2. 02
Tujuan
Pembelajaran
Tujuan Khusus
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan
mampu:
1) Memahami tentang Perkembangan kebjakan
tentang Profesi Bidan
2) Memahami tentang Kebijakan Terkini tentang
Pendidikan Kebidanan
3) Mememahami tentang Kebijakan Terkini tentang
Pelayanan Kebidanan
4) Memahami tentang penguatan dan
pengembangan profesi bidan
01 TujuanUmum
Setelah menguikuti sesi ini, peserta
diharapkan mampu memahami perkembangan
kebijakan tentang profesi Bidan, kebijakan terkini
terkait pendidikan danpelayanan kebidanan serta
penguatan dan pengembangan profesi bidan di
Indonesia
4. Kepmenkes No
HK.01.07/Menkes/
320/2020 tentang
Standar Profesi
Bidan
2017
Perm
enkesNo
28T
h 2017ttg
Iz
in dan
Penyelenggara
an Praktik
Bidan
2019
UUNo 4T
h2019
tentang
Kebidanan
2014
UUNo 36
Th2014
ttg Tenaga
Kesehatan
2009
UU N0. 36
Th 2009 ttg
Kesehatan
REGULASIPROFESIBIDAN
01
02
03
04
06
05
Permenpan No. 36 Th
2019, Ttg Jabatan
Fungsional Bidan
5. SUBSTANSI PENGATURAN
1
4
3
5 6
PENDIDIKAN BIDAN
REGISTRASI DAN
IZIN PRAKTIK
HAK DAN
KEWAJIBAN
PRAKTIK
KEBIDANAN
PENDA
YAGUNAAN
BIDAN
ORGANISASI
PROFESI BIDAN
2
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
KETENTUAN
PERALIHAN
KETENTUAN
PENUTUP
SANKSI
ADMINISTRATIF
9 10
8
7
6. Latarbelakang:
a. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar
dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu
membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana
diamanatkan dalam UUD, 1945;
b. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya
perempuan, bayi, dan anak balita yang dilaksanakan oleh bidan
secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan
berkesinambungan, dilaksanakan secara profesional sesuai dengan
kompetensi dan kewenangannya;
c. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional
yang merupakan bagian integraldari sistempelayanan kesehatan
yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau
rujukan.
6
Regulasi yang mengatur khusus ttg profesi bidan
- UU Kebidanan No. 4 th 2019
8. • Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat.
• Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidan lulusan
pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan
langsung kepada klien.
• Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian
pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk
asuhan kebidanan.
• Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang
didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan
tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan
wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan
ilmu dan kiat Kebidanan.
Emi Nurjasmi
10. PENDIDIKAN KEBIDANAN
KOMPETENSI KURIKULUM KEWENANGAN
10
Pendidikan
vokasi
Pendidikan
akademik
Pendidika
n profesi
DOKTOR (S3)
UU Kebidanan no.4/2019
DIPLOMA3
PROFESI
SARJANA TERAPAN/ SARJANA (S1)
MAGISTER
(S2)
Standar Global (ICM)
Bachelor3-4 yrs
Diarect Entry
(Midwife)
After Nursing +18 m
In-Direct Entry
(Nurse Midwife)
Bidan
Vokasi
(Associate
Professional
MW)
B
idan Profesi
(Professional
MW)
11. DATA PROGRAM S
TUDI
KEBIDANAN:
JUNI2021
Program Studi Jumlah A B C BlmAkrt Tdk terakreditasi
Diploma3 Kebidanan : 553 59 346 143 - 5
Profesi : 160 3 6 - 110 -
Magister Kebidanan : 8 1 7 - - -
JUMLAH : 553 63 13 - 110 5
12. PENGATURAN PROFESIONALISME BIDAN MELALUI PROSES
SERTIFIKASI, REGISTRASI & LISENSI
INSTITUSI
PENDIDIKAN
MEMPEROLEH
IJAZAH
&SERTIFIKAT
KOMPETENSI
LULUS UJI
KOMPETENSI
KTKI
REGISTRASI
STRB
PEMDA
KAB/KOTA
LISENSI
SIPB
LULUS
PENDIDIKAN
Emi Nurjasmi
12
13. PERSYARATAN
S
T
R
DIKELUARKAN
K
T
K
I
PALING
LAMA 30
HARISEJAK
PENGAJUAN
DITERIMA
BERLAKU
SELAMA 5
TAHUN
a.memiliki ijazah
perguruan tinggi
dari
yang
menyelenggarakan
pendidikan Kebidanan
sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-
undangan;
b.memiliki Sertifikat
Kompetensi atau Sertifikat
sehat
surat
fisik
Profesi;
c.memiliki
keterangan
dan mental;
d.memiliki
pernyataan
surat
telah
mengucapkan
sumpah/
janji profesi; dan
e.membuat pernyataan
tertulis untuk mematuhi
dan melaksanakan
ketentuan etika profesi
a.memiliki S
T
Rlama;
Sertifikat
atau
b.memiliki
Kompetensi
SertifikatProfesi;
c.memiliki surat
keterangan sehat fisik
dan mental;
d.membuat pernyataan
tertulis mematuhi dan
melaksanakan
ketentuan etika profesi;
e.telah mengabdikan diri
sebagai tenaga profesi
atau vokasi;dan
f. memenuhi kecukupan
dalam kegiatan
pelayanan, pendidikan,
pelatihan, danlatau
kegiatan ilm
iahlainnya.
