Keperawatan sebagai profesi memiliki standar pelayanan dan kode etik yang harus diterapkan dalam memberikan asuhan kepada pasien. Komite Keperawatan bertanggung jawab untuk menjamin mutu profesi dan meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan melalui kredensial dan pembinaan etika. Setiap rumah sakit diwajibkan membentuk Komite Keperawatan sesuai peraturan pemerintah.

2. A. Keperawatan sebagai profesi, memiliki :
1. Bentuk praktik yang dilandasi oleh Standar
Profesi, Standar Pelayanan dan SPO
2. Ilmu yang harus diterapkan, dievaluasi dan
dikembangkan
3. Teknologi/ teknik keperawatan dasar dan
advanced yang perlu terus dikembangkan
4. Prinsip pelayanan yang berorientasi pada
keselamatan pasien

3. 5. Kode etik yang perlu diterapkan dalam memberikan
asuhan keperawatan
6. Didukung oleh fungsi-fungsi manajemen pelayanan
keperawatan
PERAWAT
 Kompetensi, Kewenangan & Penugasan
 Kode etik
 Mengikuti CPD
 Aman & Satisfaction dlm melaksanakan tugas

4. B. Tantangan Pelayanan Keperawatan
 MDGs 2015
 BPJS 2014
 RS Kelas Dunia : JCI 2011 (mulai)
 AFTA 2015

5. C. Arah Kebijakan Direktorat Keperawatan
Penguatan
regulasi
Peningkatan
mutu
pelayanan
Peningkatan
kemampuan
dan peran SDM
Peningkatan
jejaring,
kemitraan LP/LS
Peningkatan
advokasi, kordinasi,
Binwas
Upaya
Binyanwat
KM

6. Komite Keperawatan adalah
 Wadah non-struktural RS
 Fungsi utama mempertahankan & meningkatkan
profesionalisme tenaga keperawatan melalui
Kredensial, penjagaan mutu profesi dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi
 Menjamin pelayanan asuhan keperawatan &
asuhan kebidanan diberikan secara benar, sesuai
standar dan kode etik profesi
 Diberikan oleh tenaga keperawatan yg kompeten
dgn kewenangan yg jelas.
PMK No. 49 Thn 2013, Pasal 1
Pengertian

7.  Komite Keperawatan merupakan kelompok
profesi tenaga keperawatan
 Dalam struktur fungsional berada di bawah
kepala/direktur RS
 Bertanggungjawab langsung kepada kepala/
direktur RS
 Bekerja sama & berkoordinasi dgn
kabid/direktur keperawatan serta saling
memberikan masukan tentang perkembangan
profesi keperawatan & kebidanan

8.  Struktur organisasi Komite
Keperawatan terdiri dari Ketua,
Sekretaris dan Subkomite-subkomite

9. TUJUAN
Memastikan mutu profesi tenaga keperawatan
sehingga dapat memberikan asuhan
keperawatan dan kebidanan yang berorientasi
kepada keselamatan pasien sesuai
kewenangannya.

10. Tugas Sub Komite Mutu Profesi
1. Menyusun data dasar profil tenaga
keperawatan sesuai area praktik.
2. Merekomendasikan perencanaan
pengembangan profesional berkelanjutan
tenaga keperawatan.
3. Melakukan audit asuhan keperawatan dan
asuhan kebidanan.
4. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai
kebutuhan

11. Mekanisme Kerja
1. Koordinasi dengan bidang keperawatan untuk
memperoleh data dasar tentang profil tenaga
keperawatan di RS sesuai area praktiknya
berdasarkan jenjang karir;
2. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yg
berasal dari data Sub-komite Kredensial sesuai
perkembangan IPTEK & perubahan standar
profesi.
3. Merekomendasikan perencanaan CPD kepada
unit yang berwenang

12. 4. Koordinasi dengan praktisi tenaga
keperawatan dalam melakukan
pendampingan sesuai kebutuhan.
5. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan
6. Menyusun laporan kegiatan sub komite untuk
disampaikan kepada Ketua Komite
Keperawatan.

