Setiap pekerjaan mempunyai standar etika profesional masing-masing, salah satunya auditor. Auditor dituntut untuk berperilaku profesional dalam bekerja. Selain itu, auditor juga mempunyai tanggung jawab hukum yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan dan dapat menyebabkan adanya sanksi hingga sanksi pidana.

1. Nama : Yohanes Sianipar
NPM : 2106649196
Dosen Pengampu : Dr. Muhammad Razikun, CPA.
ETIKA PROFESIONAL
Etika secara umum diartikan sebagai prinsip atau dasar moral. Setiap orang mempunyai
dasar moral masing-masing. Nila-nilai dasar etika terdiri atas perhatian,tanggung jawab,
kepercayaan, kehormatan, keadilan, dan kepatuhan.Setiap nilai-nilai ini bersatu padu
membentuk etika seseorang. Etika dibutuhkan agar setiap orang dapat berperilaku baik dan
tertib. Namun, terdapat beberapa orang berperilaku tidak etis karena standar etika antarorang
yang berbeda-beda atau pilihan orang tersebut untuk berperilaku egois.
Dilema etika adalah kondisi ketika seseorang kebingungan mengambil keputusan
dalam merespon keadaan yang sedang dihadapi. Auditor sering menghadapi dilema etika pada
karir mereka. Banyak orang menormalisasi tindakan tidak etis karena merasa banyak yang
melakukannya, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Dilema etika dapat diselesaikan dengan beberapa
langkah, yaitu mengidentifikasi permasalahan etika berdasarkan fakta yang ada, menentukan
pihak yang terdampak akan isu tersebut, mencari saran-saran yang tersedia untuk
menyelesaikan masalah tersebut, dan memutuskan mengambil tindakan yang dapat
menyelesaikan masalah.
Masyarakat sudah memiliki pandangan khusus mengenai arti “orang profesional”.
Orang profesional diharapkan untuk berperilaku lebih baik dibandingkan orang lain. Selain itu,
terdapat perbedaan antara akuntan publik dengan orang profesional lain. Akuntan publik
dibayar oleh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan tersebut dan laporan
keuangan dapat digunakan oleh stakeholder perusahaan. Terdapat banyak cara untuk memiliki
performa yang baik, yaitu mengikuti ujian CPA, melakukan peer review, melakukan latihan
AICPA, dan sebagainya.
Prinsip-prinsip Etika terdiri atas:
• Tanggung Jawab
Orang profesional harus melatih kepekaan dan penilaian moral dalam seluruh aktivitas.
• Kepentingan Publik
Setiap anggota harus menerima kewajiban agar dapat bertindak dengan cara pelayanan
publik.
• Integritas
Setiap anggota harus melakukan tanggung jawab masing-masing dengan kepekaan tinggi.
• Objektivitas dan Independensi
Setiap anggota harus bertindak secara objektif, independent, dan terlepas dari segala
konflik kepentingan.
• Kehati-hatian
Setiap anggota harus memahami standar profesional dan berusaha untuk meningkatkan
kompetensi.

2. • Lingkup dan Sifat-sifat layanan
Setiap anggota harus mengamati Kode Etik Profesional dalam praktik publik.
Kode Etik AICPA dan IESBA menjelaskan makna independensi yang terdiri atas
independensi dalam pikiran dan penampilan. Independensi auditor diatur oleh peraturan SEC
auditor yang sesuai dengan Pakta Sarbanes-Oxley. Pakta Sarbanes-Oxley dan Ketentuan SEC
yang sudah direvisi membatasi jenis-jenis pelayanan nonaudit yang disediakan oleh auditor.
Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Terbuka (PCAOB) telah mengeluarkan aturan
independensi tambahan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pajak tertentu. Pelayanan-
pelayanan yang dilarang dalam peraturan Pakta Sarbanes Oxley adalah jasa aktuaria, jasa
valuasi, pengalihdayaan audit internal, dan sebagainya.
Setiap auditor yang dibantu oleh komite audit yang menjadi anggota dewan perusahaan
yang dipilih oleh dewan perusahaan. Komite audit terdiri atas tiga sampai lima anggota direksi
dengan minimal satu anggota komite yang ahli keuangan. Pakta Sarbanes-Oxley mensyaratkan
bahwa harus terjadi rotasi audit dalam jangka lima tahun dengan tujuan agar perusahaan audit
dapat mempertahankan independensi dan objektivitas secara keseluruhan.
Peraturan SEC dalam hubungan finansial melarang kepemilikan dalam klien audit oleh
orang-orang yang mempengaruhi auditor. Pihak-pihak yang dilarang untuk kepemilikan adalah
anggota tim audit, orang-orang yang berposisi untuk mempengaruhi perjanjian audit, mitra dan
manajer yang menyediakan lebih dari 10 jam jasa nonservis ke klien, dan mitra yang
bertanggung jawab dengan perjanjian.
Pengertian akan kode-kode AICPA dibutuhkan agar auditor dapat memahami
penggunaannya. Misalkan, kode 201 untuk Standar Umum, kode 203 untuk prinsip akuntansi,
kode 505 untuk bentuk dan nama organisasi. Kode-kode AICPA tersebut digunakan oleh
PCAOB untuk menjadi pedoman dalam kegiatan audit.