REGISTRASI REGI
ST
RASIULANG
Emi Nurjasmi
13
14. S
I
P
B
DIKELU
ARKA
N
PEMDA KAB
/
KOT
A AT
AS
RE
KOMENDAS
IPEJABAT
KESYG B
ER
W
ENANG
PALING
LAMA 15
HAR
IS
EJAK
P
ENGAJU
AN
DITER
I
M
A
PALING
BANYAK
2S
I
PB
a
. S
T
Ryang masih
berlaku;
b. tempatpraktik
BIDAN
1 (satu) di Tempat Praktik Mandiri Bidan dan 1
(satu) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain di
Tempat Praktik Mandiri Bidan;
ATAU
2 (dua) Praktik Kebidanan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan selain di Tempat Praktik Mandiri Bidan.
a
. S
T
Rmasih berlaku;dan
b. Bidan berpraktik di tempat
sebagaimana tercantum dalam
SIP
B
a. Bidan meninggal dunia;
b. habis masa berlakunya;
c. dicabutberdasarkan ketentuan
perundang-undangan ; atau
d. atas permintaan sendiri
S
IP
B
BERLAKU
S
IPBT
I
DAK
BERLAKU
PERSYA
RATAN
Emi Nurjasmi
14
15. PENDIDIKAN,SERTIFIKASI,REGISTRASIDAN L
ISENSI
Add Text
Simple
PowerPoint
Add Text
Simple
PowerPoint
Add Text
Simple
PowerPoint
Add Text
Simple
PowerPoint
03
REGISTRASI
Diberikan oleh KTKI
Berlaku selama 5 tahun dan
dapat registrasi ulang – Online
Perpanjangan STR – CPD online
04
IZIN PRAKTIK (PMK 28/2017)
1. Dikeluarkan oleh Pemda setempat
2. Paling banyak 2 SIP
3. SIP berlaku utk 1 tempat praktik mandiri
bidan dan 1 fasyankes lainnya ATAU 2
fasyankes selain tempat praktik mandiri
bidan
4. Dapat diperpanjang jika memenuhi
persyaratan – Re Lisensi
1. Pendidikan : Vokasi (D3), Akademik
(Sarjana, Magister, Doktor), Profesi
2. Lulusan program sarjana/D4 Keb dapat
melanjutkan program pendidikan profesi.
3. Lulusan pendidikan vokasi yang akan
menjadi Bidan lulusan pendidikan profesi
harus melanjutkan program pendidikan
Sarjana/setara sarjana ditambah pendidikan
profesi.
01
PENDIDIKAN 02
SERTIFIKASI
Sertifikasi di Institusi
Pendidikan
1. Lulus pendidikan
2.Lulus uji kompetensi
Memperoleh Ijazah &
Sertifikat Kompetensi
16. PENYELENGGARAAN PRAKTIKKEBIDANAN
PERAN
TUGAS DAN WEWENANG
Pengelola pelayanan kebidanan
Penyuluh dan konselor
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan
dan KB
Pelayanan Kesehatan Ibu
Pelayanan Kesehatan Anak
Pelaksanaan tugas berdasarkan
pelimpahan wewenang
Pelaksanaan tugas dalam keadaan
keterbatasan tertentu
Pemberi pelayanan kebidanan
Pendidik, pembimbing, dan
fasilitator klinik
Penggerak peran serta masyarakat
dan pemberdayaan perempuan
Peneliti
D
IL
AKS
ANAKAN
DI FASYANKES
Bidan lulusan pendidikan profesi yang menjalankan Praktik
Kebidanan di Tempat Praktik Mandiri Bidan wajib memasang papan
nama praktik dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Fasyankes berupa tempat praktik mandiri bidan,
puskesmas, klinik, rumah sakit, dan fasyankes lainnya
Tempat Praktik mandiri Bidan hanya dapat
diselenggarakan oleh Bidan lulusan pendidikan profesi
– th 2026
Praktik Mandiri Bidan diselenggarakan hanya pada 1
(satu) Tempat Praktik Mandiri Bidan.
17. 01.
PELA
YANAN KESEHA
TAN IBU
02.
PELA
YANAN KESEHA
TAN ANAK
03.