13. Tujuan
1. Tenaga keperawatan menerapkan prinsip
etik dalam memberikan asuhan
keperawatan & asuhan kebidanan.
2. Melindungi pasien dari pelayanan yg
diberikan oleh tenaga keperawatan yg
tidak profesional.
3. Memelihara & meningkatkan
profesionalisme tenaga keperawatan.

14. Tugas Sub Komite
Etik Dan Disiplin Profesi
1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga
keperawatan;
2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga
keperawatan;
3. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan &
kebidanan;

15. 4. Merekomendasikan penyelesaian masalah
pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam
kehidupan profesi & asuhan keperawatan &
asuhan kebidanan
5. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan
Klinis dan/atau clinical appointment (surat
Penugasan Klinis).
6. Memberikan pertimbangan dalam mengambil
keputusan etis dalam asuhan keperawatan &
asuhan kebidanan

16. MEKANISME KERJA
1. Melakukan prosedur penegakan disiplin
profesi
2. Membuat keputusan
Pengambilan keputusan pelanggaran
etik profesi dilakukan dengan
melibatkan panitia Adhoc.
3. Melakukan tindak lanjut keputusan

17. 4. Menyusun laporan kegiatan sub komite untuk
disampaikan kepada Ketua Komite
Keperawatan.
5. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
tenaga keperawatan

18. 1. Memberi kejelasan Kewenagan Klinis bagi setiap
tenaga keperawatan.
2. Melindungi keselamatan pasien dgn menjamin
bahwa tenaga keperawatan yang memberikan
asuhan keperawatan dan kebidanan memiliki
kompeten & kewenangan klinis yg jelas.
3. Pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga
keperawatan yang berada di semua level
pelayanan.
Tujuan

19. OUTPUT :
Perawat dengan
kewenangan
klinik
Laporan
Perawat
kompeten
(PK I s.d PK V)
-Daftar
kewenangan
klinis
-Buku Putih
 Menetapkan Kewenangan Klinik
dengan buku putih melalui metode :
Review
Asesmen (jika perlu)
Portfolio
Oleh mitra bestari
 Membuat Rekomendasi untuk
kewenangan klinik
 Penerbitan penugasan klinis
 Pemulihan kewenangan klinik

20. 1 • Menyusun daftar rincian kewengan klinis
2. • Menyusun buku putih
3.
• Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial dari bagian
SDM
4 • Merekomendasikan tahapan proses kredensialing.
5.
• Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis setiap
tenaga keperawatan
6.
• Melakukan kredensialing ulang secara berkala sesuai waktu
yang ditetapkan
7.
• Sub Komite membuat seluruh laporan Kredensialing kepada
Ketua Komite Keperawatn untuk diteruskan ke
Kepala/Direktur RS

21. KEWENANGAN SUBKOMITE
KREDENSIAL
Sub Komite Kredensial mempunyai
kewenangan memberikan rekomendasi rincian
Kewenangan Klinis untuk memperoleh surat
Penugasan Klinis.

22.  Credentialing dapat didefinisikan sebagai pengakuan
profesionalitas dan kompetensi teknis dan mekanisme
criteria-based utk memverifikasi informasi dan
mengevaluasi org yang mengajukan kewenangan klinis.
 Kredensial adalah proses verifikasi kompetensi seorang
perawat yang selanjutnya ditetapkan kewenangan
klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan
keperawatan sesuai dengan lingkup praktiknya.
 Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga
keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian
kewengan klinis. (Permenkes 49 thn 2013)

23. Tujuan Kredensialing
1. Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin
bahwa tenaga keperawatan yang memberikan
asuhan keperawatan benar kompeten.
2. Pengakuan dan penghargaan terhadap praktik
klinik keperawatan yang berada di semua level.
3. Pengembangan profesional diri melalui jenjang
karier.
4. Mendorong perawat klinik terlibat dalam
perkembangan organisasi.
5. Meningkatkan kepuasan kerja perawat untuk
mengurangi Turn Over.
6. Perkuatan proses rekuitmen.

