,transportasi,dan kebutuhan lain
yang relevan.
 Besarnya bantuan biaya kursus /pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan
riil dan harga setempat
 Kewajiban penerima bantuan adalah mengikuti pelatihan / kursus sampai
selesai dan melakukan alih ketrampilan yang dimilik kepada anggota
masyarakat lain yang membutuhkan.
3.7. Pengembangan wawasan dan keperdulian
Pengembangan wawasan dan keperdulian adalah memberikan pemahaman rumah tangga
miskin tentang pentingnya pendidikan formal dan non formal serta isu isu tentang
gender,lingkungan dan hak anak, bahaya narkoba,pengunaan inseksida pupuk kimia,
antispasi konflik.
e) Tujuan
Tujuan dari pelaksanan kegiatan pengembangan wawasan dan keperdulian adalah
memberikan responbility tentang pengetahuan dan isu isu yang ada disekitar
rumah tangga miskin yang sedang berkembang.
f) Ketentuan
 Kegiatan pengembangan wawasan dan keperdulian memberikan
pengetahuan dan pemahamn yang konkrit pada rumah tangga miskin
 Tema dan judul kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 26

27.  Kegiatan harus memberikan wawasa yang baik terhadap pengetahuan yang
berkaitan dengan nilai nilai kerarifan lokal dan budaya setempat.
3.8. Pelatihan peningkatan pendapatan Keluarga Miskin
Dimaksud dengan pelatihan pendapatan kelurga miskin adalah kegiatan yang diarahkan
pada keluarga rumah tangga miskin dalam memfaat kondisi sekitarnya dengan kegiatan
ekonomi kreatif seperti pengembangan usaha kelompok pertanian holtikultura,kelompok
petani pengembangan perikanan dan kelompok pengembangan perbudidayaan tanaman
obat obatan dan kelompok kerajinan khas lokal.
g) Tujuan
Tujuan dari pelaksanan pelatihan ini memberikan kesempatan pada keluarga
rumah tangga miskin mengembangkan potensi ekonomi yang ada dilingkungan
sekitarnya dan meningkatkan pendapatan rumah tangganya.
h) Ketentuan
 Kegiatan peningkatan keluarga miskin dikembangkan berdasarkan potensi
dan keinginan rumah tangga miskin untuk mengembangkan usaha kewira
usahaan
 Tema dan judul kegiatan harus disesuaikan dengan letak wilayah dan lokasi
pengembangannya.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 27

28. BAB V
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh pelaku pelaku mulai dari tingkat Desa/Sekolah
hingga Kabupaten dan dilaksanakan untuk seluruh kegiatan yang didanai oleh program
PNPM Mandiri Perdesaan .
Di tingkat masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama Komite Sekolah dan
Kelompok kerja Pendidikan melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dilakukan
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Komite Sekolah melalui dana PNPM Mandiri
perdesaan.
Fasilitator Kecamatan dan kelompok kerja Pendidikan bertanggungjawab terhadap seluruh
aktivitas monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporannya untuk disampaikan
Fasilitator Kabupate,dilanjutkan ke Unit MIS di tingkat Propinsi dan NMC di Pusat.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 28

29. BAB VI
Keberlanjutan dan Pengembangan
Keberlanjutan dan pengembangan kegiatan bidang pendidikan program PNPM
Mandiri merupakan suatu proses untuk mengupayakan agar hasil-hasil kegiatan dan
mekanisme kegiatan pendidikan program PNPM Mandiri dapat terus berlangsung
dan dikembangkan sehingga memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat
terutama pada rumah tangga miskin.
Tujuan yang diharapkan dari keberlanjutan kegiatan pendidikan program PNPM
Mandiri adalah sebagai berikut :
 Bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk bidang pendidikan berbentuk hibah
sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab penerima memfaat dan
masyarakat.dan keberlanjutan ini dari sekarang sudah dipikirkan dan direncakan
sejak tahap perencananan dilakukan
 Fasilitator kecamatan memfasilitasi TPK untuk memperoleh bantuan teknis maupun
keuangan ke kantor cabang diknas kecamatan maupun sumber lainnya.
 Fasilitator kecamatan memfasilitasi UPK untuk mengalokasikan dana beasiswa
yang bersumber dari sebagian jasa keuntunganperguliran UEP maupn SPP
 Fasilitator kecamatan melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan dan
ansuransi setempat untuk menjajagi kemungkinan asuransi pendidikan sebagai salah
satu modal pelestarian yang ditawarkan ke BKAD/musyawarah antar desa
 Fasilitator Kabupaten melakukan rekapitulasi usulan pendidikan hasil MAD dengan
wilayah kerjanya dan memfasilitasi pokja pendidikan kecamatan dengan pemerintah
daerah,swasta dan LSM yang perduli masalah pendidikan.
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 29

30. Daftar Pustaka
1. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2008 : Petunjuk Teknis
Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ), Jakarta
2. Depdiknas,2005 : PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidkan,
Jakarta ,Depdiknas
3. Suryo Broto, 2004 : Manajemen Pendidikan di Sekolah ,Jakarta,Rineka Cipta
Pedoman Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan Page 30