PELAYANAN KESEHATAN
REPRODUKSI DAN KB
1. Asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil,
2. masa kehamilan normal,
3. persalinan normal,
4. masa nifas
5. Pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan
rujukan
6. Deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa
persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran
dan dilanjutkan dengan rujukan
1. Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah
2. Imunisasi sesuai program Pemerintah Pusat
3. Pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini
kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan
4. Pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
dilakukan dengan cara Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE),
melakukan konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi
T
U
GASDAN W
EW
ENANG BI
DAN DAL
AM
PELAYANAN KESEHAT
AN I
BU, ANAK, DAN
KES
EHATAN R
EPR
ODUKSI
18. 01
Diberikan oleh dokter kpd
Bidan sesuai kompetensinya
Harus dilakukan secara tertulis
Dokter yang memberi
pelimpahan melakukan
pengawasan dan evaluasi
secara berkala
01
Diberikan oleh Pemerintah Pusat
atau Pemda kepada Bidan dlm
rangka:
a. Pelaksanaan tugas dalam
keadaan keterbatasan tertentu
b. Program pemerintah
02 Tanggung jawab ada pada
penerima pelimpahan
MANDAT DELEGATIF
PELI
MPAHAN W
EW
ENANG
02
03
04
Tanggung jawab ada pada
pemberi pelimpahan
19. PELAKSANAAN TUGASDALAM KEADAAN KETERBATASANT
ERT
EN
T
UDAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMERI
NT
AH
Pelaksanaan tugas dalam keadaan
tertentu dilaksanakan pada keadaan tidak
ada tenaga medis dan/atau nakes lain di
suatu wilayah tempat Bidan bertugas
Pelaksanaan program pemerintah
dilaksanakan oleh Bidan yang telah
mengikuti pelatihan dengan
memperhatikan kompetensi Bidan
Pelaksanaan tugas dalam keadaan
tertentu dan pelaksanaan program
pemerintah merupakan pelimpahan
kewenangan delegatif dari pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
20. • Bidan lulusan pendidikan diploma empat sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku
dapat berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali praktik mandiri Bidan.
• STR dan SIPB yang telah dimiliki oleh Bidan sebelum Undang-Undang ini
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPB
berakhir.
• Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penerbitan STR yang masih dalam
proses, diselesaikan berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini
diundangkan.
• Bidan lulusan pendidikan Kebidanan di bawah diploma tiga Kebidanan yang telah
melakukan Praktik Kebidanan sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih
tetap dapat melakukan Praktik Kebidanan untuk jangka waktu paling lama Bulan
Oktober Tahun 2O2O.
MASA T
R
ANSI
SIUUKEB
I
DANAN
Emi Nurjasmi
21. Bidan lulusan pendidikan D3 dan D4 yang telah melaksanakan Praktik
Kebidanan secara mandiri di Tempat Praktik Mandiri Bidan sebelum
Undang- Undang ini diundangkan, dapat melaksanakan Praktik Kebidanan
secara mandiri di Tempat praktik Mandiri Bidan untuk jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Dalam jangka waktu tersebut Bidan lulusan pendidikan D3 yang
melaksanakan praktik mandiri Bidan dapat mengikuti penyetaraan Bidan
lulusan pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
RPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan
(sedang persiapan)
Pelaksanaan Registrasi ulang untuk Bidan yang lulus pendidikan sebelum
Tahun 2Ol3 melampirkan ljazah sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi
atau Sertifikat Profesi.
22. • Bidan sebagai garda terdepan dalam
memberikan akses pelayanan KIA & KB di
komunitas (Puskesmas, Pustu, Tempat
Praktik Mandiri Bidan, Polindes, Poskesdes)
dan di RS
• Bidan seorang care provider dengan peran
strategis dan unik - sebagai mitra
perempuan terutama dalam menjalani siklus
kesehatan reproduksinya melalui asuhan
secara holistik dan berkesinambungan
dengan pendekatan Midwifery Respectful
Care.
• Bidan merupakan Chance of Agent - dekat
dg masyarakat - menggerakkan peran serta
masyarakat dan memberdayakan
perempuan serta keluarga.
• Bidan sebagai kolaborator dalam
pelayanan KIA & KB di yankes primer /
komunitas
RUANG LINGKUP PRAKTIK BIDAN
Promosi kesehatan,
Upaya pencegahan penyakit
Asuhan pada ibu pra hamil dan hamil,
Pertolongan persalinan normal,
Asuhan post partum,
Asuhan pada bayi dan balita,
Pelayanan kesehatan reproduksi
perempuan & KB
Deteksi komplikasi pada ibu dan anak
dan melaksanaan asuhan
kegawatdaruratan sesuai dengan
kompetensi dan kewenangan
Merujuk kasus risti dan komplikasi
Penggerakkan peranserta masyarakat
dan pemberdayaan perempuan dan
keluarga
23. Standar I
Standar II
Standar III
Standar IV
Standar V
Standar VI
: Pengkajian
: Perumusan Diagnosa dan atau Masalah Kebidanan
: Perencanaan
: Implementasi
: Evaluasi
: Pencatatan Asuhan Kebidanan
STANDAR ASUHAN KEBIDANAN
24. Foundational Midwifery
Knowledge, Skills, Professional Behaviours
Critical
Th
inking
Assessment
History
Physical Examination
Laboratory Findings
Decision-Making
Organize data collected
Clarify needs/potential problems
Emergency action needed?