24. d. Merancang program kredensial sesuai dengan
jenjang kompetensi keahlian.
e. Menentukan jenis pelatihan dan pendidikan
formal yg dapat diakui untuk menunjang
kompetensi.
f. Melaporkan hasil assesmen dan pemeriksaan
serta memberikan rekomendasi kewenangan
klinik kepada komite keperawatan.
g. Melakukan pemulihan kewenangan klinik.
h. Melakukan kredensial ulang secara berkala
sesuai waktu yang ditetapkan.

25. Adalah uraian intervensi keperawatan dan
kebidanan yg dilakukan oleh tenaga keperawatan
berdasarkan area praktiknya. (Permenkes 49 thn
2013)

26. Tahapan Kredensial
Pengajuan Surat Permohonan Kredensial
Proses kredensial : pengisian format kewenangan klinis oleh Mitra
Bestari yang ditunjuk
Proses assesmen kompetensi (disepakati), review & verifikasi oleh Mitra
Bestari
Mengambil keputusan tentang kewenangan klinis
Proses Rekomendasi
Penerbitan Penugasan Klinik oleh Direktur/ Pimpinan RS

27. Perawat Standa
r
Komite
Rekomendasi
Clinical
Appointment

28. 1. Kompetensi
Akademis
- Kognitif
- Psikomotor
2. Kesehatan
- Kompetensi
Fisik
- Kesehatan
Mental/
Perilaku

29. Setiap Perawat memiliki surat “Clinical
Appointment” dari Direktur RS sesuai

30.  Peraturan internal staf keperawatan
merupakan peraturan penyelenggaraan
profesi staf keperawatan dan mekanisme
tata kerja Komite Keperawatan
 RS wajib menyusun peraturan internal staf
keperawatan. Peraturan internal staf
keperawatan disusun oleh Komite
Keperawatan dan disahkan oleh Kepala/
Direktur Rumah Sakit.

31.  Peraturan internal staf keperawatan sbg dasar
hukum yang sah bagi Komite Keperawatan dan
Kepala/Direktur Rumah Sakit dlm pengambilan
keputusan tentang staf keperawatan.
 Berbeda untuk setiap rumah sakit dan tidak
mengatur pengelolaan rumah sakit. Pengaturan
utamanya ttg izin praktik staf keperawatan,
mekanisme mempertahankan dan pendisiplinan
profesi keperawatan.

32.  PENDAHULUAN
 BAB I KETENTUAN UMUM
 BAB II TUJUAN
 BAB III KEWENANGAN KLINIS
 BAB IV PENUGASAN KLINIS
 BAB V KOMITE KEPERAWATAN
 BAB VI RAPAT
 BAB VII SUBKOMITE KREDENSIAL, MUTU PROFESI, ETIKA
DAN DISIPLIN PROFESI
 BAB VIII PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS
 BAB IX TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN
 INTERNAL STAF KEPERAWATAN
 BAB X PENUTUP

33.  Pembinaan dan pengawasan thdp
penyelenggaraan Komite Keperawatan RS
minimal mencakup:
 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Komite
Keperawatan
 Dokumen manajemen mutu pelaksanaan Komite
Keperawatan
 Sistem dan program Kredensial tenaga keperawatan
 Sistem dan program peningkatan mutu profesi
 Sistem dan program pembinaan etik dan disiplin
profesi


34.  Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Kesehaatn tentang Komite Keperawatan
RS maka setiap rumah sakit agar
membentuk Komite Keperawatan sehingga
tata kelola klinis dapat terselenggara
dengan baik dan benar
 Rumah Sakit yg telah memiliki Komite
Keperawatan harus menyesuaikan dengan
Peraturan ini dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya
Peraturan Menteri Kesehatan ini.

35. TERIMA KASIH