3. TANGGUNG JAWAB HUKUM
Seorang audit profesional memiliki tanggung jawab dengan klien sesuai dengan kontrak yang
disepakati. Audit juga bertanggung jawab atas kelalaian dan/atau pelanggaran kontrak jika
gagal memberikan layanan yang memuaskan pada klien. Oleh karena itu, lingkungan hukum
berubah dan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah masyarakat yang
semakin melek hukum, kompleksitaas dalam bisnis yang menyebabkan kompleksitas fungsi
audit dan akuntansi, kesadaran akan Komisi Sekuritas dan Bursa yang meningkat, dan
tumbuhnya kesadaran penggunaan akuntansi publik oleh pengguna laporan keuangan.
Perusahaan sebagai pengguna laporan keuangan sadar untuk membutuhkan akuntan
publik sehingga akuntan publik semakin banyak dipakai oleh perusahaan. Selain itu,
kompleksitas audit dan fungsi-fungsi akuntansi semakin meningkat dan disebabkan oleh
peningkatan ukuran bisnis, dan kompleksitas operasi bisnis.
Auditor seringkali menemukan kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaan audit untuk
klien yang memakai jasa auditor. Kegagalan bisnis terjadi jika bisnis tersebut tidak dapat
memenuhi target investor atau melunasi pinjaman karena kondisi ekonomi atau bisnis.
Kegagalan audit terjadi ketika auditor mengeluarkan opini audit yang salah dan tidak
memenuhi prinsip-prinsip audit. Pekerjaan audit yang berisiko mewakili risiko auditor yang
dapat salah menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian, yang dalam kenyataannya terdapat
kesalahan saji secara material.
Terdapat tiga konsep hukum yang mempengaruhi tanggung jawab, yaitu konsep orang
bijaksana, tanggung jawab atas tindakan orang lain, dan kurangnya kesempatan untuk
berbicara. Standar kewaspadaan dan kehati-hatian sering disebut sebagai konsep orang
bijaksana. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang harus bisa melakukan keahlian dan kehati-
hatian dalam melaksanakan kewajiban bagi orang lain. Selain itu, tanggung jawab atas tindakan
orang lain diartikan sebagai para partner KAP bertanggung jawab atas pekerjaan anak buah
KAP atau KAP lain yang mengerjakan pekerjaan audit. Kurangnya kesempatan untuk
berbicara diartikan dalam konteks kerahasiaan informasi. Akuntan Publik tidak berhak untuk
menahan informasi dari pengadilan dengan beralasan bahwa informasi tersebut mempunyai
hak istimewa.
Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mempengaruhi tanggung jawab akuntan
publik. Ketentuan yang mengatur kelalaian dan penipuan adalah kelalaian biasa, kelalaian
besar, kecurangan konstruktif, dan penipuan. Kelalaian biasa merupakan tidak ada perhatian
yang wajar dan dapat diharapkan dari seseorang pada kondisi tertentu. Kelalaian besar adalah
tidak ada perhatian bahkan sembrono dalam bertindak serta tidak dapat diharapkan sama sekali
oleh orang lain. Kecurangan Konstruktif dapat dipahami sebagai kelalaian yang ekstrim atau
kesembronoan yang luar biasa meskipun tidak ada maksud penipuan. Hal ini terjadi jika auditor
mengetahui ada audit yang belum tuntas namun tetap mengeluarkan opini, tetapi tidak ada
maksud membohongi laporan keuangan. Kecurangan adalah adanya kesalahan saji dalam
laporan audit dan diketahui bahwa auditor bermaksud untuk membohongi pengguna laporan
keuangan.
Tuntutan hukum yang dilayangkan kepada akuntan publik kebanyakan berasal dari
klien yang sudah menggunakan jasanya. Oleh karena itu, dibutuhkan respon profesional

4. terhadap tuntutan hukum tersebut. IAASB, AICPA, dan PCAOB harus terus menerus
memperbarui standar audit agar tetap memenuhi kebutuhan zaman terhadap pekerjaan audit.
Cara yang juga bisa dilakukan oleh audit adalah mengedukasi para pengguna laporan keuangan
mengenai batasan-batasan audit. Para pemimpin AICPA yang berasal dari KAP dan pendidik
harus mendidik pengguna laporan keuangan untuk memahami maksud dari opini auditor.
Selain cara-cara tersebut, auditor juga dapat menggunakan cara-cara alternatif seperti
meningkatkan skil untuk memenuhi ekspetasi dari pengguna jasa audit, memberi sanksi kepada
anggota karena performa dan perilaku yang tidak baik, dan sebagainya.
Terdapat berbagai sikap yang dapat melindungi akuntan publik dari tanggung jawab
hukum. Sikap-sikap tersebut yaitu hanya melakukan kerja sama dengan klien yang
berintegritas baik, mempertahanakan independensi dan menghindari konflik kepentingan,
memahami alur bisnis klien, melatih skeptisisme profesional, dan sebagainya. Auditor harus
menjaga sikap skeptis yang hebat ketika diberikan informasi keuangan dari perusahaan agar
auditor dapat mengidentifikasi kesalahan saji yang muncul pada laporan keuangan.