Evaluation
Needs met?
Problems resolved?
Woman satisfied?
Midwife self-assessment
Reflection
Planning
Prioritize needs
Create plan with woman
Need for consultation or referral?
Implementation Case Management
Timely, appropriate care
Promote self-care
Compassionate, culturally appropriate care
Safe care
Appropriate
Action
Women Need
& Problem
Look
Feel
Ask
Listen
G s
25. 1. Pelayanan kebidanan essensial normal
otonomi, mandiri, dan pendelegasian.
2. Promotif dan Preventif
3. Deteksi dini Resti Maternal Neonatal
4. PPGDON(Stabilisasi pra rujukan & rujukan)
5. Kebidanan Komunitas
6. Pembina Posyandu & UKBM
7. Kolaborasi TIM PONED - IPC
1. Penapisan (skrining) awal kasus &
Stabilisasi
2. Kolaborasi penanganan komplikasi
dan kegawatdaruratan maternal
neonatal TIM PONEK- IPC
3. Asuhan lanjut paska tindakan medik
pada kasus komplikasi maternal
neonatal (interprofessional health care)
Pelayanan Kebidanan di berbagai FasYanKes
JAGA KESEHATAN MASYARAKAT
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
FKTRL
FKTR
PROMOTIF
1. Penapisan (skrining) awal kasus & Stabilisasi
2. Kolaborasi penanganan komplikasi dan
kegawatdaruratan maternal neonatal
kompleks - TIM PONEK- IPC
3. Asuhan lanjut paska tindakan medik pada
kasus komplikasi maternal neonatal yang
kompleks (interprofessional health care)
Tempat Praktik Mandiri Bidan
1. Pelayanan kebidanan essensial
normal (otonomi/mandiri)
2. Promotif dan Preventif
3. Deteksi dini Resti Maternal
Neonatal
4. Kolaborasi dg nakes atau faskes
lain
5. Stabilisasi pra rujukan & merujuk
26. IMPLEMENTASI STRATEGI PENURUNAN AKI &AKB
PUSKESMAS/
FKTP
RUMAHSAKIT
1. EdukasiKIA
2. Pencegahankomplikasipersalinan
3. PuskesmasPONEDdansetiapkota
memiliki min1RTK
1. Meningkatkankapasitaspuskesmas
PONED
2. SetiapFKTPmemberikan
tatalaksanabayi/balitasakitsesuai
standar
3. PeningkatanKapasitasdokter
umum&bidandalampelayanan
KIApadaKab/KotaLokus
1. RSyangmelayanipersalinan
adalahRSPONEK
2. KetersediaanUTD/BDRSdiKab/
Kota
3. PendampinganRSUDKab/Kota
LokusolehRSvertical&3RS
Provinsiterpilih
LOKASI
POSY
ANDU/
MASY
ARAKA
T
PROGRAM PERANBERBAGAIPIHAK
CAP
AIANT
AHUN2019-2020
1. 66,2%Ibuhamil memiliki BukuKIA
(Riskesdas 2018) dan 79,78%balita
menggunakan BukuKIA1)
2. 31,7%Kab/KotamemilikiRTK(993RTK
di 163Kab/Kota)1)
1. K488,65%1)
2. 59,96%Puskesmas RawatInap
mampuPONED(2458PKMmampu
PONEDdari4099PKMranap) 2)
3. 83,72%balitadilayaniMTBS1)
4. 487 dokter puskesmas dan FKTP
ditingkatkan kapasitasnya dalam
pelayananKIA3)
1. 95,7%RSPemerintahmampuPONEK(425
RSmampuPONEKdari520RSpemerintah)4)
2. 460UTD2)dan613BDRS5) di 514Kab/ Kota
3. 120RSUDKab/KotaLokusdidampingisecara
onlinedan21RSUDKab/KotaLokus
didampingi secaraonlinedanoffline3)
Sumberdata: 1)KomdatKesga2019, 2)Dit. PKP2020, 3)Dit.Kesga2020, 4)Dit. PKR2014, 5)ASPAK2020
1. KementerianDalamNegeri
2. PKK
3. Organisasi Profesi
4. Kemendes
1. KementerianDalamNegeri
2. Kominfo
3. Organisasi Profesi
4. PemerintahDaerah
5. ADINKES
6. PSC119
1. Kominfo
2. PMI
3. PERSI
4. Organisasi Profesi
5. ARSADA
6. PSC119
28. PELAYANAN
KEBIDANAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19
SE MENKES No HK.02.01/Menkes/4394/2020 tentang
Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
KEPMENKES
Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/1591/2020 tentang
Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
PEDOMAN TEKNIS
Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi
Baru Lahir, Pedoman Pelayanan KB dan Kespro, Pelayanan
Kesehatan Balita Pada Masa Pandemi COVID-19
SE MENKES
29. RELAKSASIS
T
RDAN S
I
PPADA MASA PANDEMICOVID-19
• STR dan SIP Nakes Selama Pandemi COVID-19
• Pendayagunaan mahasiswa tingkat akhir pendidikan tenaga kesehatan utk
penanganan COVID-19 jika terdapat keterbatas jumlah nakes (di bawah
supervisi nakes).
Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 kepada dinkes
setempat oleh pimpinan fasyankes/institusi kesehatan
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-
19 oleh Kemenkes, Dinkes Prov, dan Dinkes Kab/Kota
Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan sebagai
garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19
sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat
penanganan pandemik.
Pemenuhan nakes dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19 dan guna mencegah,
mengurangi penyebaran, dan didukung dengan
kmelindungi masyarakat dari risiko COVID-19
U
R
G
E
N
S
I
SE ditujukan kepada Kementerian terkait,
TNI/POLRI, Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, fasilitas
pelayanan kesehatan, dan institusi
kesehatan dalam pelaksanaan registrasi
dan perizinan tenaga kesehatan pada
masa pandemi COVID-19.
• STR dan/atau SIP yang sudah habis masa berlakukanya dan proses perpanjangan terkendala Bencana
Nasional/KKM Covid-19, maka STR dan/atau SIP dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu)
tahun sejak status Bencana Nasional atau KKM COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
• Tenaga Kesehatan yang telah mengajukan permohonan STR dan/atau SIP untuk pertama kali
namun terkendala kondisi Bencana Nasional atau KKM COVID-19, dinyatakan telah memiliki STR
dan/atau SIP yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional atau KKM
COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
• Tenaga Kesehatan yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi namun
belum memiliki STR dan/atau SIP dan akan ditugaskan untuk penanganan COVID-19, dinyatakan
telah memiliki STR dan/atau SIP yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana
Nasional atau KKM COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
SUBSTANSI SE 01
02
03
30. KEDUDUKAN SURATEDARAN
01 TEORI HUKUM
SE merupakan produk hukum yang secara materil mengikat umum. SE
merupakan suatu bentuk diskresi.
02
03 1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan kepentingan
UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan
tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi
pemerintahan
TUJUAN (Ps. 22 ayat (1) UU No. 30 TAHUN 2014)
04 TATA NASKAH DINAS
Dalam Permenkes No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian kesehatan SE digolongkan sebagai produk tata naskah dinas
32. ASK: WHAT DO WOMEN WANT?
For example… • Respectful midwifery
care – kindness,
respect, information
• Availability of drugs
and medical
equipment in clean
facilities
• Support persons in
labor and birth
• Culturally appropriate
services
32
33. PRIORITY QUESTIONS: FOCUSING ON WHAT MATTERS TO WOMEN
• findings show
that:
• Setiap
perempuan
menginginkan
pengalaman
melahirkan yang
positif yang
memenuhi atau
melampaui
keinginan dan
harapannya dan
keluarga serta
masyarakat.
• .
Normal birth (without
intervention)
Support from a birth
companion
A healthy mother and
baby
Desire to be in control
Sensitive, caring, kind,
respectful staff
Here are some
of the views shared by women included in
the systematic review.
34. Women want a
Positive
Pregnancy
Experience
from ANC
WOMEN’SVIEWS
Downe S et al, 2016
Kehamilan yang sehat bagi ibu dan
janinnya (termasuk mencegah risiko,
penyakit dan kematian)
Fisik dan sosiokultural berjalan normal
selama kehamilan
Transisi yang efektif dalam
menghadapi persalinan dan kelahiran
yang positif
Peran menjadi ibu yg positif (termasuk
percaya diri, kemampuan dan otonomi)
sebagai seorang ibu.
Dukungan suami/pasangan/keluarga -
informasi tdk hanya untuk ibu, tapi
juga utk suami/pasangan & keluarga
: relevant and timely information; emotional support and advice
35. MODEL ANC –UNTUK MENDAPATKAN PENGALAMAN
KEHAMILAN YANG POS
ITI
VE
• Ibu hamil mendapatkan perhatian penuh,
• Ibu hamil mendapatkan asuhan secara individual yg berpusat pada
klien pada setiap kontak, dengan penerapan praktik klinis yang
efektif
• Bidan memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu,
• Asuhan kebidanan yg berfokus pada kebutuhan perempuan –
women center care
• Ibu hamil mendapatkan dukungan psikososial dan emosional, dari
tenaga kesehatan dengan kemampuan klinis dan interpersonal
yang baik dalam sistem pelayanan kesehatan yg baik – respectful
midwifery care.
36. INT
R
ODUCING T
HEW
HO INT
R
APAR
T
UM CAR
EMODEL
W
IT
HR
ESPECT
FULM
IDW
IFERYCARE
Melahirkan dan proses
persalinan harusbersifat
individual dan berpusat
pada perempuan.
Tidak ada intervensi yang
dilakukan tanpa indikasi
yang jelas
Hanya intervensi untuk
tujuan segera dan terbukti
bermanfaat yang harus
dipromosikan
T
ujuan yang jelas-bahwa
pengalaman persalinan
yang positifbagi wanita,
bayi baru lahirdan
keluarganya harusberada
di garisterdepan dari setiap
kelahiran dan persalinan
37. RESPECTFULMI
DW
I
FERYCARE:
In seeking and receiving midwifery care before, during and after
childbirth, EVERY WOMEN HAS THE RIGHT TO:
• Be free from harm and mistreatment
• Information, informed concern and refusal,
• Respect for choices and preferences, including
companionship during midwifery care, where ever possible
• Privacy and confidentiality
• Be treated with dignity and respect
• Equality, freedom from discrimination and equitable care
• Health care and the highest attainable level of health
• Liberty, autonomy, self-determination, and freedom from
coercion
38. QUALI
T
Y OF I
NT
RAPART
UM CARE
Every motherand newborn
receivesquality care
throughout the pregnancy,
childbirth and postnatal
periods
40. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIBIDAN
• Perkembangan pelayanan kebidanan sejalan dengan kemajuan
pelayanan kesehatan utamanya pelayanan obstetri dan ginekologi.
• Bidan sebagai profesi yang terus berkembang, senantiasa
mempertahankan profesionalitasnya dengan mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Profesionalitas terkait erat dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh
seorang profesional
• Bidan profesional yang dimaksud harusmemiliki kompetensi klinis
(midwifery skills), dan kompetensi non kinis/sosial-budaya untuk
menganalisa, melakukan advokasi dan pemberdayaan dalam mencari
solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan,
keluarga dan masyarakat.
Emi Nurjasmi
40
STANDAR PROFESI BIDAN - HK.01.07/MENKES/320/2020
41. AREA KOMPETENSIBIDAN
Emi Nurjasmi
41
4. Landasan
Ilmiah Praktik
Kebidanan
5.Keterampil
an Klinis
dalam
Praktik
Kebidanan
6. Promosi
Kesehatan
dan
Konseling
7.Manajemen
dan
Kepemimpinan
3. Pengembangan Diri dan Profesionalisme
2. Komunikasi Efektif
1. Etik Legal dan Keselamatan Pasien
KOMPETEN
42. SKEMA SUSUNANSTANDAR KOMPETENSIBIDAN INDONESIA
Emi Nurjasmi
42
Standar kompetensi
BIDAN terdiri dari:
1. Standar
kompetensi lulusan
pendidikan profesi
Bidan dengan
sebutan Bidan
2. Standar
kompetensi lulusan
pendidikan
Diploma III (tiga)
Kebidanan dengan
sebutanAhli
Madya
Kebidanan.
43. ST
ANDARKOMPET
ENSIBI
DAN:
Emi Nurjasmi
43
Asuhan Kebidanan Komprehensif
adalah asuhan kebidanan yang
diberikan kepada klien bayi baru lahir
(neonatus), bayi, balita dan anak
prasekolah, remaja, masa sebelum
hamil, masa kehamilan masa
persalinan, masa pasca keguguran,
masa nifas, masa antara, masa
klimakterium, pelayanan keluarga
berencana, pelayanan kesehatan
reproduksi dan seksualitas
perempuan.
• Asuhan Kebidanan Esensial
adalah asuhan kebidanan
yang diberikan kepada klien
bayi baru lahir (neonatus),
bayi, balita dan anak
prasekolah, masa kehamilan,
masa persalinan, masa nifas,
dan pelayanan keluarga
berencana.
S
T
ANDARKOMPET
ENSIAHL
I
MADI
A KEBID
ANAN:
44. L
I
NGKUPASUHAN KEBI
DANAN
Komponen Kompetensi Bidan Komponen Kompetensi Ahli Madya
1. Bayi Baru Lahir/Neonatus 1. Bayi Baru Lahir (Neonatus)
2. Bayi, Balita dan Anak Prasekolah 2. Bayi, Anak Balita Dan Anak Prasekolah
3. Kespro Remaja 3. Masa Kehamilan
4. Masa sebelum hamil 4. Masa Persalinan
5. Masa Kehamilan 5. Masa Nifas
6. Masa Persalinan 6. Pelayanan Keluarga Berencana
7. Masa Pasca Keguguran 7. Keterampilan Dasar Praktik KlinisKebidanan
8. Masa Nifas
9. Masa Antara
10.Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
11. Masa Klimakterium
12. Pelayanan Kesehatan
Reproduksi dan Seksualitas
13.Keterampilan Dasar Praktik KlinisKebidanan
Emi Nurjasmi
44
45. 45
Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian
Tingkat Keterampilan :
1. Mampu memahami untuk diri sendiri
2. Mampu memahami dan menjelaskan
3. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan dibawah
supervisi
4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri
46. AREA KOMPET
ENSIDAN KOMPET
ENSIIN
T
I
1. Etik Legal dan Keselamatan Klien
• Kompetensi inti
Mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan
menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam
seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan
profesionalisme Bidan.
2. Komunikasi Efektif
• Kompetensi Inti
Mampu melakukan praktik kebidanan dengan
menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi
dengan klien, Bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat
dalam bentuk anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan
rujukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, dan
menjaga mutu pelayanan kebidanan.
Emi Nurjasmi
46
47. 3. Pengembangan Diri dan Profesionalitas
• Kompetensi In
ti
Mampu melakukan praktik kebidanan dengan
memahami keterbatasan diri, kesadaran
meningkatkan kemampuan profesional, dan
mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki,
serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam memberikan
pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat
dan semua pemangku kepentingan.
Emi Nurjasmi
47
48. 4. Landasan I
lmiah P
raktik Kebidanan
Kompetensi In
ti
Mampu melakukan praktik kebidanan dengan mengaplikasi
ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial
budaya, kesehatan masyarakat, biokimia, fisika kesehatan,
dan farmakologi, perilaku, humaniora, hukum kesehatan,
komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian asuhan
kebidanan komprehensif secara optimal, terstandar, aman,
dan efektif.
5. Keterampilan KlinisDalam P
raktik Kebidanan
Kompetensi In
ti
Mampu mengaplikasikan ketrampilan klinis dalam pelayanan
kebidanan berlandasakan bukti (evidence based) pada
setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan.
Emi Nurjasmi
48
49. 6. P
romosi Kesehatan dan Konseling
Kompetensi In
ti
Mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan untuk
berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan
perempuan, dan anak dalam bentuk-bentuk edukasi dan
konseling masalah-masalah kesehatan khususnya dalam
bidang reproduksi perempuan.
7. Manajemen dan Kepemimpinan
Kompetensi In
ti
Mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan
dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menetapkan
prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan
sumber daya secara efisien.
Emi Nurjasmi
49
50. S
T
ANDARKODEE
T
I
KBI
DAN
• Kode Etik Bidan Indonesia adalah norma-norma yang disepakati dan
ditetapkan oleh Profesi Bidan untuk dipatuhi dan diterapkan oleh
setiap anggota profesi Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya di
masyarakat.
• Prinsip Kode Etik Bidan Indonesia mengacu pada azaz umum etika
yang terdiri dari kewajiban berbuat baik, bertindak yang tidak
membahayakan ataupun memperburuk kondisi klien, menghormati
dan menghargai hak otonomi dan kerahasiaan klien, serta
memberikan perlakuan yang adil kepada setiap klien.
• Kode etik bidan Indonesia menjadi acuan dan pedoman bagi
bidan dalam menjalankan tugasmulia profesi dengan baik,
melayani dengan hati dan penuh pertimbangan etis.
Emi Nurjasmi
50
51. LINGKUP KODE ETIK BIDAN
1. Kewajiban Umum Bidan Indonesia
2.Kewajiban Bidan terhadap Klien
3.Kewajiban Bidan terhadap Tugas
4.Kewajiban Bidan terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan
Lainnya
5.Kewajiban terhadap Profesi
6. Kewajiban Bidan terhadap Diri Sendiri
7.Kewajiban Bidan terhadap Pemerintah, Bangsa dan Tanah
Air.
Emi Nurjasmi
51
52. PERMENPAN NO. 36 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
• Bidan T
erampil lulusan Diploma 3 kebidanan, merupakan
bidan pelaksana yg memiliki kompetensi utk melaksanakan dan
mengelola pelayanan kebidanan pada kasus fisiologis dan
kegawatdaruratan,di institusiPelayanan,berlandaskanetika,kode
etik,danperaturan ygberlaku.
• Bidan Ahli meliputi lulusan Sarjana atau Sarjana
Terapan Kebidanan yang telah mengikuti pendidikan
profesi yg memiliki kompetensi utk mengelola dan
melaksanakan pelayanan kebidanan pada kasus fisiologis, asuhan
pada kasus patologis kebidanan, asuhan pada kasus patologis
dengan penyakit penyerta dalam konteks kolaborasi dan
kegawatdaruratan, di fasilitas Pelayanan, kesehatan berlandaskan
etika,kode etik,danperaturan yg berlaku.
BIDANAHLI
BIDAN TERAMPIL
Bidan Penyelia (III/c – III/d)
Bidan Mahir (III/a – III/b)
Bidan Pelaksana (II/c – II/d)
Bidan Utama (IV/d – IV/e)
Bidan Madya (IV/a – IV/c)
Bidan Muda (III/c – III/d)
Bidan pertama (III/a – III/b)
53. Pasal 2
Penyelenggaraan Komite Keperawatan bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta
mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan
keperawatan dan pelayanan kebidanan yang
berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit
lebih terjamin dan terlindungi.
Pasal 3
Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi perawat dan bidan.
Pasal 11
(1)Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi,
Komite Keperawatan memiliki tugassebagai berikut:
• menyusun data dasar profil tenaga keperawatan
sesuai area praktik;
• Merekomendasikan perencanaan pengembangan
profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
• melakukanauditkeperawatan dan kebidanan;dan
• memfasilitasi prosespendampingan sesuai kebutuhan.
(1)Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika
profesi tenaga keperawatan,Komite Keperawatan memiliki
tugassebagai berikut:
• melakukan sosialisasi kode etikprofesi tenaga
keperawatan;
• melakukan pembinaan etikdan disiplin profesi
tenaga keperawatan;
• merekomendasikanpenyelesaianmasalah
pelanggarandisiplin dan masalahetikdalam
kehidupanprofesidan pelayanan asuhan
keperaw
atandan kebidanan;
• merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis;
dan
• Memberikanpertimbangan dalammengambil
keputusanetisdalamasuhan keperaw
atandan
kebidanan.
54. SK PP. IBI TERKAIT
:
PENETAPAN
LEVEL
KOMPETENSI
KERJABIDAN
PRAKTISI
PENETAPAN
PEMBERLAKUK
AN UNIT
KOMPETENSI
KERJABIDAN
PRAKTISI
55. POLA
JENJANG
KARIR
PROFESIONAL
BIDAN
• Pengembangan sistem jenjang
karir profesional bidan ditujukan
bagi bidan praktisi yang
melakukan praktik sebagai
pemberi asuhan kebidanan di
fasilitas pelayanan kesehatan
• Secara utuh jenjang karir
profesional bidan di Indonesia
terdiri dari 2 kategori, meliputi
Bidan Praktisi (BP), dan Bidan
Koordinator/Manajer (BK/BM).
BP V
BP IV
BP III
BP II
BP I
BK / BM I
I
BK / BM I
BK / BM I
V
BK / BM III
56. DO :
• Bidan Praktisi adalah jenjang karir bidan dengan kemampuan
tertentu dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu
hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita, kesehatan
reproduksi perempuan, dan Keluarga Berencana
• Bidan Koordinator adalah Bidan yang karena kemampuannya
mendapat tanggung jawab membina dan melakukan
penyeliaan fasilitatif terhadap bidan pelaksana secara
perorangan maupun berkelompok serta mengembangkan
manajemen kinerja klinik pelayanan kebidanan di FKTP
• Bidan Manajer(BM) adalah bidan yang karena kemampuannya
mendapat tanggung jawab mengelola pelayanan kebidanan di
Rumah Sakit, baik sebagai pengelola tingkat bawah (front line
manager), tingkat menengah (middle management), maupun
tingkat atas (top manager).
57. KOMITMEN IBI DALAM
MENDUKUNG OPTIMALISASI PERAN BIDAN
DALAM PELAYANAN KIA&KB
PADA MASAPANDEMI COVID-19
1. Melakukan konsolidasi, komunikasi dan koordinasi PP, PD & PC melalui virtual meeting
(pengumpulan data & informasi)
2. Mengupayakan dukungan dan kerjasama dengan berbagai stakeholders untuk dukungan
bagi anggota IBI (CPD& APD dll)
3. Melakukan advokasi untuk optimalisasi peran bidan dan peningkatan akses pelayanan
kebidanan (Penyesuaian Tarif & Keb. MOU dgn BPJS)
4. Peningkatan kompetensi bidan melalui CPD - webinar / modul on-line, pelatihan
5. Mendistribusikan panduan pelayanan KIA&KB pada situasi pandemi covid -19 dan New
Normal dari KEMKES, POGI, IDAI, IBI
6. Mengumpulkan data ttg bidan yg terdampak Covid-19 - menggunakan Goegle Form
7. Melakukan pembinaan, supervisi fasilitatif, coaching di PKM, RS & TPMB - Digital
8. Pengembangan instrument monev manual dan digital - Bidan Delima
9. Pemberian Apresiasi Bidan Inovatif – di Tempat Praktek Mandiri Bidan 40 orang
59. PER
ANGKATOR
GANISASI
Sebagai Organisasi Profesi, IBI memiliki perangkat organisasi yang selalu meningkatkan kualitas
melalui penerapan siklus PDCA sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi yaitu:
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Pedoman Pelaksanaan Organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi IBI
pada setiap jenjang kepengurusan.
Rencana Strategis IBI
Standar Kompetensi Bidan Indonesia
Standar Pendidikan Bidan Indonesia
Standar Pelayanan dan Praktik Bidan
Standar Etika dan Kode Etik Bidan
Pedoman Pendidikan Berkelanjutan Bidan / Continuing Professional Development (CPD)
